Ditemukan 6228 data
92 — 42
penyidikHalaman 41 dari 108 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNAadalah benar, dimana saksi ada bertanda tangan dalam BAP tersebutsetelah sebelumnya membaca;Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keteranganSaksi tersebut.4.Saksi JUNIZAR MUCHTAR, A.Md= Bahwa dalam pekerjaan pembangunan kantor KIP Subulussalamberdasarkan surat keputusan kuasa penguna anggaran komisi pemilihanumum Kota Subulussalam No.20.4/SK/KPU/IX/2012, tanggal 19September 2012 saksi ditunjuk sebagai Pengawas Tekhnis
MIKUN SIJABAT,Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pengawas tekhnis JUNIZARMUCHTAR, dan pengawas dari CV Dyorbit MUKTI SATRIA.= Bahwa maksud pokok dibuatkannya surat perjanjian pembayaran padahari kamis tanggal 13 desember 2013 tersebut adalah untuk dapatmelakukan penarikan dana yang masih tersisa 30% (tiga Puluh Persen)dari nilai kontrak dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan kantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kota Subulussalam yang belum siap;= Bahwa Nomor Rekening
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN
30 — 3
pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendisiribusi ataupenyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
DANIK ROCHANIAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
DIKSON BALONGKA ALIAS DICKY
110 — 42
pajak dengan syarat yang diajukan tersebut kamimenyepakatinya, Setelah itu kami melkukan proses pembuatan kontrak penawarandan setelah kontraknya rampung Sdra ROY ASONA meminta kepada saya selakuDirektur Utama PT ALFACIA BERKAT ABADI uang sejumlah 20 Juta rupiah padatanggal 20 Mei tahun 2017 ditransfer kepada Sdra ROY ASONA untuk biayapembuatan kontrak kepada panitia dan setelah beberapa hari kemudian datang kemanado menemui saya Sdra KHAIDER ABAS bersama AGUSSUPRAPTO/terdakwa dan kami membahas tekhnis
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
385 — 191
Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.10.hanya tersisa kekurangan bobot pekerjaan sebesar 1,713% saja.Berdasarkan hitungan kekurangan prosentase yang hanyaberada di bawah 2% tersebut di atas, dan keterlambatanpenyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor pekerjaan tambahdiluar kontrak dan faktor alam, bukan faktor tekhnis/perorangan,dan juga mengingat seluruh material yang dibutuhkan untukpenyelesaian pekerjaan masih berada di lokasi (material on side),pekerja, tenaga ahli (power man) tercukupi, peralatan
175 — 33
UCOK MUNDO selakusubjek hukum dalam istilah tekhnis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalamad.1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, namun apakahterdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umumhal mana tergantung pada unsurunsur lainnya ;Ad.2.
51 — 14
tebas/Tebang Tanah KasDesa Sungai Puring.Bahwa Terdakwa berdasarkan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desauntuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya mencakup Alokasi Dana Desa Sungai Puring tahun 2008,2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014, tidak pernah melakukansosialisasi kepada aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat jikaDesa Sungai Puring telah menerima Alokasi Dana Desa dari PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis
Plk.Kabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa cq TimPelaksana Kegiatan untuk pengelolaan kegiatan yang di biayai olehAlokasi Dana Desa (ADD).
46 — 10
Bahwa proses pelelangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, karenapeserta lelang tidak memenuhi persyaratan tekhnis. Bahwa jenis barang yang dilelang tender adalah : No. Jenis barang Jlh1. SISTEM KONTROL MOTOR 2 unitdan SENSOR ROBOT2. ROBOT SISTEM 4 RODA dan 2 unitSENSOR ULTRASONICROBOCAR3. FACTORY PNEUMATIC 2 unitROBOT TRAINER4. POWER QUALITY 1 unitANALYZER5. MICROWAVE NETWORK 1 unitANALYZER besertaASSESORIES6. NOTE BOOK +EXTERNAL 1 unitMEMORY7.
Karya Medika denganhasil Evaluasi Administrasi tidak memenuhi, evaluasi tekhnis hasilnyamemenuhi. Bahwa didalam proses lelang ada syarat SIUP harus kwalifikasi Besar,sedangkan CV. Karya Medika SIUP kwalifikasi Menengah. Bahwa spesifikasi teknik robot merupakan produk dari Korea yangdidistribusikan oleh PT. GET. Bahwa pemenang lelang adalah CV. Karya Medika. Bahwa saksi tidak setuju CV. Karya Medika diusulkan sebagai calonpemenang lelang. Bahwa saksi kenal dengan Herman Taher Als.
Terbanding/Terdakwa : SUPARDI BIN ADI SUWITO
Terbanding/Terdakwa : TULUS BIN ADI MIYARTO
Terbanding/Terdakwa : RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO
179 — 123
bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahantidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantulyang menyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis
bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahantidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantulyang menyebutkan :63 Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis
PT. GRAHA PRIMA ENERGY
Tergugat:
1.PT. ROSHINI INDONESIA
2.LILY SAMI
3.Hardiyanti Wanovia Halib, SE
181 — 38
ROSHINI INDONESIA( Tergugat ) adalah sebanyak 10.000, (Sepuluh ribu) saham atauseluruhnya berjumlah 1.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);5.2 Bahwa berdasarkan uraian dalam ayat 4.1 diatas maka Jelas bahwaTergugat dalam perkara A quo adalah bukan perusahaan Publik (GoPublik) atau Perseroan yang berbentuk Terbuka, melainkan sebuahPerseroan yang tertutup oleh karenanya tidaklah termasuk kedalamperseroan yang diatur dalam Pedoman Tekhnis Administrasi dan TeknikPeradilan Umum buku II edisi tahun 2007
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut: Bahwa kontrak MOU antara tekhnis PT Prima Jaya Indonesia denganPT Telkomsel Indonesia adalah jual beli bahwa Yayasan OlahragaHalaman 14 dari 48 hal. Put.
LA ODE RUBIANI, SH
Terdakwa:
1.LA ODE HANE, S.Pd, M.Sc ALIAS HANE BIN LA ODE IJU
2.ASMUN, S.Pd BIN LA ONI
139 — 95
NARMIBOIN, S.Pd selaku Bendahara.Bahwa sebagai pelaksanaan program Rintisan Bantuan Opersional Sekolah (RBOS), Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan OpersionalPendidikan (BOP), Pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Tekhnis tentangpenggunaan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) maupun dana BantuanOpersional Pendidikan (BOP), sebagai berikut :1.
37 — 3
sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4)/(T.I4) yaitu berupavolume Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU Kecamatan Sawang (Paket II)Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) dan bukti (P9) berupa Volume Hasil Auditdari Inspektorat Aceh atas Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU KecamatanSawang (Paket II) Kabupaten Aceh Selatan, yang belum terbayar yang ditandatanganiPenggugat dan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
314 — 215
Berdasarkan laporan tersebut petugas WilkerBian memerintahkan Nakhoda secara liSan agar segeramembuat laporan kerusakan dan laporan kehilangandengan dilampiri foto copy jurnal mesin dan logbook kapal agar segera diproses sesuai denganketentuan tekhnis keselamatan pelayaran ;Bahwa berdasarkan bukti T9 dan P12 (foto copyyang sama dengan bukti asli T9) tentang BeritaAcara TB Merlina/Tongkang PHS 214, bahwa pada 6 Mei2008 jam 11.00 baling baling M.E kanan lepas, kapalmasih berlayar dan tiba di Selat
Sarifuddin, S.E.
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
2.PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan MBPRU
67 — 39
PertanahanNasional yang mempunyai kompetensi dibidang pertanahan, hukum,manajemen dan pemetaan dan ditetapkan dengan Keputusan KetuaPelaksana Pengadaan Tanah(4) Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas A, Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dapat menggunakan surveyor berlisensi untukpelaksanaan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan(5) Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas B, Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dapat menambah keanggotaan yang berasal dariinstansi tekhnis
104 — 127
12September 2011, sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Desember 2011 (91 hari) ;2 Bahwa, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarhukum karena tidak satupun alasanalasan ketentuan yang dapat dijadikan alasanuntuk menyatakan Tergugat melanggar Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;3 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat telah mendalilkanbahwa perizinan yang dimilikinya telah memenuhi persyaratan administratifmaupun tekhnis
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal 108alinea 3 putusan) dan perbuatan Terdakwa telah terbukti (hal 109 alinea4 putusan) disisi lain berpendapat terjadinya penyimpangan sepanjangdisepakati para pihak adalah sahsah saja dan bukan merupakan suatupelanggaran atau kejahatan (hal 108 alenia 4 putusan) kemudianmenyebutkan perbuatan itu merupakan wanprestasi yang pemenuhannyaharus melalui peradilan perdata (hal 108 alinea 2 putusan).Pada kegiatan apapun atau khususnya Kegiatan Pengadaan Alat Medis(Alkes) sebagaimana perkara ini, dalam tekhnis
82 — 10
bukti peralihannya tersebut;Menimbang, bahwa bukti T.LIIIII4 (Kutipan Gambar Situasi Sebidang tanahPertanian Desa Aek Tolang) pada dasarnya adalah hal yang sama dengan buktiT.LILIU2 yang menerangkan mengenai telah dilakukan pengukuran atas tanah ataspermohonan penerbitan bukti kepemilikan atas tanah, namun hal ini menurut MajelisHakim merupakan proses atau tahapan penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah danhal ini dipertegas dengan stempel yang bertuliskan BAHWA GAMBAR INIMERUPAKAN PENGUKURAN TEKHNIS
HAMKA DAHLAN, SH.
Terdakwa:
H. HASRUL Alias H. TILE Bin LEBU
105 — 36
Bahwa benar kapasitas saksi adalah sebagai dokter umum danmempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memeriksa setiap pasien yangdatang ke Puskesmas Camba dalam rangka memeriksakan kesehatannya,dan adapun jabatan dan tanggung jawab saksi sebagai UPTD (UnitPelaksana Tekhnis Dinas) yaitu. menjamin pelaksanaan manejemenpuskesmas dengan sebaikbaiknya.
Bilal Bimantara,S.H.
Terdakwa:
BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN
309 — 228
berjumlah total 4(empat) tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maagnamun oleh dokter kandungan juga digunakan sebagai obat untukmelakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan SaksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan Terdakwa mengirim obat tersebut untukmendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini Saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
184 — 115
Setelah syarattersebut dipenuhi, permohonan Pemohon tetap ditolak dengan alasan setelahdilakukan penelitian administrasi dan tekhnis pengendalian Pemanfaatan Ruangdalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya (Perwali No. 52 Tahun2017) ketinggian maksimum yang diijinkan adalah 25 m. Permohonan dapatHal. 85 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.diproses dengan terlebih dahulu melengkapi revisi ketinggian bangunan yangdimohon.