Ditemukan 6228 data
58 — 33
Ditegaskan yang pada pokoknyabahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidakHal 99 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selhanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan padahakhak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, danlainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR danbuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, dapat ditarik
diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 joPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5Juli 2011 (bukti T14 s/d bukti T16), adalah Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Para Pembantahbukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 195ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis
Terbanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
152 — 70
Adapun spesifikasi tekhnis dan bahan untukmelaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaanHal 54 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUSTPK/2020/PT PBRcor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :a.
JAMALUDDIN Alias JAMALUDDIN BASER
Tergugat:
BUPATI DOMPU
159 — 72
T132017 (fotokopi dari fotokopi ) ;: Surat Bupati Dompu Nomor: 414.2/510/DPMPD tanggal 6September 2017, Perihal : Pembentukan Panitia Pilkades 2017(fotokopi dari fotokopi ) ;: Surat Pengantar Nomor : 800/512/DPMPD/2017 tanggal 11September 2017 yang ditujukan Kepada Panitia PilkadesSerentak Tahun 2017 seKabupaten Dompu Mengenai TahapanPilkades Serentak Tahun 2017 dan Petunjuk Tekhnis PilkadesSerentak Tahun 2017 (fotokopi Sesuai dengan asl) ;: Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pilkades serentak diKabupaten
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar aturan hukummaka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Penyalagunaan keweangandan bukan perbuatan melawan Hukum, berdasarkan urain pertimbangandiatas maka unsur "secara melawan hukum " tidak terpenuhi";Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yangmengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya padaPengadilan Negeri Surabaya telah salah menafsirkan tidak terbuktinyaunsur secara melawan hukum dengan pengertian Sempit karena tidakpernah mempertimbangan adanya petunjuk tekhnis
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
Drs. HAJAMUDDIN MM.
78 — 57
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Meneteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
1.FATHIR BAKKARANG, S.H.
2.FAISAL, S.H.
3.JAPAR PILA, S.H.
Terdakwa:
MOH. IRFAN SYARIEF, S.E BIN SYARIFUDDIN (TERDUGA)
101 — 102
- Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan lingkup secretariat daerah Tahun anggaran 2022;
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup secretariat daerah Kab. Jeneponto
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekrearait daerah kab.
Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan lingkup secretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
DENNY WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)
9 — 4
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
126 — 343
milik sebanyak 58 sertifikat di atas tanah tersebut dengannama pemegang sertifikat beroeda dengan nama pemegang SK Kinagterdahulu.Bahwa setahu saksi kemungkinan terjadinya penerbitan Sertifikat tersebutdikarenakan SK kinag yang ada kurang lengkap atau akurat.Bahwa datanya tidak ada di kantor saksi melainkan ada di Kantor BPNwilayah tanah tersebut yaitu BPN Depok.Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya hanya fotocopynya sajaBahwa lokasi tanah saksi pernah melihat pada bulan Januari 2015 dansecara tekhnis
92 — 13
SubBipHut Samarinda sebagaimana daftaryang diberikan oleh Departemen Kehutanan~ danPerkebunan;Bahwa dalam penjualan mobil tersebut,sebelumnya semua unit mobil di periksa olehpihak Departemen Kehutanan dan Perkebunanselanjutnya berdasarkan perjanjian pihak PT.Astra International Tbk berkewajiban menyerahkanmasing masing mobil tersebut ke daerah /alamat penerima sebagaimana daftar yangdiberikan oleh Departemen Kehutanan danPerkebunan yang salah satunya sebagai penerimaadalah SubBipHut Samarinda;Bahwa tekhnis
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
94 — 14
Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
108 — 15
AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
59 — 48
sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis
339 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
316 — 135
Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
46 — 10
Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender /lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut: Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman
Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender/lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut:Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan ; Tidak
Nuih Herpiandi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Linda Sahara
225 — 125
.1118/Kelurahan Karanganyar, SHM No. 1119/ KelurahanKarangayar, SHM No. 1120/Astanaanyar, SHM No.1121/Astanaanyar, dan SHM No. 561/KelurahanBraga;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBandung, tanggal 20032020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:W.11.U1/221/HK.02.02/IV/2018, tanggal 4 April2018, Hal: Penjelasan Pengesahan Status AbhliWaris;Fotokopi sesuai dengan Hasil Ketikan Penggugat,Lampiran Pedoman Tekhnis
165 — 81
Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagaiPengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energiKab.
238 — 230
Taufik Bakari, SST. selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PNGtlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan Pematangan LahanTerminal
Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus44TPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
diperiksa dan telahditandatangani oleh PPTK, sehingga menurut saksi yang melaksanakanpekerjaan adalah AKIHITO LAMATO,ST selaku PPTK , sedangkan timpengawas adalah Rusman Bitala untuk tahun 2013 dan untuk tahun 2014adalahRusman Bitala dan Muhamad Ikbal, A,Md ; Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2013 ditandatangani oleh PPTK,sedangkan RAB tahun 2014 ditandatangani oleh KPA dan saksi selaku pembuatRAB ; Bahwa untuk membuat RAB seharusnya ada standarisasi harga, volume dangambar serta spesifikasi tekhnis
121 — 31
Sean HulbertJaya.Bahwa pengumuman pemenang lelang pada tanbggal 14 Oktober2010Bahwa tim tekhnis dibentuk oleh SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor :Dj.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan tugasnya adalah membantuPanitia didalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasaalat laboratorium IPA Mts dan MA pada Kementerian Agama RI TA.2010 sampai dengan pembuatan kontrak.Susunan tim tekhnis adalah sebagai berikut :* DR. Mahsusi MM, (Ketua)* M. Sidik Sisdianto, S.Ag (Sekretaris)* Ir.
Cahaya Sakti Investindo Sukses,kuantiti, total harga satuan dan total harga keseluruhan.Bahwa spesifikasi tekhnis dari Ibu Herti, telah dijadikan dasar /acuan oleh PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk melakukanpenawaranBenar atas permintaan Sdri. Rina surat penawaran diajukan hanyakepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Huber jaya danpenawarannya sebagai mana tercantum dalam BAPe Bahwa dasar untuk melaksanakan Purchase Order adalah suratperjanjian antara lain :1. Perjanjian PT.
S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 201019.20.21.22,23.24.25.26.27.28.Bs30.31.32.33.34.35.36.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27
S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.1/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan IslamDirektorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI
355 — 34
dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis