Ditemukan 5576 data
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
890 — 286
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :Halaman 15 Put.146/G/2020/PTUNMdnSERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20September 2017, dengan luas tanah 7807 M2 a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20September 2017, dengan luas tanah 4731 M2 a.n Hendri
396 — 1004
dimanadalam hal ini, pembatalan dimaksud adalah merupakan bagian dari eksekusiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa keseluruhan sertifikat Para Penggugat yang pemah diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional Depok adalah merupakan sertfikatsertfikat yangmengandung cacat hukum dalam penerbitannya, sehingga akhimyadibatalkan dalamPerkara No. 049/G.TUN/1997/PTUNJKT tanggal 18 Mei1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/198/PT.TUNJKT jo Putusan Mahkamah Agus No. 158/KTUN
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
209 — 92
itu dikeluarkan:00000000000000000000000=a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam ataukeadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku; 00 b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;, Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Pasal 2 danPasal 49 di atas beserta penjelasan masingmasing dikaitkan denganobjek sengketa a quo didapat fakta hukum bahwa objek sengketa tidaktermasuk KTUN
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
ZULFAHRI SIAGIAN
49 — 8
KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN)melalui Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah Register PerkaraSengketa
CECE HERMAWAN
Tergugat:
Bupati Kabupaten Karawang
212 — 119
dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundanganundangan dan AAUPB:;Bersifat final dalam arti lUas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;> 0 Q 0Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas, maka unsurutama dari Suatu sengketa tata usaha negara adalah objek yang disengketakanharuslan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 40
halaman 96 (sembilan puluh enam)alinea 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perintah dalam amarputusan tersebut di atas, maka surat keputusan obyek bukanlahdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, melainkanbersumber dari kewenangan bebas (diskresi) dari Pejabat Tata UsahaNegara oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai obyek sengketa merupakan KTUN
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
486 — 717
Ketua Dewan Perwakilan Daerahmempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi DPRD sebagaiHalaman 40 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDGlembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran danpengawasan;Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang telahmelanggar kaidah peraturan perundangundangan, maka segala produkhukum yang terbit setelah diberlakukannya Objek Sengketa menjadiproduk hukum yang CACAT FORMAL;Bahwa Pembuatan Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN
Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
353 — 217
Bahwa TERGUGAT adalah pihak pejabat tata usaha negara yang telahmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa SuratPelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduPemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/1/2017, hal JawabanPermohonan IMB, tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada saudaraBroto Yudono; Halaman 12 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YK2.
Pembanding/Tergugat VIII : POPY SOFIAH SOFYAN SH.
Terbanding/Penggugat I : YAYASAN KAWALUYAAN dalam hal ini di wakili oleh ALISAR dan VC SOFIAN LIMARTO
Terbanding/Penggugat II : Drs. JOHANES MARINUS LUNEL
Terbanding/Penggugat III : dr. ADJITIJO ARGOSELO AMIDJOJO
Terbanding/Penggugat IV : JEANNETTE INDRAWAHYANTI LAKSMONO, S.H.
Terbanding/Penggugat V : dr. JUDIANTI KODIJAT
Terbanding/Penggugat VI : SOESILO GADROEN
Terbanding/Penggugat VII : LANNY TUMEWU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. LEONARDI SUMAWIDJITA
Terbanding/Turut Tergugat III : AGUS TOM KURNIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ESTER TEDJA
Turut Terbanding/Tergugat II : CHANDRA SUHERMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JAMES NANGOI
Turut Terbanding/Tergugat IV : OEY OBOR WIRIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FLORENCE NATALIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TAN SIAW KIAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : LIAUW SIN JU JESIS
164 — 130
dalamperkara No. 207/G/2020/PTUN.Jkt adalah Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.060019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : PenerimaanPerubahan Data Yayasan Kawaluyaan, Mengenai Perubahan Pembina,Pengurus, Pengawas Yayasan Kawaluyaan yang merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TURUT TERBANDING I;Bahwa, sudah sangat jelas perbedaan antara perkara No.207/G/2020/PTUN.Jkt yang mana objek gugatannya adalah suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Terbanding/Tergugat : Tjin Peng
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
48 — 28
KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagai KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagaiBadan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN) melalui SengketaTata Usaha Negara (STUN) berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danterakhir diubah melalui UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayang terdaftar di bawah Register Perkara
534 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehPemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori banding tersebut; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan JudexFacti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:a Tentang eksepsi telah dipertimbangkan secara benar oleh Judex Facti;b Tentang pokok perkara, bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
999 — 1319
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui norma pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untukselanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintah) yang mengatur.Dengan berlakunya Undangundang ini, Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undangundang
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
204 — 264
Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) ;2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau BadanHukum Perdata (Selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat(selaku pihak Tergugat) ;3.
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
50 — 31
KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN)melalui Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah Register PerkaraSengketa
125 — 97
Tergugat Ill) adalah suatu Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang dibuat atau diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negarasehingga berdasarkan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (PTUN), disebutkan hal kewenangan terbatas dan tertentuuntuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa Tergugat II juga mendalilkan dasar hukum Jawaban dalam Eksepsi inikepada amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana
PT. SUSSAM
Tergugat:
1.PT. PERTAMINA (Persero)
2.YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION) dahulu bernama YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
3.H. NUMAN MUHASIM
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
267 — 381
Bahwa SK HGB, SK Perpanjangan HGB, dan SHGB No.1658/Pegadungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan beberapa kaliperubahan berdasarkan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
1064 — 66
1 ) PP No.24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa SERTIPIKATmerupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalamSurat Ukur dan Buku Tanah hak = yang bersangkutan,berdasarkan ketentuan diatas, SERTIPIKAT bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret,Individual dan Final, sehingga yang merupakan KTUN
81 — 45
Bahwa Obyek Sengketa Tergugat dan Obyek Sengketa Tergugat Il tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.
NURBAYATI
Tergugat:
1.JALINAH
2.BPN KABUPATEN SOLOK
161 — 33
yangsalah, karena Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak seksama dancermat menentukan kualifikasi pihakpihnak dalam perkara a quodengan ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagaiTergugat, karena Perbuatan Tergugat II sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh undangundanguntuk memproses permohonan dan mengeluarkan Sertipikat;Bahwa apabila Penggugat berkeberatan dengan Penerbitan Sertipikata quo, semestinya Penggugat menggugat Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
186 — 121
peristiwa hukum yangdiuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo yang substansinyaadalah mempersoalkan adanya sebuah produk hukum Tata UsahaNegara yang terbit tidak sesuai dengan hukum dimana adanya cacatadministrasi dalam penerbitan SHM Nomor 282 dan SHM Nomor 283 aquo yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I.Oleh karena itu, terhadap proses penerbitan sertipikat tersebutmerupakan proses hukum publik yaitu proses Administrasi Hukum TataNegara yang melahirkan produk hukum Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN