Ditemukan 1872 data
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim yang mempergunakanhasil pemeriksaan setempat sesuai dengan penunjukkan titiktitik batas olehTermohon Kasasi sesuai dengan bukti Surat P.3 (fotokopi Surat UkurSementara Tahun 1982) ;Bahwa jika benar telah terjadi tumpang tindin sesuai metode pembuktian diatas, maka ada tanah yang secara fisik dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi yang diakibatkan oleh bergesernya patokpatokpembatas antara Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dan Sertipikat
Apabila dalam sertipikat ada data yangsalah maka Kepala Kantor Pertanahan bisa melakukan perbaikan atasdata yang salah dan bukan mencabut sertipikatnya ; Bahwa apabila terjadi tumpang tindin tanah di lapangan makapemecahannya adalah harus ada permohonan untuk rekonstruksi ulangpengembalian batas ; Bahwa tumpang tindih surat ukur tidak mungkin terjadi, yang terjadiadalah perbedaan batas tanah karena Kantor Pertanahan tidakmelakukan pemecahan surat ukur melainkan pemecahan sertipikat ; Bahwa apabila
1.ELITA CAROLINA SITORUS
2.ELITA CAROLINA BR SITORUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
SUDIRMAN SITORUS
200 — 124
Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan TERGUGAT telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah
Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan Tergugat telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah
H. Ilhan
Tergugat:
1.Mardiansyah
2.Masliannor
3.Faisal. M.
4.Muhammad Reswan
5.Abdul Hadi
6.Ardiansyah alias Utuh Ardiansyah
7.Septi Ariyanti
115 — 17
.: 755 Tahun 1980 atas nama Penggugat a quo telahterjadi pula tumpang tindin dengan alas hak berupa Sporadik Nomor:593/387/SKT/DSS/192013, atas nama 2 (dua) orang dalam 1 (satu) suratyaitu Tergugat V (yaitu orang yang bernama: ABDUL HADI) dan TergugatVI (yaitu orang yang bernama: ARDIANSYAH) adapun tanah yangdikuasainya yaitu dengan ukuran dan atau luas sebagai berikut:1. Sebelah Utara dengan ukuran: 18 Meter, berbatasan: rencana jalan.2.
tidak kenal dengan Tergugat III FAISAL, kenal denganTergugat IV MUHAMMAD RESWAN, tidak kenal dengan Tergugat VABDUL HADI, tidak kenal dengan Tergugat VI ARDIANSYAH dan kenaldengan Tergugat VII SEPTI ARIYANTI tetapi tidak ada hubungan keluargadan tidak terikat hubungan kerja, Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh Tergugat pada tanggal 15Nopember 2014 untuk mengurus tanah milik Tergugat yang berada diJalan Taruna Praja, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar karena terjadi tumpang tindin
77 — 28
Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal 27November 2020 diketahui bahwa benar diatas tanah milik PenggugatHalaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRterdapat tumpang tindin sebagian dengan sertipikat hak milik atas namaDrs. KARTUM dan sertipikat hak milik atas nama Ny.
bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,Pengadilan berpendapat Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan riwayatbidang tanah objek sengketa dengan benar dan tidak dapat membuktikan petadan daftar isian dari bidangbidang tanah yang bersangkutan untukHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRdipublikasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6, Pasal 18 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah sehingga menyebabkan tumpang tindin
294 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa dalildalil Para Penggugatdalam gugatannya adalah kabur karena Para Penggugat telah kelirudengan menggabungkan perkaraperkara yang memiliki sifat dan dasarhukum acara yang berbeda ke dalam satu gugatan;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa gugatan Para Penggugattidak disusun secara sistematis, tumpang tindin dan tidak jelas yangmengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur;Eksepsi Turut Tergugat VI: Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut
52 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian sejak pembebasansampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukankeberatan atau klaim atas pelaksanaan Pembebasan Tanah oleh Penggugat,adapun setelah Penggugat membebaskan dan sebagai pemegang hak secarasah, tidak memanfaatkan untuk mendirikan bangunan, areal tanah tersebutmemang dipergunakan untuk areal penyangga dan penyerapan air sehinggasengaja dibiarkan untuk tumbuh lebat menjadi hutan kembali ;Bahwa tanah yang diakui Tergugat dengan ukuran 400 m x 400 m,terjadi tumpang tindin
67 — 45
SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PTSBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desaManyula,Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemiliktanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM,kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa SamsonMonggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa apakah tanah tersebut tidakbermasalah dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, TerdakwaSofyan Dg Manessa bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidaktumpang tindin
ELMIN YULIAN PALYAMA, SH
Terdakwa:
OTTO AMSAMSIUM
33 — 12
kemungkinan sepeda motor yang mereka kendarai melewatijalur jalan lain sehingga bertabrakan dengan sepeda motor korban;Bahwa saksi membenarkan fotofoto maupun barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;Bahwa yang saksi tahu, saat itu korban jatuh agak jauh dari sepeda motornya,tetapi bagaimana kondisinya saksi kurang tahu karena saksi sendiri juga dalamkeadaan luka dan sakit akibat kecelakaan tersebut;Bahwa pada waktu itu terdakwa jatuh bersamasama dengan saksi dan merejaterjatuh saling tumpang tindin
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHADJIR sebagaimana keterangan objek pajak untuk ketetapan PajakBumi dan Bangunan Nomor : 1517 tanggal 2 April 1990, sedangkantanah Termohon kasasi/Pembanding terletak jauh di Petakerawangan/Blok 1,sehingga telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan objek sengketa a quoyang berada diatas tanah milik Pemohon kasasi ;5.Bahwa dengan demikian menurut hukum KTUN oleh Tergugat atas objeksengketa s/d VIl a quo, secara Prosedural dan substansi materi jelascacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan
221 — 89
III sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karenaPenggugat tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukanoleh para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.halaman 13 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama mengenai SPT yangdikeluarkan oleh Desa seolaholah timbang tindin
101 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasandikromo (Ginah);Petitum tersebut jelas tumpang tindin karena menuntut mengenaikeabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatanmengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatankabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita,dan petitum;4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidakjelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima;Tentang objek sengketa tidak jelas:1.
265 — 128
Dalam hal terjadi tumpang tindin WIUP, maka Bupati Morowaliharus memperhatikan:e Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan TugasPemerintah Di Bidang Pertambangan Umum (untukselanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM No.1453/2000), yang menyatakan:Hal. 18 dari 148Hal.
Pada tanggal 18 November 2014, Bupati Morowalimenerbitkan Keputusan Bupati Morowali No.188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014, tertanggal 18 November2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT Bintang Delapan Wahana (untuk selanjutnyadisebut sebagai Keputusan Bupati Morowali No. 0243); Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 0243 tersebut,maka IUP Operasi Produksi PT BDW tidak berlaku lagi,sehingga WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DIM) tidaklagi tumpang tindin dengan WIUP Operasi
Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL12.Bahwa dalam menyelesaikan konflik tumpang tindin WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) dengan WIUP Operasi Produksi PTBDW, Tergugat seharusnya membatalkan IUP Operasi ProduksiPT BDW dan bukan melakukan penciutan terhadap WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) berdasarkan Obyek Sengketa;Keputusan Tergugat menciutkan WIUP Operasi Penggugat (PTDIM) berdasarkan Obyek Sengketa, jelas bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauasasasas
Dengan kata lain, seharusnya Tergugatmembatalkan WIUP Operasi Produksi milik PT BDW, yangmenumpang tindin WIUP Operasi Produksi Penggugat; Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Obyek Sengketa telahbertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No.23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral danBatubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016; Obyek
335 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
akan tetapi dihalangibahkan disandera oleh Tergugat:e berdasar dalil dan fakta ini jelas terlihat bahwa pada hakekatnyaperistiwa hukum yang terjadi adalah breach of contract ataunon performance atau tegasnya Pemohon Kasasi/Penggugatingkar jadi wanprestasi menyerahkan peralatan dan Rig milikTermohon Kasasi/Penggugat meskipun pekerjaan pemboranyang disepakati telah selesai;e namun hal itu dimanipulasi oleh Termohon Kasasi/Penggugatdengan bungkusan perbuatan melawan hukum, sehingga terjaditumpang tindin
dan campur aduk antara dalil perbuatanmelawan hukum dengan wanprestasi;Tumpang tindin dan campur aduk dalil perbuatan melawan hukum danwanprestasi yang melekat dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat inimelanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv yangmengatakan dalil gugatan harus een deugdelijk en bepaalde concluseiHal. 38 dari 45 hal.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun oleh Tergugat II diletakan/ditaruhatau dibuat tumpang tindin dengan lokasi tanah a quo milik Penggugat,harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanyaharus dibatalkan dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak berharga dantidak mengikat Tergugat sebagai pemilik tanah;12.
Terbanding/Tergugat : LA EDE
56 — 44
Menyatakan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh La Ede adalahputusan Non Executable, karena adanya keterkaitan utang La Ede lebihbesar dibandingkan sita eksekusi yang dimohonkan dan/atau menundapelaksanaan eksekusi Sampai putusan perdata No. 28/Pdt.G/2018PN Bauberkekuatan hukum tetap dengan harapan tidak tumpang tindin eksekusiantara klien kami dengan saudara La Ede oleh Pengadilan Negeri Baubau;2.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur);Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi halaman 14menyebutkan bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti hasilpemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi,ternyata terlihat tumpang tindin antara tanah sengketa dengan tanah milikTergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II dan ditambah lagipemeriksaan setempat tersebut tidak diikut sertakan Bahan Pertanahan KotaJambi sebagai pihak berkompeten berkaitan
39 — 22
Nomor : 791 /1977 tanggal 4 Mei 1977 atas namakepemilikan Almarhum A.Rachman Bin Rochim di PengadilanNegeri Klas 1A Palembang, padahal terbukti secara hukumpersoalan tumpang tindin SHM tersebut baru diketahui pada saatadanya perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhitungsejak tanggal 4 Agustus 2004 sedangkan Akta Pengikatan Jual BeliNomor : O01 tersebut dibuat oleh pihakpihak pada tanggal 2 Juli2004, sehingga isi Akta tersebut sangatlah terkesan dibuatbuatsebagai suatu upaya untuk mengulurulur
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas,oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam uraian gugatannyaapakah telah terjadi tumpang tindin (Overlapping) hak di atas tanah yangdiklaim kepemilikannya tersebut ;.
32 — 17
Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922, yangditerbitkan oleh Tergugat Il telah terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yang sudah diperpanjangsampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebih dulu terbit dibandingkandengan kedua Sertipikat Hak Milik milik Tergugat yang baru diterbitkanpada sekitar tahun 2007 dan tahun 2008;.Bahwa dari apa yang diuraikan di atas Penggugat menegur Tergugat Il untukmembuktikan dalam mencari kebenaran mengenai
Pembanding/Terdakwa : SOFYAN DG. MANESSA
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI SUHARTO. SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI PURNOMO, SH
122 — 33
Bahwa Kepala Desa yaitu Samson Monggesang (terdakwa Ill )menyampaikan kepada saksi tanah tersebut tidak bermasalah,tidaktumpang tindin dan mengatakan pula bahwa ia kenal dan satu kampungdengan pemilik tanah sehingga Kepala Desa tahu persis tanah tersebut .