Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyisebagai berikut: Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) memuat sekurangkurangnya tata cara penggunaan laba dan pembagiandividen, Pasal 61 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: Setiap pemegang sahamberhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanvajar sebagai akibat keputusan RUPS

langsungmenduduki jabatan Wakil Direktur berdasarkan Berita Acara Rapat UmumHalaman 49 dari102 halaman Perkara Pidana No. 89/Pid.B/2014/PNSMG.Pemegang Saham PI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN DANPERKEBUNAN KARANG AYU No. 37 tertanggal 11 Nopember 2004.Bahwa saksi adalah anak dari Nyonya ARSINI RISANTI TEDJAWINATA,lahir di Semarang tanggal 09 Desember 1922, Swasta, bertempat tinggal di Jl.Petudungan 96 Semarang , selaku komisaris perseoran sebagai pemegang 10(sepuluh) saham perseroan, yang berdasarkan akta RUPS

Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuang Daerah, bentuk Laporan KeuanganPem pren ada 4 (empat) macam, yaitu:Vw Realisasi Anggaran (LRA);Neraca;eS Laporan Arus Kas, danGN 4) Catatan Laporan Keuangan Atas Asset/KekayaanQ, yang dilampiri.c) Bahwa Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang BaganOrganisasi PDAM menetapkan adanya Direksi, BadanPengawas dan Kepala Daerah selaku RUPS pada PDAM.Dan menjalankan organisasi tersebut, PDAM KotaPadang mempedomani bentuk pertanggungjawabanpengelolaan keuangannya dengan mengacu

1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor : KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008.

1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.

1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.

3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi.

1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor :01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014
1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT.

PMO nomor : DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014
1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari2013
1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).

Nusantara Sentosa Raya dan dilaporkan kepada ParaPemegang Saham melalui RUPS;Bahwa luas lahan yang sudah ditanami PT. Nusantara Sentosa RayaLebih kurang 11.000 ha (sebelas ribu hektar), yang belum ditanamisebanyak 12.000 ha (dua belas ribu hektar), dari 11.000 ha (Sebelasribu hektar) tersebut dapat menghasilkan Rp. 9.000.000.000,(Sembilan milyar rupiah) pertahun;Bahwa perpindahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dariPT. Siak Raya Timber kepada PT.

ZONDERVAN, SE tanggal 24 April 2018
99. 1 (satu) bundel Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TMB Laporan Kinerja Tahun 2019.
100. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Penyelesaian Kewajiban Potongan Pinjamam Fee Kuasa Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 22 Februari 2021 dari Dyah Widjiasih Nugraheini kepada Direktur Utama PT.

125. 1 (satu) bundel fotcopy Legalisir salinan Berita Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali anak di bawah umur untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai mentari dan PT. Pantai Mentari Jaya dimana Almarhum Ferdinan sebagai Direktur utama dan selaku pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut.

5.

Fotocopy Akte Pendirian PT SAMUDRA PT SAMUDRA DONG MOOK2 DUNIA POLY JAYA ABADI Notaris Gina DUNIA POLY JAYA CHOIRiswara Koswara SH Nomor 1 Tanggal 1 ABADIJuli 199866 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang PT SAMUDRA DONG MOOK Halaman 181 dari Halaman 213 Putusan, Nomor 143/PID.SUS/2019/PT.BDG 3 Undangan Republik Indonesia Nomor C DUNIA POLY JAYA CHOI11220 HT.01.01 TH.2000 Pengesahan Akta ABADIPendirian Perseroan Terbatas PTSAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI tanggal2 Juni 200066 Fotocopy Akte Risalah RUPS

ABADINomor 5 Tanggal 11 April 201666 Fotocopy Akte Risalah RUPS Luar Biasa PT PT SAMUDRA DONG MOOK6 SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI Notaris DUNIA POLY JAYA CHOIIwan Ahmad Dwikora SH.

Sentana Mitra Kualita (in casu TERGUGATREKOPENSI 6) untuk diadakan RUPS tentang PembagianDeviden, sehingga apabila tidak dipenuhi maka dapat menempuhlangkah selanjutya / sampai dengan memasukkan permohonanpembagian deviden melalui Pengadilan Negeri setempat ;0.

Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semuadalil gugatan para Penggugat dalam posita gugatannya point 6 hurufg yang mendalilkan adanya persentase (51. 85 %) milik PT.THAYIBA TORA TOURS & TRAVEL, tanpa ditetapkan dalam aktapnyertaan saham yang diputuskam dalam RUPS dan perubahanperubahannya yang dibuat di hadapan Notaris yang syah dan bukansebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat point 6 huruf gdan point 7 huruf a s/d huruf g yaitu adanya penentuanpersentase saham secara sepihak tanpa

Simpang Jaya Dua tentangPengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang JayaAbadi beserta Lampiraniran (datadata/Identitas/Kartu KeluargaH. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cairdan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.

Dalampenjelasan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU PT disebutkan bahwapersyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktutertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhirmasa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskanjabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembaliberdasarkan keputusan RUPS.

saksi pernah bertemu dengan Wakil Bupati Bengkalis dalam rangka mencarisolusi karena waktu itu perusahaan sering diancam dan diteror terdakwa; Bahwa setiap tahun ada dilakukan audit keuntungan; Bahwa audit melibatkan Firdaus sebagai pemegang saham dan mewakiliperusahaan; Bahwa waktu itu Firdaus yang selalu hadir dalam urusan koperasi termasuk setiapterdakwa meminta uang selalu Firdaus yang datang mengambil; Bahwa audit keuntungan dilakukan oleh auditor independen; Bahwa hasil audit itu diawa dalam RUPS

PT; Bahwa yang diundang dalam RUPS PT yang pegang saham saja, koperasi tidakpunya saham; Bahwa Firdaus sekaligus mewakili koperasi; Bahwa pada awalawal perusahaan belum ada untung, kalaupun ada untung masihuntuk operasional sehingga belum dilakukan audit keuntung barulah sekitar Juni2011 dilakukan audit; Bahwa saksi tahu hutang koperasi harus sudah lunas bulan Januari 2013 pada saatdiundang hearing di DPRD Bengkalis; Bahwa saksi tidak pernah mengundang koperasi dalam perhitungan keuntunganatau SHU

Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Susunan pengurus yangHal 226 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khusus bagikoperasi).9) Copy hasil rapat umum pemegang saham (RUPS

Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh jjin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan susunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS

yang dipersamakan dengan hal tersebut.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh iin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan susunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS

terdaftar di Dirjen PajakHal 410 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlakuBertujuan untuk menunjukan keabsahan dari perijinan8) Menyerahkan copy hasil Rapat Anggota Tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Susunan Pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khusus bagikoperasi)Bertujuan untuk menunjukan Pengurus yang berwenangterakhir9) Copy hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.Dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).e Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AijrKabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1.03.1.03.06.15.039.5.2 tanggal 26Februari 2016, terdapat pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan TarisiBatudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016, sebesarRp.13.400.000.000, (tiga belas milyar empat

WINDU AJI KENCANA, selanjutnya terdapat perubahansebagaimana Akta Notaris TENDI SUARMAN, SH Nomor 07 tanggal 4 Pebruari2011, tentang Risalah Rapat.Bahwa ugas dan tanggungjawab adalah antara lain menjalankan rodaperusahaan,mengevaluasi administrasi kantor, melakukan monitoring danevaluasi pekerjaan, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan,kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Bahwa PT.

GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;e Bahwa GGI Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;e Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetap beroperasitetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub Alias Abob yang sebesar30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;e Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karena salah satupemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini dan menunggu keputusanperkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ; Bahwa

dibedakantamunya atau pelanggannya karena dibuka untuk umum ;e Bahwa saksi tahu kalau Achmad Machbub Alias Abob itu seorang Pengusaha,tetapi pengusaha apa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya pada AchmadMachbub Alias Abob yang penting ia datang dan belanja ;e Bahwa 30% sahamnya Achmad Machbub Alias Abob telah disita saksi ketahuidari Bareskrim pada waktu saksi dipanggil ke Bareskrim tanggal 3 Oktober 2010 ;e Bahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS

Jadi tetap ujungnyabergantung pada RUPS yang hasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itudianggap perbuatan melawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasukdisitu. Jadi menurut ahli rapat RUPS itu adalah sebagai jalan tengah, karenaundangundang perseroan itu tidak bisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karena pertaminasebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu persisi PT.

Puspa Agro sejakSeptember 2012 sampai dengan tahun 2017, telah menerimahonor sekitar Rp. 5.400.000, (lima juta empat ratus riburupiah) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Puspa Agro sejakSeptember 2012 sampai dengan tahun 2017, telah menerimahonor sekitar Rp. 5.400.000, (lima juta empat ratus riburupiah) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa saksi selaku Komisaris sebagaimana ketententuanUndang undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas bertugas melakukanpengawasan kebijakan dan pemberian saran kepada DirekturUtama, dengan melakukan rapat dan monitoring evaluasi.

Puspa Agro dalam 1(satu) tahun minimal 2 (dua) kali pembahasan, yang persemester (6 bulan) pembahasan terkait aktifitaskegiatan di enam bulan pertama non audit, Kemudian untukyang semester kedua / akhir tahun dengan menggunakanaudit kantor akuntan publik yang kemudian akan masukmenjadi bagian pembahasan RUPS; Bahwa Laporan keuangan PT. Puspa Agro dari Tahun2012 s/d Tahun 2018 masih merugi belum bisamenyetorkan laba.

JAMSOSTEK (Persero) dari Badan HukumPrivat menjadi Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak lagi ke RUPS;(Pasal 7 ayat dan 2, UU RI No. 24, Tahun 2011);Transformasi dari PT. JAMSOSTEK (Persero); PT.

visi dan strategi bisnis antara Tergugat IIIdengan Para Tergugat lainnya.Bahwa dalam klasula jual beli saham antara Tergugat III dan Tergugat VIIIpada halaman 3 Pasal disebutkan bahwa segala keuntungan atau kerugianyang didapat atau diderita dengan sahamsaham aquo menjadi milk dandipikul oleh Pihak Kedua.Bahwa dikarenakan telah terjadi pengalihan saham maka berdasarkan Pasal 52jo Pasal 60 UndangUndang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas maka beralihpula hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan menjabat sebagai VP InvestorRelation sejak 1 Februari 2015, yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi, tugasdan tanggung jawab saksi adalah pembuatan laporan tahunan, bertemu denganinvestor, pemegang saham dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dalam pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.Bahwa saksi menerangkan sebagai Karyawan Kontrak yang mengisi jabatan jabatantertentu di PT.

., memberikan keterangan di depan persidangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar AtasCurup TA. 2013Bahwa saksi kenal dengan Saksi Edi Iskandar dan saksi denganya tidakada hubungan keluargaBahwa saksi sebagai pimpinan di Grup PT Zuty Jaya Mempawah.Bahwa saat Saksi Edi Iskandarmeminjam PT Zuty Jaya Mempawahdilakukan didepan notaris Deni Yohanes , SH,MKn Akta pernyataankeputusan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB)perseroaan