Ditemukan 637 data
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
170 — 113
TENTANG PROSES TAHAPAN EKSEKUSI PUTUSAN YANGDIMOHONKAN EKSEKUSINYA OLEH TERBANDING IX TELAHMELANGGAR PASAL 90 AYAT (1) UU NO.32 TAHUN 2009SEHUBUNGAN SEBAGIAN LAHAN 1000 HEKTAR YANG MERUPAKANHAK MILIK PRIVAT DARI TERBANDING 1 S/D VIII MEMILIKI FUNGSISOSIAL SESUAI UNDANG UNDANG HAM SEHINGGA SITA MAUPUNLELANG MENJADI TIDAK BERKEKUATAN HUKUM YANG SEMUA INITIDAK PULA DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX A QUOPERTAMA~ Bahwa Penggugat asal/Terlawan (TerbandingIX) mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum atas tudingan
81 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala KantorPenyelenggaraan Pembagian Tanah U.b Bupati Dp dan Suratsurat izinMengerjakan (Menggarap) Tanah tanggal 15 Mei 1965 untuk dinyatakansah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya serta tidak ada kaitannya dengan bidang tanahseluas 106 ha, yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, KecamatanLabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang; Bahwa adanya gugatan, tuduhan dan tudingan dari Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, yang menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat
96 — 23
KetuhananYang Maha Esa ;Menimbang, bahwa menyadari hal tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa penegakan supremasi hukum berdasarkannilainilaikebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hakhak asasi manusiaadalah suatu hal yang tidak dapat di tawartawar lagi, dan peranan LembagaPeradilan yang mandiri tidak dipengaruhi oleh apa dan siapapun juga, bersih,bermoral dan bermartabat, serta profesional merupakan prasyarat yang tidakdapat diabaikan sama sekali ;Menimbang, bahwa adanya kritik pedas, tudingan
65 — 15
Pal190Peradilan yang mandiri tidak dipengaruhi oleh apa dan siapapun juga, bersih,bermoral dan bermartabat, serta profesional merupakan prasyarat yang tidakdapat diabaikan sama sekali ;Mneimbang, bahwa adanya kritik pedas, tudingan dan bahkan hujatanyang dialamatkan kepada Lembaga Perdailan akhirakhir ini justru memperkuatkomitmen dan tekad Majelis Hakim untuk menegakan hukum dan keadilantersebut dalam perkara ini, dengan segala konsekwensinya.
2382 — 1994
Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.dilakukan di MD Building, kantor Pusatnya DPP PKS, didalam ruangan Pemimpin Partai, bukan di rumahnya.3) Perlawanan kepada Pimpinan dan Struktur Partai ;4) Jawaban yang tidak jujur yang disampaikan ke BPDO ;5) Mengintimidasi dengan ancaman ;6) Adanya tudingan Penggugat bahwa terdapat pihak lain yangmengintervensi Pimpinan Partai.7) Membuktikan adanya penolakan dari Penggugat untukmengundurkan diri dari Wakil Ketua DPR RI dan tugas lainyang akan diberikan oleh
54 — 12
PalMenimbang, bahwa menyadari hal tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa penegakan supremasi hukum berdasarkannilainilaikebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hakhak asasi manusiaadalah suatu hal yang tidak dapat di tawartawar lagi, dan peranan LembagaPeradilan yang mandiri tidak dipengaruhi oleh apa dan siapapun juga, bersih,bermoral dan bermartabat, serta profesional merupakan prasyarat yang tidakdapat diabaikansama sekali ;Mneimbang, bahwa adanya kritik pedas, tudingan dan bahkan
2505 — 3239
Bahwa meskipun fakta kebakaran hutan dan lahan memang benarterjadi, tetapi tudingan melanggar hukum dengan cara seperti tersebutpada point 3 tidaklah mengandung kebenaran hakiki, dengan aiasanhukum:4.1. Pada anggapan Para Penggugat yang menyatakan bahwaPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah lalai melakukanpengawasan terhadap keluarnya izinizin dilahan gambutmenyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
790 — 640
kalau dirinya bukan sebagai pelaku utamamenghilangkan nyawa korban Engeline ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Handono yangbersesuaian dengan keterangan saksi Susiani, telah terungkap fakta bahwa benarpada saat dilakukan rekonstruksi, saksisaksi tersebut melihat terdakwa AgustayHanda May marahmarah karena melihat saksi Margriet CH Megawe (terdakwadalam perkara terpisah) tidak jujur dan saksi Handono mendengar terdakwa AgustayHanda May mengatakan TuaTua Bohong.Menimbang bahwa dari tudingan
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
199 — 140
(baca Daftar Bukti Surat para Penggugathalaman 9 dan halaman 10).Bahwa sesuai uraianuraian para Terbanding ini maka tidak terbukti tudinganPembanding IV Dalam Pokok Perkara pada huruf a tersebut di atas yangHalaman 294 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPGcenderung menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil alias beratsebelah dan tidak cermat serta diskriminatif dalam menilai alatalat buktiberupa Suratsurat para Terbanding yang semula para Pengugat.Bahwa karena tidak terbukti tudingan Pembanding
Jadi keberatan Pembanding inipun terdapat kesalahan.Bahwa karena ternyata keberatan Pembanding pada angka 16 terdapat kesalahanseperti yang diuraikan di atas maka tudingan Pembanding kepada Para Terbandingyang menyatakan telah melanggar ketentuan udangundang dan dianggap memilikiItikad Tidak Baik dalam kepemilikan tanah 175HA tidak terungkap dan tidak terbuktisehingga keberatan angka 16 ini harus ditolak seluruhnya.Bahwa keberatan Pembanding pada angka 17 sampai dengan angka 19 yang padaintinya menyatakan
180 — 147
IV ditarik sebagaiformil parti dalam perkara ini adalah karena menuruttudingan Penggugat bahwa Turut Tergugat s/d TurutTergugat IV telah memberikan izin, rekomendasi dan atausurat surat keterangan yang diperlukan Tergugat sebagaipersyaratan dalam penerbitan Sertifikat HGU atas tanah objekperkara.Bahwa surat gugatan seperti demikian adalah melanggar tatatertib beracara atau Penggugat tidak fasih beracara, sebabPenggugat tidak merinci izin, rekomendasi dan atau surat surat keterangan yang menurut tudingan
268 — 638
Bahwa Tergugat V membantah semua dalil yang dikemukakan olehPenggugat dalam poin 45, 46 dan 47 halaman 13 gugatan a qua,tanpa disertai = oleh buktibukti akurat yang dapatdipertanggungjawabkan secara legal formal, sehingga Tergugat Vmengganggap tudingan Penggugat bahwa Tergugat V tidakmengambil tindakantindakan yang diperlukan untuk mengantisipasidampak kebakaran hutan pada khususnya di Provinsi Riau dantidak pemah belajar dari peristiwaperistiwa kebakaran hutansebelumnya, menurut hemat Tergugat V
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
170 — 132
dan review Laporan akhir oleh Ketua LPPM UHO.Menimbang bahwa ketiga macam tugas terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA) merangkap PPK sebagaimana disebut di atas telah dilaksanakan dengan baik olehterdakwa sebagaimana faktafakta yang terungkap dalam persidangan perkara inisehingga Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah tidakmengendalikan pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf d danhuruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahadalah tudingan
434 — 29
/ PTMdn tanggal 11 Juli 2007 joNomor : 2461/ K/ PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor : 701/ PK/ Pdt/ 2009tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)maka seyogianya menurut hukum Tergugat dr/ Penggugat dk dan Tergugat 2 dr/Tergugat 66 dk serta Tergugat 3 dr/ Tergugat 67 dk dihukum untuk melakukanpembatalan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi No. 29 tanggal 27September 2004 sesuai isi Putusan perkara dimaksud;Bahwa adanya gugatan, tuduhan dan tudingan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
248 — 191
dilapangan ternyata menjadi 24 Ha, ukuran manadisetujui oleh Terdakwa/ Pembanding sebagai luasan resmi yangdirilis oleh pihak BPN melalui petugas ukur dari Kanwil BPN ProvinsiNTT, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum judex factie yangmemaksakan luasan 30 Ha tanah pemda seharusnya menimpakantanggung jawab tersebut pada pihak BPN yang memilikikewenangan mutlak untuk mengukur obyek tanah berdasarkanpermohonan dari pihak yang berkepentingan, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang menyangkut point tudingan
3776 — 6170
;Menimbang, bahwa dari tudingan saksi Agustay Handamay tersebut, Majelismenyimpulkan bahwa benar karena adanya perintah Terdakwa berkaitan denganhilangnya nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, kepada saksi AgustayHandamay telah menyebabkan saksi Agustay Handamay ikut ditahan, sedangkankalau disimak dari katakata Terdakwa tersebut, Majelis menyimpulkan bahwaTerdakwa berharap kepada saksi Agustay Handamay agar bisa menutupi perbuatanTerdakwa ataukah semacam ancaman untuk saksi Agustay Handamay, agar
460 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artikel Tudingan SumirKartel Minyak Goreng,Warta Ekonomi No.14/XXI1/2009 tanggal 21September 2009.Sumber:www.wartaekonomi.com Membuktikan bahwa:i. Pemohon Keberatan/SIMP dantidakperjanjianpelaku usaha lainnyapernah membuatatau kesepakatan dalam bentukapapun dalam memproduksi,memasarkan dan menentukanharga minyak goreng; Hal. 881 dari 1111 hal. Put. No. 582 K/Pdt.Sus/201 1 ii. Terdapat persaingan usaha yangBukti SIMP No. 7 sangat keras dan kompetitif disektor minyak goreng.
2561 — 4256 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan tudingan adanya mark up itu datang darisaksi Sukotjo S. Bambang, yang anehnya, keterangan Sukotjo S.Bambang dipercayai oleh Judex Facti. Padahal, kualitas keterangansaksi Sukotjo S Bambang patut diragukan, karena dia sendiri telahterkena permasalahan hukum; dan saksi Sukotjo S. Bambang punyaHal. 1201 dari 1717 hal. Put.