Ditemukan 836 data
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buku Kas Umum 2002, 2003/2004 ;3. 1 (satu) bendel SPJ APBN 20038, 2004 ;4. Kontrak CV. Perintis No. 188 No.027 ;5. Kontrak CV. Sidoyoso No. 188/222, No. 188/227, No.027/365 dan No.188/212.6. Kep. KPU No.89/2003, Kep. KPU No.635/2003, Kep. Gubernurtentang standar dan barang satuan barang TA.2004 Edisi 1.7. 2 (dua) map data/surat KPU Jawa Timur;8. Daftar hadir karyawan/karyawati KPU Jatim ;9. Tanda terima formulir Pileg dari CV.Sidoyoso ;10.
62 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
AIG LIPPO yaitu :1) Nomor: 39/Bangus/II/TNG/20038 ;Nomor: 01/MOU/2003 tanggal 4 Maret 2003 perihal DistribusiPengiriman Barang Cetakan, Kiriman Balasan dan Polis Asuransi;2) Nomor: 2526/Bangus/II/5/2004 Tanggal 27 Mei 2004 perihal distribusipengiriman barang cetakan, kiriman balasan dan polis asuransi;3) Nomor: 3765/Bangus/II/1/2004;Nomor: 002/AIGLLPOS/AH/VIII/2004 tanggal : 23 Agustus 2004Pengiriman Polis Asuransi dengan Layanan Pos Ekspress;4) Nomor: PKS.41/DIRKUG/0404;Nomor: 018/AL/PAD/IV/04 tanggal
99 — 53
TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumendan telah mendapatkan penetapan No. 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang buktisebagai berikut : nnn nnn nnn nnnnnnnnn cnc1.Fotocopy yang telah di legalisir Account PayablePayment Voucher no.070029 untuk pembayaran invoicedesember 20038, 1 (satu) set Fotocopy yang telah di legalisir Account PayablePayment Voucher no.70630 untuk pembayaran invoicemaret 2004, 1 (Satu) set Fotocopy yang telah di legalisir Account PayablePayment Voucher no
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 138/B/PK/PJK/2011terkait dengan penerbangan internasional terbentur aspek legalitas yang harusdiatur dalam Peraturan Pemerintah, maka Menteri Keuangan dihimbau untukmembantu. memprakarsai proses penetapan Peraturan Pemerintahtersebut;S583/MBU/2006.Bahwa yaitu Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RepublikIndonesia kepada Menteri Keuangan tertanggal 12 Desember 2006 perihal"Perlakuan PPN atas Jasa Penerbangan Internasional Tahun 20038" yangmenindaklanjuti surat dari Menteri Perhnubungan
MANAOR HASUDUNGAN LUMBAN RAJA
Tergugat:
PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
81 — 65
April 2018 (vide bukti P1) dantelah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan penggugat dalamperkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkanhakhak Penggugat maka akan memperhitungkan hakhak yang diperolehPenggugat dengan ketentuan sebagai berikut ;> Pasal 161 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, yaitu uang pesangon sebesar1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;> Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3) UU No. 13 Tahun 20038
82 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan MajelisHakim Judex Facti adalah berdasarkan halhal sebagai berikut : Sistem hukum perburuhan Indonesia tidaklah menganutasas no work no pay secara murni, dikarenakan adanyapengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat 2huruf f, Pasal 145 dan Pasal 155 ayat (3) UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 sebagai berikut : Pasal 93 ayat 2 huruf f UU No. 13 Tahun 20038 :" Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, danpengusaha wajib
PT. MERTEX INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
256 — 125
dituangkan dalam bentuk suatuPeraturan Kepala Daerah, dalam hal ini Peraturan Gubernur Jawa Timur.Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Obyek Gugatan in litis merupakari suatu peraturan perundangundangan (produk hukum pengaturan) yang diakui keberadaannya danmempunyai kekuatan hukum mengikat karena diterbitkan atas perintahperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, yakni oleh UndangUndangNomor 13 Tahun 20038
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk anggaran DPRD berupa anggaran belanja insentif sebesarRp.357.000.000, (mata pasal : 2 0101 1210301) berdasarkan SuratKeputusan DPRD Kabupaten Banyumas No. 173/8/2003 tanggal 1 Juli 20038,dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD, sebagai realisasi untuktambahan bantuan perumahan dan bantuan fraksi, dengan perincian yaitu :Hal. 9 dari 52 hal. Put.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konvensidalam keadaan kosong.Menghukum Tergugat I, Il dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, Il danIll dalam Konvensi, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dariTergugat , Il dan Ill dalam Rekonvensi/Tergugat , Il dan III dalamKonvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesarRp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabilaTergugat , Il dan Ill dalam Rekonvensi/Tergugat , Il dan III dalamKonvensi, lalai dalam menjalankan isi putusan didalam perkara ini.Hal. 63 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/20038
85 — 33
Ftl. 145/072/IV/2016 tanggal 6April 2016.3 Surat Keterangan kepala Desa Noelbaki No. 317/DNK/VI/2015 tanggal 9Juni 2015.4 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1534/20035 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1535/20036 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1536/20037 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1537/20038 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1538/20039 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1539/200310 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1540/200311.
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.871 K/Pid.Sus/2009119)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;120)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;121)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;122)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;123)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038 ;124)1 (satu) lembar copy
No.871 K/Pid.Sus/2009tanggal 1 September 2003 ;119)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;120)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;121)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;122)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;123)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038
Bank Masuk Nomor : 00370,tanggal 1 September 2003 ;119)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;120)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;121)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;122)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;123)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038
Bank Masuk Nomor : 00370,tanggal 1 September 2003 ;118.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;119.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;120.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;121.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;122.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038
1.ANIM
2.MAHMUD
3.BAMBANG SUHENDRA
4.IKAH
5.SUSANTO BIN SUTIMAN
Tergugat:
PT. HARAPAN SURYA LESTARI
52 — 13
Harapan Surya Lestari dalam melakukanmutasi terhadap pihak pekerja disertai pemberitahuan terlebih dahulu dandisampaikan secara personal agar pihak pekerja dapat mempersiapkandiri, terlebin lokasi tempat kerja yang baru jauh dari pabrik tempat semulabekerja sesuai dengan amanat pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang No. 13 tahun 20038 ;2.
144 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bulan Agustus 20038. Bulan September 200310.11.Tanggal 10.09.2003 No.Tanggal 10.09.2003 No.Tanggal 11.09.2003 No.Tanggal 16.09.2003 No.Tanggal 18.09.2003 No.Tanggal 25.09.2003 No..
120 — 13
Menyatakan Tergugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1)UU No.13 Tahun 20038 ;3. Menyatakan Surat Nomor 0102/SKUKNTRHED/X1I/2016 yang diterbitkanoleh Tergugat Konvensi bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 ;Halaman 43 dari 45 hal Putusan Nomor:24/Padt.SusPHI/2017/PN Pbr4.
90 — 41
yangdilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang sangat tidakberdasar dan batal demi hukum;Halaman 34 dari 68 Putusan PHI Nomor 225/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgBahwa ada perkara lain yaitu pelanggaran hak normatif yang sudah kamilaporkan pada tanggal 03 Maret 2015, dan sekarang dalam prosespemeriksaan di bagian pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung;(Pembuktian akan dibuktikan pada sidang pembuktian)31.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 13Tahun 20038
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1679 K/Pdt/2014(Bapak Basuki) dari (Bapak Bejo) berdasarkan Bukti kepemilikan AktaJual Beli (AJB) dan pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Sukadana;Nomor 04/AJB/01/20038, tanggal 1732003.
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanjalangsung tahun anggaran 2003 ;1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 20038 ;1 (satu) lembar kuitansi
98 — 45
SusPHI / 2016 PN.Mdnyaitu Total Dari 15 % xHak Atas Pesangon + Hak AtasPenghargaan Masa Kerja = Rp 3.420.000,Total Hak Sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/20038............ Rp 26.220.000,Hak Atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1bulan Upal..............0ecee cece ec ee ee ee eee ee eee ee ee tees eeeeeeeeeeeeeeeees Rp 1.900.000,Hak Atas Upah Proses yaitu 18 x 1.900.000,......................
114 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keliru Dalam Memahami Kewenangan Pembanding I/Tergugat Bahwa Majelis Hakim dalam halaman 110 memberikan pertimbangan:Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati alat bukti yang diajukanoleh pihak Penggugat Il Intervensi ataupun dari Tergugat , Tergugat ll,dan Tergugat Ill, terutama UU Nomor 20 Tahun 20038, Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000,ternyata Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum normatif yangmengatur mengenai kewenangan Menteri
107 — 60
Halmana sama dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali nomor957/Pdt.P/2016/PA.Pwl, tertanggal 11 Januari 2017 yang isinya tanggalpengesahan nika berbeda antara yang dipegang oleh Penggugat denganyang ada di Pengadilan Agama Polewali, serta Surat PernyataanPengalihan / Pengoperan Penguasaan Tanah, tertanggal 12 Juli 2017yang intinya adalah direkayasa sebab objek sengketa sudah dikuasaisejak bulan Juni 20038, lalu seolah dibeli oleh Sidra alias Sudira padaHal. 23 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021