;Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat dalamRekonpensi beserta tuntutannya ternyata mengandung materi yang samadengan perkara No. 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalamtahap kasasi sehingga untuk menghidari tumpang tindin putusan terhadapperkara yang sama maka gugatan rekonpensi dari Penggugat dalamRekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian muncul klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwatanah milik tergugat Il intervensi sebagaimana tersebut Sertifikat HakMilik Tergugat Il Intervensi telah tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik (SHM) :No.3478 Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. An.

tanda batas kavlingan tanah yang dipasang oleh pihak yangmenguasai tanah berdasarkan Obyek Sengketa, dan vide Foto 4 tentangpemasangan tanda peringatan oleh Pemohon Kasasi bahwa tanah atasobyek sengketa saat ini masih dalam proses peradilan di Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin;Bahwa bukti fotofoto tersebut menunjukkan tanah atas obyek sengketasejak awal dikuasai oleh Pemohon Kasasi.Namun ternyata sekarang Surat Keterangan TanahSurat KeteranganTanah yang menjadi Obyek Sengketa, bertumpang tindin

Nasrun Effendi yang diganti rugi dariSaniah sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor 426/595.3/KR/1990tertanggal 27 Oktober 1990, telah merugikan kepentingan hukumPenggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kedua SuratKeterangan Ganti Kerugian tersebut (objek gugatan a quo) diterbitkan diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat yang terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma RT.003/RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit KecamatanRumbai Kota Pekanbaru, sehingga terjadi tumpang tindin alas hak(overlape

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

/Penggugat ;Azas Kemurnian Dalam Tujuan (zuiverheid & oogmerk); bahwaTermohon Kasasi dalam penerbitan Surat Keputusan in litis, in casuNo.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, tidak didasarkan padatujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justrusebaliknya malah membuat permasalahan bertambah keruh sertamengakibatkan kerugian mendalam bagi Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat ;Bahwa dalam hal ini etikat baik Termohon Kasasi dalam penyelesaianpermasalahan tumpang tindin

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat , sangat berkeberatandan oleh karenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara pada Hal 121, alinea 3 putusannya yang berbunyi sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.697 K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tidak dapat diterapkandalam pemeriksaan ini karena Keputusan Dirjen ini hanya mengaturtumpang tindin batasbatas Kuasa Pertambangan dengan KuasaPertambangan Perusahaan lain, sedangkan

Sehingga, berdasarkan buktibuktitersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan KSB milik Penggugatdan milik Tergugat II Intervensi berada pada lokasi yang sama (vide Bukti T8);Menimbang, bahwa terhadap indikasi tumpang tindin KSB antaraPenggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dilakukan gelar perkaraoleh Tergugat, yang berdasarkan Notulen Gelar No. 01/I/2019 tanggal 15Januari 2019 diketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut, dihadiri olehJamiati, Kaminar (orang tua dari Iskandar Pili

menyelesaikanbanding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan.(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusansesuail dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kenya setelahberakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Menimbang, bahwa mencermati Bukti P12 yaitu Notulen Gelar No.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019, Majelis Hakim memperoleh fakta hukumbahwa telah dilaksanakan mediasi guna menyelesaikan permasalahantumpang tindin

luasaan tanah dalam SHM Nomor 4399 atas namaTatiana Trikora;Pelanggaran Azas Pelayanan Yang Baik:Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara nampakdalam surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) KotaPalangka Raya Nomor: 108/300.62.71.7/I/2016 tanggal, 28Januari 2016 perihal: Perkara tanah, mencerminkan substansinyasurat tersebut ingin menutup hak Penggugat denganmenganggap perkara Penggugat terkait perkara tanah telahselesai di Pengadilan Negeri Palangka Raya padahalmenyisakan tumpang tindin

Dari fakta riil sebagai fakta hukum Tergugat nampak jelastidak tegas dan bersikap atas tumpang tindih luasan tanah dalam SHM,penyebab tumpang tindin dapat diketahuinya dari data data yang ada,seharusnya patut diluruskan dengan merevisi SHM Nomor 4399 Tahun1998 yang keliru atau salah mengartikan dan menghitung luasan tanah,akan tetapi Tergugat malah menjawab surat Penggugat asal asalandengan merujuk surat Penggugat tanggal, 08 Agustus 2016 danregister surat penyerahan sebidang tanah tahun 1996 di

Yani Km 16.215, Desa Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tercatat atas nama Alan Rusli(Penggugat) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009 atasnama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dan diatasbidang tanah tersebut telah berdiri bangunan Polsek Gambut (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengukuran padabidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, 1203 dan 1658 atasnama Alan Rusli (Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai

yangberiktikad baik melakukan perkebunan kelapa sawit di KabupatenNunukan, dan justru membantu Tergugat pada saat itu.Bahwa fakta lainnya, berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugat jelasjelas telah menyatakan bahwa area kebun kelapa sawit Penggugatyang telah ditanami pohon kelapa sawit merupakan hak dariPenggugat dan justru seharusnya menyediakan lahan pengganti atasarea pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHKHTIPT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian ataspermasalahan tumpang tindin

sehingga pengusahatidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agarpengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di ProvinsiPapua maupun Provinsi Irian Jaya Barat.Halaman 55 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD137.138.139.Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas kepastian hukum olehTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan faktabahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugatlah yang seharusnyamenyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yangtumpang tindin

Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas ketidak berpihakan olehTergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan faktabahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugatlah yang seharusnyamenyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yangtumpang tindin dengan IUPHHKHTI PT AHL, hal mana merupakanbagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antaralahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHKHTI PT AHL.154.

Bahwa sebagaiamana telah Tergugat uraikan diatas mengenaipermasalahan tumpang tindin lahan PT.

Tapi sepanjang belum dicabut belum dibatalkan diforum ini suka tidak suka mau tida mau harus dilindungi olen negara.Ketika dia menerbitkan tumpang tindin maka secara hukum First comefirst to first sebelum dibatalkan atau dicabut pengadilan dan durasinyamasih ada jjin yang pertama kita anggap jin yang kuat ;Bahwa terkait penilaian terhadap pemberian ijin itu untuk satu wilayahHalaman 188 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDjuga dilihat dari hak prioritas berlaku untuk jenis usaha yang samaataukah itu

Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Bahwa seluruh objek tersebut sebagaimana bukti P1, P4, P5 dan T30 adalahtumpang tindih dengan milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum; Bahwa tidak terdapat tumpang tindin antara tanah Letter C atau KikitirNomor

Sekitar tahun 2003 lokasi tanah kapling orang tua Penggugat(SIRAJUDIN) dahulu terletak di Jl.Lingkungan Rt.14 Rw.ll Kel.GuntungPayung Kec.Landasan Ulin Kot.Administratif Banjarbaru sekarang jadi diJl.Trikora Rt.13 Rw.02 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota.Banjarbaru dengan ukuran L 70m X P 250m ,L 16.800 M2 dengan suratdasar no.110 AGR/KGP/VII/1986 tanggal 2381986 ada permasalahanHalaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bjbtumpang tindin lahan dengan Bu Inur dan digugat

Nnk.Nunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susunserta turun ke lokasi untuk meneliti kebenarannya, diketahui bahwa lokasiKonsesi HTI milik Penggugat ternyata tumpang tindin dengan konsesiperkebunan milik Tergugat.Berdasarkan hasil overlay/Uumpang susun antara peta IUPHHK HTIPenggugat dengan peta Izin Lokasi milik Tergugat, diketahui bahwa lokasiPerkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada di dalam kawasanhutan yang telah dibebani IUPHHK HTI atas nama Penggugat, seluas +18.201

Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasukiwilayah tumpang tindin, melakukan perluasan lahan (/and Clearing),penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahanpabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il untuk tidak memproses segalasurat permohonan yang diajukan oleh Tergugat.3.

Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 terdapat klausul klausul yang secara hukummenimbulkan perikatan dengan PENGGUGAT REKONVENSI yaitumengenai tidak keberatannya TERGUGAT REKONVENSI ataspenanaman kelapa sawit di areal tumpang tindih dan tidak dilakukanpenanaman baru di areal yang tumpangtindih.Selain itu permintaan agar TERGUGAT REKONVENSI mendapatkanlahan pengganti juga menimbulkan kewajiban kepada PENGGUGATREKONVENSI

Namun demikian TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakanperjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu Tidak mendukungbahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yangsebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih..

Putusan Nomor 50 K/TUN/2016dalamkikitir tersebut adalah pemilik tanah*; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut diatas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini gugat bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin) dengan tanah milik DepartemenKoperasi RI, karena sebagaimana terjadi atas tanah milik HM. Kamaluddinbin HM.

masih tercatat atas namaRohmani Bin Abdulrahim, akan tetapi itupun belum dapat menunjukkan ataumemastikan bahwa letak/posisi tanah Letter C tersebutberada di atas tanahsertipikat a quo; Oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor30/Mampang Prapatan tidak tumpang tindin dengan tanah Letter C NomorHalaman 50 dari 56 halaman.

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

dan tanah milik Para PemohonPeninjauan Kembali yang menurut pertimbangan MajelisHakim tumpang tindin dengan SHM No,340/DesaCimacan berasal dari Erfacht Vervonding No.445 (bekastanah Hak Milik Eropa) terletak di Jalan Raya HanjawarPacet (dahulu Jalan Ciseureuh), Kampung Tegal Lega,Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ;2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.179/Desa Palasari hanyaseluas 1760 m? bukan 2980 m?

Pembanding dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kepunyaan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak jelas, maka bidang tanah yangmenjadi objek sengketa atau objek gugatan pun menjadi tidak jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 disebutkan bahwa Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas atau kaburdisebabkan terjadinya tumpang tindin

KalimantanSelatan, terjadi tumpang tindin luasan sebesar 25.329 (dua puluh lima ributiga ratus dua puluh sembilan) m? yang tercantum dalam Sertipikat atasnama Para Tergugat. Sertipikat atas nama Para Tergugat tersebutditerbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 1982 sebagai berikut:Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN MtpHalaman 4 dari 53a.

Basuni bin Abas menghendaki ada taliasih dari Para Tergugat dengan cara mediasi tetapi tidak berhasil;Bahwa pada saat tanah lokasi tersebut di inventarisisasi diatas tanah ituditumbuhi pohon anak galam atau berupa hutan galam jadi tidak adabangunan rumah dan pagar pembatas dan selain ditunjukan langsungoleh pihak yang bersangkutan juga ada melihat peta tanah tersebut;Bahwa Sertipikat M. 76 hanya tumpang tindin dengan 4 (empat)Sertipikat itu saja tetapi kalau Sertipikat M.75 ada tumpang tindih denganyang