Ditemukan 955 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum Lalu Lintas
Register : 23-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pre
Tanggal 12 Agustus 2019 — Muh. Al Ikhlas
90 — 35
  • Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PengadilanNegeri Parepare sejak tanggal 8 Februari 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Saleh, S.H.Advokat/Pengacara pada Kantor LBH KOMNAS LPKPK, Sesuai SKKemenkumham AHU0000850,AH.01.07. Tahun 2018, Beralamat Kantor diJalan Raya Kejayaan R.M. Marinda, Desa Tanggulangin, Kec.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
32 — 17
  • Bahwa Tergugat jelas jelas melanggar mekanisme kerja dari LembagaPerlindungan Anak yang ada, khususnya di Bab Perihal PergantianAntar Waktu, halaman 30, Pasal 44 ayat (1), Anggaran DasarOrganisasi Anggota dewan Komnas Anak, Pengurus LPA Provinsi, danLPA Kabupaten /Kota dapat dilakukanPergantianapabila : a).Meninggal Dunia. b). Mengundurkan diri. c). Melanggar AD/ART.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 22-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2014 — - SETIANI (PENGGUGAT I) - SUHERY (PENGGUGAT II) - SHELLA PRATOWO (PENGGUGAT III) - MILAWATI (PENGGUGAT IV) - RINI HAMDANI (PENGGUGAT V) - SUMARTINI (PENGGUGAT VI) - ERMAWATI (PENGGUGAT VII) - RAHMADANI (PENGGUGAT VIII) - SURYANI (PENGGUGAT IX) - KELANA ADI SANJAY (PENGGUGAT X) - BOY NANANG (PENGGUGAT XI) - SITI AISAH (PENGGUGAT XII) - HIDAYAT (PENGGUGAT XIII) - HARUN MATONDANG (PENGGUGAT XIV) - RIZAL YUSALDI (PENGGUGAT XV) - MUHAMAD RIDWAN (PENGGUGAT XVI) - EFFENDI (PENGGUGAT XVII) - ROSLINA PERANGIN ANGIN (PENGGUGAT XVIII) - SHELLA MIRANDA (PENGGUGAT XIX) - SAIDI (PENGGUGAT XX) - SUNARDI (PENGGUGAT XXI) - SUSWIADI (PENGGUGAT XXII) - Drs.H.ISMED (TERGUGAT)
78 — 10
  • O01 Maret 2013, dari Law Office MuchtarPakpahan & Accociates yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara, diberi tanda P. 20;Fotocopy Surat prihal Pengaduan , No.017/MPA MDIV/ MDN/P/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, dari Law Office Muchtar Pakpahan &Accociates yang ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia ,diberi tanda P. 21 ;Fotocopy Surat prihal Pengaduan , No.015/MPA MDIV/ MDN/P/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, dari Law Office Muchtar Pakpahan &Accociates yang ditujukan kepada KOMNAS
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN RABA BIMA Nomor 304/PID.SUS/2015/PN.RBI
Tanggal 5 Januari 2016 — ARDI HUMADI ALS STIK
56 — 24
  • penggunanya sedikit peredarannyapasti sedikit;4 Bandar narkoba harus dihukum yang setimpal guna mencegah oranglain yang akan melakukan hal yang sama;Menimbang, bahwa hal yang senada juga disampaikan Jaksa AgungRepublik Indonesia dalam berita petang di Metro TV tanggal 14 Februari 2015mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, karena penggunanarkoba di Indonesia telah mencapai 4.000.000 (empat juta) lebih;Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana narkotika dalam tolk show diTV One antara Komnas
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 31-05-2010 — Putus : 28-02-2011 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1203/Pdt.G/2010/PA.JS.
Tanggal 28 Februari 2011 — Hemamaya P. Raharto bin P. Raharto, lawan David Wayne Carpenter
79 — 20
  • Bahkansetelah mendapat penjelasan duduk masalah yang sebenarnya, KPAImerekomendasikan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perbuatanTERGUGAT tersebut kepada KOMNAS PEREMPUAN dan MenteriPemberdayaan Perempuan R.I. ;20Bukti Tambahan : Surat dari Kuasa PENGGUGAT kepada Ketua KomisiPerlindungan Anak Indonesia tanggal 08 Juni 2010 Perihal Bantahan, Pengaduandan Pennohonan Perlindungan Hukum ;C.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-06-2012 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. H. NOERODI SIDIK, Cs >< PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
101 — 323
  • Noerodi Sidik(copy) ;50.Bukti P50 =: Fotokopi Surat komnas Ham Nomor 2.929/K/PMT/IX/2009, perihal permintaan klarifikasi dan penghormatanproses hukum, tertanggal 16 September 2009, Yang ditujukankepada Tergugat (copy) ;Halaman 85 Putusan No. 266/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.8651.Bukti P51: Fotokopi Surat komnas Ham Nomor 1.912/K/PMT/VII/2010, perihal Mohon Informasi dan penangananPengaduan Pensiunan PT Angkasa Pura , tertanggal 18 Agustus2010, yang ditujukan kepada Kapolres Jakarta Pusat (copy) ;52.Bukti
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 26-02-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/ Pdt.G /2013/PN.PLR
Tanggal 18 September 2013 —
69 — 14
  • Bahwa dikarenakan adanya Upaya TERGUGAT yang melakukanpenarikan (eksekusi) barang jaminan secara paksa tanpa putusanpengadilan atau tanpa adanya bukti Pendaftaran Fidusia yangmempunyai kekuatan Eksekutorial, PENGGUGAT selaku KONSUMENtelah meminta perlindungan hukum kepada KOMITE NASIONALPERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (KOMNAS PKPU)PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ;11.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 26-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 10/G/2018/PTUN.YK
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
: Ny. Lie Fong Moij
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Intervensi:
Panglima Kodam IV/Diponegoro
443 — 170
  • Melaporkan ke KOMNAS HAM Republik Indonesia terkait penguasaantanah milik Pengguggat tanpa hak oleh Panglima KodamIV/Diponegoro; 222 n nenac. Melaporkan ke OMBUDSMEN Republik Indonesia terkait penguasaantanah milik Pengguggat tanpa hak oleh Panglima KodamIV/Diponegoro; 222 ono nnn nnnd. Kepada Gubernur DIY; 220202 22 nn nen ence nn nen nen e neee. Bersurat ke DPRD Propinsi DIY; f. Melaporkan ke Bupati Sleman atas pembangunan tanpaizinmendirikan Bangunan (IMB) dari dinas pelayanan terpadu.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 21 Oktober 2015 — - Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
170 — 92
  • negaraBahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat bagi semua pihak,termasuk lembagalembaga peradilan, walaupun negara kita bukan negara preseden; Bahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi, melahirkan norma baru danmenampakkan norma yang tidak jelas;Bahwa didalam tata kenegaraan lembaga di Negara Indonesia, dikenal dengan Lembaga Negaradan Lembaga Bantu Negara, dalam hal ini kedudukan BPKP bukanlah Lembaga Negara Bantu,Lembaga Negara Bantu dapat ahli contohkan misalnya, Komnas
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 28/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lmg
Tanggal 18 Juni 2014 — penggugat : Dr. H. ABDULLAH ROFI’I, Dkk Tergugat : 1. BUPATI Lamongan, Dkk
60 — 41
  • Rekomendasi KOMNAS HAM RI Nomor 3.166/K / PMTXIII/2011 tertanggal 21Desember 2011 perihal penyelesaian permasalahan pembongkaran danPembangunan Pasar Babat, Kabupaten Lamongan yang ditujukan kepadaMenkokesra RI dll. yang telah diberi materai secukupnya dan foto copynyatelah dicocokkan dengan foto copy di persidangan lalu diberi tanda P8 ;9.
    Oleh karena itu, kKewenangan penjualan selanjutnya berlakusama bagi semua pedagang yang berminat untuk menempati kembali Pasar Babat,baik itu pedagang lama maupun pedagang baru.Bahwa tentang Jaminan sebagaimana dituntut oleh Para Penggugat sesuaidengan kesepakatan maupun rekomendasi Komnas HAM, Majelis Hakim berpendapatjaminan tersebut harus dipandang secara obyektif, yaitu maksudnya adalah jaminanbahwa Pasar Babat yang baru itu bisa menampung para pedagang untuk berjualan,jangan sampai Pasar dibangun
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 22-08-2019 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 193/Pdt.Bth/2019/PN Bit
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
SIENARDIE
Tergugat:
1.ALEX LINGGAR, dkk
2.ROBBY HOSANO
Turut Tergugat:
1.NOTARIS PPAT I PUTU HAMIRTHA SH
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BITUNG
68 — 42
  • (KOMNAS HAM) Republik Indonesia, Terlawan beserta masyarakatkorban eksekusi ilegal telah mengajukan dokumen KronologiPeristiwa Pasca Penggusuran Kampung Candi Bitung kepadaKOMNAS HAM, yang pada pokoknya menggambarkan bahwaTerlawan beserta masyarakat korban eksekusi ilegal telahmenduduki dan menguasai kembali tanah objek sengketa in casu;4) Bahwa dalam hal ini, perlu ditegaskan, sejak eksekusi tanpaputusan pengadilan tersebut berlangsung pada tanggal 31 Maret2011 hingga saat ini, lokasi Tanah Objek
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 117/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — D A L I A N Lawan 1. PT. ARTA PRIGEL 2. BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN TINGKAT II KABUPATEN LAHAT, 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LAHAT,
70 — 43
  • bertuliskan Tanah Ini Milik Dalian warisdari Ibu Maijah Binti Jamun, Berdasarkan Surat Keterangan Hak AtasTanah Adat Nomor : 038/P/TS/1994 Dengan Luas Sebidang Tanah,Dalam Pengawasan Kantor Hukum Firnanda & Rekan, dimanasebelum memasang papan pengumuman ersebut Penggugat telahmemberikan surat pemberitahuan Kepada Kepala Desa Talang Sawah,Camat Lahat Selatan, Kapolsek Pulau Pinang, Kapolres Lahat, BupatiLahat, Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Kadiv Propam Mabes polri,Kementerian Pertanian & Perkebunan, Komnas
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-12-2014 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PA PALU Nomor 718/Pdt.G/2014/PA.PAL
Tanggal 2 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
55 — 23
  • No.718/Pdt.G/2014/PA.PALbersikukuh dengan perinsipnya, Penggugat akan melaporkan Tergugat keKomnas Ham dan Komnas Perempuan dalam waktu dekat ini. Kamisekarang masih bertitik tolak pada pembahagian harta GonoGini. Jika masihtetap Tergugat bersikeras apa boleh buat kami akan mengambil tindakanhukum baik Pidana maupun kejahatan Hak Asasi Manusia. Ini teroaksa kamilakukan jika kami masih tetap dizolimi.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 7 Februari 2018 — SYARIFUDIN, S.IP BIN SYARIF
83 — 192
  • Mukomuko fruit Centersenilai 740.000 total keseluruhan 22.235.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Pertemuan IbuBupati Mukomuko dengan Perwakilan komnas PerlindunganPerempuan dan Anak di Wilayah Kab.Mukomuko terdiri kuitansiRM.Padi Rimbun senilai 14.000.000 Kuitansi Yolan Catering senilai5.250.000;Kuitansi Tk.Naura Mugits senilai 935.000 Kuitansi Tk.MukomukoFruit Center senilai 850.000 total keseluruhan 21.035.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Acara BupatiMukomuko
    Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 6.835.000 total keseluruhan 6.835.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan TimPenyuluh dari Dinas Kesehatan Pusat ke Kab Mukomuko dalamrangka Survey Tingkat Pengetahuan ibu terhadap Penanganan padalbu Melahirkan di Kecamatan Wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansiHotel Madiyara senilai 16.685.000 kuitansi Bumens 66 senilai5.600.000 total keseluruhan 22.285.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Komnas
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-09-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 27/PDT.G/2015/PN TNG
Tanggal 2 September 2015 — LAILI ANITA, S.Pd Lawan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI, YPLP PGRI BANTEN, YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, SMP PGRI 35 SERPONG dan DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
90 — 17
  • Namun T VI tidak menjawab.Bahwa Penggugat mengirim surat ke Komnas HAM dengan memberikanjawaban dengan surat nomor: 260/K/PMT/V/2012 Perihal Pengaduan SaudaraLaili Anita.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RepublikIndonesia nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan, PeningkatanProfesionalisme dan Peningkatan Kesejahtraan Guru, kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas di Pengawasan dan Pulau kecil terluar.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
101 — 31
  • Foto copy rincian penerimaan uang pisah dan penggantian hak atasnama Lukmanul Hakim, SE, (Bukti P13B) ;80.Foto copy surat dari Komnas HAM RI Nomor 007/R/Mediasi/I/2015tanggal 20 Januari 2015 perihal rekomendasi Komnas HAM, (BuktiP14) ;81.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tok Nomor01872 / DIR / SK / Il / 2015 tanggal 26 Pebruari 2015 tentangpengenaan skorsing atas nama Jusuf Arifandy, (Bukti P15A) ;82.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tok Nomor01874 / DIR / SK / Il
    mengevaluasiyang 16 orang karyawan itu ;Bahwa saksi bertemu dengan pak Umar sebagai Direksi 1 harisebelum Ramadhan kemudian juga pernah telepon meminta tolonguntuk tidak ributribut tidak ada gunanya tetapi begitu ke mediasikeluar anjuran ternyata berlanjut, saksi mengikuti stefstef ini mulai dariBipartit, mediasi ;Bahwa saksi mengetahui para penggugat sudah mendapat anjurandari Disnaker Kabupaten Bekasi ;Bahwa surat anjuran tersebut saksi diberikan tembusan dan dikirimoleh pak Johan dikirim ke Komnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1325 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — NI WAYAN PURI, dkk melawan PT. BALI PECATU GARAHA, dk
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 011/BPGDirut/SPK/X/95, tanggal 27 Oktober 1995, belumterpenuhi seluruhnya, dan Termohon Kasasi II membiarkan hal tersebutterjadi, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1Perjanjian aquo, seharusnya perjanjian tersebut dibatalkan, hal inimenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi;Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan bukti P.48 dan P.49 yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat,yang berisikan Surat KOMNAS HAM RI
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 22 Februari 2018 — MARTANI, SE BINTI PATROK
77 — 20
  • Mukomuko fruit Center senilai 740.000total keseluruhan 22.235.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Pertemuan Ibu BupatiMukomuko dengan Perwakilan komnas Perlindungan Perempuan danAnak di Wilayah Kab.Mukomuko terdiri kuitansi RM.Padi Rimbun senilai14.000.000 Kuitansi Yolan Catering senilai 5.250.000Kuitansi Tk.Naura Mugits senilai 935.000 Kuitansi Tk.Mukomuko FruitCenter senilai 850.000 total keseluruhan 21.035.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Acara BupatiMukomuko
    Kab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai 6.835.000 totalkeseluruhan 6.835.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan TimPenyuluh dari Dinas Kesehatan Pusat ke Kab Mukomuko dalam rangkaSurvey Tingkat Pengetahuan ibu terhadap Penanganan pada IbuMelahirkan di Kecamatan Wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 16.685.000 kuitansi Bumens 66 senilai 5.600.000 totalkeseluruhan 22.285.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Komnas
    Kab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai 6.835.000total keseluruhan 6.835.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan TimPenyuluh dari Dinas Kesehatan Pusat ke Kab Mukomuko dalam rangkaSurvey Tingkat Pengetahuan ibu terhadap Penanganan pada IbuMelahirkan di Kecamatan Wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 16.685.000 kuitansi Bumens 66 senilai 5.600.000 totalkeseluruhan 22.285.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Komnas
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Tanah
Register : 21-12-2012 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 26/PDT.G/2012/PN.SML
Tanggal 10 Oktober 2013 — LASARUS FENANLAMPIR ; MATHEUS RANOLAT ; PIUS ALARAMAN BATLYARE ; CONSTANTINUS TITIRLOLOBY ; ANDERAS FENANLAMPIR ;ELISEUS KUNDRE ;SAMUEL TITIRLOLOBY ; WILEM RANOLAT ; VS AGUS TIODORUS ; VINSENSIUS NGILAWANE ; ZAKARIAS LARATMASE VS LASARUS LARATMASE
92 — 35
  • Pol: STPL/49/I1/2010/SPK tertanggal 07 Februari 2010, diberi tanda Pl. 32;33.Foto copy Surat Panggilan Polisi No.Pol: SP.Gil/398/II/2010/Reskrim, tertanggal 18 Februari 2010, diberi tanda P.I. 33;34.Foto copy Surat tertanggal 09 Maret 2010 No.Pol: B/38/III/2010/Reskrim, Perihal pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan, diberi tanda P.1.34;35.Foto copy Surat tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor : B/1565/X/2010 Perihal Pengiriman jawaban atas surat Komnas HAM58Nomor: 1.864/K/PMT/VIII/2010 No.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 21-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 12
  • Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, didukung olehpendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan anak.Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative namun bisa saja dikesampingkandan diabaikan, ini diperkuat oleh Undangundang No.23 Tahun 2002tentang perlindungan Anak bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memilikihak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memeliharadan merawat serta melindungi hakhak yang