Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN ;38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun 2013 ;40). Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013 ;41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;42). Spesifikasi Peralatan ;43). Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI44). Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 ;45).

NIRWATI ada sempat keJakarta dalam rangka penyusunan RKAK/L kegiatan tersebut, kemudian terkaitkegiatan tersebut, saksi juga pernah disuruh oleh ibu direktur untuk berangkat keJakarta dengan membawa format Aplikasi SIMAK BMN untuk kelengkapanadministrasi pengusulan anggaran atau penyusunan RKAK/L untukmendapatkan dana TP APBNP tahun 2013 tersebut, dan seingat saksi kegiatankami di Jakarta tersebut sekitar bulan September, karena setelah itu tidak berapalama kemudian kami rapat untuk melaksanakan

;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Thn 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Keg Thn 2013 ;323334353637383940414243444546AT4849505152535455565758ooSurat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Thn 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Thn 2013 ;Surat Pernyataan kebutuhan Riil RKAKL TP ABNP Thn 2013 ;Surat Pernyataan ttg Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK

Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan danBMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belumk memiliki data SIMAK

Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangandan BMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK

(Simak Hal. 12 Hukum Benda, oleh Prof. Dr. Ny.

maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:"Penetapan Ical sebagai tersangka pelaku 338 KUHP adalah tidakberdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndangHalaman 19 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Crpundangan dan atau melawan hukum sehingga harus dinyatakanBATAL DEMI HUKUM atau setidaktidaknya DIBATALKAN"Bahwa berdasarkan berita yang juga telah viral di massmedia, terjadi Suatuperistiwa yang serupa dan atau identik dengan peristiwa yang dialami oleh Ical,yakni dapat kita simak

Nomor 70 K/Pdt/2017 Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya sertatidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperolehlangsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan; Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa sajayang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatankabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond):Mohon simak Hukum Acara Perdata M.

Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang terletak diJalanlskandarsyah IINomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah dicatatpada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara7(SIMAK BMN) LAPAN terakhir dicatat pada Unit Akuntansi Kuasa PenggunaBarang (UAKPB) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum LAPANdengan Nomor Kode Barang: 4.01.02.04.001.1 berupa MessDEPANRI/LAPAN yang beralamat di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan.b. telah mensertifikatkan

Perdata Gugatan Nomor 169/Pat.G/2014/PN Tab1).tidak tercatat sebagai Pasemetonan penyungsung Mrajan PuriBelulang.Bahwa Tergugat sebagai kakak dari Penggugat, tidak pernah tahutentang adanya upacara dan upakara perkawinan dari Penggugatdengan suaminya.Bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta sehingga membuatTergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II menjadi semakinyakin Penggugat hanya ingin mendapat pengakuan dariPasemetonan penyungsung Mrajan Puri Belulang sebagai ahli waris.Bila kita simak

untuk mempertanggungjawabkanpenggunaan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Listen dan saksiHeriantho untuk membuat Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan beritaacara serah terima barang setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, sertapembayaran dilakukan langsung, tidak melalui transfer bank kepada pihakketiga melalui KPPN secara langsung (LS).Bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidakterdaftar pada aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akutansi Barang MilikNegara (SIMAK

Saksi FANUEL NUGROHO SISWIDIANTO,S.Kom., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan; Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa selaku Rektor UNPAR karena saksisebagai PNS di UNPAR dengan jabatan salaku operasinal SIMAK BMNsehingga terdakwa merupakan atasan saksi, namun saksi tidak adamenerima gaji dari terdakwa dan sebaliknya terdakwa tidak adamenerima menggaji gaji dari saksi, melainkan samasama menerima gajidari Pemerintah, disamping itu antara saksi dengan terdakwa tidak adahubungan darah maupun hubungan

BMN untuk tahunanggaran tahun 2013, sehingga sampai dengan tanggal 7 April 2014Simak BMN untuk dana hibah belum dimasukkan, karena saksi jugamendapatkan ringkasan kontrak dana hibah tahun 2013 dari HeruPatrianto (bendahara hibah UNPAR) pada tanggal 2 April 2014;Bahwa terhadap aplikasi Simak BMN yang belum saksi input datanyadalam hal ini dana hibah untuk tahun anggaran 2013, akan diinputdatanya dengan cara dibuat tanggal mundur yaitu tahun anggaran 2013pada akhir tahun sesuai dengan tanggal keluar

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa Universitas Palangka Raya masih berstatus PerguruanTinggi Negeri (murni) dan belum Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atauBadan Layanan Umum (BLU), sehingga proses penganggaran setiap kegiatanmelalui mekanisme Simak/Dipa;Menimbang, bahwa pada tahun 2008 ada gagasan untuk mendirikanProgram Studi Pendidikan Dokter (selanjutnya disingkat PSPD) dan waktu ituizinnya masih ditolak oleh

Denganhandeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan), akantetapi juga "een nalaten (mengabaikan);e Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundang;e Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapatdipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karenamelakukan perbuatan tersebut.Kalau kita simak rumusan tersebut di atas, "Suatu perbuatan manusia"tidak berarti satu elemen perbuatan saja sebagaimana yang diartikanoleh Hakim dan

BiayaProgram Sosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan Untuk BiayaProgram Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaraan BiayaProgram Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan BiayaProgram Pengembangan Workshop Inventarisasi denganProgram SIMAK

BiayaProgram Sosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan Untuk BiayaProgram Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaraan BiayaProgram Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November2011 senilai Rp11.987.600,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan BiayaProgram Pengembangan Workshop Inventarisasi denganProgram SIMAK

hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke verklaard) ;C.EKSEPSITENTANG KABUR (OBSCUUR LIBELS).Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertasaling mendukung antara posita dan petitum gugatan ;Bahwa apabila kita simak

Eksepsi Tentang Kabur (Obscuur Libels).Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertasaling mendukung antara posita dan petitum gugatan ;Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat tertanggal27 Maret 2014 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan denganHalaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pat.G

Berdasarkan Surat Keterangan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S7155/WKN.15/KNL.02/2011 tanggal 12 Desember 2011, obyek sengketamerupakan Tanah Negara yang termasuk dalam Daftar Barang MilikNegara dan Daftar Barang Pengguna (SIMAK BMN). Dengan demikiangugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini seharusnyamemasukkan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negaraserta Menteri Pertahanan selaku Pengguna barang milik negara sebagaiPihak dalam gugatan ini.

YangAnehnya lagi, Mabes Polri baru masuk dalam system InformasiManajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tahun 2012 yangdidasarkan pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor246/KM.6/2012 bertanggal 11 September 2012.

sertipikat tersebut menjadi atas namaTergugat IV(Nyonya Emi Sukiati Lasimon ) dalam batas waktupaling lambat 4 (empat ) bulan sejak tanggal 28 Maret 2011,sehingga pada tanggal 28 Juli 2011 tanah tanah tersebutsemestinya sudah dibalik nama kepada Tergugat IV ;Tergugat dan Nyoman Sujastra bersedia membayar dendasebesar Rp. 25.000 per hari per are, bila mana mereka tidakmampu menunaikan kewajibannya. dengan menyelesaikansertipikat setipikat tersebut menjadi atas nama Tergugat IVNYONYA EMI SUKIATI LASIMON ( Simak

1. Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014
2. Form cek list/Daftar Simak Pokja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5. Bill of Qulaity (BoQ)
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)
7. Spesifikasi Teknis
8. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak
9. Gambar/Body Plan

   INKAMINA 909Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balimelalui saksi Ir MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.Sf.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Of.98.99.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BOQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat

   INKAMINA 909Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.

   MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BOQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.

PUTRI INDRIANI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi bertugas di RSUD Rasidin sebagai kepala Unit Gizi;Halaman 71 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa tidak ada kaitannya langsung dengan saksi sebab saksisebagai Operator Simak BMN di RSUD dr.

RASIDIN Kota Padang; Bahwa Saksi sebagai operator Simak BMN adalah berdasarkanSurat Keputusan Direktur RSUD Rasidin; Bahwa dana kegiatan pengadaan alat kesehatan berasal dariAPBN sebesar Rp.10 Milyar; Bahwa Saksi tidak tahu proses lelang pengadaan alat kesehatantersebut; Bahwa saat ini semua alat kesehatan yang pengadaanya tahun2013 sudah di inputkan dalam Simak BMN; Bahwa Saksi melaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin kotaPadang; Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi penyedia kegiatanpengadaan

Pelda Eko Hadi Waluyo (Ba Simak BMN Kodim 1006/Mtp)dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena Terdakwamerental mobil kepada Saksi3 dan Saksi3 sudah memberikan keterangan dipersidangan tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dirental yaitu HondaBrio warna hitam Nopol DA 1807 BH digunakan oleh Terdakwa untukkejahatan yaitu membawa Narkoba jenis sabu.c.

penangkapan yang dilakukan Saksi berserta petugas Ditres NarkobaPolda Kalteng terhadap Terdakwa bukan yang terbanyak namun peredarannarkotika di kota Palangkaraya sangat mengkhawatirkan sehingga perbuatanTerdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkotika tersebuttidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : EKO HADI WALUYOPangkat, NRP : Pelda, 210101 70570380Jabatan : Ba Simak

1/Manukaya seluas10.900m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletakdi Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ProvinsiBali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendanaran 33 (tanah seluas 10.900m2) dan Nomor UrutPendanaran 34 (tanah seluas 181.750m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK

Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750 m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.e.

menyelenggarakan tugas danfungsinya.45Bahwa sesuai dengan pasal angka Peraturan Pemerintah No.6Tahun 2006 menentukan BMN merupakan semua barang yang dibeliatau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yangsyah.Bahwa tanah yang terletak Desa Jatimakmur, Kec.Pondok Gede,Kab.Bekasi, Jawa Barat yang menjadi obyek perkara telah diterbitkansertipikat oleh Kantor Pertanahan atas nama Departemen Pertanahancq.TNI AU serta saat ml telah terdaftar dalam Inventaris kekayaan Negara(IKN) No.50502024 SIMAK

gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat telah = salahHalaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbsmengutip ketentuan Pasal 606a RV dalil dalil yang mengada tidak benarpernyataan yang frustrasi untuk mencari narasi yang seolah olah bisamembuat Posisi Penggugat pada posisi yang benar.Berikut penjelasan singkat mengenai RV, HIR, RBG:RV: Reglement of de Rechtsvordering merupakan Hukum acara Perdatayang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia,lebih jauh simak

Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN ;38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun 2013 ;40). Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013 ;41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;42). Spesifikasi Peralatan ;43).

NIRWATI ada sempat keJakarta dalam rangka penyusunan RKAK/L kegiatan tersebut, kemudian terkaitkegiatan tersebut, saksi juga pernah disuruh oleh ibu direktur untuk berangkat keJakarta dengan membawa format Aplikasi SIMAK BMN untuk kelengkapanadministrasi pengusulan anggaran atau penyusunan RKAK/L untukmendapatkan dana TP APBNP tahun 2013 tersebut, dan seingat saksi kegiatanHal. 59 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.kami di Jakarta tersebut sekitar bulan September, karena setelah

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Keg Thn 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Thn 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Thn 2013 ;Surat Pernyataan kebutuhan Riil RKAKL TP ABNP Thn 2013 ;Hal. 161 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.353637383940414243444546AT484950515253545556575859606162Surat Pernyataan ttg Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK

Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan danBMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belumk memiliki data SIMAK

Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangandan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK