• dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.....Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnyasudah tepat dan benar, karena terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama dan berlanjut, sesuai Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf(b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

  transaksi yang diterima oleh Terdakwa uangsebesar Rp180.159,000,00 + Rp751.609.490,00 = Rp931.768.490,00(uang yang diperoleh Terdakwa) dari kerugian Negara sebesarRp1.781.920.000,00 sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuanganNegara (PKKN) tanggal 8 April 2013 ;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan faktafakta yang ditemukandi persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanasesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf (b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

  HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ituHal. 31 dari 31 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2014juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, sertaBambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksba Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. /Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.Ttd.Prof. Dr.

• ASMINI DJAPARA : Pekerjaan : Dosen; Alamat : Komplek YayasanPendidikan 45 Entrop; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : BWAHYU HERMAN WIBOWO,SH & Rekan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar padaRegister Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IAJayapura Nomor W30.UI/ 610/ HK.02.04/ 10/ 2016 tanggal 25Oktober 2016;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / SemulaPENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonpensi ;LAWAN:1.

  B. 161/ KCXVIII/ ADK/ 01/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IA JayapuraNomor W.30.UI/ 52/ HK. 02.04/ I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I/ SemulaTERGUGAT Konvensi/ PENGGUGAT Rekonpensi;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL),berkedudukan di Komplek Ruko Pasifik Permai Gedung MenaraIndo Prima Jayapura, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : DrINDRA SURYA.S.H.

  ., dkk, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU52/MK 1/ 2016 tanggal 12 Januari 2016, yangterdaftar pada Register Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 Putusan No. 04/PDT/2017/PT JAPNegeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Nomor W.30/ 271/ HK.02.04/V/ 2016 tanggal 3 Mei 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Il/ SemulaTERGUGAT II;3.

• TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

  M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Him. 45 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

• PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

  Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

  Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta

• Nomor: 1331 K/PID.SUS/2014Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam halaman 88 yang antara lainmenyatakan:Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan data buktipengeluaran keuangan yang dibayar langsung oleh Terdakwa yang ditandatanganioleh Terdakwa dan Ketua Komite Akhmad Safi'i dengan perincian: TA 2009 (5Februari sampai dengan akhir tahun 2009) sebesar Rp82.980.420, TA 2010 (2Maret sampai dengan 18 Desember 2010

  Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusanini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 21 Agustus 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M.

• Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejakTanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;6. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 November20016 s/d tanggal 20 Desember 2016;7.

  ,M.H., Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2017 olehHalaman 31 dari 32 Hal Put No. 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKetua Majelis tersebut dengan

• Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;6.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya menyatakanTerdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidakmengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari

• Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

  Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

  Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH. Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratHal. 55 dari 56 halaman Put.

• Tipikor Semarang, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; ------------

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----------------------------------------
• Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------------
• Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------

1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati

   tertanggal 30 September 2013, dimana pernyataan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarakepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2013,sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuanini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah mengajukan MemoriBanding pada tanggal 23 Oktober 2013, diterima Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013,diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   Memori banding dari terdakwa mengemukakankeberatankeberatan sebagai berikut ; Bahwa uang yang dianggap sebagai kerugian negara pada kenyataannya didesa saya gunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan desa, sebagaimanayang saya sampaikan pada pledoi saya tanggal 27 Agustus 2013 dan Duplikpada tanggal 10 September 2013 ; Bahwa fakta pendukung administrasi bangunanbangunan yang tidak adadikarenakan tidak tertibnya penataan administrasi desa ; Mohon kepada Pengadilan Tinggi Tipikor untuk mempertimbangkan

   Tipikor Smg dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan kepadanya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ; 222222 n nn nnn nn nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

   Tipikor Semarang,tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; o Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangiseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; o Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; o Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADDKabupaten Banjarnegarta ; 2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun2010

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pat.P/2019/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl

• Banda Aceh, sejak tanggal 12Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;10Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkkHalaman 1dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNAPENGADILAN,yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

• Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari terhitung sejak 25 Pebruari2013 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pangkalpinang Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP dalam perkaraterdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dalam surat dakwaan NO. REG.

• dalam perkara ini, maka gugatan ini dapat dikategorikankurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, makaMajelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat dan Turut tergugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapayang digugat itu sepenuhnya kewenangan Penggugat dengan melihat kadar18kesalahan dari pihakpihak yang terkait atas perkara tersebut, sedangkan Amarputusan Tipikor

  rupiah) namundemikian oleh karena Tergugat telah membayar dengan angsuran sejumlahRp.12.342.450,,(Duabelas juta tigaratusempatpuluhdua ribu empatratuslimapuluh rupiah)maka sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu hanya sebesarRp.60.800.000,(Enampuluh juta delapanratus ribu rupiah); Sedangkan mengenai kerugianimmaterial karena tidak cukup beralasan maka tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T1 yang diajukan hanya berupa klipingKoran mengenai berita adanya perkara TIPIKOR

• Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 26 September 2013yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL MODOOETO,S.Sos, MH., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

  Tipikor/2013/PN.Gtlo Jo. Nomor: 14/Pid.Sus/2013/PT.Gtlo atasHalaman 59 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOnama Terdakwa Hasniah Tomayahu, SE terdapat foto copy barang buktidimaksud, yang telah dijilid menjadi satu dengan berkas tersebut.

  Tipikor/201 3/PN.Gtlo ....Halaman 60 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOPN.Gtlo tanggal 26 September 2013 tentang kualifikasi tindak pidana,penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan mengenaistatus barang bukti dalam perkara ini, sehingga amarnya berbunyisebagai berikut: 0 220 enone nn nnn ence nnn nnn nnn1.Menyatakan Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, S.Sos, MH.tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh POEDJI RAHARDJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun PenasihatHUKUMNY a. 22 none n nnn nnn nnn nnn cn nn nnn ene nn etennnnnne cence nnn nnnennteennensns esHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDIMAM SYAFII, S.H., M.Hum.

• Kemudian ada laporan masyarakatkepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dan kejaksaan masuk untukmelakukan penyelidikan, itu agak susah kita, jadi BPK dan Inpektorat tidakbisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harus menghargaiinstitusi negara inl; Bahwa saksi menerangkan kasus Penggugat disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari di tahun 2015; Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan terdakwa ada 4 (empat) orang; Bahwa saksi menerangkan ada 2

  Bahwa saksi menerangkan sudah membaca SK PTDH atas nama Penggugatdan semua redaksinya hampir sama dengan milik saya dan dalampertimbangan itu hanya undangundang saja yang disebutkan tetapi tentangputusan tipikor tidak disebutkan; Bahwa saksi menerangkan mengetahui SK PTDH diterbitkan tanggal 4Oktober dan mulai berlakunya SK PTDH 1 Nopember 2019; Bahwa saksi menerangkan menerima SK PTDH di bulan Nopember danterakhir kita terima gaji di bulan Oktober tetapi di bulan Nopember sudahtidak terima gaji;

  Nopember 2019 kamimengajukan keberatan kepada Walikota Sorong tapi hingga diajukan gugatanke sini masih belum ada tanggapan; Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil ataudiberitahukan akan ditindaklanjuti hasil Putusan Pengadilan oleh Tergugat; Bahwa saksi menerangkan hanya menerima petikan putusan yangdiserahkan ke PH dan kalau salinan putusan yang lengkap tidak menerimadan kalau mau salinan putusan lengkap dengan pertimbangannya harusminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

  . 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05Oktober 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (Lima PuluhJuta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusan pengadilan tipikor

• Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. sejak tanggal03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal O2November 2019sampai dengan tanggal 31Desember 2019 ;Hal.1.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;5.

  Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/20926/HK 07/12/2019,tertanggal 31Desember 2019 kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untukdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri KabupatenMalang ;3.

  Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.8.10.11.Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jawa Timur NomorW14.U.1/520/HK 07/1/2020, tertanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen untuk diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ;Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari2020 diterima pada Kepaniteraan

  Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :W14.U.1/521/HK 07/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya ;Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

• NURYADI;

• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota ) Pers TIPIKOR a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggot ) KPK (Komisi Penegak Keadilan) Jateng NURYADI;
• 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRITAMA warna abu-abu dengan nomor kartu 5221842109047628;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n.

• (mantan Kasubag Kepegawaian danKeuangan IAIN Syekh Cirebon Periode20042009)S2;Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 sid tanggal 18 Juli 2012Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012sid tanggal 27 Agustus 2012 ;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal28 Agustus 2012 s/dtanggal26 September 2012 ; Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 s/dtanggal 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal11 Oktober 2012 sidtanggal 09 November 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal10 November 2012 s/dtanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan ke (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal09 Januari 2013 sid tanggal 07 Februari 2013 ;Perpanjangan ke (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal08 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum bernama IMANNURHAEMAN, S.H. dan

  JONI HARIANTO, S.H., semuanya Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Hukum IMAN NURHAEMAN, SH & ASSOCIATES,yang beralamat kantor di Hotel Lodaya Jalan Lodaya No. 83 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ;Telah membaca Surat Dakwaan No.

  PDS06/Cireb/09/2012;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo.66/Pid.SusfTPKI201 2/PN.Bdg. tertanggal 11 Oktober 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Teleh membaca Surat Penetapan Hakim KetuaNo.66/Pid.SusfTPKI201 2/PN.Bdg., tertanggal 1 Oktober1Majelis2012tentangPenetapan hari Sidang ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14Januari 2013Nomor Reg.

• sesuai dengan KeputusanMahkamah Agung bahwa perbuatan melawan hukum secara materiil sudahdilakukan judisial revieu maka perbuatan secara materil tidak lagi dipakai,dengan demikian maka perbuatan secara melawan hukum formil yang perludibuktikan yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan benarbenar harusbertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIII/2005tentang hal tersebut diatas menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tipikor

  Bahwa memperhatikan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, pada amar Putusan, sebagai berikut:MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus 2013, Nomor: 14/Pidsus/2013/PN Kpg. Yang dimintakan banding tersebut;3.

  Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapbkan sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Hemat kami, bahwa putusan ini tidak memperhatikan unsur melawan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi karenasebagaimana terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupangbagian Tipikor, dimana sesuai Ahli dari BPKPNTT dalam persidanganmengatakan, sesuai hasil pemeriksaan Nomor: SR.9902/PW 24/5/2011,tanggal 22 Desember 2011 yang

  Tim Audit pada halaman 11 mengatakan realisasi fisikadalah sebesar 99, 24 % dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakansenilai Rp 1.532.095,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilanpuluh lima sen); menjadi pertanyaan untuk kami dan mungkin kita semuaapakah sejak penyelidikanpenyidikantuntutan hingga putusan ini, seberapabesar keuangan negara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dariwilayah Kejaksaan Negeri Maumere di Pulau Flores untuk menyidangkankasus ini di PN Kupang bagian Tipikor