Ditemukan 953 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 13-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 363/Pdt.G/2017/PA.Clg
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat Tergugat
48 — 39
  • Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, didukung olehPendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak,Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkandan diabaikan, ini diperkuat oleh undangundang No. 23 Tahun 2002,tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memilikihak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memeliharadan merawat serta melindungi hakhak
    Dan anak tersebutpun menghendaki untuk ikutdengan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, selama ini anakanak menjadi lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi selaku ayahkandungnya maka mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo agar hak asuh pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkankepada Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, didukung olehPendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak,Muhamad Joni, yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinar Eka Kreasi.30 Bahwa selain itu, LBH ASPEK Indonesia selaku Kuasa Hukum PARAPENGGUGAT, melalui Surat Nomor: 062/LBH ASPEK Indonesia/Eks/X1/2010, tertanggal : Jakarta, 15 November 2010, menyampaikan kepadaKetua dan Sekjen KOMNAS HAM up. Bapak JOHNY NELSONSIMANJUNTAK, S.H., Sub Komisi Pemantauan dan PenyelidikanHal. 17 dari 64 hal. Put.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
285 — 159
  • Upaya hukum yang dimaksud adalahjalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untukmembela dan memulihkan hakhaknya yang disediakan oleh hukumIndonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan,termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukankasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusanpengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama
Register : 18-09-2020 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PA BADUNG Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Bdg
Tanggal 30 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 50
  • IHSAN (Sekretaris KPAI) terhadapJumpa Pers Komnas PA dan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSIpada Hari Rabu, 6 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meteralcukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;10.
    Surat Pernyataan Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia M.IHSAN (Sekretaris KPAI) terhadap Jumpa Pers Komnas PA danTERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI pada Hari Rabu, 6 Juni 2012 (P.9),fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak tertanggal, 4 Juni 2012, Prihal: Beberapa SaranMengenai Penyelesaian Kasus Perlindungan Khusus Anak Dibawah Umur,Hasil Perkawinan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI (WN AmerikaSerikat) dan PENGGUGAT/ TERGUGATREKONVENSI (WNI) (P.10
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 12 Juli 2018 — Pemohon:
H.M. Tri Nugraha Ariesyah P bin H.M. Sjahril Darham
Termohon:
Belinda binti Rizky Masyani
122 — 52
  • Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor200/MT/IX/2017, tertanggal 16 November 2017, kepada MenkoPolhukam, Kapolri, Komnas HAM RI, dan KPAI, berupa pengaduantentang adanya keterlibatan anggota Polri dalam merebut anakanakPemohon dan Termohon secara paksa dan melanggar hukum diTerminal 3 Bandara Soekarno Hatta, telah dinazegelen dan telahdicocokkan dengan Arsipnya ternyata cocok, diberi tanda P.38;89.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia diwakili : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
297 — 213
  • Setiap orang yang tanpa jinpencipta atau pemegang Hak Cipta di Jlarang melakukanpenggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.Bahwa Penggugat sudah mengirim Surat ke semua instansi, denganNomor : A.6.011/eks/VI/2020, Perihal Permohonan MenghormatiPutusan MA No. 378K/Pdt.sus.HKI/2015, adapun surat tersebut ditujukan antara lain adalah : Presiden dan Wakil Presiden RepublikIndonesi, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MahkamahKonstitusi Rl, Ketua Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Komnas
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfm
Tanggal 21 Nopember 2016 — - Drs. BENEDIKTUS AMLENI sebagai PEMOHON - HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. sebagai KUASA PEMOHON - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
171 — 77
  • Komnas Perempuan RI di Jakarta;. Media massa;.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 03-09-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
175 — 81
  • ., tertanggal 06 Agustus2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUNPLG atasnama Mohamad Rifai tertanggal 10 Januari 2018(Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNSBadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan DaerahBulan : Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari para Penggugat yang ditujukan Ketua KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RepublikIndonesia Perihal : Pengaduan Perlakuan terhadapASN/PNS yang telah menjalani Hukuman Pidanatanggal
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 19-01-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 6 Oktober 2016 — Penggugat :
Eka Setya Wahyudi bin Sumani
Tergugat:
Nurjanah binti Matullah
89 — 26
  • Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan kepada KomisiNasional Perlindungan Anak,nomor:079/Komnas AnakHS/V/2015,tanggal 18 Mei 2015, atas nama Tergugat dan Penggugat tentangkorban Inna Yuliana Wahida, telah bermaterai cukup dan dan telahdinazagelen telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T.13;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
340 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tentumenjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingatlembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakanhukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauhdari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupunKuasa Hukum Pemohon;Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs.
    MestinyaKomisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan contoh dalampenegakan hukum (rule of jaw) utamanya dalam melaksanakan penyidikansesuai dengan KUHAP, bukan sebaliknya malah melanggar dancenderung abuse of power,Pemohon Tidak Diberikan Ruang Untuk Pemeriksaan Saksi Meringankan.Bahwa Pemohon melalui Penasihat hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-05-2011 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 9 Mei 2011 — DEDEH SUMIDAH Cs. ; Lawan ; PT. FRAMAS PLASTIC TECHNOLOGY
107 — 43
  • Framas Plastic Technology Nomor 02591/HRD/II/2010 tanggal1 Februari 2010 (copy) ;Foto saat bekerja dengan menggunakan kursi kerja ;Surat pemberitahuan tanggal 17 Februari 2010 ;Foto leader bekerja sambil menggunakan kursi kerja sementara yang lain bekerjadengan berdiri ;Surat KOMNAS HAM No. 375/K/PMT/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 perihalrekomendasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di PT. Framas PlasticTechnology ;Surat Keputusan mengenai Struktur kepengurusan SP KEP SPSI PT.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 12-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 12-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 29 September 2015 — Penggugat.:M Dahlan Hs. Tergugat: BPN Bandar Lampung Tergugat II Intervensi: Husni
139 — 67
  • .04.10358 Tanggal 18 April 2002yang ditujukan kepada Ketua Komisi Ombudsman Nasional perihalpenyampaian hasil penelitian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tanggal8 April 2002, atas Surat Komisi Ombudsman Tanggal 11 Desember2001 No:1681/KonLapor2232/XII/2001DM perihal mohon keadilandan perlindungan hukum yang tembusannya disampaikan kepada KetuaMahkamah Agung RI di Jakarta, Ketua Muda Bidang Hukum Perdatapada Mahkamah Agung RI di Jakarta, Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia RI di Jakarta, Ketua Komnas
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 11-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 58
  • Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, didukung oleh PendapatKetua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak,Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa sajadikesampingkan dan diabaikan, ini diperkuat oleh undangundang No.Hal. 36 dari 80 hal. PUT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 21 Mei 2014 — 1. JHON S.E PANGGABEAN,SH.MH;, DKK VS 1. H. AHMAD YANI,SH.MH, CS
270 — 90
  • Fotocopy Nomor : 052/KMA/HK.01/I/2011;4 Fotocopy Rekomendasi Komnas HAM Terkait Sumpah Advokat;5 Fotocopy Piagam Peradi KAI tanggal 24 Juni 2010;6 Fotocopy Surat Nomor : 044/Eks/DPPKAI/VII/2010;7 Fotocopy Surat Nomor : 102/DPPKAI/X1/2011;8 Fotocopy Undangan Rapat dari DPR RI pada tanggal 13 Desember 2012;9 Putusan Dismisal Nomor : 104/G/2013/PTUNJKT10 Putusan Perlawanan Nomor : 104/PLW/2013/PTUNJKTMateri gugatan Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Sdr.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3936 — 6331
  • hilang saksimembacanya dari media (Nusa Bali) lalu tanggal 21 Mei 2015 sorekemudian kita mendatangi Polsek Dentim untuk menanyakanperkembangan hilangnya anak itu) dan Polsek Dentimmemyampaikan belum ada perkembangan belum ditemukan anakitu masih dalam pencarian ;Bahwa kami juga mendengar penjelasan dari lingkungan yang tinggaldisana dan menyebarkan informasi ini ke sesama permerhati anak dankami memberikan tugas dan kemudian tanggal 23 Mei 2015 KetuaKomnas HAM menginformasi akan datang ;Bahwa Ketua Komnas
    HAM adalah bapak Merdeka Sirait dari Jakartatanggal 23 Malam datang dan pada tanggal 24 Mei 2015, KetuaKomnas HAM mau ke TKP namun karena saksi kebetulan ada tugaslain sehingga saya tugaskan sekretaris LPA (Titik Suhariyati) untukmendampingi beliau ke Jalan Sedap Malam, dan katanya waktu itumereka ketemu dengan bu Magriet dan sekretaris yang melaporkankepada saya ;Bahwa kemudian tanggal 24 sorenya ketua Komnas HAM datang kePolda untuk berudensi saksi juga ikut saat itu sesampai di Polda pakMerdeka
    lagi kita harus keluar rumah ini dan saksisudah bilang ke bu Tely akhir bulan kita akan pulang cumamenunggu jadwal kapal laut dari Surabaya ke Balikpapan ;Bahwa saksi bukan takut, saksi sempat ngomongin ke dia,masak ngak ada perubahan, ;Bahwa saksi belum tahu melaporkan kemana, jadi pernah kamingobrol dengan tetangga, tetangga sebelah rumah, itu Engelinedipukul lagi, ya, itu lamalama kita laporin saja, (nah yang adaHal 105 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps106dipemikiran kami itu ada Komnas
    Aris Merdeka Sirait datang malam, Aris Merdekapulang Anjing menggonggong dari pintu kamar terdakwa, terdakwakeluar dan mengatakan kamu pukul anjing saya, saksi jawab ndakbu, kamu marahmarah bentakbentak saya,nanti saya lapor polisilaluterdakwa masuk ke kamar bu kita ngomong baikbaik saya teleponpak komang lalu terdakwa keluar membawa parang (parang bengkok)mengejar saksi dan terdakwa mengamuk dan bilang siapa yang beranimajumaju matimati udah saya;Bahwa saksi tidak berani minta uang karena ada Komnas
    HAM datangdari Jakarta, saksi tidak tahu hubungan Komnas HAM datang denganmarahnya terdakwa;Bahwa saksi belum diberi uang, saksi juga tidak menagih, saksi tidakberani tagih karena saksi ketakutan tidak berani minta uang, karenamalam itu saksi diancam;Bahwa saat itu saksi bilang bu kita ngomong baikbaik saja, maksudsaksi untuk menenangkan ibu;Bahwa wakiu dibawakan parang banyak orang, tanggal 26 Mei 2015pindah karena tidak tahan disana, tanggal 24 Mei 2015 malamterdakwa bilang kamu keluar sekarang
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
123 — 50
  • A.1681/AU.101/TTE2011 tanggal 13Desember 2011 perihal Pemberitahuan, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelahdiberi meterai cukup kemudian diberitanda (Bukti P11);Photo Copy Surat KOMNAS HAM No. 1.687/K/PMT/VII/2012 tanggal 04 Agustus2012, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberimeterai cukup kemudian diberi tanda (Bukti P12);Photo Copy Surat Bupati Kepulauan Sula No. 211/290/KS/X/2012 tanggal 02 Oktober2012 perihal Sikap Pemerintah Kabupaten kepulauan
    KepulauanSula Maluku Utara ), bukti P12 (Surat Komnas Ham kepada Gubernur Maluku Utara danBupati Kepulauan Sula) dan bukti P13 (Surat dari Bupati Kepulauan Sula kepada KOMNASHAM) surat tersebut hanya bersifat surat biasa yang tidak menerangkan/menegaskan suatu hakmelainkan hanya suatu bentuk itikad baik dari pihakpihak yang berkeinginan agarpermasalahan yang terjadi atas obyek sengketa dapat diselesaikan dengan baik, sehingga buktisurat ini dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat P9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-11-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. HENRY JOHN CH. PEURU
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kebenaran akhirnyaakan terungkap yang kisahnya dituangkan dalam buku kedua PemohonKasasi II/Terdakwa ini;Bahwa kisah nyata ini dijamin oleh undangundang, dengan bukti bahwabuku Pemohon Kasasi Il/Terdakwa legal dan tidak dilarang olehPemerintah, bahkan disambut oleh banyak pakar hukum saat PemohonKasasi Il/Terdakwa memberikan kepada mereka dan menceritakan kisahyang Pemohon Kasasi Il/Terdakwa hadapi sampaisampai seorangPenasihat Ahli Kapolri memberikan ucapan kepada keluarga PemohonKasasi II/Terdakwa di Komnas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-05-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.
Tanggal 16 Juli 2014 —
165 — 91
  • ., FCBArb (in cassu Tergugat) dikarenakan kesibukan Beliauantara lain sebagai berikut:1 Menjadi Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND).2 Anggota KOMNAS HAMHal 35 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.3 Anggota Dewan Pers4 Ketua Bersama Bersama Komisi Kebenaran dan Perdamaian RI Timor Leste5 Menulis buku Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam LingkunganPeradilan Tata Usaha Negara", penerbit Angkasa Bandung; dan buku "LembagaPeradilan Tata Usaha Negara: Suatu Orientasi
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 19-06-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 9/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ERIMIADI, Dt. Parpatiah Nan Sabatang
2.OLDANAFRI, Dt. Malano Sati
3.ASRIL ANAS, Dt. Bungsu
4.ADRIKY WISSA PUTRA, Dt. Nakhodo Sati
5.Erimiadi
6.Asril Anas
7.Adriky Wissa Putra
8.Oldanafri
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
2.Badan Pertanahan Kota Bukit Tinggi
240 — 314
  • BuktiP.15 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor : 013/TUA/I/2020, PerihalRekomendasi Komnas HAM RI atas DugaanPelanggaran HAM dalam Penataan Beberapa Dasar diKota Bukittinggi, Provinsi Sumbar, tertanggal 30 Januari2020 (fotokopi dari fotokopi) ;16.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-05-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pre
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat: H. Husni Husain Tergugat: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cq Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar
162 — 48
  • bukti BS1 dan BS2) adalah identikdengan Penyelidikan sedang Tergugat tidak memiliki Kewenangan sebagaiPenyelidik =melakukan fungsi kewenangan Penyelidikan/Investigasi ;Melainkan sebagai Penyidik melakukan fungsi Penyidikan dibawah kordinasi TurutTergugat dengan memberikan petunjuk Dan Menurut KUHAP : Tidak adaPegawai Negeri Sipil sebagai Penyelidik selain Pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Vide: Pasal 1 angka 4 Juncto Pasal 4 KUHAP), Kecualiditentukan lain oleh Undang Undang Misalnya *Komnas