Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 08-01-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.B/2016/PN.KPG
Tanggal 29 Maret 2016 — ELIMELEK S. KONAY als ELY
97 — 387
  • Tanah seluas +3,5 Ha yang saudara singgung dimana diatasnyaada bangunan pemerintah / asrama Pemda memang sudahsepantasnya tidak perlu diadakan pembebasan karena tanahtersebut adalah tanah negara bebas dan tidak ada buktibuktiusaha masyarakat di atasnya.Tanah tersebut ditunjuk oleh Bupati Kdh. Tk. Il Kupang untuk dan atasnama Pemda Tk. Il Kupang, bukan oleh keluarga BertholomeusKonay;9.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
RANNY KUSUMAWARDHANI, SE., MM.
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
329 — 222
  • datayang diterima dan diakui eksistensinya oleh negara adalah data yang dimaksudoleh objek sengketa;Menimabang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah yangdisengketakan para pihak termasuk kedalam pengertian "sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara", adalah sebagai berikut:Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUNJKT.Menimbang, bahwa pada sengketa yang objeknya berupa PenerimaanPerubahan Data Yayasan dan/atau perusahaan yang diterbitkan olehMenkumham mempunyai titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2012 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2012 — ABDUL HARIS MUGNI
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rahayu justice kolaborator tidak pernah di singgung dalamsidang di Pengadilan Negeri sehingga Novum tersebut Irelevan;Bahwa peran masingmasing tidak dapat dijadikan Novum sebagai disparitaspemidanaan karena memiliki peran yang berbedabeda sehingga pasal yang terbuktidilanggar terdakwa/Terpidana juga berbedabeda;Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasukdalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal263 ayat (2) huruf a, b dan c
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1468 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — MARIO ALISJAHBANA, dk VS JESODASS SEBASTIAN
354 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padaumumnya suatu putusan yang dikategorikan onvoldoende gemotiveerd,sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkansecara menyeluruh dan komprenhensif, yang dipertimbangkan hanyasebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan yanglain";Bahwa halhal yang diutarakan dalam doktrin (pendapat ahli) M.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-07-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN TANGERANG Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG
Tanggal 22 Desember 2010 — PENGGUGAT : FINCE SONDAKH (Kuasa Waris alm PITER SONDAKH)
lawan
TERGUGAT 1 : DIREKTUR PT. CHLORIDE BATTERIES INDONESIA
TERGUGAT 2 : KEPALA BADAN PERTANAHAN RI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
93 — 8
  • tujuan pengajuan perkara a quo adalahgugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangandari peradilan umum perdata, akan tetapi dari isi materidalil dalil Posita surat gugatan Penggugat, banyakmembahas hal hal mengenai suatu peristiwa hukum danperbuatan Hukum pada titik singgu yang = merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (beschikking)3Bahwa pada isi materi pembahasan permasalahan a quo yang46diuraikan dalam posita surat gugatan oleh Penggugatselalu) menitik beratkan pada titik singgung
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 17 / Pdt.G / 2015 / PN.Blg
Tanggal 23 September 2015 — RUSLI MATONDANG ALIAS RUSLYANA MATONDANG, DKK LAWAN PARLIDUNGAN SIAHAAN Alias PARLIN SIAHAAN, DKK
70 — 40
  • Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, sehingga harus dikesampingkan dalammempertimbangkan keputusan ini dan juga pada petitum point 12 menyatakanbahwa penerbitan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama ParlidunganSiahaan in casu Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah,sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkaraint;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatdiketahui masalah titik singgung
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 42
  • amplop berisiRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per minggu, sekarang sudah menerimaRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu/per khutbah, pertanyannyaadalah dengan kondisi fisik dan gaji yang demikian apakah memungkinkanPenggugat memiliki harta bersama dengan Tergugat seperti yang diterangkanpada posita gugatannya, rasanya sangat mustahil;Bahwa honor Penggugat sebagai penyuluh dibelikan bukubuku yangsekarang berada di rumah yang semestinya itulah harta gono gini, tapiPenggugat tidak pernah singgung
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 350/PID/2020/PT SBY
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HIU KOK MING Diwakili Oleh : DANIEL SAMOSIR, SH dan REKAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
299 — 352
  • Penafsiran hakim dimaksudkan dalam artisempit yaitu upaya identifikasi hakim dalam mengadili perkara yangsecara materiel terdapat titik singgung antara Perkara PerdataWanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Dalam kajian teoritis setiapperkara secara formil dapat diketahui dengan mudah.
    Dengan demikian seorang debitur yang alpa atau lalai, masih jugadiperlindungi oleh Undangundang terhadap kesewenangan si kreditur.Berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 BW terdapat titik singgung dalamhal perjanjian terdapat unsure tipu daya yang secara tertulis dalamperjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak dapat dipenuhi olehpihak lain. Tipu daya adalah perbuatan atau perkataan yang tidakjujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarikeuntungan.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 25-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
JOHN HAMENDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
RIDWAN SUGIANTO
208 — 305
  • diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapan tertulisyang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan, bersifatindividual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus, dan bersifatfinal yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung
Pengadilan PN MERAUKE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN MERAUKE Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mrk
Tanggal 31 Januari 2017 — - MARKUS LANGKAI MAHUZE (PENGGUGAT I) - ENGELBERTUS KUMBATI MAHUZA (PENGGUGAT II) MELAWAN - LUKAS BOA NDIKEN (TERGUGAT I) - MARIA YOSEPHA SUPRIHATIN (TERGUGAT II) - Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke (TURUT TERGUGAT I) - HERMAN ANITOE BASIK BASIK (TURUT TERGUGAT II)
114 — 43
  • hak milik atas tanah adalah, seseorang atau badanhukum perdata memiliki bukti formil hak milik atas suatu tanah, hal ini menimbulkan hakkeperdataan atas tanah melalui sertifikat tersebut;Bahwa dengan demikian, sertifikat sebagai suatu KTUN di sisi lain juga merupakan buktiadanya hak keperdataan yaitu hak milik atas tanah, Sehingga jika terjadi sengketaterhadap sertifikat tanah tersebut, maka dapat diadili dan diselesaikan di lingkunganperadilan Negeri, Hal ini tentu sudah menunjukan adanya titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. GRAHA PERKASA PROPERTINDO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. PEMBANGUNAN DELTA MAS;
150 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.14.461.000, (empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribuRupiah);Titik singgung antara Gugatan Perdata Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2015/PN.Bks di Pengadilan Bekasi adalah Gugatan Perbuatan MelawanHukum tentang adanya Pembuktian Kepemilikan oleh Pemohon PK dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Termohon PK II dahuluHalaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2017Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 185/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 7 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : VREDDY Diwakili Oleh : JERRY BERNAD MARPAUNG, SH
Terbanding/Tergugat I : FENDY HANDOKO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
82 — 66
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyaHalaman 35 dari 59 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT BTNsecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;b.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 184/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : KWEE TENG HAN Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat II : LAW AN LIH Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat III : LAUW TJUIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat IV : KWEE HAN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat V : WIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Terbanding/Tergugat I : ALEXANDER HALIM KUSUMA
Terbanding/Tergugat II : PT. CAHAYA GEMILANG INDAH CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS dan PPAT INDRARINI SAWITRI ,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TANGERANG
160 — 285
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugatdalam gugatannya secara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik paraPenggugat;b. bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan paraPenggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenaiapakah adanya hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 29-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ARIF ANGGODA USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Intervensi:
JANNES TANISIWA
253 — 575
  • Dengan demikian, karena Gugatan Penggugatmengandung Titik Singgung Wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara Dengan Peradilan Umum, karena Gugatan Penggugatmerupakan Masalah Perdata yang harus diajukan lebih dahuluke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa sebenarnyapemilik dari Tanah Dati Anggoda Usman tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
240 — 84
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalamkasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatanperdata hak milik atau PMH.
    R dan anakanaknya, hak paraPenggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu(rechtsverwerking.3.1.2 Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikan pada bagianEksepsi Error in Persona Surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014ini, dengan merujuk apa yang menjadi ketentuan dari isi Pasal 1 danPasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan PengelolaanHotel di Jalan ir. H.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 8 Mei 2018 — -. Maria Sapora Ola Boleng, dkk vs -. Yohanes Juang Dasilva, dkk
69 — 31
  • yang menyatakanBahwa penerbitan sertipikat tersebut termasuk cacat hukum administrasikarena saat penerbitannya terdapat kesalahan prosedur ... dst,Bahwa, dalil PARA Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kesalahanprosedur dalam penerbitan sertipikat tanah, maka yang berwenangHalaman 56 dari 118 Halaman Putusan Nomor : 29/PDT/2018/PT.KPGmenilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan PengadilanNegeri.Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang beririsan ataumempunyai 2 (dua) titik singgung
    Bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai 2 (dua)titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yang masukdalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2691 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI VS PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA,
314 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga permohonan kasasi yangdiajukan dalam perkara ini telah sah dan valid menurut hukum (wettig envalideren, lawful and valid);C.KEBERATAN DAN ALASANALASAN PERMOHONAN KASASI /NCASUSebagaimana yang pemohon kasasi singgung di atas, alasan yangmendasari permohonan kasasi adalah: kesalahan penerapan ataupelanggaran hukum yang melekat dalam putusan a quo.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 12-08-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2018/PTUN.Smg.
Tanggal 26 Juni 2018 — Ny. SETIAWATI Melawan I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II.YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM.
110 — 49
  • Bahwa tanpa bermaksud memasuki pokok perkara, perlulah kami singgung sedikitagar menjadi jelas, kalau Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkaraini, yakni sejak tahun 1988 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 luas 6.270 M2Halaman 43 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.a/n Budi Harsono (suami Penggugat) telah habis/berakhir dan langsung dikuasainegara, BUKAN dipecah sebagaimana didalilkan Penggugat.3.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 10 Maret 2016 — ADUL MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. TIM KURATOR PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. (Dalam Pailit)
124 — 157
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 2 point 4 sampai dengan halaman 3 point 7 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasamilik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah dijual kepadaTan Mei Lan dll.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 08-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 6 Desember 2017 — LACINONG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,JANUAR KWAN,.dk
167 — 89
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agamadi bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan warisyang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya permasalahanmengenai titik singgung kKewenangan mengadili Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang