Ditemukan 1873 data
284 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping kewenangan Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi, Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untukmenghindari adannya tumpang tindin (yang telahdirealisasikan Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPembanding/Tergugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah
Bahwa ketentuanketentuan serta uraian tersebut di atasmembuktikan bahwa tidak ada alasan bagi TermohonPeninjauan Kembali, Termohon Kasasi SemulaTerbanding/Penggugat menolak/keberatan terhadapSurat Keputusan a quo yang telah diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi SemulaPembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agartidak terjadi tumpang tindin atas wilayah izin usahaHalaman 56 dari 140 halaman.
Kembali,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin
Penggugat:Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin
PRIANDI FIRDAUS, S.H.,M.H
Terdakwa:
H. ACHIRI Als HAJI ERI Bin Alm KANTAN
61 — 39
pembuatan surat tanah di Desa Bumbung adalahmelakukan pengecekan lahan oleh perangkat desa untuk mengetahuiletak lahan, luas lahan, dan siapa sepadan lahan, apakah bermasalahatau tidak, saat itu perangkat desa bumbung yang kelokasi tersebut untukmelakukan pengecekan lahan sebelum surat dibuat; Bahwa kondisi Jahan tersebut sebelum Sporadik tersebutditandatangani Terdakwa tidak tahu apakah lahan tersebut dikuasai oranglain atau tidak, dimana saya tidak mau menandatngani surat jikalahan tersebut tumpang tindin
IMAM PRAKOSA
Termohon:
Sat Reskrim Polres Wonogiri
68 — 63
BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.
43 — 9
tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara
Pembanding/Tergugat IX : H. JOON HELMI Diwakili Oleh : H. JOON HELMI
Pembanding/Tergugat X : ANDI SINGGIH Diwakili Oleh : H. JOON HELMI
Terbanding/Penggugat : TANTO SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat II : PT KARYA PRIMA KUSUMA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DINAS KOPERASI UMKM DAN PENGELOLAANPASAR KABUPATEN JEPARA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA
Turut Terbanding/Tergugat V : PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK JEPARA ARTHA
Turut Terbanding/Tergugat VI : SILFIA WIJAYANTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : AGUS ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : T SWARTI HANDAYANI
Turut Terbanding/Tergugat XI : WIEYONO KATEJO
Turut Terbanding/Tergugat XII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
57 — 32
Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuatkekurangan juridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Djobokuto yang sudah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun1972), maka sudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas namaTergugat V sampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACATHUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;20.
Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuat kekuranganjuridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 75/KelurahanDjobokuto yang telah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun 1972), makasudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Vsampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACAT HUKUMdan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;12.
105 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat HGB Nomor 3880 atas nama PT Graha Perkasa Propertindoterindikasi tumpang tindin dengan HGB 186 dan HGB /74Perolehannya berasal dari PT Pembangunan Delta Mas sebagaimanatermuat pada Akita Pernyataan Nomor 86 tanggal 19 Juni 2013 yangdibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum,Notaris di Kabupaten Bekasi tentang Pelepasan Tanah Persil NomorC.1092/408, seluas 8.893 m? (delapan ribu delapan ratus sembilanpuluh tiga meter persegi), atas nama Nain Goni;11.3.
dengan arahan Pola Ruang Pemukiman Perkantoran;Bahwa akibat diterbitkannya Risalah tersebut, maka terbit KeputusanBupati Bekasi Nomor 591/Kep.008BPMPPT/2013 tanggal 15 April2013 tentang Izin Lokasi;Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Lokasi dimaksud, terbitSertifikatSertifikat HGB atas nama Penggugat;Bahwa selanjutnya Tergugat dengan Suratnya Nomor 337/3003216/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan sewenangwenang telahmenyatakan bahwa Sertifikatsertifikat HGB atas nama Penggugatterindikasi tumpang tindin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
Terbanding/Penggugat : PT AGRA WISESA WIDYATAMA Cq Muhamad Ali
113 — 97
Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh danuntuk menghindari adanya tumpang tindin putusan serta untukpenyelesaian permasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapatdibenarkan pokok perkara yang sama diperiksa dalam 2 (dua) prosesperadilan, terlebih lagi dalam pengadilan negeri yang sama (PengadilanNegeri Subang).Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa objeksengketa diperiksa oleh 2 (dua) proses peradilan di Pengadilan Negeri Subang,maka menjadi tidak berlebihan
PenetapanPengadilan Negeri Subang No.05/III/Pen.K/Pdt.cons/ 2012 tanggal 5 Maret2012.Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh dan untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan serta untuk penyelesaianpermasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapat dibenarkan pokokperkara yang sama diperiksa dalam 2 dua proses peradilan, terlebih lagidalam pengadilan negeri yang sama (Pengadilan Negeri Subang) Nebis inIdem.Berdasarkan uraian butir 3 Jo. butir 4 di atas, menjadi fakta hukum yangtidak
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal
1.Duriah
2.Aminah
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak
208 — 114
Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020pada poin d angka 2 pada pokoknya disebutkan bahwa ke16 sertipikathakmilik dimaksud diketahui overlapping dengan bidang tanah milik Dulhak (videbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan aspeknilai kepentingan maupun berproses Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan karenatelah terjadi tumpang tindin antara objek sengketa
(vide bukti T19, T20);Menimbang, bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu juga Kuasa Tergugatmengakui adanya tumpang tindin dengan objek sengketa aquo khusus Sertipikat HakMilik No. 292, atas nama HANNI Luas : 12.200 M2, Gambar Situasi Nomor : 945/1994tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak,Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; (vide bukti P6, P7, T1, T2, T7, T19, BeritaAcara Pemeriksaan Setempat);Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P6, P7, T1, T2 dan
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1627 — 1444
RIOTA JAYA LESTARIdengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/171/2011 tanggal 9 agustus 2011dengan luas wilayah 5.110 hektar diketahui tumpang tindin dengan kontrakkarya PT.
Dengan demikian, penerbitan Obyek TUN telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin dan menjamin kepastianberusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Oleh karena Tergugat telahsecara tepat dan benar menerbitkan Obyek TUN, maka Gugatan Penggugatharus Citolak.; 222022 ene n nn nn eee nen en nnn en nen nn eneneneeE. PENERBITAN OBYEK TUNJUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAIDENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP71.
Rilke Dj Palar,SH
Terdakwa:
MOHAMAD RIO FRASTIYA Als. AMBON bin DAYAT
36 — 9
sedotanplastik warna putin dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A37F warnagold dengan No Whatsapp 08970740044 tersebut adalah yang disitapolisi dari terdakwa.Bahwa posisi awal barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu,1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biruyang terdapat dua lobang yang tersambung dengan 2 (dua) buahsedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A37Fwarna gold dengan No Whatsapp 08970740044 tersebut berada diatas kasur dan terdakwa tindin
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya No. 143/G/2008/PTUNSBY jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY (Nebis In Idem);a.1 Bahwa secara fakta hukum surat gugatan Penggugat pada intinyaberkehendak untuk menyatakan perjanjian kerjasama operasionalNo. 16 Tahun 2005 batal;a.2 Bahwa sebagaimana telah diketahui secara pasti oleh Penggugatdimana sebelum Penggugat mengajukan surat gugatan dalamperkara ini, terhadap permasalahan
1.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
2.LESTARI, SH.
Terdakwa:
IMAM SUHADI Bin MUSTAKIM
51 — 37
kembalimenyetubuhi dan mencabuti korban.Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan kejadian pertamaTerdakwa memeriksa istri Terdakwa apakah sudah benarbenar tidur ataubelum lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memeriksa adikkandung korban sudah benarbenar tidur atau belum kemudian Terdakwamengeluselus paha korban selanjutnya korban terbangun dan Terdakwaterientang dan Terdakwa menurunkan (memplorotkan) celana pendek dancelana dalam Terdakwa namun korban berusaha berontak dan langsungTerdakwa tindin
M. HASYIM BIN BAKSUM
Tergugat:
ZULKIPLI ISMAIL
Turut Tergugat:
1.HADISASMITA,SH
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU
104 — 37
yangdi klaim olen ZULKIPLI ISMAIL (Tergugat) yang terletak di Kuala Alam Kelurahan NusaIndah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini adalah yang termuatdalam bukti P1;Menimbang, bahwa P4, berupa Peta bidang tanah dari Pertanahan KotaBengkulu Lampiran DI 201 C tanggal 10 Oktober 2019 pada dasamya adalahmenunjukan adanya tumpang tindin tanah yang dimohonkan Penggugat dengandengan Sertifikat Hak Milik No.01350/2015 atas nama ZULKIPLI ISMAIL;Menimbang bahwa terhadap bukti P5 dan P6, benar membuktikan
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petrochina International Jabung Ltd. areal yangdimohon seluas + 6,2159 ha tersebut seluruhnya berada pada HutanProduksi Tetap (HP) dan tumpang tindin dengan IUPHHKHT PT.Wirakarya Sakti;Hal tersebut dikuatkan dengan:1.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/Kpts/Um/10/1982.
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar,tersebut ataukah akan merubah dan atau membatalkan putusan PengadilanNegeri Jakarat Barat tersebut;Bahwa oleh karena pokok perlawanan Termohon Kasasi/SemulaTerbanding /Pelawan dan Termohon Kasasi II/Semula Terbanding II/Pelawan Il masih dalam proses Kasasi, sehingga masih banyakkemungkinankemungkinan yang akan terjadi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat tersebut, dan untuk menghindari adanya putusanhukum yang tumpang tindin
ISHAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
194 — 97
Asdaco tahun1997;Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua keterangan saksiselebinnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acarapersidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini.Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara inimeskipun telah diberikan kKesempatan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2019 Majelis Hakim telahmelaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Penggugat yangtumpang tindin dengan tanah yang
Bahwa sehubungan dengan permohonan pemisahan hak atas tanah atasBahwa nama Penggugat, Tergugat melalui Suratnya Nomor : 1207/200Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor: 47/G/2019/PTUNPBR14.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah yang dimohon haknya tumpang tindin dengan SHM No. 3044 tahun 2005An. Watidar Aziz (Vide bukti P21)10.
LODIA NIUFLAPU
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
Intervensi:
Dominggus Amnahas
279 — 147
Sengketa tersebut diterbitkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasisebagaimana dimaksud Objek Sengketa a quo, diketahui fakta bahwa lokasibidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tumpang tindih dengankeseluruhan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa yangditunjukkan Tergugat maupun Tergugat Il Intervensi sebagaimana termuat dalamBerita Acara Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui tanahmilik Penggugat yang tumpang tindin
(Sembilan Ribu Dua RatusSembilan Puluh Meter Persegi), tumpang tindin sebagian denganbidang tanah milik Penggugat, yang pada awalnya tanah yangdimaksud dalam Objek Sengketa tersebut merupakan pemberian dariTitus Nau yang dibagi menjadi tiga bagian dan masingmasing bagiandikuasai oleh Nikodemus Niuflapu, Lodia Niuflapu (Penggugat), danSilpa Asanab kemudian dikarenakan Nikodemus Niuflapu telahmeninggal dunia dan tidak memiliki keturunan sehingga tanahNikodemus Niuflapu secara adat juga menjadi hak
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makassar.Dari BuktiBukti T.IIVII.27, T.IIVII.28, T.IVII.33 dan T.IIVII.34 yang tidakdipertimbangkan tersebut terungkap Fakta Hukum bahwa Obyek sengketadalam perkara ini jelas sementara diperkarakan pihak lain i.c Mannang Csdalam Perkara Perdata No.241/Pdt.G/2005/PN.Mks dan Arif Rahman Nambadalam Perkara Tata Usaha Negara No.25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, dimanakedua perkara tersebut masih sementara dalam proses Kasasi padaMahkamah AgungRI.Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle),tumpang tindin
2830 K/Pdt/201 1Bukti T.IIVII.33) yang sampai saat ini juga masih sementara dalam proseskasasi di Mahkamah AgungRI (vide Bukti T.IIVII.34).Faktafakta di atas tidak pernah dipertimbangkan apalagi mau digali,dianalisa dan dicerna oleh Judex Facti, malah membuat putusan yang anehkarena pihakpihak lain yang pernah memegang/memiliki dan menggunakansuratbukti alas hak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara No.18/Pdt.G/2010/PN.Mks ini sehingga gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle)dan tumpang tindin
72 — 40
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enambelas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin seperti yang didalilkan olehPenggugat ;10.
TUN/1996, Tanggal 23 April 1998 tidak dapat dieksekusi(non eksekutabel), norma seperti itu tidak serta mertamengembalikan status tanah seperti keadaan semula ;7.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enam belas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin