Ditemukan 1873 data
70 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Engedi Ex Eagle Prestigeyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti TingkatBanding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena gunamenghindari tumpang tindin putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV.Engedi
679 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 39/Bencongan,Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembalitumpang tindin dengan tanah seluas 4.400 m? sesuai Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama PemohonPeninjauan Kembali (dahulu bernama PT.
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makassar.Dari BuktiBukti T.IIVII.27, T.IIVII.28, T.IVII.33 dan T.IIVII.34 yang tidakdipertimbangkan tersebut terungkap Fakta Hukum bahwa Obyek sengketadalam perkara ini jelas sementara diperkarakan pihak lain i.c Mannang Csdalam Perkara Perdata No.241/Pdt.G/2005/PN.Mks dan Arif Rahman Nambadalam Perkara Tata Usaha Negara No.25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, dimanakedua perkara tersebut masih sementara dalam proses Kasasi padaMahkamah AgungRI.Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle),tumpang tindin
2830 K/Pdt/201 1Bukti T.IIVII.33) yang sampai saat ini juga masih sementara dalam proseskasasi di Mahkamah AgungRI (vide Bukti T.IIVII.34).Faktafakta di atas tidak pernah dipertimbangkan apalagi mau digali,dianalisa dan dicerna oleh Judex Facti, malah membuat putusan yang anehkarena pihakpihak lain yang pernah memegang/memiliki dan menggunakansuratbukti alas hak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara No.18/Pdt.G/2010/PN.Mks ini sehingga gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle)dan tumpang tindin
72 — 40
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enambelas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin seperti yang didalilkan olehPenggugat ;10.
TUN/1996, Tanggal 23 April 1998 tidak dapat dieksekusi(non eksekutabel), norma seperti itu tidak serta mertamengembalikan status tanah seperti keadaan semula ;7.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enam belas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin
114 — 74
Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..
DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries
Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin
65 — 108
Tentang tanah SHM No. 300/Sentul tumpang tindin dengan SHM No.7/Sentul dan SHM No. 3/Sentul a/n Hendrawan Subiana (penggugat) ;Bahwa tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat obyeksengketa, diatas tanah SHM No. 7/Sentul seluas + 1.465 M2 dan SHMNo. 3/Sentul seluas 11. 443 M2 yang telah diterbitkan sejak tahun 1976,dan dibeli oleh penggugat berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September195: No, GRIGIO geese neteneemrireaeam nn anaemnonietannnnHalaman 10 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor
Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa a quo karena alasan posita gugatan padapokoknya menjelaskan bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugattumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.7/Sentul dan Sertipikat Hak MilikNo.3/Sentul.
32 — 25
Anak dalam pemeliharaan Tergugat;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, menunjukkanadanya tumpang tindin adanya gugatan Tergugat sehingga adanya kaburhukum (gugatan mengandung cacat atau obscuur libel) antara pokok perkaradngan adanya Rekonpensi dan mengenai dengan pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi.
OKTAFIANTA ARIWOBOWO,SH
Terdakwa:
MAULANA MALIK IBRAHIM Bin CHASANA MULKIA AYATULLOH ALI KUMAINI
90 — 20
korban YO GAKPOPO LAH WONG AKU SENENG KARO SAMPEAN terdakwa jawablagi YO AYO COPOT CELONONE, karena terdakwa melihat ekspresiHal 13 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Mkdanak korban yang terlihat malu untuk melepas celananya tersebut makaterdakwa berinisiatif untuk melepas celana panjang dan celana dalamyang dikenakan anak korban setelah itu anak korban melepas celanapanjang dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwamenidurkan anak korban diatas tempat tidur lalu terdakwa tindin
PT. GUNUNG SINDUR SEJAHTERA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
Syaripudin, Dkk
277 — 201
Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat ObyekSegketa dengan Sertipikat milik Penggugat. ; Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat HakGuna Bangunan No. 3462/Desa Curug, terbit tanggal 10 Maret 1998,Gambar Situasi No. 11807/1995, tertanggal 19 Juni 1995 seluas 11.503 M2,atas nama HERMAN ANGWIDJAYA, berasal dari penurunan hak, SertipikatHak Milik ke Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin
97 — 70
Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.
60 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.
Pembanding/Tergugat IX : SUHARMI, CS ( 7 ORANG)
Terbanding/Penggugat I : AKHMAD SAFAAT
Terbanding/Penggugat II : ALEX ZULKARNAEN, SH. (kuasa AKHMAD SAFAAT)
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHARMI
Turut Terbanding/Tergugat II : IKA SUGIARTI
Turut Terbanding/Tergugat III : DWI ASTUTI WULANDARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOVITASARI
Turut Terbanding/Tergugat V : RETNO AMBARWATI
Turut Terbanding/Tergugat VI : INDRATMI PUJI ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : NUGROHO
108 — 56
Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,
RATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire
205 — 112
nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin
133 — 36
sengketatersebut diberikan kepada Hajjah Azizah yang sekarang selaku pihakTergugat; Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalahTergugat dan di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunanrumah panggung terbuat dari kayu beratapbkan seng dan ada beberapabangunan kios; Bahwa luas tanah tersebut menurut data Desa pada waktu tahun 1960adalah 18 Are, yang mana kemudian pada tahun 2012 karena adapelebaran jalan, tanah tersebut menjadi 16 Are; Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindin
67 — 10
Bahwa sinyalir adanya tumpang tindin Sertipikat pada obyek perkaradengan terbitnya Sertipikat Nomor M.76, S.U No.43 tahun 2011 adalahsebagai berikut :1.
1.ANDRI S, SH
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
LIM DEWI
73 — 24
Namun terdakwa LIM DEWI tidak bisa menunjukkan buktipenyerahan uang muka kepada CAC SUKANTA.Bahwa terdakwa mengakui sebabnya baru memberikan uang mukasejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi CACASUKANTA karena masih proses pengecekan suratsurat di KantorPertanahan.Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternya lokasi tanah yang akandibeli oleh saksi SETIAWAN tersebut tumpang tindin dengan Hak GunaUsaha milik orang lain, namun hal tersebut tidak terdakwa beritahukankepada saksi SETIAWAN.Bahwa
69 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan areal tebangan kelompok TaniAdi Maju seluas 240 Ha (dua ratus empat puluh hektar) di mana didalamnyatermasuklah tanah Para Penggugat dengan SKGR sebagaimana dijelaskanpada angka 1 di atas, yang ditandatangani oleh seluruh Aparat Desa KetuaRT 001, Ketua RW 003, Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat BukitRaja Kota madya Dati Il Pekanbaru (pada tahun 1994) dan pada waktu ParaPenggugat membeli tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran kelokasioleh aparat desa setempat dan tidak ada tumpang tindin
205 — 125
SUKERLY CHRISTOPORUS, SH telahmengajukan gugatan pembatalan sertifikat 1330/Sedau/1999 kePengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak.Bahwa faktafakta hukum diatas sangatlah kontardiktif dengan apa yangdikatakan PENGGUGAT bahwa ia nya baru mengetahui sebagiantanahnya dimaksukkan kedalam SHM No. 1330/Sedau/1999 saatditahan adalah sangat bertolak belakang dan penuh kebohongan.Bahwa dapat disimpulkan secara hukum bahwa PENGGUGAT telahmengetahui sejak januari 2009 sebagian tanahnya tersebut telahtumpang tindin