Ditemukan 1040 data
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
SYAHRUL WAN DIMAN, SH, MH Bin WAN DIMAN
101 — 41
dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindakpidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan(pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan(pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruhlakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwaorang yang disuruh melakukan (manus
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
121 — 42
Tapin.Oleh karena itu penempatan Terdakwa hanya dijadikan sebagai alatuntuk melempar kesalahan dari penuntut umum ( Manus Ministra ) sehinggaASAS EQUALITY BEFORE THE LAW tidak dapat ditegakkan dengan adanyadiskriminasi dari Penunutut Umum untuk memaksakan perkara ini kedalampersidangan.Dengan demikian, unsur setiap orang tidak terpenuhi secara sahmenurut hukum dan tidak meyakinkan.2.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
120 — 36
Masingmasing ini ketikapasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
128 — 43
Masingmasing ini ketikapasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra. Atasan dan bawahan misalnya.Seorang bawahan yang melaksanakan perintah atasan berdasarkanpasal 51 ayat 1 KUHP maka dia tidak bisa di pidana.
359 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi Arifin Ali dan Darul Hakim bukanlah " willooswerktuig " atau '" manus ministra " dan karena itu Terdakwa tidakdapat berposisi sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Menurutyurisprudensi maka " menyuruh melakukan adalah menyuruh oranglain untuk melakukan suatu pebuatan yang dapat dihukum " (HR 15Januari 1912) ;Bahwa PT. Tunggul Buana Perkasa dalam perjanjian dengankontraktor tidak dapat disebut " menyuruh melakukan suatuperobuatan yang dapat dihukum kepada kontraktor.
91 — 20
dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitubersamasama melakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidanatersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
MUZAPHARSYAH, ST Bin NASRUDDIN
70 — 27
dijunctokandengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindakpidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orangyang disuruh melakukan (manus
117 — 17
dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitubersamasama melakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidanatersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
47 — 17
PN.Bna.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa(1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagaiyang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam halini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
100 — 80
Dengan demikianberdasarkan fakta ini, apabila dikonstatir dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwaperan Terdakwa Hartawan Tahir adalah sebagai orangyang disuruh melakukan (manus manistra), sedangkanorang yang berperan menyuruh melakukan (manusdomina) adalah Andi Nuzuliah selaku Ketua P2T.Sehingga apa yang tidak dilakukan oleh TerdakwaTerdakwa berada dalam keadaan terpaksa.
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyuruh melakukan (doen plegen).Menyuruh melakukan adalah bentuk ante delictum, artinyasebelum tindak pidana dilakukan oleh pelaku manus ministra(materiele dader).Berdasarkan fakta hukum dipersidangan sama sekali tidakterlihat bahwa tempus delicti yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.SLAMET HARIYANTO, M.M. sebagai yang menyuruhmelakukan (doen plegen) adalah sebelum pelakupelaku yangsebenarnya (ministra) melakukan tindak pidana in cassu tindakpidana korupsi.
80 — 20
dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitasTerdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2)sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus
52 — 17
No. 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BNApelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yangdisuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materiilnya tersebut tidakdapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karenaadanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengandemikian Majelis akan mempertimbangkan apakah
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
65 — 29
pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindakpidana tersebut kapasitas Para Terdakwa bisa (1) sebagai orang yangmelakukan (pembuat pelaksana/pleger),atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger),namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan(manus
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
ASMARA HADI, ST.,MT Bin ABDUL RASYID
102 — 46
dijunctokandengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindakpidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orangyang disuruh melakukan (manus
115 — 55
Dari bagian penjelasan Pasal 15 UUPLH dijelaskan untuk mengukur ataumenentukan suatu) dampak besar~ danpenting dari suatu kegiatan/usaha diantaranya digunakan kriteriamengenai = : a. besarnya jumlah manus ia yang akanterkena dampak rencana usaha dan/ataukegiatan; b. luas wilayah penyebarandampak; c. intensitas dan lamanya dampakberlangsung;I81 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.(1)Analisisd. banyaknya komponen lingkungan hidup lainyang akan terkena dampak; . sifat kumulatifdampak; berbalik
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
HERIZAL Bin RIDWAN
65 — 23
tindakHalaman 116 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN Bnapidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orangyang disuruh melakukan (manus
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
73 — 47
Dengan demikianHal 145 dari 157 Hal Put.No.19/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.berdasarkan fakta ini, apabila dikonstatir dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwaperan Terdakwa Hartawan Tahir adalah sebagai orangyang disuruh melakukan (manus manistra), sedangkanorang yang berperan menyuruh melakukan (manusdomina) adalah Andi Nuzuliah selaku Ketua P2T.Sehingga apa yang tidak dilakukan oleh TerdakwaTerdakwa berada dalam keadaan terpaksa.
39 — 12
Sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger) namunbukan sebagai orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini, yang menyuruh melakukan, maka orangyang disuruh melakukan (manus manistra) sebagai pelaku materialnya tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya, baikkarena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggungjawab ;"Menimbang, bahwa dalam hal orang yang melakukan (pleger), karena seorangpleger itu
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini samasekali tidak disadari oleh Terdakwa I, dan Terdakwa Ildalam posisi sebagai Manus ministra berhadapandengan Saksi Fahd El Fouz yang secara jelas berkuasadan berwenang (Manus domina) ;Mengingat telah terjadi mistake of law atau kesesatanhukum, karena dengan segala keterbatasanpengetahuannya Para Terdakwa tentang dana komitmenfee yang sejak dari proses awal saat Saksi Fahd El Fouzkenal dan terjadi komitmen fee proyek dengan SaksiAbdul Kadir Alaydrus, serta aliran dana yang masuk kerekening
Pada akhirnya di bagibagi kansesuai kewenangan Saksi Fahd El Fouz selaku yangberhak atas dana komitmen tersebut ; Bahwa Fahd El Fouz dalam kedudukan sebagai manusdomina (orang yang menguasai secara mutlak) sementaraberhadapan dengan Terdakwa II sebagai manus ministra(orang yang tidak berdaya) atas Dana Komitmen Fee ;Bahwa dari faktafakta persidangan, perkara hukum inidimulai dengan kegiatan mencari dana oleh Fahd ElFouz sebagai Ketua Umum GEMA MKGR yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan : Nomor