Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 186/Pid.B/2015/PN.Kendari
Tanggal 3 Desember 2015 — M. MUCHSIN ZEN Alias ZEN
76 — 19
  • dan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena itu orang yang telah membuat Berita AcaraHasil Rekontruksi Batas Sertifikat tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidakbenar tanpa didukung oleh buktibukti yang sebelumnya dari kantor pertanahanterhadap Hak Milik/SHM Nomor : 00839 tanggal 17 Nopember 2003 dengan luastanah 11.622 ,tentunya data hasil rekontruksi tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa bagaimana mungkin satu hamparan tanah yang terbagimenjadi 3 sertifikat bisa tumpang tindin
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 02-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 27
  • Hal ini penting agar putusan Pengadilan terhadap tanahsengketa sekarang nantinya tidak terjadi tumpang tindin dengan putusanterhadap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketadisebelah barat, sebelah timur maupun sebelah utara; Teristimewa tanahyang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa disebelahTimur adalah tanah milik bapak Abdulahi yang perolehannya jugaberdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua AdatNggorang bapak Mahmud Hasan samasama dengan Tergugat
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 13 Agustus 2015 — SA'AYAH; Melawan 1. RUDIANTO; 2.CENDI;
78 — 12
  • , yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 —
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 September 2019 — LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,
169 — 73
  • padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MAHYUDDIN IBRAHIM
2.ABDULLAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA
Intervensi:
MARZUKI BIN AH
122 — 294
  • Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan a quo tersebut oleh Tergugattelah menyebabkan terjadinya tumpang tindin (Overlapping) antaraSertipikat Nomor 1176 tertanggal 13 Februari 2017 Surat Ukur Nomor499/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016 Luas 24.909 m* atas namaMARZUKI BIN AH yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan LangsaBaro Kota Langsa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1592 tertanggal 19September 2018, Surat Ukur Nomor 959/2018 tertanggal 19 September2018, luas 820 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, tentu. melaksanakanketentuan PMK 11/2005 akan justru membawa masalah baru bagiPenggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 02 dan KeputusanDJP yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasitersebut adalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingatketerlambatan Penggugat dalam memungut dan menyetor PPNadalah sematamata bukan karena kesalahan Penggugat, melainkankarena adanya kesimpangsiuran dan tumpang tindin
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 09-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
SIKWANDI
Tergugat:
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
52 — 17
  • tuntutankompensasi, dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat tentang kenaikanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdggaji dan pesangon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak jelas, selainitu dalil Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yangbersifat normatif dalam menentukan perhitungan gaji dan pesangon;Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, oleh karena konstruksigugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, dan tidak memenuhisyarat formil yaitu tumpang tindin
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 15-07-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 11 Januari 2016 — SISILIAWATI TANRIM, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga beralamat di Jln. Darma Husada Utara Nomor: 18 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, DAVID TUNY, SH, dan KORNELES LATUNY, SH, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 375/2015 tanggal 06 Juli 2015; selanjutnya disebut Penggugat. M e l a w a n 1. Ny. JOHANA HETERINA GASPERSZ, Sebagai Tergugat I ; 2. CLIFF GASPERSZ, Sebagai Tergugat II ; 3. Ny. JANNTY GASPERSZ, Sebagai Tergugat III ; 4. STEVEN GASPERSZ, Sebagai Tergugat IV ; 5. FRELYNO CH. GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat V ; 6. PAULINE GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat VI ; yang semuanya ahli waris dari Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (almarhum) dan Ny. Petrosina A. Gaspersz (almarhumah), beralamat di Jalan Mutiara Nomor : 73 RT/RW.001/01 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, yang dalam hal ini untuk Tergugat I sampai dengan VI diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1. DOMINGGUS S HULISELAN,SH DAN 2. RONALD O SALAWANE,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal t Agustus 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 421/2015 tanggal 7 April 2015 dan kemudian untuk Tergugat II,IV dan V telah mencabut kuasa pada tanggal 20 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut Para Tergugat.
106 — 29
  • jelas batas sebelah timur dengan tanah negera dan sesudipengakuan penggugat sendiri bahwa objek sengketa adalah sebagian daritanah negera, bahwa penggugat masih tetap mengklaim bahwa tanah milikpenggugat diperuntukan untuk perluasan jalan mutiara tetapi penggugatsendiri tidak dapat membuktikan sebagdimana menjadi pertimbanganMajelis hakim dalam perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN.Bahawa sebelum terbitnya sertifikat milik orang tua tergugat, telah melaluibeberapa tahapan dan objek sengketa tidak tumpah tindin
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 16-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 114/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 9
  • Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-09-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Oktober 2016 — H. ZAENI MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
169 — 91
  • Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 302/Pid.B/2013/PN.Bjm
Tanggal 20 Mei 2013 — RUSDIANSYAH alias MACAN bin DUKAMAR
35 — 4
  • Adaro Indonesia dalam pembebasan lahansampai dengan pencairan :a) Bagi pemilik lahan yang ingin mengajukan untukpembebasan lahan harus registrasi di bagianpendaftaran dengan membawa Surat Kepemilikanasli dan KTP asili.b) Terhadap Surat Kepemilikannya dilakukanpengecekan lokasi oleh tim kompensasi untukdiketahui apakah lahan tersebut masuk dalamprioritas pembebasan atau tumpang tindin dalamarea pembebasan.
    Apabila terjadi tumpang tindihmaka langsung program pembebasan langsungdihentikan, namun apabila masuk dalam prioritasdan tidak tumpang tindin maka dapat dilakukanproses selanjutnya.c) Selanjutnya dijadwalkan dilakukan pengukuran olehtim mine survey untuk menetapkan luasan lahanyang selanjutnya data diproses sehingga terbitlahPLK (Peta Luasan Kompensasi).d) Setelah terbit PLK kemudian diserahkan ke BagianKompensasi untuk dilakukan negosiasi denganpemilik lahan untuk dilakukan kesepakatan oleh timnegosiasi.e
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2017 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 14 Desember 2016 — H. PANDI MANGSUR Melawan ABDUL HAMID, SmHk, DK
87 — 50
  • Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Hardabangtah;Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan sengketa tanah milikPenggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telahmengadukan Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Repulik IndonesiaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan selanjutnya Kantor PertanahanKota Palangka Raya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian KasusPertanahan dengan Nomor : 23/600.13/V1/2014 yang mempunyai kesimpulanterjadinya tumpang tindin penguasaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 11-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1013/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Nopember 2016 — 1.RAZNI ARIS 2.AFIFUDIN ZAINI 3.ABDUL KUDUS ZAINI
69 — 12
  • ayat (1) (2) dan (3) UURI No. 28 tahun 2004 tentang yayasan bahwabarang/asset yang merupakan milik yayasan tidak dapat dijual belikan,dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihakyayasan.Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Sela No. 1013/Pid.B/2016/PN PbrBahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diketemukan adanyasuatu ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan, yaitu tentanganggaran dasar yayasan YLPI riau tahun 2007 yang mana di dalamnya terjaditumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-09-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 417/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Tn. Muhammad Rawi Susanto Diwakili Oleh : Tn. Muhammad Rawi Susanto
Terbanding/Tergugat V : Narim
Terbanding/Tergugat III : Nasir
Terbanding/Tergugat I : Bambang Widjaja
Terbanding/Tergugat VI : Naim
Terbanding/Tergugat IV : Edi Jahrudin
Terbanding/Tergugat II : Ny. Atih Alias Fany Farida
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris dan PPAT Frans Fadillah Jachja, S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPPAT Dzatil Hikmah, S.H., M.Kn
144 — 42
  • Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin kepemilikan dalam satu bidangtanah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telahterjadi sengketa kepemilikan, oleh karena itu sangat beralasan untukmenyatakan tanah objek sengketa berada dalam status quo, tidak adakegiatan apapun didalamnya baik yang dilakukan oleh Tergugat , TergugatIll S/d VI maupun Penggugat;Halaman 4 dari 40 hal putusan No :417/PDT/2018/PT BDG10.Bahwa sekalipun tanah objek sengketa tersebut secara sah telah dijual olehTergugat
Pengadilan PA PATI Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA PATI Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Pt
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 3
  • berkenaan dengan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon KonvensiHal. 36 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptkabur (Obscuur libel) dimana menurut Termohon Konvensi bahwa permohonanCerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak menyhebutkan secararinci waktu/tanggal kejadian atau peristiwa yang terjadi, hanya menyebutkanbulan dan tahunnya saja serta Permohonan Pemohon Konvensi tidakmenjelaskan secara jelas dan runtut, tetapi dalildalil dari Pemohon Konvensicenderung saling tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2021
Tanggal 23 September 2021 — USMAN GUMANTI G. TUMENGGUNG BILAH DADE., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
185 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentangpenyelenggaraan Kehutanan yang melarang adanya pemberian izinganda atau tumpang tindin pada kawasan hutan produksi, yangberbunyi:Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam: a.wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yangtelah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan ; b.Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MALANG Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
EMILIA SOFA
Tergugat:
RIDWAN MUSLIM
Turut Tergugat:
DIA YULI NIRMALANI
70 — 23
  • senyatanya ditolak secaraoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.Mohon kiranya agar halhal yang telah terurai balk pada tanggapaneksepsi maupun dalam pokok perkara diatas Supaya dianggap teruralulang keseluruhannya dalam tanggapan dalam rekonpensi inBahwa keseluruhan dalam dalildalil yang disampaikan Tergugat dalamjawabannya balk dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonpensiini telah nyata tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Mei 2015 — PT GOLDHILL, ; YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarang YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), dkk
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2015
Tanggal 30 April 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN
52 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan SertipikatHak Milik Nomor 5500/Simpang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6790sampai dengan Nomor 6798 atas nama Termohon Kasasi terbitbelakangan, yaitu setelah tahun 2003Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanmenyatakan bahwa tumpang tindin hak atas tanah merupakan cacadhukum administratif yang dapat menjadi alasan pembatalan hak atastanah.Dari uraian