Ditemukan 1150 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-06-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 14-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 13 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8430
  • RUMJAH.54Maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cikarang c.q. yangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untukdapat MELETAKKAN SITA JAMINAN terhadap Seluruh Obyek Sengketatersebut di atas.21.Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Lalai didalam melaksanakan Putusan aquo, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk dapat menetapkan uang paksa(dwangson) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000, (Satu JutaRupiah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
375292
  • Beberapa barangbarang bergerak kepunyaan TERGUGAT yaituberupa:e 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna Silver dengan Nomor Polisi BA.1974 SF;Menghukum masingmasing PARA TERGUGAT untuk membayar dwangson(uang paksa) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan aquo terhitung sejak putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);Menghukum TURUT TERGUGAT Is/d TURUT TERGUGAT XIl untuk patuhdan tunduk terhadap Putusan Perkara ini;Menyatakan
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
10323
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson)sebesar Rp.1.000.000/ setiap hari keterlambaan memenuhi keputuan ini;Halaman 13 dari 129 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klik9.
Register : 23-09-2019 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT.BUMI MUTIARA UTAMA,
Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
2.PT. Graha Property Nusantara,
3.Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kota Bogor,
4.Walikota Kotamadya Bogor
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
2.Lurah Kelurahan Kencana,
Intervensi:
1.Linda
2.Drs. Anwar Aliloedin, MM
3.Sayid Helmy Asyiri pemilik SKTM
4.Musrifah
5.Hariyo Februariyanto WP
6.Ngadiran
7.Sumarno
8.Sukapti
9.Sasmita
10.Samsul Huda, SH
11.Retno Palupi
12.Sukamto
13.Dianti Wardhani, SH.
14.Suyatno
15.Saptono
16.Wiyatmi
17.Hendratmojo Bagus H. Ir. Msc.
18.Ratna Kustinah,SE.
19.PT.BUMI MUTIARA UTAMA,diwakili olehi Direktur M.NASRUDIN ARDIYANSYAH
20.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
21.PT. Graha Property Nusantara,
22.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
23.Walikota Kotamadya Bogor
24.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
25.Lurah Kelurahan Kencana,
26319
  • BuktiAuthentik dan valid , maka apabila Para Tergugat tidak membayar gantikerugian yang telah diderita Penggugat, maka tidaklah berlebinan apabilaPenggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat Il dan atau siapapun yangmendapatkan hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyeksengketa dalam keadaan sempurna dan menyerahkannya kepadaPenggugat, apabila perlu. dilaksanakan dengan bantuan aparat yangberwenang;Bahwa Penggugat mohon pula agar Para Tergugat dan Para TurutTergugat dihukum dengan uang = paksa (Dwangson
Register : 15-08-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
Hj. ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
8131
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesarRp. 2. 000. 000, (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhiisi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;8.
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
255288
  • Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayaruang paksa/dwangson sebesar Rp. 5.000 (limaribu rupiah) perhariatas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan a quo;7.
Register : 12-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — YULIUS DAGILAHA, S.H X 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.PA, M.A, dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC, M.T, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,CS
255156
  • pemerintah menilai suatudwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaansunguhsungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukumanuntuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukumandapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa maka dapatdisimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaransejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasayaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudiandilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uangpaksa (dwangson
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
11241185
  • Pengabulan Petitum tentang DWANGSON Bertentangan dengan Hukum 134. Judex Facti mengabulkan permintaan tentang Qdwangsom sebesarRp 100 juta per hari sematamata karena Judex Facti melihat ada itikadtidak baik dari Tergugat dan Tergugat V.135.
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
30491
  • pemerintah melaluisuatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaansungguhsungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untukpembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapatdiperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, maka dapat disimpulkanbahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uangkarena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu denganprosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelangeksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa(dwangson
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
187162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 197 ayat 8HIR, barang yang merupakan alat produksi tidak boleh dilakukan penyitaan,sehingga tuntutan Para Penggugat patut ditolak;Bahwa, Pemohon Kasasi dapat menerima Putusan Judex Facti yangmenyatakan tuntutan uang dwangson Para Penggugat tidak dapatdikabulkan, akan tetapi tidak sependapat dengan Pertimbangan HukumMajelis bahwa Putusan Hakim Tergugat membayar sejumlah uang adalahtidak patut menurut hukum, oleh karena seharusnya Majelis menyatakandalam Gugatan Para Penggugat menuntut sejumlah