objek landreform yang diredistribusikan kepada para petanipenggarap berada di tempat lain, dimana kekeliruan penunjukan lokasitanah objek landreform di lapangan dipertegas lagi karena fisik tanahyang ditunjuk adalah tanah darat tinggi sedangkan objek landreformadalah tanah sawah, di samping itu penyebab kesalahan administrasiseperti halnya kesalahan objek hak dapat terjadi karena pada masa itubelum adanya Peta Pendaftaran Tanah dengan teknologi digitalsehingga memungkinkan saja terjadinya tumpang tindin

Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita, ParaPenggugat dengar dari pernyataan Djuli dkk yang menyatakan memilikiSHM diatas bidang tanah Para Penggugat, secara lisan namun tidakpernah Para Penggugat melihat dan tidak pernah Para Penggugatketahui, Para Penggugat baru mengetahuinyaSertipikat Hak Milik atasnama Djuli, Jaapar, Suryani, Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita padasaat sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yangdinyatakan Djuli Dkk telah tumpang tindin dengan bidang tanah ParaPenggugat

karenayang tumpang tindih hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan;Bahwa HGB 35 dan HGB 72 sertipikatnya diterbitkan oleh kantorHal. 92 dari 135 Halaman Putusan No. 20/G/2016/PTUNSRG.pertanahan, maka yang berwenang melakukan pengembalian batasadalah kantor pertanahan karena gambar situasi dan prosespengukurannya dilakukan oleh kantor pertanahan;Bahwa jika instansi atasan yang melakukan pengembalian batas makadilakukan dikoreksi luasannya saja, tidak perlu sampai dibatalkan,karena yang tumpang tindin

Ifa Investama/Penggugat), dimana menurut Penggugat,penerbitan Sertipikat HGB obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikankepentingannya karena bidang tanah Sertipikat HGB obyek sengketa untuksebagian tumpang tindin (overlap) dengan bidang tanah Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 35/Desa Bojonegara tanggal 27 Maret 2001;Menimbang, bahwa Penggugat in casu adalah subjek hukum badan hukumperdata, dan Tergugat in casu adalah pejabat tata usaha negara dalam lingkunganeksekutif di bidang pertanahan, oleh

/2017/PT.PLG.31.32.Undangundang NO.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal15 ayat 2 huruf e dan dengan sengaja membuat Surat Perjanjian barudengan tidak memberikan penjelasan/nasehat hukum terlebin dahulukepada Penggugat dan Tergugat agar membatalkan Akta SuratPerjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan AktaSurat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 sebelumdibuatnya Surat Perjanjian No.19 tersebut, sehingga mengakibatkanketiga Perjanjian tersebut terjadi tumpang tindin

Umadato dengan Lucky Christanto / TergugatIl dilakukan secara sah dan tidak ada yang berkeberatan atas jual beli tersebut,dan mengenai telah diterbitkannya sertifikat atas nama Lucky Christanto /Tergugat Il, sebagaimana uraian pertimbangan hukum dan pertimbanganpetutum gugatan penggugat nomor enam telah dengan jelas posisi tanahTergugat II tidak tumpang tindin dengan tanah dalam sertipikat Nomor 316,dengan demikian maka terhadap petitum gugatan pengggugat nomor tiga haruspula ditolak;Menimbang, bahwa

tidak benar dan sangat irisional,karenasecara logika adalah tidak mungkin tergugat IV akan menerbitkan sertifikatHM No. 12774 / Desa Sungai Raya atas nama Tergugat I, kKemudian atasnama Tergugat II dan selanjutnya sekarang atas nama Tergugat Ill, jikadiatas tanah tersebut telah diterbitkan Gambar situasi Nomor. 1743 / 1996,tertanggal 22 Maret 1996, dalam hal ini Penggugat berusaha semaksimalmungkin untuk mengelabui Majelis Hakim dengan membuat dalil seolaholahtanah Penggugat tersebut bertumpang tindin

Menimbang, bahwa terhadap Kedudukan hukum (legal standing) dankepentingan Penggugat tersebut, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan padapokoknya bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara a quo yang menjadiobjek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanahtersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugianyang dialami Penggugat terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas bidang tanahmilik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau

Selain alasanalasan yang telah disebutkan di atas,TanahTanah Sengketa adalah milik PemohonKasasi atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor116/Pasar Baru, karena 11 (sebelas) Sertifikat HakGuna Bangunan atas TanahTanah Sengketatersebut diterbitkan di atas tanah hak Milik Nomor116/Pasar Baru secara tumpang tindin dan halHal. 62 dari 102 hal. Put.

Nomor3159 K/Pdt/2014Intervensi 1 s/d 19/Termohon Kasasi II s/d XXyang tidak berdasarkan prosedur yang benarkarena tidak berdasarkan data fisik dan datayuridis seperti yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan, mengakibatkan 32 (tigapuluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik Nomor116/Pasar Baru atas namaPemohon Kasasi (Penggugat) yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan (sekarang TermohonKasasi /Tergugat) dengan prosedur yangbenar sesuai dengan ketentuan

Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan

kedalam tanah milik Para Penggugat REKONPENSI;Menimbang, bahwa pemagaran tanah dengan seng yang dilakukan olehTergugat REKONPENSI karena Tergugat REKONPENSI merasa selaku pemilik daritanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582 dan Sertifikat Hak Milik sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang berada tepat disamping tanah milikPara Penggugat REKONPENSI, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanMajelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak yang senyatanya tanah milik para pihaktidak tumpang tindin

No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang

yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin

atas namaToekirin, sejak diterbitkan adalah cacat hukum karena menempatkanSertipikat Hak Milik No. 51/Ratujaya tersebut di atas tanah milik Penggugat,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat terjadinya overlapping(tumpang tindin) surat kepemilikan tanah, kerugian yang dimaksud adalahkerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian "hak property" ;Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah yang dimilikiPenggugat seperti yang diuraikan dalam angka 2 dan 3 gugatan ini padaTahun 2015 Penggugat

., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin gugatan yangdapat

Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin

Tahun Anggaran 2010: 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebinan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00;Hal. 14 dari 114 hal. Put.

Tahun Anggaran 2010 : 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihnan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) staf yang tidak berangkat denganmobil; 20 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidakterdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp209.079.200,00;Sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang tidak sesuaiketentuan sebesar Rp216.804.200,00;2.

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak belum dapat dipastikan siapa pengurus badan hukum /yayasan yang sah secara hukum sebagai pengelola Rumah Sakit IslamPontianak untuk mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara a quo, hal inibersifat fundamental demi menjamin kelangsungan proses perkara a qou sampaimemperoleh putusan pengadilan atas perkara a qou yang berkekuatan hukumtetap terutama dalam hal eksekusi (pelaksanaan) diktum putusan disampinguntuk menghindari adanya tumpang tindin

Indo Kebuntidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganMineral dan Batu Bara( PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang hari;Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persendari total yang dimohon PT. Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT.

./2021/PT SMGkerugian bagi PENGGUGAT, yang mana untuk menghindari adanyatumpang tindin dalam memutuskan suatu perkara maka secara yuridisformil Gugatan a guo hanya dapat diajukan jika PENGGUGAT dapatmembuktikan laporan pidana dimaksud dan putusan pidananya sudahberkekuatan hukum tetap (in kracht), mendasarkan hal dimaksud sudahpantas dan seyogyanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quomenyatakan gugatan PENGUGGAT masih premature atauPENGUGGAT belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanyasudah

sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidangtanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baikdan benar menurut hukum;Demikian pula permohonan Objek sengketa aquo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desasebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga prosespenerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administratif yangmenyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindin

meminumnya namun baru sampai di lidah dan belum sempatditeguk saksi Syahri langsung memuntahkan lalu saksi Syahri menanyakankembali kepada terdakwa air apa ini lalu terdakwa jawab dengan emosionaludah minum aja kemudian saksi Syahri lari melihat hal tersebut kemudianterdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung bacok saksi Syahrimenggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa dan mengenai bagiankepala belakang saksi Syahri lalu saksi Syahri roboh kemudian terdakwakejar setelah dapat lalu terdakwa tindin