Ditemukan 1511 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertimbangan pertambangan perimbangan pertimbanagan pertambang pertimbanagn pertimbang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Maret 2012 — FIFI TANANG >< PT. Duta Pertiwi Tbk,Cs
349 — 119
  • upaya hukum banding maupun kasasi, bahwaHal 114 dari 85 hal Putusan Ne.250/PdtG/2011/PN.JKT.PSTtindakan provisi merupakan tindakan mendesak yang tidak berkaitan dengan gugatan pokok ; =Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan dalamgugatan provisi Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara yangmemerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya akan dipertimbangk4rv bersamasama pokok perkara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — EDY CHANDRA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., II. IR. HENDRA CHOLIL AZIZ;
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hendra Cholil Azis;Bahwa terkait dengan pertimbangn tersebut pada angka 4 di atas,Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding sudah keliru denganmenerima Eksepsi Absolut karena tidak didasari pertimbangan yangjelas dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ditentukandalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman ~..........
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/Pdt/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — PT. PORTA NIGRA,, dk : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
314 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April2007;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas sudah sepatut danselayaknyalah judex yuris membatalkan pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn Majelis Hakim dalam putusanperkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Oktober 2007 antaralain menyebutkan : bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadapobyek perkara ini yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus, tanggal 31Agustus dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1784 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA >< MAT SANI bin SAMIN dan AMINAH binti SAMIN, dk
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan adanya pertimbangn hukum Judex Facti tersebut,maka tidak ada alasan bagi pihak Para Penggugat untukmengklaim sebagai pemilik tanah dengan Peta Nomor 82 tersebut;9.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 18-04-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 40/PDT/2015/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. ALFIAN ASWAD, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Dayung RT. 004 Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sengatta Utara Kab. Kutai Timur dan beralamat kantor di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARSANTY HANDAYANI, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Mujur Jaya VIII No. 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sekarang Pembanding I; 2. MAHYUNADI, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIANTO, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II , sekarang Pembanding II; Melawan: 1. MARJAKI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso I RT. 007 Kelurahan Sengataa Utara Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding; 2. HARJUNA ALI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MEDIANSYAH, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Donomulyo RT. 35 No. 15 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat III, sekarang Turut Terbanding;
77 — 35
  • SH sebagaiPengganti Antar Waktu) karena keberadaan Ketua DPRDKabupaten Kutai Timur dalam hal ini TERGUGAT.Ikeberadaannya ditempat dan tidak sedang berhalangan untukmelaksanakan tugas keluar kota sehingga Yudex Factiememaknai keputusan Collectice Collegial dalam perkara A Quodalam pertimbangan hokum adalah suatu KEPUTUSAN danTINDAKAN yang di LAKUKAN BERSAMA yang menimbulkankerugaian terhadap PENGGUGAT TERBANDING adalahHalaman 66 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRSALAH dalam memberikan pertimbangn
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-03-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Gin
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
I Wayan Adi Pranata, S.H.
Terdakwa:
MARIO HALIM WISSA als. MARZ
40 — 22
  • Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa dalam pertimbangn unsur yang ke1 (kesatu)dalam dakwaan Primair, unsur "setiap orang ini telah dipertimbangkan dantelah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alin pertimbangan tersebut dalammempertimbangkan unsur yang ke1 (kesatu) dalam dakwaan subsidair
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-10-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. BETA GOLDLAND VS H. KARNADI DAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., 2. CAMAT KECAMATAN LARANGAN., 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA;
66 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan tingkatPertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbanganhukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoendegemotiveerd) merupakan putusan Judex Facti yang akan dibatalkanoleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi;Berdasarkan hal tersebut, mohon agar Hakim Agung pada tingkatPeninjauan Kembali bekenan untuk membatalkan putusan MahkamahAgung pada tingkat Kasasi;Senyatanya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan khususnya mengenai pertimbangn
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-02-2015 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.Jbg
Tanggal 29 Nopember 2016 — Para Penggugat Vs. Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
122 — 32
  • pemeriksaan setempat menurut pasal 153 ( 1 ) HIR dan pasal211 Rv adalah bernilai sebagai keterangan yang jelas dan difinitife bagiHakim untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutusperkara.Hal. 40 dari 57 halaman put.no. 383/Pat.G/2015/ PA.JbgFakta dan keterangan tersebut diperoleh dari sidang pemeriksaanditempat yang karenanya dapat dinyatakan sebagai fakta yang ditemukan dalampersidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakimterikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangn
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 205/PID.SUS/2013/PN.SLMN
Tanggal 24 September 2013 — Pidana; MIMIN ZAKIYAH Alias MIMIN.
59 — 10
  • ;w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas , maka MajelisHakim berkesimpulan unsur ke3 telah terpenuhi ;Tentang Unsur ke 4., Percobaan atau permufakatan jahat untukmelakukan tindakpidanaNarkotika danPrekursor Narkotika, akan dipertimbangkan sebagai berikut :wenn nen nnn nana = Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan yang diperolehpersesuaian dari keterangan saksisaksi , keterangan terdakwa dan alat bukti lain diperolehfaktafakta pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 23-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 30 Mei 2018 — -. ROBERT HERLING vs -. Naema Tasey, dkk
99 — 109
  • pertimbanganhukumnya mendasarkan pada Hukum Waris Nasional adalah sudahtepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, terutamakeadilan yang didambakan oleh Penggugat sekarang Terbandingyang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tetapidiabaikan oleh saudarasaudaranya, bahwa jika hak hukum dimaksuddihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata, sudahjelas Penggugat wajib hukumnya menggugat Tergugat sekarangTerbanding maupun para ahli waris dari saudarasaudaranya;Bahwa oleh karena itu, terhadap pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2387 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — Tuan Doktorandus INSMERDA LEBANG DK VS PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk DKK
393 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 16
  • Rekonvensi Penggugat danmohon putusan;Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisantanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya Termohon tetap denganjawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi dan keberatan berceraidengan Pemohon dan mohon putusan;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 29 September 2017 — ZADRAK IGNATIUS ATABUI, SH alias ZADRAK ATABUI
111 — 45
  • , setelah dicermati secara seksama, ternyata telah dipertimbangkanoleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang didasarkan kepadafaktafakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah benar menuruthukum, sehingga Majelis Hakim Banding menilai Memori Banding tersebuthanya bersifat pengulangan saja dan tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, kesemuanya telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama, sehingga pertimbangn
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2017 — DEWI PUSPITA SARI Binti MUGINO
62 — 35
  • sehingga terdakwa bersediamelakukan ajakan dari saksi 3 untuk berhubungan badan; Bahwahasil hubungan badan antara saksi 3 dengan terdakwamenghasilkan seorang anak sebagaimana dalam bukti surat dan ternyatasampai saat ini saksi 3 tidak menunjukan iktikad baik untuk merawat anaktersebut;Menimbang, pula bahwa dari perbuatan antara terdakwa dengan saksi 3terdakwa telah dicerai secara syah dengan suaminya yaknmi saksi 1Menimbang, bahwa dengan melihat kKeadaan tersebut sehingga haltersebut menjadikan pertimbangn
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
297 — 91
  • pikiran dan hati nuraini, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun; Bahwa penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Penggugattidak dengan hormat nyatanyata sangat bertentangan dengan Pasal28 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telahmengatur tentang hakhak warga Negara Republik Indonesia karenadalam pertimbangn
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 6
  • Lawang Kidul, namun pada saat mediasi tersebut tidakmencapai kesepakatan serta Tergugat mengakui bahwa objek sengketatersebut sebagai tanah warisan orangtuanya dan Tergugatlah yang melakukanHal 40 dari 46 Hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mrepengerukan tanah tersebut, dan setelah adanya pemasalahan terhadap tanahobjek sengketa tersebut Tergugat bukannya mengentikan dahulu kegiatannyamalahan Tergugat tetap melakukan aktifitasnya dengan terus melakukanpengerukan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangn
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 81/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
TEJA APRIAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
279 — 1104
  • Kep/04/III/2021 tentang Rapat Dewan Pertimbangn Karier kepolisianempat Lawang merekomendasikan untuk di PTDH (vide Bukti T11, T12 danT13);Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian resort empat lawang telahmenunjuk AKP. M. Yusup Lubis SH.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-11-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
1.BUHARI NASUTION
2.NAMRI BARUS
3.ABADI SARAGIH
4.SUYONO
Tergugat:
KEPALA DESA SUKALUWEI KECAMATAN BANGUN PURBA
177 — 84
  • Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur Karena dalamGugatan Termuat Penggabungan Subjek Dan Objek Yang Berbeda;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugatkabur karena dalam gugatan termuat penggabungan subjek dan objek yangberbeda, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangn hukum berikut ini;Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugatdan objek sengketa aquo (vide bukti P1= T4, P2=T8, P3=T12, dan P4=T16) Majelis
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 10-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 1/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
ALEDA ELIZABETH YOTENI
Tergugat:
1.GUBERNUR PAPUA BARAT
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
150 — 30
  • Bahwa Penentuan 42 Calon Calon Anggota MRPB Papua Baratmerupakan kewenangan Gubernur berdasarkan kewenangan yang diberikanoleh Peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada hasil seleksiyang dilaksanakan oleh Panitia seleksi sebagaimana termuat dalam lampiran ini.Bahwa fakta tersebut sangat jelas membuktikan bahwa calon MRPB yangditetapkan oleh Panitia seleksi perlu mendapat pertimbangn dari GubernurPapua Barat serta Gubernur Provinsi papua mempunyai kewenangan untukmenentukan 42 calon MRPB
Pengadilan PN TILAMUTA Perdata Tanah
Register : 15-01-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN TILAMUTA Nomor 1/PDT.G/2014/PN TLM
Tanggal 3 September 2014 — Pr. LILI PAKAYA,Pr. ROHANA PAKAYA, Pr. LIES PAKAYA,Lk. HUSAIN PAKAYA,Pr. HERMIN PAKAYA, Pr. YUNITA PAKAYA, sebagai PENGGUGAT Pr. HAIRIYA PAKAYA, Pr. JAPANGI PAKAYA, Lk. KADIR PAKAYA, Lk. HASAN PAKAYA, Lk. TAUFIK PAKAYA, Lk. MUSA PAKAYA, Pr. HADIA PAKAYA, Pr. SURIA PAKAYA, Lk. FERDY RAHMAT, Pr. YULIN PAKAYA, Lk. KADIR ADAM, ISI BAU, Pr. MUNA NUSI, NURUNI BAU, DJATMIKO, kepala Desa Piloliyanga, Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo Sebagai TERGUGAT
167 — 36
  • TLM antara LILI PAKAYA, Dkk (Penggugat)lawan Hairiya Pakaya, Dkk (Tergugat) yang amar putusannya menyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangn terdapat kekuranganpara pihak atau tidak lengkap subyek hukumnya maka Penggugat telahmenyempurnakan gugatan dimaksud dan sekarang Penggugat mengajukannyakembali;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya BapakKetua/ majelis yang memeriksa / mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagaiberikut