Ditemukan 1673 data
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
AC Sanyo PK;1.2.2. Receptionist:a. Sofa rafles;b. Meja tamu;c. Mesin absensi amino tipe EX 6000;d. AC Sanyo 2 PK;e. Pesawat telepon Gold Star;1.2.3. Ruang kasir:a. Brankas ukuran 0,44 X 0,37 X 0,60 M;b. Mesin fotocopy Xerox;c. AC Sanyo % PK;d. Pesawat telepon Gold Star;1.2.4.Ruang Umum:a 3 (tiga) buah meja kerja 1/2 biro;b 4 (empat) buah meja kerja 1 biro;Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 133 PK/Pdt.Sus/2011c White board ukuran 0.90 X 0,90 M;d 2 (dua) buah AC Sanyo 2 PK;1.2.5. Ruang eks eksport:a.
36 — 29
Tjt.Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukansaksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak dan kesempatan untuk itusudah diberikan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.2.2 (dua) batang tanaman kelapa sawit berumur dua tahun dua bulan;1 (satu) unit excavator merk HITACHI jenis model ZAXIS 210 XF tahunpembuatan 2009 D/O No: AO8MDNO009001004 Shipped date: 24/Juli/2008SAG No: SAGSO8MDNO07101 No: MH 17000513;1 (satu) unit excavator merk HITACHI
154 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jamhari (mantan LurahPetukangan Jakarta Timur & LurahPegangsaan Dua Kecamatan Koja JakartaUtara, 19621975 usia kini 86 tahun);1.2.2. Bahwa, Kusan bin Kesod pada Novum P.1 s/d P.3jelas telah menguasai tanahtanah di Girik C.Halaman 21 dari 48 Hal.
68 — 32
Maksud dan Tujuan, padaButir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa inibertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukansecara efisien, efektif, terobuka dan bersaing, transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsipprinsip Good Corporate Governance, sehingga dapat diperolehhasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;Bab Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwaPengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :* Butir 1.4.1.
409 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu BBC tertanggal 11 Desember 2007 danAkta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 telah menentukan bahwasegala perselisihan yang timbul dari atau yang terkait dengan BBCtertanggal 11 Desember dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember2007 diselesaikan menurut dan tunduk pada hukum negara Inggrismaka hukum negara Indonesia tidak berlaku bagi penyelesaian perkaraa quo, dan juga pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadiliperkara a2 quo;1.2.2.
99 — 34
Putusan No. 01/G/2017/PTUNBKLPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.2.2. MUKHLISIN, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Bengkulu;3. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Bengkulu; 4. PUTRA HELMIAN, S.H., jabatan Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;5. NICKY JANUARSYAH, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu; 6.
56 — 26
(sudah kita jual)1.2.2 Tanah sawah 950 m? (sudah kita gadai)1.3. Bangunan rumah (5.3 dalam gugatan)1.4. Tanah sawah 700 m? (5.4 dalam gugatan)1.5. Bangunan rumah / kos di atas tanah seluas + 100 m2 (yang tidakdimasukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat). Berlokasi disanggeng, Kelurahan Sekarteja Kec. Selong. Jadi penggugat berjanjipada diri sendiri bahwa harta bersama yang didapat hanya 1,1 dan 1,5;2.
ZAMZAINI
Tergugat:
1.SUARTI
2.RUSTAM Gelar Dt. Sinaro Sati
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
119 — 19
menjelaskan apahubungan Penggugat dengan Amirulah dan Rohani serta apa yangdijadikan dasar meneruskan garapan Rohani;Bahwa dengan demikian juga terdapat hak dari Amirulah (Sebagaiorang yang samasama menggarap dengan Penggugat) dan hak dariRohani (Sebagai penggarap pertama) atas obyek perkara sehinggaseharusnya Amirulah dan Rohani juga ikut menjadi Penggugat dalamperkara a quo;Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);1.2.2
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b) 12.497. 756.244 12.497. 756.244 02 Penghitungan PPN Kurang Bay ara PPN yg harus dipungut/dibay ar sendiri (tarif x 1.2.2) 415,595.625 415.595.625b. Dikurang:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama : z b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 415,595.625 322.668.062 92.927.563b.3. STP (pokok kurang bay ar) b.4. Dibay ar dengan NPWP Sendiirib.5. Lain2 b.6. Jumlah (b.1 +b.2 +b.3 +b.4+.5) 415,595.625 322.668.062 92.927.563c.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI MUJAHIDAH, SH
187 — 74
Maksud dan Tujuan, padaButir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa inibertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukansecara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsipprinsip Good Corporate Governance, sehingga dapat diperolehhasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;Bab Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwaPengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :* Butir 1.4.1.
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak1.2.4pihak sebagaimana dimaksud dalam point angka 1.2.2. diatas, maka gugatan Penggugat jelas mengandung PluriumLitis Consortium, hal mana juga ditegaskan dalamyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 2551977;Bahwa dengan demikian nyata dan jelas bahwa gugatanPenggugat mengandung Plurium Litis Consortium dalamperkara a quo.
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tejo Udono, lahir 8 Juni 1980, bertempat tinggal di KlitrenLor GK 3/216, RT 08/RW 3, Klitren, Gondokusuman,Yogyakarta;1.2.2. Muhammad Rohgiam, lahir 11 November 1976, bertempattinggal di Klitren Lor GK 3/216, RT 8/RW 3, Klitren,Gondokusuman, Yogyakarta;Warno Diharjo, (sebagai anak) telah meninggal dunia, tempat tinggalterakhir di Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman dari perkawinanyang sah dengan Ny.
72 — 7
Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada poin 1.2.2,dikarenakan sampai sekarang 2 bidang tanah kaplingan yang terletak di jalanTanjung apiapi Km.9 Palembang tersebut belum pernah dibatalkan hal iniHal 15 dari 43 halaman Perkara Nomor 472/Pdt.G/2011/PA.Plgcukup berlasan karena dalil Tergugat tidak membuktikan, kapan pembatalantersebut dilakukan Tergugat;.
88 — 40
memiliki hak untuk mengeluarkanSurat Ijin Mempergunakan Tanah No. 40/7/JKS/SDA/1977, tanggal 02Juli 1977, untuk tanah yang terletak di Blok H Petak 2, luas + 480 M2,KARENA tanah tersebut adalah milik TERGUGAT dan tidak pernahdialinkan kepada pihak lain termasuk kepada TURUT TERGUGAT Il,sehingga Surat Ijin Mempergunakan Tanah No. 40/7/JKS/SDA/1977,tanggal 02 Juli 1977, untuk tanah yang terletak di Blok H Petak 2, luas+ 480 M2 adalah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM..Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 1.2.2
Moch. Mulyono, SH
Terdakwa:
xxxx
273 — 187
dengan Saksi2 agar menyampaikan kepada Saksi1untuk mencabut laporan dan diselesaikan secarakekeluargaan akan tetapi Saksi1 tetap menyerahkankeputusan masalah ini kepada suaminya yaitu Saksi1.Bahwa Terdakwa mengetahui konsekwensi apabilamelakukan hubungan badan dengan isteri Tentarayaitu dipecat dari dinas militer.Bahwa Terdakwa menyesali perouatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi.Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militermengajukan barang bukti ke persidangan berupa Suratsurat:1.2.2
24 — 3
Rumah tinggal permanen yang terletak di Perumahan Palazzo Park Blok A Nomor 5022 Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, diserahkan oleh Tergugat kepada keempat anaknya untuk dimiliki secara bersama-sama oleh keempat anaknya. 1.2.2.
Rumah tinggal permanen yang terletak di KabupatenSidoarjo, yang merupakan rumah pemberian dari orang tuaTergugat kepada Tergugat, diserahkan oleh Tergugatkepada keempat anaknya untuk dimiliki secara bersamasama oleh keempat anaknya.1.2.2.
137 — 14
sebagaiberikut:1Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 2 Pebruari 1984, yangtelah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya,lalu diberi tanda dengan T.I.1.1, T.1.2.1, 7.1.4.1, T.L5.1 ;Foto copy Ranji Kaum Tabak (PR/ALM) suku Sikumbang Korong Paguh DukuNagari Kurai Taji, kecamatan Nan Sabari, kabupaten Padang Pariamantertanggal 16 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksadan dicocokan dengan aslinya, lalu diberi tanda dengan T.I.1.2, T.1.2.2
243 — 197
biaya perkara bersamasamadengan Tergugat Il dan Tergugat III;Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, UndangUndang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , UndangUndang Nomor: 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 157 RBg dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pat.G/2018/PN AmbMENGADILI:DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnyaDalam EksepsiMenolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.2
135 — 66
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, PROVINSIJAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Tegar BerimanCibinong Bogor, Dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya masingmasing bernama : 1.2.2.DERMAWAN SEBAYANG, S.H.""22"2202=0="HERLI LUBIS, S.H.j0c2c2cencencencencencnneeMEDY LELELANGAN, a.Ptnh;EDDY SOFYAN, S.H.jcoc2nceneeeceeceencencennsH. BUDIHONO TRI SUPAGIO;SIARMIIN TO xxeee nen ceesceenenesnnceenstenecnesnaeenennesenen.
TEDDY AL FATAH
Tergugat:
PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING
77 — 31
Kalau pun sudahberakhir hubungan kerjanya (quodnon), maka itu masuk kedalam ranah perselisihan PHK yang sama sekali bukan objekdari gugatan yang tidak jelas ini (in casu Gugatan Perselisinan Hubungan Industrial);1.2.2.