Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-10-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 318/Pid.B/2014/PN. BGR
Tanggal 30 April 2015 — David Diki Bin Liong Kieng Kie
187 — 37
  • demikian unsur ini telah terpenuhidan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum yang menyatakanbahwa surat tuntutan Penuntut Umum inskosisten (tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 06-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
672 — 433
  • mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukumpada aspek Prosedur maupun substantif diatas, maka telah terbukti bahwa tindakan BupatiMorowali selaku Tergugat dalam perkara a quo, telah keliru dan tidak tepat secaraadminstratif dikarenakan tidak melakukan Tahapan saknsi administrasi yang benar sertafakta tidak pernah terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 12/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 10 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : HELMI Diwakili Oleh : YASWIN SH
Terbanding/Tergugat I : NY. HASNAH
Terbanding/Tergugat II : RUSLI alias NYOI
49 — 36
  • Setia.Saksi menerangkan setia / Roni menguasai tanah obyeksengketa karena dulunya oleh orang tuanya yang buat ladangditempat ini.Saksi menerangkan Pak Asoi dulu juga menanam karet danPadi ditempat ini dan saksi menerangkan Hasnah benar jugapunya tanah akan tetapi letaknya dibelakang tanah obyeksengketa dan tidak tumpang tindin dengan tanah Helmibelidari Roni yang dibeli tahun 2016 tersebut.Saksi menerangkan benar sejak dilakukan jual beli antaraHelmi dengan Roni sudah ada tanda rintisan tapal batas
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 26-02-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 16 Oktober 2014 — Hj. HAMSIAH DKK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAHRUN
125 — 60
  • Negara yang berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Yang dimaksud Bersifat Kongkrit, Individual, FinalHalaman 7 dari halaman 74 Putusan Nomor: 04/G/2014/PTUN.BJM.e Kongkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinyaberwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal iniSertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat,yang tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 949/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
NAZMIYAH SAYUTI,
Tergugat:
1.PT. INTI KARSA DAKSA
2.PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA
3.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk,
Turut Tergugat:
1.Notaris dan PPAT Henny Hendrawati Putradjaja, S.H
2.Notaris dan PPAT Soerodjo Dr.Irawan notaries, SH, MSi,
119 — 165
  • Tergugat II menggugatPenggugat karena telah wanprestasi dalam menjalankan Pasal 10 ayat(1) PPJB dengan Tergugat I, yaitu Penggugat wajib membayar angsuranpembelian rumah kepada Bank (Tergugat III) sebagaimana PerkaraNomor: 421/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, namun dikarenakan gugatantersebut diajukan pada waktu) yang bersamaan dengan prosespemeriksaan kasasi perkara gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana Perkara Nomor 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, maka denganpertimbangan agar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 31-08-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 117/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
61 — 31
  • dengan Buku Register Surat2 Keterangan TanahHalaman 65 Putusan Perkara Nomor 117/G/2018/PTUNMDNKabupaten Deli Serdang (vide bukti T14), diperoleh Fakta hukum bahwa SuratKeterangan Tanah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut tidak terdaftardalam buku register keterangan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secarasubtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketatelah sesuai dengan dasar pembatalan suatu sertipikat yaitu dengan dasarterjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BACHTIAR, DK VS SOEGIMAN JONGGOL
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyidikan yangdilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduandari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi NomorPol: LP/K/1015/VII/2009/SPKIII POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan danpengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406KUHP;Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian UnitTipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telahtergambar dengan jelas adanya tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-06-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 343/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSLI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat : JONGKI KUSUMA LIE
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INGGRAINI YAMIN, S. H.
116 — 47
  • (videbutir 2.3 bagian Eksepsi Jawaban Tergugat) ;14.Bahwa demi menghindari tumpang tindin putusan dalam perkara inikhususnya mengenai adanya bidang bidang tanah yang diklaim olehPenggugat sebagai miliknya sedangkan Pengadilan telah memutuskanbahwa: "Menyatakan para Penggugat (sekarang Tergugat) adalahpemilik yang sah tanah dimana pabrik dari kantor perseroan berdiriserta turutanturutannya yang dilengkapi mesinmesin, inventaris danalat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan, berikut alatproduksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. DK vs. EKO SANTOSO, DKK
108 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Azas Pertimbangan yang Cukup Memadai yaitu. pada saatmempersiapkan/ memproses objek sengketa a quo, Tergugat harusterlebin dahulu memperhitungkan hak hak yang ada sebelumnya ataslokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa dan menyelidiki dengan baikpermohonan yang diajukan PT Citra Sawit Indah Lestari atas lokasi yangterletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang KabupatenAsahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindin penguasaan danpengusahaan lahan dan juga telah terbit Sertipikat Hak Milik
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ktp
Tanggal 9 Juli 2019 — 1.ICHSAN 2.RAIHAN Lawan 1.AMSIR ISMAIL 2.EKO AGUS MULYONO 4.ASMODAH. 5.IDRIS 6.RUSDI 7.KASUMIATI 8.TITIN SUMARNI 9.Haji MASFAR MIRDAS 10.HASAN ASHARI,A.Md.Kom 11.BUSRI 12.H. ABDUL LATIF Turut Tergugat: 1.Almarhum IDRIS LIHIN Als. UJANG DERIS atau Ahli Warisnya ZAINAH 2.LURAH KELURAHAN MULIA KERTA 3.BPN Kabupaten Ketapang
86 — 18
  • Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan.Kesalahan Subjek Hak.Kesalahan Objek Hak.Kesalahan Jenis Hak.9 2 9Kesalahan perhitungan luas.Terdapat tumpang tindin Hak atas Tanah.zeData Yuridis atau Data Fisik tidak benar ; atauKesalahan lainnya yang bersifat HukumAdministratif;10. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan/memperolah Surat Keteranganatas Tanah Nomor : 593/078/PEM/2006 tanggal 30 Nopember 2006dengan Ukuran Lebar 89 M X Panjang 124 M Luas + 19.936 M?
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum
Register : 14-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bau
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Arman Mol SH
Terdakwa:
H. ZAERU, S.E. bin LA ADA.
107 — 66
  • bahwa hal tersebut diatas sebagaimana diterangkan olehsaksi La Ode Safrin pegawai dari kantor Pertanahan Kota Baubau yang padasaat bertugas sebagai tim pengukur atas tanah dimaksud, saksi La Ode Safrinjuga bertugas memeriksa gambar surat ukur untuk mengetahul kebenarannya,setelah semua administrasi sudah lengkap dikeluarkan nomor surat ukur yangdibuat dikantor untuk ditindak lanjuti menjadi sertifikat, namun dalampersidangan saksi La Ode Safrin justru menyampaikan sertifikat tersebut adatumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — Debora Vineska vs Tan Beng Phiau Dick, dk dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk
136 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofwan Rahman dan Sadr.Suhendar, dan kedua orang tersebut telah melakukan gugatanpembatalan jual beli saham terhadap Para Penggugat pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,tanggal 23 Maret 2010, maka kedua orang tersebut sudah selayaknyadan sepatutnya, bahkan tidak boleh tidak harus turut serta digugat olehPara Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk menghindariputusan yang tumpang tindin antara perkara ini dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 97/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 9 Nopember 2018 — 1.MASDRIYANTO 2.MOH SYAFITRI LAWAN 1. H. M. RIFAI BURHAN 2. H. TJIK OLAH MA (Muhammad Arsyad)
121 — 32
  • CITRA, dikuatirkan kemudianhari timbul masalah diantaranya tumpang tindin HGU karenaKabupaten Banyuasin baru berusia + 2 tahun dari pemekaranKabupaten Musi Banyuasin. Sehubungan proposal tersebut tidak diterima Pihak Manajement PT. KARYA SAWIT LESTARI (KSL), dengandemikian kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani KARYABERSAMA Kelurahan Betung fakum, sampai di bubarkan padatahun2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt./2015
Tanggal 27 Januari 2016 — MOHAMMAD MAS PENDI SOLEH VS Tuan Ir. IRWANDY MA. RAJABASA, dk
68 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 15 Agustus 2007 (bukti P16) belum dapatdiproses dengan alasan lokasi yang dimohonkan seluruhnyatumpang tindin dengan Izin Lokasi dan Arahan Lahan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu Izin Lokasian. KPN Kantor Gubenur Kalimantan Barat dan Izin Lokasi an.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
M. Syamsul Arief PT.Suvarna Bhumi Indonesia
Tergugat:
Teguh Rahardjo, S.E.
Turut Tergugat:
Diana Ika Oktaviani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang
160 — 91
  • Bahwa Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak sah, dimanaSurat Kuasa Penggugat di dalam persidangan ini terdapat dua surat kuasatelah terjadi tumpang tindin antara surat kuasa yang satu dengan suratkuasa yang lain, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa mana yang akanHalaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpndigunakan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam mewakili Penggugatatau Pemberi Kuasa di dalam perkara ini.1.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — TOMMY DELSY, S.H.
413 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 771 K/Pid.Sus/2014 tersebut,sebagai berikut :1.Bahwa Judex Juris dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata, dalam putusannya halaman 69 pada butir 1, 2dan butir 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan penentuankawasan hutan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Kalimantan Tengah dengan kawasan hutan menurut TGHK 1982 yangditentukan Pemerintah Pusat, dan ternyata areal PT KAL masuk KawasanHutan Produksi (HP), sehingga terdapat tumpang tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT. MINING MAJU
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
2.MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
664 — 389
  • Vale Indonesia, Tbk;Oleh karena telah terjadi tumpang tindin dengan wilayah kontrakkarya PT. Vale Indonesia, Tok maka PT. Vale Indonesia, Tbk harusdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapatdiselesaikan dengan baik dan adil karena ada/tidak adanya tumpangtindin harus dibuktikan dalam persidangan baik oleh pihak PT.Mining Maju (Penggugat) maupun PT. Vale Indonesia, Tbk.Bahwa karena PT.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
77 — 22
  • keputusan sebagaimana diuraikan pada positagugatan angka (9) diatas, maka Tergugat dilegalkan oleh Tergugat III untukmenguasai tanah objek perkara ;Bahwa perbuatan Tergugat yang telan melakukan penguasaan atassebagian tanah milik Penggugat seluas 826 m2 yang merupakan tanah objekperkara dengan mendasarkan kepemilikannya pada gambar = situasiNo.01972/1992, yang nota bene merupakan tanah objek perkara adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena nyatanyata gambar situasiNo.01992/1992 telah bertumpang tindin
    Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan yangmana sekarang telah berubah nama menjadi Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat Ill, sejak Tahun1976 dan dihuni oleh Tergugat I, sejak saat itu pula tidak pernah sekalipunPenggugat datang langsung maupun melalui suratmenyurat untuk melakukanklaim terhadap tanah tersebut ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 6 dan angka 7,dalam hal Gambar Situasi Nomor 1972/1992 atas nama Tergugat telahbertumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERNTAH KABUPATEN KAPUAS HULU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU., II. SERIANG (almarhum), DKK;
138 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UsahaNegara tersebut.Bahwa, sesuai dengan Surat Termohon Kasasi I/Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) Nomor : 100.2/175//61.06/IX12014tanggal 01 September 2014 (bukti P.152/153 dalam daftrar bukti) yangmenjawab Surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor:590/1163/SETDATTNH tanggal 20 Agustus 2014 disebutkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) bahwa di atas tanah yang dibebaskan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat terindikasi tumpang tindin
Pengadilan PN SANGGAU Perdata
Register : 16-05-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SANGGAU Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Sag
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk
104 — 25
  • Suriani hidup susah;Bahwa tanah orang tua Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanah Ny.Fatimah, karena tanah orang tua Penggugat jauh dari objek sengketa;Bahwa. saksi tidak mengetahui pembebasan tanah yang dilakukan PT.