Ditemukan 1471 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid. Sus/TPK/2013/PN. Dps Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. I DEWA PUTU DJATI, MM.
151 — 54
151 — 54
Peraturan Bupati Nomor 35 tahun2009 belum dicabutBahwa belum pernah mengusulkan kepada Bupati Gianyar untukmerevisi Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2009Bahwa Badan Pengawas pada saat saksi menjabat sebagai direkturutama tidak sama pada saat terdakwa menjabat;Bahwa apabila ada kegiatan diluar RKAP yang telah disetujui olehbupati tetapi tidak ada persetujuan Badan Pengawas, maka kegiatan itumasih dapat dijalankan karena bupati tingkatannya lebih tinggi jadiPDAM mengacu kepada persetujuan Bupati bukan
Putus : 20-02-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 49/Pid/TPK/2013/PN.Tk. Tanggal 20 Februari 2014 — KADI KUSWOYO, SH., M.H. BIN KARSO SEMITO
222 — 62
222 — 62
Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalahunsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) UU Tipikor;Menimbang bahwa, perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkanpada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis, sehingga dapatdipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan jugapelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang;Menimbang, bahwa
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1107 — 870
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1107 — 870
menciptakan keonaran, sedangkandalam ayat (2) adanya kekhilafan/ketidaksengajaan sehingga dapatmenimbulkan keonaran, disini ada potensi; Bahwa dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1946 yangdimaksud dengan kabar tak pasti adalah kabar/informasi yang tidakdidukung oleh bukti apapun/kabar yang masih mengambang, kabarberlebihan berarti ditambahkan dari informasi awalnya;Bahwa bohong adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan,lancung atau palsu;Bahwa onar adalah terminologi ilmu sosiologi yang tingkatannya
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
62 — 95
62 — 95
berlaku setiap Peraturan Perundangundangan yang sudah tidak berlaku tidak dapat dijadikan sebagai DasarHukum untuk dijadikan dasar untuk minta pertanggungjawaban terhadapPejabat Tata Usaha Negara.Bahwa apabila seorang Pejabat Tata Usaha Negara dimintaipertanggungjawaban yang didasarkan pada Peraturan Perundangundanganyang sudah tidak berlaku, maka konsekuensi yuridisnya batal demi hukum.Bahwa apabila suatu keputusan sudah ditetapkan oleh orang lain(sekelompok pejabat) atau pejabat lainnya yang tingkatannya
Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 22 Juni 2015 — R. AHMAD RAMALI, SH.
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
93 — 55
93 — 55
Unsur secara Melawan Hukum : Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaran terhadapperaturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TK Tanggal 11 Juni 2014 — - Berti Astuti, S.H., M.M. Binti Ibrahim
117 — 36
117 — 36
melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masih tetapdapat diberlakukan dalam perkara a quo.Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TKMenimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis,sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata,melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
974 — 1747
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
974 — 1747
Ahli yang dilakukan oleh KPAI dalam tahapan pemeriksaanterhadap Penggugat atas pernyataannya di media itu bentuk pelanggaranHAM;Bahwa yang seharusnya dilakukan negara terkait dengan perlindunganHAM atas justifikasi atau viktimisasi yang dilakukan oleh masyarakat luasterhadap seseorang atau Lembaga tertentu dan nilai standartnya harustertulis dan apakah KPAI mempunyai standar itu kalau tidak yang harus adaacuannya untuk melindung HAM anggotanya dan jika ada itu juga harusterperinci dengan jelas tingkatannya
Putus : 28-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.Sby Tanggal 28 Agustus 2014 — DRS. SARWO EDY
56 — 23
56 — 23
dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukantindak pidana korupsi dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dariperbuatan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga unsur sefiap orang dalam Dakwaan Primairtersebut telah terpenuhi pada diri TerdakwaAd 2 Unsur secara Melawan HukumMenimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatanyang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaran terhadapperaturan tertulis yang tingkatannya
Register : 13-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA (APBI-ICMA), DK VS PRESIDEN RI;
155 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 31 P/HUM/2017UndangUndang yang bersangkutan (vide Pasal 12 UU12/2011).Bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUVII/2009 tentangPengujian UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan:Bahwa pendelegasian wewenang UndangUndang untukmengatur lebih lanjut oleh peraturan perundangundangan yanglebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentukUndangUndang
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
393 — 270
393 — 270
Jika ijin dicabut maka harus dilihat levelnya, apakahperusahaan sudah mendapat teguran dahulu, jika terguran lalu adawaktunya dan sudah dilalui, maka tingkatannya dapat naik menjadipaksaan pemerintah, paksaan pemerintah contohnya seperti ini, apabilaperusahaan memiliki kolam limbah yang bahannya kurang bagus, setelahdiberitahu maka harus diperbaiki sesuai standar, jika dia tidakmemperbaiki setelan dua atau tiga kali diberitahu, maka ada paksaanpemerintaah, yaitu diberi batas waktu misalnya diberikan
Putus : 15-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PID/2016 Tanggal 15 Februari 2016 — JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN, DKK
124 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tingkat keterbuktian dalam hukumacara perdata lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan tingkatketerbuktian dalam hukum acara pidana. Hal ini adalah wajar,mengingat pembuktian dalam hukum acara pidana unsur ketertibanHal. 122 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016umum lebih kuat dibandingkan dengan yang terdapat di dalam hukumacara perdata.Dalam hukum acara pidana, tingkat pembuktian harus lebih tinggi danlebin meyakinkan.
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
249 — 726
249 — 726
disahkan oleh MenteriHukum dan HAM maka perubahan tersebut sah atau legal;Bahwa dalam hal ini Ahli bukan ahli Hukum Acara Perdata ataupun HukumAcara Pidana dan Ahli juga tidak menguasai Hukum Pengakuan dan Ahlitidak mengetahui Pasal 1925 KUHPerdata;Bahwa sepengetahuan Ahli tata alat bukti ada urutannya, yaitu alat buktitertulis, alat bukti pengakuan, alat bukti tertulis yaitu berupa perubahansaham termuat dalam anggaran dasar dan disahkan oleh Menteri Hukumdan HAM yang kedua bisa juga pengakuan tetapi tingkatannya
Register : 21-01-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU
344 — 192
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU
344 — 192
terhadap nasabah/tertanggung atas nama AHMAD GUNUNG; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa HermanPrasetyo melakukan pemalsuan tandatangan AHMAD GUNUNG; Bahwa saksi kenal dengan saksi EKO RAHARJO, yang posisijabatan dalam agen, EKO RAHARJO adalah downline yang berada dibawah Terdakwa Herman Prasetyo (upline); Bahwa keterangan saksi EKO RAHARJO yang disampaikankembali oleh Penasehat Hukum dihadapan persidangan yangmenerangkan bahwa ketika seseorang baru bergabung di kantor agensilangsung setara tingkatannya
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 16 /Pdt.G/2014/PN.Bky Tanggal 26 Nopember 2015 — Perdata
- Momonus Dkk sebagai Penggugat
Lawan
- 1. PT Ledo Lestari sebagai Tergugat 1
- 2. Bupati Bengkayang sebagai Tergugat 2
188 — 259
188 — 259
kondisi.Bahwa wakil dari Masyarakat Adat ketika sudah ada Desa secara formaladministrasinya ada RT/ Kepala Desa dan secara kultur budaya ada pemimpinnyaadalah Ketua adat sehingga Kepala Desa berfungsi berkaitan administrasi Negaratetapi untuk kultur budaya kembali kepada rist and the farest yang telahdisepakati masyarakanamun apabila ada konflik di wilayah adat mereka yangmewakili tergantung pada konfliknya terlebih dahulu, dimana di dalam SukuDayak Kanayant misalnya didalam suatu perbuatan ada tingkatannya
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
190 — 672 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 672 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 18 P/HUM/201911.12.13.Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabatyangsetingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundangundanganyang tingkatannya lebih rendah daripada UndangUndang.Lampiran Il angka 215 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011menerangkan:Peraturan Perundangundangan pelaksanaannya hendaknya tidakmengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam PeraturanPerundangundangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebutmemang tidak dapat dihindari.Lampiran
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap Tanggal 4 Oktober 2019 —
193 — 91
193 — 91
serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagipekerja/serikat dan keluarganya;2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi:a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;Halaman 79 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japb. sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), DK VS 1. ACHMAD HIDAYAT, DKK
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atasdasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;f.
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
122 — 108
122 — 108
Adanya delegasi undangundang, yaitu pemberiankekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yangsebenarnya kekuasaan ini dimiliki sendiri oleh aparat yanglebih tinggi tingkatannya.
Putus : 13-01-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 117/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby Tanggal 13 Januari 2015 — Drs. PARJITO, M.P ;
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
85 — 117
85 — 117
tidak sesuai dengan rasa keadilan atauHal 147 dr 213 Putusan No.117/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sbynormanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaranterhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
149 — 102
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
149 — 102
dengan dinyatakan diperiksa dan diputus bagaimana pendapatahli terhadap surat kuasa tersebut yang dikeluarkan oleh penyidik.Bahwa Alat bukti surat adalah semua dokumen yang tertulis yangberkenaan dengan Perkara tersebut apakah dia itu akta otentik atauakta di bawah tanganBahwa Ada banyak sarjana hukum yang gagal faham terhadap yangharus kita jelaskan di sini di tiga Asas yang menjadi acuan dalampenegakan hukum lalu bagaimana apabila dia sesama Lex specialissaling bertentangan kita melihat lagi dari tingkatannya