Ditemukan 1930 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan penyelengara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 8PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 7 Agustus 2017 — H.Sunoto.,S.Ip Bin Jomo Singodikromo
152 — 95
  • Melaksanakan pembinaan, perencanaan dan administrasiRumkit Bhyangkara meliputi bidang personel, materiil, logistikdan keuangan, menyelengarakan : Perencanaan kerja dan anggaran Penyelengaraan managemen SDM Manajemen materiil dan logirtik Manajemen keuangan Ketatausahaan dan urusan dalam.Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwasebagai Kaurkeu padaRumkit Bhayangkara .Bahwa Kepala Rumah Sakit Bhayangkara pada Maret 2016sampai dengan Desember 2016 dijabat oleh Drg.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARI WIBOWO Alias HARI Anak Dari JASDI
32 — 26
  • 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,-untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,-untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,-untuk pembayaran belanja Penyelengaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 29-08-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MULYONO, SH. MH
Terdakwa:
H. SUPADI Bin H. DASIMIN
77 — 56
  • 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelengaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
  • 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
475 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membolehkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persadamenghimpun dana dari masyarakat melalui modal penyertaan padaKoperasi tanpa mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia, namundalam pelaksanaanya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tersebuttidak mengikuti ketentuan khusus yang mengatur bagaimanaseharusnya menghimpun dana dari masyarakat melalui modalpenyertaan;Menimbang, bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dalamusahanya menghimpun dana dari masyarakat telah menyimpang dariaturan tentang penyelengaraan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
231 — 211
  • saksi tidak tahu apakah bangunan pada Pekerjaan PembangunanPasar Pontolo Tahap II Tahun Anggaran 2015 tersebut termasuk bangunanyang gagal konstruksi ataukah gagal bangunan, tetapi yang pasti yangdimaksud gagal konstruksi adalah : keadaan hasil pekerjaan konstruksiyang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakatidalam kontrak kera konstruksi,baik sebagian maupun keseluruhansebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa (PPnomor 29Tahun 2000 Pasal 31 tentang Penyelengaraan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
SANDRA, SE Binti SURULLAH.
161 — 74
  • Penyelenggaraan kota sehat pagu anggarannyaRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) yang terealisasiRp.354.551.541, (tiga ratus lima empat juta lima ratus limapuluh satu lima ratus empat satu rupiah).Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan penyelengaraan kotasehat sesuai Dipa sebesar Rp.150.000.000,(serratus lima puluhjuta rupiah) namun yang di buatkan pertanggunggjawabansebesar Rp.34.287.000, (tiga puluh empat juta dua ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya Rp.115.700.000,tidak dilaksanakan.Bahwa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
139 — 45
  • PembangunanPasar PontoloTahap Il Tahun Anggaran 2015tersebut termasuk bangunanyang gagal konstruksi ataukah gagal bangunan, tetapi yang pasti yangdimaksud gagal konstruksi adalah : keadaan hasil pekerjaan konstruksi yangtidak sesuail dengan spesifikasi pekeryjaan sebagaimana disepakati dalamHalaman 118 dari 247 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN Gtokontrak kerja konstruksi,baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibatdari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa (PP nomor 29Tahun2000Pasal 31 tentang Penyelengaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 29-08-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MULYONO, SH. MH
Terdakwa:
H. SUPADI Bin H. DASIMIN
32 — 18
  • 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelengaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
  • 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
140 — 256
  • Peraturan Permen Koperasi dan UKM Nomor: 01/per/M.KUKM/III/2015tanggal 30 maret 2015 tentang Pemodoman penyelengaraan Programbantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro,usaha kecil, wirausaha pomula, dan lembaga pendidikan non pemerintah;b. peraturan Deputi bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKMNomor: 01Per.DEP4/2015.Bahwa yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Dharma Universitas Gorontalo (UG) untuk mengerjakan pekejaan pengadaan peralatan mesin karbon
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 5 September 2016 — NINING ROSTIANINGSIH, S.Pd., BintiSUHARDI
146 — 23
  • SaksiMALIKHA,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa dasar Saksi diangkat menjalankan tugas di SDN kejaksanberdasarkan SK Kepala Dinas, dan yang menjabat kepala SekolahSDN Kejaksan tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah Bapak YUDIHUDOYO,S.Pd (Telah divonis dalam perkara terpisah).Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.Bahwa peranan Saksi dalam penyelengaraan pendidikan di SDNKejaksan sebagai PNS Guru dengan tugas pokok mengajar danmenjabat sebagai bendahara BOS APBD /BOS KOTA
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
128 — 34
  • konsumsi tersebut ada anggarannya diAPBD Sekretariat Daerah Bangka Selatan Tahun 2017 yaitu padamata anggaran belanja makanan dan minuman pada kegiatanPenguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoranserta belanja makanan dan minuman pada kegiatan FasilitasiKelancaran Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati PadaSekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran2017;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar anggaran belanja makanandan minuman tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi dalam penyelengaraan
    belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DaerahBangka Selatan sejak Saksi menjadi Kepala Bagian Humas danProtokol di tahun 2014, tidak pernah ada permasalahan dalampenyelengaraan pelaksanan anggaran belanja makanan danminuman pada Sekretariat Daerah Bangka Selatan;Bahwa Terdakwa Suwandi menjadi Sekretatis Daerah (Sekda)Bangka Selatan sejak tahun 2016;Bahwa Sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kagiatan yangmempasilitasi makan dan minum, Saksi tidak adamenandatangani berkasberkas untuk penyelengaraan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
125 — 24
  • Jadi secara spesipik mengaturpenggunaan dana untuk berbelanja pengadaan barang/jasa, itu hal yangmelatarbelakangi penggunaan dana tersebut tetapi ada aturanaturanyang terkait, seperti contoh : Penyelengaraan Pemelihan Peresiden,Pemilihan Gubernur, tentu ada Undangundang yang mendasarinya,ketika implementasi dari undangundang tersebut ada alokasi dana, adaalokasi anggaran barang/jasa dan anggaran tersebut diperuntukkanuntuk beli barang/jasa dananya dari APBD atau APBN maka wajib tatacaranya mengacu
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
110 — 52
  • asasasas pemerintahan umum yang baik sepertiasas kecermatan dan asas ketelitian, artinya menurut hemat Tergugat IlIntervensi V tentu. saja Tergugat sudah memenuhi Asasasas Umum225Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, dimana asasasas dimaksud dapat mencegah dan atau tidakmelakukan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3UURI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 24 September 2018 — - Dra. HELMINCE TATAWI, M.Pd. dan SEPTYWAWAN MAALUAS
156 — 32
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan;10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan;11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelengaraan Pedidikan;12.Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pedidikan danKebudayaan;13.Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah;14.Peraturan Menteri Pedidikan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 29-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
AFRIADI ASMIN, SH
Terdakwa:
MUSIKA ALIAS ITEM MUSIKA ALIAS MUSTIKA BIN M. NASIR
363 — 42

  • 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang tahun anggaran 2015 Bidang Penyelengaraan Pemerintah Kampung Kegiatan Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat, tunjangan RGM dan Operasional.

    53.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
RIZAL SANUSI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOHAMAD SUNTORO BIN SARYAN ALM
45 — 34
  • 1 (satu) bundel foto copy peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat RI Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk oprasional penyelengaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa glandang Nomor 140/11/Tahun 2017 tentang pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa glandang beserta lampiran.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
MUHSINIM M Alias MUH Bin HASAN BASRI Alm
29 — 18
  • 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,-untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,-untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,-untuk pembayaran belanja Penyelengaraan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
247 — 75
  • Bidang Mekanikal Elektrikal;Kesemuanya itu dilakukan untuk mendukung penyidikan KPK untukProyek P3SON di Bukit Hambalang Bogor;Bahwa Laporan Akhir yang disampaikan oleh TIM AHLIITB tersebut kepada KPK, tidak ada koreksi atauperubahan maupun tambahan;Hal 481 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST482e Bahwa lingkup pekerjaan terkait dengan pekerjaanpembangunan P3SON, yaitu meliputi :1) Penyelengaraan proyek (Project Life Cycle);2) Cara mengadakan proyek Project delivery system);3) Pengadaan
    Lelangpekerjaan konstruksi dengan kontrak /umpsum telah dilakukansebelum perencanaan detail dilaksanakan;C) Tidak dilakukan kajian dan penyusuanan AMDAL, RKL, danRPL dan proses penertiban IMB tidak didukung oleh dokumenAMDAL;D) Terjadi konflik kepentingan dalam penyelengaraan lelang danpelaksanaan pekerjaan;E) Proses pengusulan dan persetujuan kontrak tahun jamak tidaksejalan dengan ketentuan yang berlaku;F) Dukungan teknis yang diberikan Direktorat PBL untuk kontraktahun jamak diberikan tanpa Oselesainya
    yang mulai bekerjapada bulan Januari 2010, kemudian pengadaan KonsultanPerencanaan dan Pengadaan MK dilakukan bersamaanpada bulan Agustus 2010;Padahal menurut pendapat Ahli sebaiknya Pengadaan ManajemanKonstruksi dilakukan terlebih dahlu, karena fungsinya untuk membantuownerKemenpora, yang lebih mengherankan lagi menurut Ahli padabulan Agustus 2010 Kemepora sudah melakukan persiapan untukmengadakan Kontraktor, padahal waktu yang tersedia sangatlahsingkat;Jadi Ahli berpendapat bahwa pelaksanaan penyelengaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
BRURIYANTO SUKAHAR, S.H.
Terdakwa:
HARYANTO Bin KUSNANDAR
54 — 27
  • 1 (satu) bundel foto copy peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat RI Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk oprasional penyelengaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa glandang Nomor 140/11/Tahun 2017 tentang pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa glandang beserta lampiran.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
787 — 983
  • Yang dimaksud dengan asas legalitasadalah bahwa penyelengaraan Administrasi Pemerintahanmengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atauTindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanserta Asas Ketidakberpihakan sebagaimana yang dimaksud dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf cdalam Penjelasannya.