Ditemukan 2182 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016 Tanggal 27 September 2016 — Teguh Cahyono Putro / Praka / 3910613890869 / Anggota Ajendam V / Brawijaya / Ajendam V / Brawijaya.
113 — 57
113 — 57
menguntungkan diri sendiri secaramelawan hukum,dengan memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhalyang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atasperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harusdiberikan ganjaran
Putus : 09-07-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2012i/PN.Tip.Smg Tanggal 9 Juli 2013 — KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA
63 — 31
63 — 31
, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkanterhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim dalammusyawarah majelis dan tertuang dalam putusan perkara ini sudah dipandangtepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran
Register : 04-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sak Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
1.DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO
2.ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN
61 — 38
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
1.DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO
2.ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN
61 — 38
terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan62Pertama tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapatdisimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;Menimbmang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Pertama telah terpenuhi,maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab denganterbuktinya dakwaan Pertama tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat paraterdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai denganperannya/perbuatannya sebagai ganjaran
Register : 27-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 44-K/PM.III-14/AD/XII/2019 Tanggal 5 Maret 2020 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Petrus Johan Lawalata
531 — 374
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Petrus Johan Lawalata
531 — 374
.: Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasanpemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawanhukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbuktibersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenaitu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpaldengan perbuatannya dan harus dipidana.Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaiandengan
Register : 28-10-2014 — Putus : 29-12-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 60_K_PM.III_13_AD_X_2014 Tanggal 29 Desember 2014 — Aris Eko Yulistiyanto, Pratu NRP 31090590590789
96 — 50
96 — 50
danmenyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa selama memeriksa perkara Terdakwa didalam persidangan Majelis Hakimjuga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untukmelakukan semua perbuatannya, oleh karenanya tidak terdapat pula alasan untuk melepaskanTerdakwa dari tuntutan pidana dan untuk itu Terdakwa haruslah diberikan ganjaran
Register : 22-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.RAP Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
19 — 1
Biaya pendidikan bagi anak;Bahwa isteri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarganya,namun sebaliknya isteri diberikan hak untuk memberikan sedekah maupun zakatharta kepada suami dan keluarganya yang tidak mampu (miskin) dan kepadanyaakan diberi 2 (dua) ganjaran pahala oleh Allah Swt, sebagaimana dalam riwayatatau kisah Zainab isteri Ibnu Masud;Bahwa Islam juga telah menempatkan wanita pada posisi yang tinggi danterhormat, sehingga dalam Islam mengajarkan bahwa segala hal yang
Register : 01-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Wirawan Prabowo, S.H.
Terdakwa:
YUSNI HERAWATI ALS IRA BINTI ERWIN
118 — 13
Wirawan Prabowo, S.H.
Terdakwa:
YUSNI HERAWATI ALS IRA BINTI ERWIN
118 — 13
Unsur Menerima Hadiah atau Janji.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut Kamus BesarBahasa Indonesia adalah: pemberian atau tanda kenangkenangan, cendera mata.Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karangan Ananda Santoso, PenebitPustaka Dua Surabaya, hal. 169, Hadiah adalah pemberian, ganjaran. MenurutPutusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yangmempunyai nilai.
Register : 13-05-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 99-K/PM.II-09/AD/V/2014 Tanggal 10 Juli 2014 —
320 — 479
320 — 479
harus dituntut bersamasama), hal ini tidak mengurangikewenangan Jaksa Penuntut Umum/ Oditur Militer untuk tidak melakukanpenuntutan terhadap pihak perempuan bahkan dalam Putusan MA Nomor10.11.ee52/K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955 yang membolehkan Jaksa Penuntut Umum/ Oditur Militer untuk tidak menuntut pihak perempuan dalam kasus perzinahan,ibid him 184.Pendapat yang sama juga dikemukakan SR Sianturi (1986; 423424) yangberpendapat dalam kasus perzinahan dapatsaja seorang suamihanya inginmemberi ganjaran
Putus : 26-02-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 201/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby Tanggal 26 Februari 2015 —
40 — 10
40 — 10
Bengkok Sekretaris Desa Tahun 2012 dan 2013digunakan tidak sesuai peruntukkannya.Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/242/KPTS/402.031/2012 tanggal 29 Maret tahun 2012 tentang pemberhentian denganhormat Sekretaris Desa, maka pada tahun 2012 dan 2013 tanah ganjaran/bengkokmenjadi asset TKD Sambirejo.Pada tahun 2012 dan 2013 TKD Eks. Bengkok Sekretaris Desa disewakan olehKepala Desa kepada pihak PG.
Register : 17-02-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 7-K/PM.III-14/AD/II/2020 Tanggal 6 April 2020 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Harun Al Rasyid
114 — 60
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Harun Al Rasyid
114 — 60
2020MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secaramelawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasanpemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifatmelawan hukum perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenaitu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran
Register : 01-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Wirawan Prabowo, S.H.
Terdakwa:
SILVIA DIANITA, SH Als DIAN Binti ERIZAL
120 — 11
Wirawan Prabowo, S.H.
Terdakwa:
SILVIA DIANITA, SH Als DIAN Binti ERIZAL
120 — 11
Unsur Menerima Hadiah atau Janji.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut Kamus BesarBahasa Indonesia adalah: pemberian atau tanda kenangkenangan, cendera mata.Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karangan Ananda Santoso, PenebitPustaka Dua Surabaya, hal. 169, Hadiah adalah pemberian, ganjaran. MenurutPutusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yangmempunyai nilai.
Putus : 20-05-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan PT MANADO Nomor 3/PID.SUS/2016/PT MND Tanggal 20 Mei 2016 — Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi
91 — 39
91 — 39
Model keadilan dikenal juga dengan pendekatankeadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yangdidasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan(prevention) dan retribusi (retribution).
Register : 05-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
HENDRI SUSANTO Bin NASIN Alm
89 — 55
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
HENDRI SUSANTO Bin NASIN Alm
89 — 55
penghapuspidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai SubyekHukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
Register : 20-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 249/PID.B/2012/PN.BkN Tanggal 7 Februari 2013 — AMAM RIONO Bin ROHANI
83 — 49
83 — 49
keluarga korban dan masyarakat terlebihlebih terhadap Tuhan Yang Maha Esaatas pemidanaan yang dikenakan tersebut tidak akan terwujud ;Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu penghukuman yang diberikan bukansemacam teori balas dendam, dimana barang ditukar barang, nyawa ditukar nyawa, akantetapi adalah lebih memberikan kesadaran hukum kepada setiap orang tentang suatuyang salah dan benar, sehingga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum secaraterselubung kepada lingkungannya dan mampu memberikan ganjaran
Register : 04-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
DODI WAHYUSMANA Als DODI
96 — 50
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
DODI WAHYUSMANA Als DODI
96 — 50
terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertamatersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telahterpenuhi pula menurut hukum;65Menimbmang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Pertama telah terpenuhi,maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab denganterbuktinya dakwaan Pertama tersebut telah cukup beralasan untuk menjeratterdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai denganperannya/perbuatannya sebagai ganjaran
Putus : 03-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 146/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 3 April 2014 — SUDARWO Bin WASTAP (Alm)
53 — 12
53 — 12
melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, secara imferatif telahmenentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhihukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus diyatuhi hukuman untukmembayar denda, sebagai ganjaran
Register : 28-09-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 54/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 27 Januari 2017 — YENNI ARFIANTI, BPA Binti SULAIMAN EFFENDI
64 — 31
64 — 31
pidana bagiterdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yangmampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
alasanpenghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagaiSubyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepadaterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
Register : 27-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 31-K/PM.III-13/AD/VII/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 — Oditur:
Siswoko,SH
Terdakwa:
Budi Santoso
208 — 43
Siswoko,SH
Terdakwa:
Budi Santoso
208 — 43
.: Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atasperbuatannya dan didalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya halhal yang dapat dijadikan sebagai alasanpemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwaharus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjagakeseimbangan antara kepentingan
Register : 11-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K/PM.II-10/AD/V/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — Oditur:
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
136 — 62
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
136 — 62
sendirisecara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaiankebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanyaalasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifatmelawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka selanjutnyaterhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukumsehingga untuk itu harus diberikan ganjaran
Register : 20-09-2012 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 248/PID.B/2012/PN.BkN Tanggal 7 Februari 2012 — BUDIYANTO Bin SUWITO
102 — 31
102 — 31
keluarga korban dan masyarakat terlebihlebih terhadap Tuhan Yang Maha Esaatas pemidanaan yang dikenakan tersebut tidak akan terwujud ;Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu penghukuman yang diberikan bukansemacam teori balas dendam, dimana barang ditukar barang, nyawa ditukar nyawa, akantetapi adalah lebih memberikan kesadaran hukum kepada setiap orang tentang suatuyang salah dan benar, sehingga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum secara91terselubung kepada lingkungannya dan mampu memberikan ganjaran