Adapun Apotekeradalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkansumpah jabatan ApotekerBahwa tenaga tekhnis Kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi, ahli madyafarmasi, Analis Farmasi dan tenaga menengah Farmasi/Asisten ApotekerBahwa yang dimaksud Praktik kefarmasian adalah pekerjaan kefarmasian yangmeliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyim panan

kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukanpembangunan fasilitas dan sarana.Bahwa disamping syaratsyarat tersebut diatas, Peraturan Pemerintah No. 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 15 ayat(1) juga mensyaratkan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksuddalam pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tekhnis

. : AA4768M, milik IBNU SOLEH tanpa seijin pemiliknya,sehinggaberdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.Ad. 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itusepenuhnya atau sebagiannya dapat

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0116/Pdt.P/2018/PA Adl. tanggal 1 Oktober 2018, hal initelah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Sandot AliasSandot Anak lyun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasTerdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Baula, danKecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang relatif terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.

Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu Ssepenuhnya atausebaagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telahberpindah tempat.

Apt. selaku Deputi Manajer Tekhnis Badan POMLampung dan Dian Sari, Amd.

Apt. selaku Deputi Manajer Tekhnis Badan POMPutusan Nomor 156Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 45 halamanLampung dan Dian Sari, Amd.

penetapankelompok penerima dana SPP oleh Camat, maka kelompokSimpan Pinjam akan diberikan dana dengan perjanjianpengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulandengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudiandisetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkansebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagaitambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Pinjam akan diberikan dana dengan perjanjianpengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulandengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, olen UPK kemudianHalaman 15 dari 58 Putusan Nomor : 24/Pid.SusTPK/2017/PT.Kpg.disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkansebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagaitambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.

IWAN telahPensiun) terhadap Spesifikasi Tekhnis tersebut diketahui olehKPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. yang membuat HPS (HargaHalaman 139 dari 262 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN.PbrPerkiraan Sendiri) adalah Staf Tekhnis di Disnakertransduk ProvinsiRiau a.n. IWAN, dan Sdr. SUSILO, terhadap HPS tersebut diketahuloleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos.

(Kerangka Acuan Kerja)adalah Staf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN,terhadap KAK tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH,S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatan KAK. (Kerangka Acuan Kerja)Saksi tidak mengetahuinya;Bahwa yang membuat BOQ (Bill Of Quantity) adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap BOQ tersebutdiketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos.

VIRGO TRISEP HARIS, M.T.Bahwa ahli selaku ahli Tekhnis melakukan pemeriksaan danpengukuran fisik dilapangan atas pekerjaan kegiatan Penyediaan danPengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomikawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala IndragiriKab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasidan Kependudukan Provinsi Riau adalah :a. Pada tanggal 03 Oktober 2017;b. Pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2017; dan.c.

Pada tanggal 23 Oktober 2018.Bahwa pedoman ahli melakukan pemeriksaan fisik (Audit tekhnis)terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan atas kegiatan Penyediaandan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomikawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala IndragiriKab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasidan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah :a.

SINURAT Terdakwa mengenalnya sejak Kegiatantersebut dan dengannya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupunfamili;Bahwa yang membuat Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 adalah PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) a.n. DARMAN, S.Sos.

Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.3). Pembuktian kualifikasi.4). Penetapan pemenang.5). Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).

Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :a. Mengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari 2014melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman dari tanggal 13s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonload dokumen pengadaan).b. Penjelasan pekerjaan tanggal 17 Januari 2014.c. Mengapload dokumen penawaran dari tanggal 17 s/d 22 Januari 2014.d.

Melakukan evaluasi administrasi, Tekhnis dan Harga terhadap penawaranyang masuk.g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :1. Menjawab sanggahan.2.

Gavaxyer Primanat dengan Penawaran Rp. 1.902.319.087,04 (satu milyarsembilan ratus dua juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan puluh tujuhrupiah koma nol empat sen).Selanjutnya pada tanggal 09 April 2012, sesuai dengan Berita Acara Evaluasi/Penelitian Dokumen Kualifikasi dan Lampiran Nomor. 189/PPBJ/1.795.22, telahdilakukan evaluasi/penelitian dokumen kualifikasi terhadap penawaran terendah yangresponsif (sah dan memenuhi syarat administrasi, tekhnis, dan harga) oleh PanitiaPengadaan Barang dan

Gavaxyer Primanat dinyatakanmemenuhi syarat dan akan dilanjutkan dengan pengusulan, penetapan danpengumuman pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa DinasPertamanan dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta.Kemudian pada tanggal 12 April 2012 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan UmumNomor. 222/PPBJ/1.795.22, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanandan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta mengumumkan dan menetapkan penyediaBarang/Jasa yang sah serta memenuhi syarat administrasi, tekhnis

Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 4015/1.795.221 Tanggal 30 April 2012, yaitu:2.1.DudeDid.Pasal 21 Perubahan/Adendum Kontrak Point. 2 c : Pekerjaan tambahkurang adalah berdasarkan hasil peninjauan dan perhitungan (opname)volume bersama, antara pihak kedua, perencana tekhnis, pengawas tekhnisdan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar untukperhitungan biaya tambah kurang.Pasal 21 Perubahan/Adendum Kontrak Point. 3 e : Persetujuanperpanjangan waktu merupakan kesepakatan yang harus dituangkan

Pasal 21 Perubahan/Adendum Kontrak Point. 2 c : Pekerjaan tambahkurang adalah berdasarkan hasil peninjauan dan perhitungan (opname)volume bersama, antara pihak kedua, perencana tekhnis, pengawas tekhnisdan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar untukperhitungan biaya tambah kurang.2.2... Pasal 21 Perubahan/Adendum Kontrak Point. 3 e : Persetujuanperpanjangan waktu merupakan kesepakatan yang harus dituangkan dalamBerita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.2.3.

disebutkan dalam dokumenlelang oleh panitia lelang ;Bahwa spesifikasi harus sesuai kebutuhan bukan keinginan user ;Bahwa spesifikasi yang ada ditentukan dokumen lelang menjadi kriteriauntuk menilai penawaran yang masuk ;Bahwa penawaran yang masuk harus sesuai spesifikasi yang ditentukandalam dokumen lelang, apabila spesifikasi berbeda dengan yangditawarkan atau dibawah yang ditentukan seharusnya gugur ;Bahwa sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 salah satu unsurkeanggotaan panitia harus paham tekhnis

, tekhnis barang yang akandiadakan ;Bahwa apabila pada keanggotaan panitia tidak ada yang paham tekhnistentang barang yang diadakan maka bisa mendatangkan konsultanteknis ;Bahwa untuk penentuan barang yang diminta spesifikasinya adalah samaatau lebih tinggi, apabila ada konsultan tekhnis harus dibuat berita acarauntuk penentuan spesifikasi tersebut ;e Bahwa didalam ketentuan Keppres No.80 tahun 2003 apabila akan adakerjasama atau disubkontrakkan harus sebelum proses penawaran ;e Bahwa apabila ada

NPA secaraumum, sementara mengenai tekhnis/proses pemberian kreditkepada end user (debitur perorangan/yg terkait dengan kerjasamaPage 7 of 57 Nomor : 123/Pid/2013/PTTKini) Sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KantorCabang BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian DelegasiWewenang Memutus Kredit (PDWk) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI(Persero) Tok KC Teluk Betung dengan PT.

BRI (Persero) Tok dengan pihak NPA secaraumum, sementara mengenai tekhnis/proses pemberiankredit kepada end user (debitur perorangan/yg terkaitdengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakankewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung,sesuai dengan Pemberian Delegasi WewenangMemutus Kredit (PDWK) yang berlaku.Page 25 of 57 Nomor : 123/Pid/2013/PTTK26c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKBantara PT. BRI (Persero) Tok Kantor Cabang TelukBetung dengan PT.

BRI (Persero) Tbkdengan pihak NPA secara umum, sementara mengenai tekhnis/prosespemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/yg terkait dengankerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KC BRITeluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit(PDWk) yang berlaku.Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero)Tok KC Teluk Betung dengan PT.

akan menerangkan dan atau menjelaskan kepada Penggugat serta menjadimasukan serta akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini bahwa kerja sama yang sesungguhnya terjadi antaraTergugat dengan Penggugat yaitu dalam hal sewaktu Penggugat mendirikan PT.ASIA CORP SOLUTION berkedudukan di Mataram yang bergerak di bidang10agricultur dan pembelian komoditi hasil pertanian, penggugat pada saat itu memintabantuan baik moril dan materiil kepada Tergugat untuk secara tekhnis

ASIA CORP SOLUTIONberkedudukan di Mataram yang bergerak di bidang agricultur dan pembeliankomoditi hasil pertanian, dimana penggugat pada saat itu meminta bantuan baik27moril dan materiil kepada Tergugat untuk secara tekhnis dan finansial agarterwujud dan berdirinya PT. ASIA CORP SOLUTION3. Bahwa dari perjanjian antara Tn. YAMANEE ( PT. BIO GREENLAND ) denganMIKIO TAKEDA ( PT. ASIA CORP SOLUTION ), sehubungan dengan pendiriandan pembangunan PT.

34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A,36B, 36C, 36D, 37B, 37C,37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhansekitar + 633 Ha yang berada HGU No. 01 tahun 2001 tanggal 28 Februari2001 an Penggugat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Ogan Komering Ilir.Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnyaselama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukanpengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuaidengan tekhnis

perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakinbesar, meliputi kegiatan pemeliharan, panen TBS, melakukan penjualan TBS.Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolahan terhadap tanaman sawityang ada diatas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yanglebih besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan.Hal ini dapat terjadi karena :a Pemeliharaan yang tidak memenuhi tekhnis perkebunan atau bahkantidak dirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud.b Panen yang

Mengadakan penilaian administrasi tekhnis dan penilaian harga sertamengusulkan calon pemenang atau membuat Berita Acara Negosiasi ;6. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Bupati Rokan Hulu ;Namun terdakwa justru menugaskan kepala seksi Cipta Karya yaituA. RIZAL, BE untuk melaksanakan tugastugas kepanitiaan tersebutpadahal A. RIZAL, BE tidak termasuk anggota Panitia PembangunanRSUD, Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air BersihPasir Pengaraian ;Selanjutnya terdakwa Ir. EH.

Mengadakan penilaian administrasi tekhnis dan penilaian harga sertamengusulkan calon pemenang atau membuat Berita Acara Negosiasi.6. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Bupati Rokan Hulu.Namun terdakwa justru menugaskan Kepada Seksi Cipta Karya yaituA. RIZAL, BE untuk melaksanakan tugastugas kepanitiaan tersebutpadahal A. RIZAL, BE tidak termasuk anggota Panitia PembangunanRSUD, Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air BersihPasir Pengaraian ; Selanjutnya terdakwa Ir. EH.

kepada CV Scientia Pelitaadalah setoran PPn cicilan Proyek Pembangunan RSUD Kelas CKabupaten Rokan Hulu ;SP (setoran pajak) adalah setoran PPh cicilan proyek pembangunanRSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;Undangundang Nomor : 1/TBPK/PPF/CKRohul/2002 ;Berita acara tim bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanRSUD Kabupaten Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/ 2002 ;Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi tekhnis

No. 1828 K/Pid/2005154.155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.Undangundang Nomor : 1/TBPK/PPF/CKRokan/2002 ;Berita acara TIM bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanRSUD Kabupaten Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/2002 ;Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi tekhnis Nomor :03/FAP/CkRohul/2002 ;Hasil penelitian kontrak pekerjaan pembangunan rumah sakit Nomor : 02/

Scientia Pelitaadalah setoran PPn cicilan Proyek Pembangunan RSUD kelas CKabupaten Rokan Hulu ;SP (setoran Pajak) adalah setoran PPh cicilan Proyek PembangunanRSUD kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;Undangundang Nomor : 1/TBPK/PPF/CKRohul/2002 ;Berita Acara TIM Bimbingan Pelaksanaan kegiatan Proyek PembangunanRSUD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/ 2002 ;Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi tekhnis

Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 19 Mei 2014yang selanjutnya diberitanda bukti P.2;Fotocopy Surat Izin Gangguan Umum (HO) tertanggal 19 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotocopy Surat Izin Usaha (SITU) tertanggal 19 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.4;Fotocopy Tanda daftar perusahaan perorangan tertanggal 19 Mei 2014yang selanjutnya diberitanda bukti P.5;Fotocopy Rekomendasi Kepolisian tertanggal 20 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.6;Fotocopy Surat Advis Tekhnis

Fotocopy Surat Advis Tekhnis / Rekomendasi UsahaKepariwisataan yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;8. Fotocopy Sertifikat Tanda bukti Hak milik bangunan yangselanjutnya diberi tanda bukti P.8;9.

Wahana Mulia Bersama dinyatakanHal 9, put.no. 65Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. WahanaMulia Bersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama ; Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO telah memesan barang berupa Alat Peraga SD kepadaCV.

TPK.Smg.gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. WahanaMulia Bersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama ; Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dan kesempatan untukmemesan barang berupa Alat Peraga SD kepada CV.

Hal ini kemudianjuga dikuatkan dalam Buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan TeknisPeradilan Agama Edisi 2007;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1019K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2008, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1384/K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010yang pada intinya menyatakan "bahwa pewaris beragamaIslam, maka yang berlaku hukum waris dari pewaris yaituhukum Islam sejak diundangkannya Undangundang No. 3Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkanPasal 49 UndangUndang No. 3

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat 2,Penjelasan Umum alinea 2 UndangUndang No. 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1019 K/ Pdt/208 tanggal 23 Desember 2008, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1384/K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010dan Buku Il Pedoman Tekhnis Administrasi