Ditemukan 2182 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
98 — 45
98 — 45
Adapun kata hadiah mempunyai arti (1) pemberian (baik berupakenangkenangan, penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran (karenamemenangkan suatu perlombaan), (3) tanda kenangkenangan, cindera mata,hadiah dapat berupa uang maupun barang, maupun jasa yang dapat diberikanHalaman 186 dari 205 Putusan No.163/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.ketika suatu peristiwa akan terjadi, sedang terjadi ataupun ketika peristiwatersebut sudah terjadi ;Menimbang bahwa, dengan demikian menerima hadiah mengandungpengertian mendapatkan
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
132 — 74
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
132 — 74
penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
116 — 32
116 — 32
benar dalam pengajuan Surat Permohonan Tambahan BiayaOperasional Pendistribusian KPS dari Area Operasi Il Padang yang Saksibawa ke Kantor Pusat di Bandung sampai akhirnya ditandatangani olehsaksi Zulkifli Assagaf selaku SVP Operasi yang semula sebesar Rp607.140.414, menjadi Rp 807.140.414,tidak dilampirkan atau tidak adabuktibukti tagihan berupa Nota/Kuitansi atau buktibukti lain, hanya SuratPermohonan Tambahan Biaya Operasional Pendistribusian KPS dari AreaOperasi Il Padang ;23.Saksi DADANG BUDI GANJARAN
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
102 — 39
102 — 39
penghapus pidana bagiterdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yangmampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
90 — 36
90 — 36
yakni melanggar ketentuan Pasal 3jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNo. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair,secara imferatif telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman,baik hukuman penjara yang sekaligus dijatuhi hukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran
Putus : 09-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 9 Juli 2012 — ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL
114 — 18
114 — 18
yangselengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, ternyata pasal 2UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, secara imperatif telah menentukan, bawa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harusdiatuhi hukuman, baik hukuman penjara dan sekaligus dijatuhi hukuman untuk membayardenda, sebagai ganjaran
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
125 — 87
125 — 87
Rozali Djafri BinDJAFRI karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengankesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Januari 2012 — SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO ( TERDAKWA )
170 — 305
170 — 305
Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amarputusan nanti, ternyata pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2892001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara imperatif telahmenentukan, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhihukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus dijatuhi hukuman untukmembayar denda, sebagai ganjaran
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi
- AMIR FAUZI
388 — 225
388 — 225
KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Medan;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur pertama Hakim telahterpenuhi;Ad.2.Unsur Menerima hadiah atau janji.Menimbang bahwa UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjabarkan lebih jauh pengertian menerima hadiah atau janji, sehingga MajelisHakim mengambil alih makna/pengertian hadiah atau janji yang diketengahkan olehW.J.S.Poerwadarminta didalam kamus umum bahasa Indonesia penerbit BalaiPustaka Jakarta 1993,halaman 337 bahwa pengertian hadiah adalah ganjaran
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
122 — 62
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
122 — 62
Putusan Perkara Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2019/PN.Bol.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yangdilakukannya, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yangbesaran jumlahnya sebagaimana disebutkan
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 April 2012 — Drs. AKHMAT ZAINURI, MM.
119 — 25
119 — 25
ini Pengadilanmenggunakan pengertian perbuatan member hadiah atau janji secaraumum dan telah dipahami maksudnya dalam kehidupan seharihari;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada DakwaanPrimair di atas, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perkataanmember mengandung pengertian menyerahkan (membagikan, menyampaikan), menyediakan, melakukan sesuatu untuk, memperbolehkan dansebagainya, adapun kata hadiah mempunyai arti (7) pemberan (baikberupa kenangkenangan, penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
59 — 13
59 — 13
dalamTahanan;Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwayang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, dimanaketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, secara imperatif telah menentukan, bawa terhadap pelaku tindak pidanakorupsi dapat dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara maupun dijatuhi hukuman untukmembayar denda, sebagai ganjaran
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 6 Juli 2017 — H.OTJIM SUPRIATNA, S.Hut
90 — 32
90 — 32
Menghimpun dan mengevaluasi semua data subsidi dan ganjaran daripusat yang telah diterbitkan SPMU.8. Menghimpun dan mengevaluasi semua SPMU Belanja Rutin, SPMUBelanja Pembangunan dan SPMU Belanja Pegawai, termasuk GajjiGuruguru Sekolah Dasar di Kab. Kotawaringin Timur.9.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
479 — 1325
479 — 1325
LADEN MARPAUNG, SHdalam Bukunya Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan PenerbitJembatan Tahun 2001 Halaman 4647 adalah : 1. pemberian Kenangkenangan,Penghargaan, Penghormatan, 2.Ganjaran atau karena memenangkan suatupertandingan ;Bahwa pada dasarnya Hadiah yang diberikan itu tidak mengharapkan balasanakan tetapi karena orang yang diberi atau yang menerima hadiah itu memiliki jabatanatau kedudukan, maka pemberian tersebut tentunya mengharapkan balasan.
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
102 — 79
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
102 — 79
(Pasal241 KUHP) , juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepadaterdakwa Safuan,S.Sos.
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
164 — 71
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
164 — 71
Djamallani harus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yangmelanggarnya, ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidanakorupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepadaterdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran
Register : 10-02-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 26 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ARIS SOPHIAN, SH
Terdakwa:
TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO
392 — 79
392 — 79
selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannanti, ternyata pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara imperatiftelah menentukan, bawa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhihukuman, baik hukuman penjara dan sekaligus dijatuhi hukuman untuk membayardenda, sebagai ganjaran
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
353 — 106
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
353 — 106
UU Nomor 20 Tahun 2001 juga tidakmemberikan definisi secara tegas tentang pengertian hadiah sebagaimanadimaksud dalam unsur menerima hadiah dalam Pasal 12 huruf a, maka perlupenelusuran referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memaknai istilahhadiah dimaksud.Menurut tata bahasa, pengertian hadiah adalah pemberian; ganjaran(untuk pemenang dalam perlombaan, sayembara, pertandingan, dsb.)
Register : 18-04-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 18-K/PMU/BDG/AD/IV/2023 Tanggal 15 Juni 2023 — TERDAKWA: MAYOR ARH GEDE HENRY WIDYASTANA, S.IP.
726 — 156
726 — 156
Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.18.
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
547 — 207
547 — 207
PANDU PERSADA merasa tidak mampuuntuk menanganinya, saksi tidak mengetahui secara persis proseskejadiannya seperti aoa SUTRISNO ada pembicaraan dengan BHAGUSHANDOKO sehingga tercapai kesepakatan baik mengenai lingkup tugaspekerjaan dan tanggung jawab masingmasing pihak serta ganjaran (feeyang diberikan) pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh BHAGUSHANDOKO dan Tim (PT.