Ditemukan 2722 data
131 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benarbenarmencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil).;Asas audi et alteram partem, halaman 72:Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secaraseimbang Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaanpersidangan, wajid untuk memberi kesempatan yang sama (to give thesame opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentinganmasingmasing...
357 — 520
Penggugat Rekonvensi danPenggugat ll Rekonvensi yang berada di luar neger/Eropa karena tutup kalengproduk Tergugat Rekonvensi banyak yang bocor dan rusak waktu dalamperjalanan dari Indonesia ke luar negeri lewat kapal laut ;Bahwa para cusiomerbuyer luar negeri tersebut merasa dikecewakan sekalioleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Il Rekonvensi dan me reeksporproduk Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Il Rekonvensi tersebut seriamengklaim atas kejadian yang merugikan mereka itu;Bahwa evaluasi dan trial
83 — 46
hanya diam saja menjadi sangat sakit hati ;.Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaan denganpembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakanmengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan olehMajelis Hakim bersifat JIntegreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial
101 — 55
Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah sangatsubjektif asumtif tanpa landasan yuridis dan secara nyata telahmengabaikan asas fair trial yang menegaskan bahwa hakim wajib membagibeban pembuktian secara adil dan seimbang diantara para pihak yangbersengketa dan tidak memihak dalam beban pembuktian dan penilaiannya(imparsial) ;6.
919 — 984 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Pasalyang dijadikan pertimbangan ini adalah hukuman bersifat administratif, danbukan pidana apalagi telah dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi.Sungguh merupakan ketidakcermatan Penuntut Umum dan Majelis Hakimsehingga mencerminkan unfair trial;Adanya perubahan ini disebabkan tidak diperolehnya bukti dalampersidangan atas adanya dugaan penggunaan frekuensi bersama daripengakuan seluruh Saksi;Hal. 132 dari 202 hal. Put.
Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun1997, termasuk di dalam rumpun per UndangUndanganAdministrative penal, maka sepatutnya berlaku asas SystematischeSpecialiteit adalah tidak fair (unfair trial) jika diterapkan sebagaitindak pidana korupsi;Tambahan. A. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo.
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SILMI, M.Pdi.
190 — 122
orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks Criminal JusticeSistem tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (u/timate truth) dengan asaspraduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslahdilakukan menurut hukum (due to process of law) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
51 — 13
meninggalkan pekerjaannyahanyalah disebabkan gugatan Penggugat di PA Yogyakarta ini;Demi keadilan apabila dalildalil replik berdasar asumsi itu diterima olehMajelis Hakim, yaitu dalil oahwa Tergugat kembali ke... atau pulang kerumah orang tua Tergugat yang dijadikan patokan dalil olen Penggugat dankuasanya untuk mengelak dari kecacatan formil surat gugatan, maka demiterpenuhnya keadilan, Tergugat berhak memohon kepada Majelis Hakim agarberkenan mempertimbangkan asas pemeriksaan persidangan fair trial
271 — 67
Intan Jaya;Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat awal dimulainya pekerjaan/ialpembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan HabinsaranKabupaten Toba Samosir;Bahwa pada saat trial yang diundang dan ada dilokasi adalah Muspika, tokohmasyarakat, pemerintah Desa dan BPD, kegiatan yang diadakan pada saat tialadalah acara adat paborhat tukang, semacam acara doa;Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui kawasan hutan di DesaPararungan, munculnya surat permohonan izin pinjam pakai kawasan
258 — 181
materiil, bukti eletronik tersebut harus memenuhiprinsip admissible, yaitu sesuai peraturan perundangundangan, reliable, yaituproses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya,serta relevance, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, olehkarena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4(empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritasdata, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan audit trial
LA SATTO BIN LA DAHARU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT WAKATOBI cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TOMIA
111 — 41
Pangaribuan, lembaga Praperadilan yangterdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat diAmerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana padadasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab makapemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;3.
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1346 — 1032
Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upayapenyelenggaraan kontrol social yang menghindari dari adanya trial by thepress. Pers hanya berhak untuk mencari berita tetapi tidak membuatnya,apalagi merekayasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut nama baikatau kehormatan seseorang, sangat penting dihindari labelisasi negatifatas diri yang bersangkutan, atau pun citra, kredibilitas sebuah lembaga ataubadan, baik privat maupun publik.
66 — 38
mengingat proses terpilihnnya PELAWAN menjadi Ketua Umum danSekretaris Jendral DPP WAPI yang berasal dari kepengurusan yang tidaksah maka justru tindakan PELAWAN yang mengatasnamakan DPP IWAPIadalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Mengingat adanya asas "Aetori in Cumbit Probation" atau asas NegatifWetteliik Bewjysleer, kami berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa perkara a quo untuk memperhatikan pembebanan pembuktiansecara proporsional dan menjunjung prinsip fair trial
364 — 72
Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yangdiamanatkan KUHAP yakni:Presumption of Innocent atau praduga tak bersalah ;Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas danjujur atau fair trial;Persidangan harus terbuka untuk umum ;Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan social politik yangmanapun;Berarti Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benarbenarmengemban independent judicial power without encroachments by government ofpolitical
44 — 47
Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process oflaw dan asas presumption of Innoncence.
395 — 963
., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafikaJakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judiciumdei Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial)dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkanmoral (moral justice);11.2 Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judexfactie tersebut diatas yang bersifat
100 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu harus jelas benaruntuk suatu fair trial dan penegakan supremasi hukum.Oleh karena itu sedari awal seharusnya Majelis Hakim telah tidak menerima danbahkan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo.
426 — 581
melakukanpelaporan ke Dewan Pers untuk ditindak lanjuti sebagai dewan pers yang mempunyaiwewenang untuk mengadili pemberitaan ini ;Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Dewan Pers ;Bahwa saksi untuk mengkonfirmasi mengenai isuisu yang beredar yang ditemukan olehkantor redaksi kami lakukan mengkonfirmasi kepada orangorang yang disebut ;Bahwa Memang waktu itu Pak Riad Oscha Chalik mengatakan seperti apa ketika waktudiwawancarai mengenai soal nama Penggugat itu dugaan dan kami menulisnya punagar tidak terjadi trial
142 — 79
yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
251 — 77
Intan Jaya;Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat awal dimulainya pekerjaan/talpembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan HabinsaranKabupaten Toba Samosir;Bahwa pada saat trial yang diundang dan ada dilokasi adalah Muspika, tokohmasyarakat, pemerintah Desa dan BPD, kegiatan yang diadakan pada saat tialadalah acara adat paborhat tukang, semacam acara doa;Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui kawasan hutan di DesaPararungan, munculnya surat permohonan izin pinjam pakai kawasan
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
diserahkan pada orang yang tidak berhak menuruthukum.Tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda, yang diktumnya menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang menambahkan kalimat "sehingga tidak bisadikuasakan pada orang lain" seakanakan bagian dari pasal merupakan pelanggaranserius terhadap prinsip fair trial