Ditemukan 2722 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 6 September 2016 — PT JABATEX vs JUBAIDAH, dkk
131 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benarbenarmencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil).;Asas audi et alteram partem, halaman 72:Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secaraseimbang Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaanpersidangan, wajid untuk memberi kesempatan yang sama (to give thesame opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentinganmasingmasing...
Register : 26-05-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Byw Tanggal 27 April 2017 — PT.ANCOL METAL TERANG PRINTING
LAWAN
AMINOTO, Dkk
357 — 520
357 — 520
Penggugat Rekonvensi danPenggugat ll Rekonvensi yang berada di luar neger/Eropa karena tutup kalengproduk Tergugat Rekonvensi banyak yang bocor dan rusak waktu dalamperjalanan dari Indonesia ke luar negeri lewat kapal laut ;Bahwa para cusiomerbuyer luar negeri tersebut merasa dikecewakan sekalioleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Il Rekonvensi dan me reeksporproduk Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Il Rekonvensi tersebut seriamengklaim atas kejadian yang merugikan mereka itu;Bahwa evaluasi dan trial
Register : 20-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 249/PID.B/2012/PN.BkN Tanggal 7 Februari 2013 — AMAM RIONO Bin ROHANI
83 — 46
83 — 46
hanya diam saja menjadi sangat sakit hati ;.Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaan denganpembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakanmengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan olehMajelis Hakim bersifat JIntegreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial
Register : 03-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 232/PDT/2018/PT MDN Tanggal 1 Agustus 2018 — PT BANK BTPN DKK VS JONNY GULTOM
101 — 55
101 — 55
Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah sangatsubjektif asumtif tanpa landasan yuridis dan secara nyata telahmengabaikan asas fair trial yang menegaskan bahwa hakim wajib membagibeban pembuktian secara adil dan seimbang diantara para pihak yangbersengketa dan tidak memihak dalam beban pembuktian dan penilaiannya(imparsial) ;6.
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
919 — 984 — Berkekuatan Hukum Tetap
919 — 984 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Pasalyang dijadikan pertimbangan ini adalah hukuman bersifat administratif, danbukan pidana apalagi telah dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi.Sungguh merupakan ketidakcermatan Penuntut Umum dan Majelis Hakimsehingga mencerminkan unfair trial;Adanya perubahan ini disebabkan tidak diperolehnya bukti dalampersidangan atas adanya dugaan penggunaan frekuensi bersama daripengakuan seluruh Saksi;Hal. 132 dari 202 hal. Put.
Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun1997, termasuk di dalam rumpun per UndangUndanganAdministrative penal, maka sepatutnya berlaku asas SystematischeSpecialiteit adalah tidak fair (unfair trial) jika diterapkan sebagaitindak pidana korupsi;Tambahan. A. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo.
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SILMI, M.Pdi.
190 — 122
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SILMI, M.Pdi.
190 — 122
orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks Criminal JusticeSistem tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (u/timate truth) dengan asaspraduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslahdilakukan menurut hukum (due to process of law) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Register : 20-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Yk Tanggal 18 Juni 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
51 — 13
51 — 13
meninggalkan pekerjaannyahanyalah disebabkan gugatan Penggugat di PA Yogyakarta ini;Demi keadilan apabila dalildalil replik berdasar asumsi itu diterima olehMajelis Hakim, yaitu dalil oahwa Tergugat kembali ke... atau pulang kerumah orang tua Tergugat yang dijadikan patokan dalil olen Penggugat dankuasanya untuk mengelak dari kecacatan formil surat gugatan, maka demiterpenuhnya keadilan, Tergugat berhak memohon kepada Majelis Hakim agarberkenan mempertimbangkan asas pemeriksaan persidangan fair trial
Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg Tanggal 13 Oktober 2020 — JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E
271 — 67
271 — 67
Intan Jaya;Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat awal dimulainya pekerjaan/ialpembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan HabinsaranKabupaten Toba Samosir;Bahwa pada saat trial yang diundang dan ada dilokasi adalah Muspika, tokohmasyarakat, pemerintah Desa dan BPD, kegiatan yang diadakan pada saat tialadalah acara adat paborhat tukang, semacam acara doa;Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui kawasan hutan di DesaPararungan, munculnya surat permohonan izin pinjam pakai kawasan
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 9/ Pdt.G/2020/PN Nnk Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
H. SYAMSUL BACHRI
Tergugat:
1.Pemerintah RI dan seterusnya Cq.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nunukan
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI QQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA QQ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN
258 — 181
258 — 181
materiil, bukti eletronik tersebut harus memenuhiprinsip admissible, yaitu sesuai peraturan perundangundangan, reliable, yaituproses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya,serta relevance, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, olehkarena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4(empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritasdata, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan audit trial
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
LA SATTO BIN LA DAHARU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT WAKATOBI cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TOMIA
111 — 41
LA SATTO BIN LA DAHARU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT WAKATOBI cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TOMIA
111 — 41
Pangaribuan, lembaga Praperadilan yangterdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat diAmerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana padadasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab makapemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;3.
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1346 — 1032
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1346 — 1032
Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upayapenyelenggaraan kontrol social yang menghindari dari adanya trial by thepress. Pers hanya berhak untuk mencari berita tetapi tidak membuatnya,apalagi merekayasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut nama baikatau kehormatan seseorang, sangat penting dihindari labelisasi negatifatas diri yang bersangkutan, atau pun citra, kredibilitas sebuah lembaga ataubadan, baik privat maupun publik.
Register : 16-01-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 7 April 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< Ir.DYAH ANITA PRIHAPSARI ALS Ir.NITA YUDI, MBA DAN MOUDY LITU RAAN CS
66 — 38
66 — 38
mengingat proses terpilihnnya PELAWAN menjadi Ketua Umum danSekretaris Jendral DPP WAPI yang berasal dari kepengurusan yang tidaksah maka justru tindakan PELAWAN yang mengatasnamakan DPP IWAPIadalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Mengingat adanya asas "Aetori in Cumbit Probation" atau asas NegatifWetteliik Bewjysleer, kami berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa perkara a quo untuk memperhatikan pembebanan pembuktiansecara proporsional dan menjunjung prinsip fair trial
Register : 23-12-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG Tanggal 23 Februari 2016 — MAMAN ROHIMAN alias KOMENG bin NURDIMAN (alm)
364 — 72
364 — 72
Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yangdiamanatkan KUHAP yakni:Presumption of Innocent atau praduga tak bersalah ;Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas danjujur atau fair trial;Persidangan harus terbuka untuk umum ;Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan social politik yangmanapun;Berarti Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benarbenarmengemban independent judicial power without encroachments by government ofpolitical
Register : 03-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 25-K / PM-I-03 / AU / IV / 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 — Serma Muhammad Rusli
44 — 47
44 — 47
Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process oflaw dan asas presumption of Innoncence.
Register : 25-11-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 91/PDT/2021/PT PTK Tanggal 28 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
395 — 963
395 — 963
., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafikaJakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judiciumdei Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial)dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkanmoral (moral justice);11.2 Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judexfactie tersebut diatas yang bersifat
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Juni 2013 — DADAH MULIANSYAH, SE., MM., M.Si
100 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu harus jelas benaruntuk suatu fair trial dan penegakan supremasi hukum.Oleh karena itu sedari awal seharusnya Majelis Hakim telah tidak menerima danbahkan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo.
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 17 Juni 2013 —
426 — 581
426 — 581
melakukanpelaporan ke Dewan Pers untuk ditindak lanjuti sebagai dewan pers yang mempunyaiwewenang untuk mengadili pemberitaan ini ;Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Dewan Pers ;Bahwa saksi untuk mengkonfirmasi mengenai isuisu yang beredar yang ditemukan olehkantor redaksi kami lakukan mengkonfirmasi kepada orangorang yang disebut ;Bahwa Memang waktu itu Pak Riad Oscha Chalik mengatakan seperti apa ketika waktudiwawancarai mengenai soal nama Penggugat itu dugaan dan kami menulisnya punagar tidak terjadi trial
Register : 05-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb Tanggal 26 Agustus 2015 — TEDJA THOMAS WULLUR
142 — 79
142 — 79
yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Blg Tanggal 13 Oktober 2020 — PURBAULI PANJAITAN; SAKKOT PANJAITAN; TUMPAK SIMANJUNTAK
251 — 77
251 — 77
Intan Jaya;Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat awal dimulainya pekerjaan/talpembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan HabinsaranKabupaten Toba Samosir;Bahwa pada saat trial yang diundang dan ada dilokasi adalah Muspika, tokohmasyarakat, pemerintah Desa dan BPD, kegiatan yang diadakan pada saat tialadalah acara adat paborhat tukang, semacam acara doa;Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui kawasan hutan di DesaPararungan, munculnya surat permohonan izin pinjam pakai kawasan
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
diserahkan pada orang yang tidak berhak menuruthukum.Tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda, yang diktumnya menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang menambahkan kalimat "sehingga tidak bisadikuasakan pada orang lain" seakanakan bagian dari pasal merupakan pelanggaranserius terhadap prinsip fair trial