Ditemukan 3977 data
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
88 — 58
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);~o a9 5Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
34 — 18
pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke1 KUHP yang dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melangar
SATRIO DWI PUTRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SAFTA FAHRIANSYAH Als ATA Bin M. IDRIS
2.MUHAMMAD ERICK WAHYUDA Als ERICK Bin SIGIT SANTOSO
26 — 6
pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebin dahulu keseluruhan unsur pasalyang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu melangar
404 — 23
ayat (2) ) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaJo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengaturtentang ketentuan saksi pidana yang diberlakukan atau diterapkan terhadap perbuatanpidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1), Perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 21ayat (2), serta Perbuatan Pidana yang melangar
1498 — 581
adanya pembayaran TERMOHON kepadaPEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi)tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusanPerjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/dhalaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagianangka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaianatas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalahbelum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikianTERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melangar
121 — 49
Penntut Umum mengajukan terdakwakepersidangan melalui surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka MajelisHakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan langsungmemilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penntut Umum tesebut yang oleh Majelis Hakimdianggap paling mendekati kepada fakta fakta hukum yang telah dapat terbukti dalampersidangan ini.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanJaksa Penuntut Umum yang kedua yang medakwa tedakwa melangar
MISLAN
Tergugat:
BUPATI KAUR
77 — 122
Putusan No. 58/G/2019/PTUN.BKLVi.a quo Tergugat telah melangar asas ini karenaTergugat dalam melaksanakan pemerintahanyatidak mengakomodasi keinginan para penggugatdan mempelajari semua aturanaturan hukum dantumpang tindihnya aturan dalam dasar hukumpenerbitan SK a17.
64 — 4
persidangan ;Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahansecara sah berdasarkan surat perintah penahanan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telahdijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai' kekuatan hukumtetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang = akandijatuhkan ;Menimbang, bahwa tentang ancaman pidana dalam dakwaanPrimair melangar
24 — 2
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah.... atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkanadanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
YONGKI LASMANA SAPUTRA Als. YONGKI Bin PURWANTO
56 — 44
ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslahTerdakwa dinyatakan bersalahn dan mampu bertanggung jawab atasperbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidakdilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkaralain;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
MADE RAY ADI MARTHA, S.H.
Terdakwa:
ALI RIDHO
95 — 34
paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan daridakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai denganfaktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidanganyaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP, namun Majelis Hakimtidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
UNTUNG Als AHWA Bin ATI
55 — 18
Tpg.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Kedua melangar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yangunsurunsurnya sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
ENDAH VITRI PUSPITO SARI, SH
Terdakwa:
1.EVAN PRADIPTA KRISDIANTO
2.MUHAMMAD NIRFAN S. Y. Bin MUHAMMAD SYUKRI
44 — 25
dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan daridakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai denganfaktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidanganyaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ARBANI Bin RAMLISYAH
64 — 14
Samarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenisShabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE ; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , danapa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar
22 — 21
Terbading pernah dihukum selama 2bulan dalam sengketa tanah terperkara dalam putusan No. 83/Pid.B/2010/PNTB, tanggal 16 Juni 2010;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding secara sembunyisembunyidengan tidak mengikutsertakan Pembanding, dengan tujuan agar gugatantersebut berjalan dengan mulus atau lancer tanpa ada halangan dariPembanding yang mengusai tanah terperkara adalah gugatan yang direkayasaagar Tergugat dapat mengajukan eksekusi terhadap tanah terperkara,gugatan demikian dapat dikatagorikan melangar
Putu Gede Sedana
Tergugat:
1.Made Widana,SE
2.Putu Suadnyana
3.Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini
128 — 72
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan Tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugianitu, m,enggantin kerugian tersebut1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerdata dinyatakan setiaporang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya,tetapi juga kerugian yangdisebabkan karena kelalaian atau kekurang hatihatiannya11.3.
62 — 4
sehingga memperlancar proses persidangan; e Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas menurut MajelisHakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar
297 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Terbanding /Terlawan Penyita telah sahsecara hukum dan Para Pihak dalam perkara a quo tidak pernahmembantah dan atau membuktikan dengan bukti lawan yangmenyatakan akta pelimpahan hak tanggal 6 Maret 1991 (vide buktiTP6) tidak sah, berdasarkan hal tersebut Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor75/PDT/2015/PT.DPS tanggal 9 Juli 2015 telah salah menerapkan hukumatau. melangar
FATMAWATY S.KHALI, SH
Terdakwa:
1.ARIFIN LADIKU Alias IFIN
2.FITER MAYULU Alias ANGKI
98 — 16
tanggal 22April 2020; Bahwa benar judi togel diadakan tanpa adanya jjin dari pihak yangberwenang; Bahwa benar tempat pemasangan itu berpindah pidah tetapi dapat diaksesoleh khalayak umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
139 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1295 K/Pdt/2017Bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbanganputusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melangar hukumyang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan , yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atas Pengadilan Tinggi SemarangNomor 317/PDT/2016/PT.SMG., tersebut haruslah dibatalkan, namunberbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kudus No mor64/Pdt.G/2015/PN.Kds., tersebut