Ditemukan 3331 data
228 — 282
satu) rangkap fotocopy Bukti Tagihan dariPerhimpunan Penghuni Kondominium Wesling Kedoyaa/n TANIA HARSONO tanggal 02 Januari 2007;h) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Tagihan dariPerhimpunan Penghuni Rumah Susun ApartemenMediterania Palace Residences a/n PETRUS EDWARDDWIHARYO tanggal 20 Juni 2012;i) 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti tagihan dari PengelolaGedung Kondominium Rajawali a/n AGUS SUTRISNOtanggal 01 Juli 2012;j) 1 (Satu) rangkap fotocopy Bukti Invoice dari KelapaGading Mall a/n ANDI HARTATI HARIFIN
765 — 974 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1540 K/Pdt/2008 yang menyatakan Girik C No. 1552persil 10a Blok D.III atas nama Hasan bin Taudji adalah tidak sah karena95bertentangan dengan putusan No. 111/Pdt.G/1996/ PN.Jak.Sel jo.putusan No. 3167 K/Pdt/1998 yang sudah inkracht;(Catatan: Putusan peninjauan kembali No. 141 PK/Pdt/2005 tgl. 8Desember 2005, Majelis Hakim peninjauan kembali terdiri dari Harifin A.Tumpa, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.
Harifin A. Tumpa, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH., dan Made Tara,SH., sebagai HakimHakim Anggota);Kesimpulan:Bahwa status surat bukti novum yaitu huruf a s/d huruf 1 dalam putusanpeninjauan kembali No. 142 tersebut, kemudian digunakan TermohonPeninjauan Kembali a quo dalam perkara No. 1001 tersebut jo. putusankasasi No. 1540 K/Pdt/2004 menyatakan Girik C 1552 persil 10a BlokD.IIl atas nama Hasan bin Taudji adalah tidak sah dimana tidakmempunyai dasar hukum sebab:a.
124 — 79
tanah obyek sengketa tersebut di atas;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkanbanyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat makaia yang harus membuktikan.
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rehngena Purba; dan Harifin A.Tumpa, yang menyatakan:Adanya Kreditur Kedua dari TermohonBahwa selain mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagihsebesar hutang tersebut di atas, Termohon selaku Penanggung jugamempunyai hutang kepada Kreditur lain yakni PT Prima Solusi Sistem...........Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua)Kreditur Termohon dan sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatun waktudan dapat ditagih kepada Kreditur.Apabila persyaratanpersyaratan
238 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A Tumpa, S.H.,M.H, KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,dan Made Tara, SH., masingmasing sebagai Anggota Majelis;. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel):Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Nomor373/Padt.G/2012/PN.Jkt.Brt tertanggal 19 Juli 2012, yaitu perbuatanmelawan hukum Tergugat pada saat menjabat sebagai Direkturdiperusahaan Penggugat yang dianggap telah melanggar ketentuanPasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.
86 — 15
Tumpa (Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu) mengatakanperkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikadbaik atau ada faktor darurat, maka Hakim harus mempertimbangkan ;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007, tanggal 28 Juli 2008, dengan susunan Majelis : M.Hatta Al, AndarPurba dan Harifin A.Tumpa, memutuskan bahwa perkawinan yang dilakukan secaraadat Cina dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum ;Bahwa demikian
1.I WAYAN BUDHI YASA
2.I NENGAH SUARDI ARSANA
3.I KOMANG ARTIKAYASA
4.I KETUT ARSADANA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat
2.KEPALA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3.KEPALA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lombok Barat
2.Ketua Pengurus Pasar Seni Desa Sesela
166 — 74
Di mana Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia. Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkanoleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang,apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (dwangsom)tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaransejumlah uang.
HARRY SUWIDODO SURJAATMADJA
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Ungaran
2.KPKNL SEMARANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK SEMARANG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
135 — 24
Harifin A. Tumpa, SH. MH dalamacara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychiskepada terhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PN Unr2Bahwa8MAKAUang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalamhal terhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
109 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 479 K/Pid/2006Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : SENIN, TANGGAL 24 JULI 2006 oleh Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Prof. Dr. H.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd./ Made Tara, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Oloan Harianja, S.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPlt. Panitera Muda Perkara Pidana,( ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.H. )NIP. 220001202.Hal. 152 dari 152 hal. Put. No. 479 K/Pid/2006
126 — 43
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa,Memahami Eksistensi Uang paksa (Dwangsom) danImplementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R. Direktorat Hukum danPeradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara dalam JurisprudensiMahkamah Agung R.
140 — 28
dimaksudkan sebagaipenegasan.Bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatan a quo menuntutpembayaran ganti rugi berupa uang, khususnya petitum bultir 5,halaman 7 Gugatan menuntut pembayaran bunga sebesarRp.281.509.773,22 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratussembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah dan dua puluhdua sen) setiap bulannya kepada Turut Tergugat Il, maka menuruthukum Penggugat dilarang untuk mengajukan tuntutan UangPaksa dalam Gugatan a quo.Bahwa mantan Ketua Mahkamah Agung R.L, Harifin
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH. MH., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. HattaAli, SH. MH. dan H. Muhammad Taufik, SH. MH. HakimHakim Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12Januari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH., dan H.Muhammad Taufik, SH. MH., dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH.
Harifin A. Tumpa, SH. MH.Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. MH.BiayaBiaya : PaniteraPengganti :.Meterai............. Rp 6.000, Ttd./ Susilowati, SH. MH. REGAL wcccicssswnnses Rp 5.000,. AdministrasiPeninjauan Kembali..... Rp 2.489.000,Jumlah........... Rp 2.500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata,SOEROSO ONO, SH. MH.NIP. 040 044 809 Hal. 109 dari 109hal. Put. No. 816 PK/Pdt/2009
162 — 56
Harifin A. Tumpa, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS dan DR.
238 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yangsecara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara iniancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhanhukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan olehPutusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalahmenyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi MahkamahAgung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi".
LIE RUSLI LIJADI
Tergugat:
1.EVIE THESMAN
2.JEFRY JULIARTO HENKI
131 — 60
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
73 — 72
Kantor Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Mamasa, AlamatKantor Jalan Rante Katoan (buntu kasisi), Kelurahan Mamasa, KecamatanMamasa, Kabupaten Mamasa, walaupun tidak menguasai secara langsungterhadap tanah obyek sengketa akan tetapi Turut Tergugat Il sebagai pihakyang telah mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat terhadap tanah obyeksengketa tersebut di atas;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin A.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu. dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
668 — 1696
Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
256 — 209
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41. 1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkuluatas namaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. Barang Bukti Nomor Urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Rosmani; 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H.SYAFII Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos BinH. SYAFI' Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. 42.1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :e. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFTDaud (alm) tanggal 3 Juli 2014.f. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.SYAFI'l Daud (alm) tanggal 23 September 2014.g. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41. 1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atas namaH. TOTON,SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. Barang BuktiNomor Urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Rosmani; 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari : Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl a. Berita Acara Pemeriksaan T ersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S.
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,Hal. 133 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008HakimHakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimanggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd / Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.Panitera Penggantittd / Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KususSUHADI, S.H.,M.H.NIP. :040 033 261 Hal. 134 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008
302 — 45
Harifin A. Tumpa, SH, MH., dalam buku MemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, padahalaman 3, yang menyatakan bahwa, Penerapan Dwangsom ini hanyadimungkinkan pada putusan komdemnatoir yang bukan merupakan pembayaransejumlah uang; lebih lanjut pada halaman 25, Harifin A.