Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
43 — 32
  • Dengan demikian Peradilan Umum berwenang mengadili sengketasengketa pertanahan yang mengandung aspek hukum perdata. misalnyakepemilikan atau penguasaan tanah secara melawan hukum tindakan yangmemperkosa hak milik atas tanah, perbuatan ingkar janji jualbeli, sewamenyewa, jaminan dan lainlain hak atas tanah; Bahwa Sengketa pertanahan mempunyai titik singgung antara aspekhukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata, dipandang sebagaisuatu sengketa atau perkara yang bersifat khas atau unik, Dimanakewenangan
    Bahwa Sengketa pertanahan mempunyai titik singgung antaraaspek hukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata, dipandangsebagai suatu sengketa atau perkara yang bersifat khas atau unik,Dimana kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam memeriksa, memutusdan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan tersebut ditentukan dariobjectum litis fundamentum petendi (pokok sengketanya, dan dalamsengketa ini terbitnya sertifikat dan pengakuan hak atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-05-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3362 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Mei 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH vs ZARKASYI
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum poin 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-04-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 16 Agustus 2016 — ANGGRAENI BINTI DJONG KAI alias SUTARMAN; Melawan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN
85 — 28
  • Hal ini16mungkin disebabkan karena Penggugat menikah dengan orang melayu ataukarena Penggugat seorang perempuan yang menurut adat suku Tiong Hoakurang baik karena anak perempuan tidak memiliki garis keturunan darimarga Bapak, atau pihak keluarga ibu bermaksud ingin menghilangkan hakwaris Penggugat, sebagaimana telah Penggugat singgung pada point 4(empat) di14 Bahwa guna mengungkapkan kebenaran terkait dengan status hukumANTONI, yang lahir di Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimunpada tanggal
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2017 — HAMZAH FANSUR LAWAN ADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG, DK
109 — 49
  • bersifat keperdataan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat publik yang ditugaskanuntuk memproses suatu permohonan dalam hal ini sertifikat didasarkan padadatadata yang disajikan oleh pihak Pemohon in casu sertifikat (SHM No.2964);Menimbang, bahwa karena Penggugat menganggap out put , sertifikatyang diterbitkan oleh Tergugat merugikan Penggugat yang didalilkan sebagaitidak prosedural , Penggugat berpendapat obyek sengketa adalah miliknya,23memang diranah praktik hukum sering terdapat titik singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 19-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 342/PID/2020/PT MKS
Tanggal 9 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HARYANTI M. NUR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIATI DG. ROMBA BINTI BARAELA DG. SARRO Diwakili Oleh : H. BAHARUDDIN SIDE, SH.,MH, Dkk
141 — 74
  • akan menjadi contoh yang tidak baik dalammasyarakat, dimana justru akan memberikan kesempatan bagimasyarakat untuk melakukan tindak pidana hal serupa denganmelihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim MajelisTingkat Pertama yang begitu ringan dan tidak melihat dari sisiperbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah terurai dalamSurat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula tertuangdalam pertimbangan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Makassar;Bahwa perlu juga kami singgung
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata Tanah
Putus : 09-08-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pkj
Tanggal 9 Agustus 2016 — HAWANG dkk lawan NAFISAH dkk
77 — 8
  • yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi MARANNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalahmilik jibu, yang diperolehnya dari membeli;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;Halaman 21 dari27 hal Putusan Nomor 2/Padt.G/2016/PN.Pkje Bahwa kebetulan pada waktu itu kami ngobrol soal tanah lain dan secarakebetulan saksi singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2472 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH vs MANSURIADY
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 14-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/PID.SUS/2009
Tanggal 14 April 2010 — NIKO WALELA
398 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan petimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanya maupunsoal penerapan hukumnya, yang kemudian
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Putus : 18-07-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 182/PDT.G/2013/PN.DPS
Tanggal 18 Juli 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
12 — 7
  • menunjukan sikap tidak suka / menghinakeluarga saya entah dipengaruhi oleh siapa saya tidak faham dalam bekerjamaupun RT, mana mungkin seorang istri bekerja sendiri/ terima kerjaan yangmelalui proses kerja, angkat angkat barang dsb tanpa bantuan suami dariawal..... sampai 5 bulan terakhir yang saya anggap sudah selesai membantuistri lebih baik saya diam tanpa pendulikan kerjaan apa yang diperbuat yangpenting saya berharap penyelesaian perceraian segera dimulai ...... sejak saatitu Penggugat selalu singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 209/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 22 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Yohanis Ranggang Sampun
Terbanding/Tergugat I : Lembang Randanan Aliasb Papa Indah
Terbanding/Tergugat II : PAULUS BANDASO
51 — 65
  • Pada waktu itu persoalansawah sengketa tidak pemah di singgung dalam pembicaraan, jadi nanti setelahPenggugat Konvensi tidak dapat membayar utangutangnya maka ia memutarbalikkan fakta bahwa sawah sengketa digadaikan kepada ayah Para TergugatKonvensi sampai Penggugat Konvensi mau melunasi utangnya, denganharapan agar bisa berlindung pada Perpu No.56/1960 Pasal 7 ayat1 untukmelunasi utangnya;.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 15-11-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 166/Pid.B/2018/PN LBB
Tanggal 1 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.YELLI NELVIA, SH
2.SANDRA OCTHARINI, S.H
Terdakwa:
H.SUHERMAN Pgl. HERMAN
88 — 15
  • Titik singgung antara Penggelapandengan Wanprestasi, Penggelapan adalah sumbernya undangundang, misalnya: KUHP, sedangkan wanprestasi bisa bersumber dariundangundang dan perjanjian/kontrak/perikatan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi Yang AdaDalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah dipenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimanadidakwakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 950 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — Tn. KURNIA DKK VS Tn. TJETJEP DJUNIADIN
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu, sekarang Kelurahan Malakasari,dahulu Kecamatan Jatinegara, sekarang Kecamatan Duren Sawit KodyaJakarta Timur;Bahwa apa yang didalilkan Pelawan pada halaman 4 poin 4 tidak perluTerlawan 1 dan 2 tanggapinya lagi, adapun sebabnya hal tersebut tidakada hubungannya sama sekali di dalam perkara ini, oleh karena itu dalilPelawan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan hendaknya;Bahwa dalil Pelawan pada bantahannya halaman 4 dan 5 poin 5 sampaihalaman 5 poin 1, yang sebenarnya telah para Pelawan singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2515 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 31 Agustus 2016 — ERIE FIRMANSYAH bin ADIWANA
202 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana;Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 286/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat : M.Nur Diwakili Oleh : Abbas Johan, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : Hj. Cenceng Nur
71 — 18
  • peristiwaeksekusi tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Palopo.Eksepsi Error In Person (salah memasukkan pihak dalam gugatanHlm 12 dari 30 hlm Put.No. 286/PDT/2017/PT.MKSBahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding mengandung cacat formildalam hal salah menempatkan Pembanding/Tergugat M.NUR sebagai PihakTergugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah didaftarkan dalamPengadilan Negeri Kota Palopo Tertanggal 8 September 2016 dan telah diputus pada tanggal 25 April 2017.Bahwa sebagaimana yang telah kami singgung
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 19-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : HANDOYO TJONDRO KUSUMO
Terbanding/Tergugat I : Hj. HUKMA B
Terbanding/Tergugat II : MUNIR LIONG
Terbanding/Tergugat III : IRHAM
Terbanding/Tergugat IV : GINA FEBRIYANTI
53 — 16
  • fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
81 — 38
  • Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/Pdt/2012
Tanggal 9 Januari 2014 —
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Waris
Register : 05-09-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 314/Pdt.G/2015/PN MDN
Tanggal 19 April 2016 — - HELMI NURTARIA SIREGAR (PENGGUGAT) - JOBPI SIREGAR (TERGUGAT I) - MURTIANA SIREGAR (TURUT TERGUGAT I) - ESRY SIREGAR (TERGUGAT II) - OLANI ROSMAIMA SIREGAR (TURUT TERGYGAT III) - FARIDA SIREGAR (TURUT TERGUGAT IV) - HERYATI HARAHAP (TURUT TERGUGAT V) - YOHANNES SIREGAR (TERGUGAT VI) - RATIH WULANSARI SIREGAR (TURUT TERGUGAT VII) - YOGI LAMHOT SIREGAR (TURUT TERGUGAT VIII) - JUNITA SIREGAR (TURUT TERGUGAT IX) - LURAH (TURUT TERGUGAT X)
64 — 9
  • dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung
    kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama Harta Bersama
Register : 22-11-2012 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 19-07-2013
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 262/Pdt.G/2012/MS-LSM
Tanggal 10 Juni 2013 — NOVITA HANDAYANI BINTI MUHAMMAD A. JALIL vs MUHAMMAD ALI BIN USMAN
54 — 15
  • Jawa Baru Kota Lhokseumawe selama 6(enam) bulan lebih, dimana biayanya setiap bulan mencapai Rp. 375.000,(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah ongkos becak antar jemputsebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian ditambah uang jajannya,semuanya menelan biaya ratarata perbulan mencapai Rp. 600.000, (enamratus ribu rupiah) karena sementara ini Tergugat tidak sanggup lagimembiayainya, maka anak tersebut tidak dititipkan lagi ditempat tersebut.e Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama Harta Bersama
Register : 09-09-2011 — Putus : 29-12-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PA STABAT Nomor 606/Pdt.G/2011/PA.Stb.
Tanggal 29 Desember 2011 — Penggugat VS Tergugat
11 — 7
  • Status jejaka yang Penggugat singgung, kepada Majelis Hakimyang mulia, saya memang bersalah. Sepantasnya istri tualahyang layak menuntut atas pemalsuan identitas yang sayalakukan. Tapi oleh karena istri yang tua adalah istri yangsetia, dia tidak melakukan itu. Malah istri muda sepertiPenggugat yang menurut saya tak tahu diuntung. Sebetulnyadia (Penggugat) lah yang memaksa saya melakukan pemalsuandata agar bisa mempunyai surat nikah.