Ditemukan 4629 data
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
74 — 55
28 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
- Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
- Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan
Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
- Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR
197 — 37
Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
227.1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.
228.1 (Satu) bundel Potocopy Peratusan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
229.1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
121 — 67
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan,yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
117 — 57
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan,yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
137 — 101
Mdnberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk ;Menimbang, bahwa adalah tidak pantas dan tidak adil apabila paraterdakwa dibebankan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan yangtidak ada dilakukan para terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menghitungberapa sebenarnya kerugian keuangan Negara atas perbuatan para terdakwaberdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keteranganahli dan bukti surat. ;Menimbang, bahwa terdakwa Drs.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
220 — 78
22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004,adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pastijumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensikerugian ( potential loss ) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secarasyarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedurdan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atauperhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yangberwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yangberwenang untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor: 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yangsalah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan: kata "dapat dalam Pasal 2ayat (1) dan Pasal 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 266 dari 293 Putusan
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
249 — 173
secara langsung atas objek sengketa,melainkan berdasar hak yang dimiliki pihak lain, terlebih pihak lain tersebut(Turut Terlawan II/PTPN VII) justru sudah menjadi pihak dalam perkara yangdiputus pengadilan dalam putusan yang terhadapnya diajukan perlawanan itu;Menimbang, bahwa kemungkinan diperbolehkannya Organ RUPS untukberdiri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagai Pelawan mengacukepada putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt/2020, yang menyatakan:Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan
Publik Djoko, Sidik danIndra sebagaimana Laporan Nomor DSI.IS/HO/045.PELNILAI/18 tanggal5 April 2018 termasuk dalam Daftar Aktiva PT Pelni (Persero) tahun 2017,karena mengacu pada Pasal 11 ayat (10) huruf i Anggaran Dasar PTPelni (Persero) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU23622.AH.01.02 Tahun 2009, pelepasan dan penghapusanaktiva tetap PT Pelni harus mendapatkan persetujuan Menteri BUMNselaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Menteri
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
251 — 327
seluas 5 ha, ADAM DJUDJEpenguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanahtersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288, (satu triliuntiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapanpuluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor :004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan olehPUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) PUPUNG HERUatau sekitar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal pada tahun 1989 H.
416 — 612
masingmasingrepresentasi yang mempunyai kapasitas sesuaidengan saham yang diwakili oleh masingmasingentitas pemegang saham; Hal350 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Terlapor adalah satu entitas bisnis asing yang didirikan danditetapkan berdasarkan International Business Companies Act,Cap. 291, berkedudukan di Tortola, British Virgin Island yangsejak awal berdiri sendiri, independen dan mempunyai laporankeuangan yang terpisah dari entitas bisnis manapun dan selaludiaudit oleh Akuntan
Publik dan dilaporkan kepada SKK Migas. 28.5.428.5.5Bahwa begitu pula halnya dengan Terlapor Ill,Terlapor ll adalah Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia dengan Pemegang Saham, sebagaiberikut; China Oilfield Services Southeast Asia (BVI)Limited sebanyak 380.000 (tiga ratus delapanpuluh ribu) saham atau sebesar 95% (sembilanpuluh lima persen); dan PT Sinarindo Prima, sebanyak 20.000 (duapuluh ribu) atau sebesar 5% (lima persen);dengan demikian semakin jelaslah
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN
268 — 40
Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
- 1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.
- 1 (Satu) bundel Potocopy Peratusan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
- 1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
69 — 46
selaku Ketua Yayasanhanya melanjutkan kesepakatan tersebut ;Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan pernah mengajukan bantuan dana Bansossebesar Rp. 200.000.000, dan dana tersebut setelah diterima oleh YayasanPerguruan Tinggi Soe digunakan untuk penyelenggaraan 4 (empat) programpendidikan, antara lain:e Biaya pengajar/dosen;e Kegiatankegiatan menyangkut penyelenggaraan pendidikan (misalnyaAkomodasi Dosen yang datang ke Soe);e Biaya operasional lainnya;Bahwa dan tersebut tidak pernah dilakukan Audit oleh Akuntan
Publik terhadapYayasan Perguruan Tinggi Soe, namun setelah digunakan oleh pihak YayasanPerguruan Tinggi Soe telah membuat laporan pertanggungjawaban kepadaBagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS ;Bahwa yang menjadi masalah dalam penyaluran dana bansos tersebut hanya atasdasar Memo dari Wakil Bupati TTS tanpa ada permohonan tertulis berupaproposan yang diajukan kepada Bupati untuk didisposisi, memo Wakil Bupatiyang dimaksus oleh saksi adalah sebagaimana yang ditunjukan oleh PenuntutUmum di persidangan
317 — 475
seluas 5 ha, ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu. merugikankeuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288, (satu triliun tiga ratus satumiliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluhdelapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan olehPUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) PUPUNG HERU atausekitar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada tahun 1989 H.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
119 — 79
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
1270 — 2284
Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIBB No.394: 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan danperhitungan penyusutan 2014;BB No.395: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT BillyIndonesia Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 (denganperbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen olehKantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;BB No.396: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak2011 beserta lampirannya;BB No.397: 1 (satu) bundel dokumen
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
78 — 0
Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
- Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
- Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan
Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
- Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
391 — 1936
Publik Drs.
BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahunyang berakhir 31 Desember 2017
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.
172. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs.
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
164 — 228
Tirta Amarta Bottling Company dari Kantor Akuntan Publik DR. LA MIDJAN & Rekan;
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 No : 20/PEM/KAP/Sk/III/2009 Tanggal 2 MAret 2009 Kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company dari Kantor Akuntan Publik DR.
147 — 52
yang merugikan keuangan negara adalah tindak pidanakorupsi;Bahwa menurut pasal 3 perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negaraadalah tindak pidana korupsi;Bahwa unsur melawan hukum adalah sama dengan Wederrechitelijkheid ;Bahw Ahli menjelaskan mengenai unsur Kerugian Negara yaitu kerugaian kasNegara secara riil / nyata dapat dihitung oleh Lembaga Negara seperti BPK danBPKP adapun kerugian Negara juga dapat dihitung oleh Akuntan
Publik maupundapat dihitung sendiri oleh Penyidik sebagaimana putusan MK ;Bahwa Ahli menjelaskan penegertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur secaratehnis administrasi termasuk pengadaan barang /jasa ;Bahwa Ahli menjelaskan Vultolid atau selesainya delik pidana suatu pasal yaknitelah terpenuhinya seluruh unsur unsur dalam Pasal tersebut ;Bahwa Ahli menjelaskan dalam Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsitelah selesai
78 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1475 K/PID.SUS/201513.14.15.16.Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pengertian nyata dan pasti jumlahnya adalah : Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 22UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
JUNILAWATI Binti ZULKARNAIN
135 — 132