Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

dandaftar hadirnya, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untukdibuatkan Notulen RUPS dan daftar hadirnya ;Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada NotarisHj.Rika Adrianti, S.H., dan selanjutnya Notaris Hj.Rika Adrianti, S.H.menyetujui apa yang saksi jelaskan kepada terdakwa, danmemerintahkan saksi untuk membuat draf Notulen RUPS dan daftarhadirnya ;Bahwa selanjutnya saksi membuat Notulen RUPS Luar Biasa dandaftar hadirnya, tanggal 12 Desember 2009, dan setelah selesai ditik,lalu

Winotomembuatkan Notulen RUPS Luar Biasa PT.Bina Ardi Abadi danDaftar Hadirnya, dan atas izin dari saksi, lalu Sdr.

BahililLahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dan tidak pernahmenandatangani Notulen RUPS ;Dengan demikian perbuatan Sdr.Fero Zainudin yang menyerahkanNotulen RUPS LB PT.Bina Ardi Abadi dengan memalsukan tandatangan Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur) dan Sdr. BahlilLahadalia, S.E. (Komisaris Utama) untuk disampaikan kepadaNotaris Sdr.

Bahlil Lahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dantidak pernah menandatangani Notulen RUPS PT.Bina Ardi Abadi,sehingga menimbulkan kerugian yang nyata karena hilangnyasaham Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur), Sdr. Bahlil Lahadalia,S.E. (Komisaris Utama).

terdakwa, disertai dua orang saksi yang ikuttanda tangan Akta tersebut, yaitu saksi Winoto dan saksi DwiIndawati ;Bahwa benar tidak pernah ada RUPS maupun RUPS Luar BiasaPT.BINA ARD!

(BT.8).Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidaksah karena Pengurus PT.HIA tetap memaksakan kehendak nyauntuk tetap menggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dantidak setuju digelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaituTerdakwa, dr.

Pasal 94 ayat (7): Dalam hal teradi pengangkatan penggantiandan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.Bahwa alasan tersebut adalah hal yang menjadi dasar yang palingurgen bagi terdakwa untuk menolak RUPS 27 Februari 2008,karena RUPS tanggal 27 Februari 2007, Akta No. 18 tanggal 27Februari 2007 adalah tidak sah karena semua ketentuan

ketentuandan pasalpasal hukum mengenai PT di dalam RUPS tersebut tidakdipatuhi dan ditaati oleh Pengurus PT.HIA, dengan tidakdipenuhinya pasalpasal hukum yang diatur dalam UndangUndangPT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27Februari 2007 tidak diperbolenkan melaksanakan RUPSselanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008,Akta No. 5 yang berakibat semua keputusankeputusan yangdiambil oleh Pengurus PT.HIA

HIA yang sah.Bahwa demikian juga RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakanoleh Pengurus PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sahdan cacat hukum serta tidak berlaku lagi, sehingga keputusan keputusan yang diambil dalam RUPS adalah cacat hukum atau bataldemi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalah RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UU No.40 Tahun2007 dan UU No.3 Tahun 1982 serta Surat Keputusan

Sebab, untuk melakukan auditinvestigasi harus ada persetujuan RUPS dan ada permohonan kePengadilan Negeri setempat.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar.(3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaiHalaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

;Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai AgendaRUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulanMei tahun 2020;Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David;Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan PengurusPT;Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulentersebut di berikan oleh staf Pak David;Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapitidak diberikan;Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap dikeluarkan atas perintah

Jkt.Utrdengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 2 ) UUPT, yang berbunyisebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...4.

waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4) Perseroan wajib

Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Utr Bahwa dalam panggilan RUPS itu dicantumkan tanggal, waktu, tempatdan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Selain itu dalam RUPS tersebut pun, Turut Tergugat IVmenegaskan kesediannya untuk melakukan refinancing dan/atauresturkturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri,sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimanayang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham PT. Visi MandiriJaya yang terdapat di PT.

VisiMandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan didalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadipemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkanpersetujuan tertulis dari Komisaris PT.

Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. KetrosdenTriasmitra tanggal 3 Desember 2013;5. MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 89.000.000.000(delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;6. Menyatakan binding agreement antara PT. Ketrosden Triasmitra denganPT.

Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudahberjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT KetrosdenTriasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusabaanadalah kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dariPenggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat selalu menyerahkan hasilRUPS kepada Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanyaperubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan denganadanya RUPS sebagai berikut :a.

Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang ini dan atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuoram yang lebih besar.Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013adalah sebagai berikut : Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat Il

pokok persoalan tertentu (hal tertentu), dan; Suatu sebab yang tidak terlarang (sebab yang halal);Sehingga sudah seharusnya Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS)Tahunan PT.

Nomor 688 K/Pdt/2016 Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alasan dan dasarhukum yang tepat dan benar;1) Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Hasilkeputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tertanggal 25Juli 2002 adalah bertentangan dengan Undang Undang (KUHPerdata),serta pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan Gugatan Penggugattentang Pembatalan Hasil RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001tanggal

1 tahun 1995 yaitu:Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalahorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroandan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepadaDireksi atau Komisaris;Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 yaitu:Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 sahapabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat,dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai denganketentuan dalam Undangundang ini dan

Nomor 688 K/Pdt/2016berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan di bidang pasar modal; Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuanmengenai panggilan rapat, Kuorum, dan persetujuan jumlah suarauntuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar;Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu:RUPS adalah organ Perseroan Terbatas disamping

RUPS dapatmengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat:Pasal 77 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu:didalam penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yangdisetujui dan ditandatangani semua peserta RUPSDiakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya (vide pasal 1925jo 1926 BW) yaitu:Pada Posita 3:Bahwa kemudian pada tahun 2001 melalui RUPS PT SumuprpituWringinsari (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tahunanPT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tertanggal

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.

Agenda rapat adalah pengalihan saham dalamPerseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76

ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agendatertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasatanggal 25 Juni 2013 yang diadakan di Jakarta

Agenda rapat adalahpengalihan saham dalam Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Hal 25 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan

dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPSdapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasa

Pemegang saham PT adalah Penggugatselaku pemegang saham 200 lembar (20 %) dan Tergugat II selaku Pemegang saham8.00 lembar (80 %), maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa : jika dalam RUPShadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehingga RUPS yang

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT pada pokoknyamenentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan didasarkan padakeputusan RUPS dan keputusan RUPS tersebut harus dimuat ataudinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut dibuat.

RUPS PT Universal PratamaSekawan (Pemohon) mengenai perubahan susunan pengurus ataupengangkatan masingmasing Tn.

Sebab, keputusan RUPS tersebut dibuatpada tanggal 12 Desember 2011, sementara keputusan RUPS itusendiri baru dituangkan atau dinyatakan kedalam akta notaris (incasu Akta No. 13) pada tanggal 27 Januari 2012.

Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Keputusan RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;(6). Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantiandan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak tanggalditutupna RUPS;(7).

Surya Aming termasuk saksi menandatanganidaftar hadirBahwa sebenarnya saksi merasa keberatan terhadap hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut namun karena saat itu saksi merasaawam mengetahui aturan mengenai Perseroan Terbatas dan tidak pulamenguasai permasalahan hukum sehingga mau tidak mau atau suka tidaksuka akhirnya saksi menerima hasil keputusan Rapat umum PemegangSaham (RUPS) S1K) 2 9 eRBahwa 2 (dua) minggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),saksi Rikardo Christianto menyodorkan

hal tersebut belum dilakukan, karena hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) belum sah secara aturan hukum yang ada maka sampaidengan sekarang saksi masih sah menjadi Direktur PT.

Yong Kharisma Utama Jaya Nomor : AHUAH.01.1018805tanggal 02 Juni 201 4;Bahwa sepengetahuan saksi menurut ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dihadirioleh Notaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tanganharus dibuatkan Akta (oleh Notaris) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan;Bahwa kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatasharus didaftarkan ke Kementrian

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

Sebab, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang merupakan dasar pencabutan jabatansaksi Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing, secara normatiftidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatifkarena menurut kronologis kejadian, hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) itu tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamasama selaku anggota Direksi sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2dalam tempo 60 hari harus mengadakan RUPS, setelah mendapatpengesahan dengan status badan hukum, maka Direksi di Perseroanmengadakan RUPS sebagai berikut:5.1.Bahwa Direksi di Perseroan telah membuat Pernyataan KeputusanRapat Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan AktaPerseroan Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris

Diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Akta Pendirian Perseroan Nomor46 Tentang Perseroan;7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Direksi di Perseroan denganjabatan Direktur, dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), denganmenyebutkan alasannya dan kepada Penggugat Rekonvensi dapatdiberhentikan setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007;8.

No.1009 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik mengirim SuratNomor 001/RYWSRUPS/VII22/2009 dengan PermohonanPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditujukankepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2009 (Bukti PR.7);Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MangaraGultom, S.H., & Associates, ternyata menolak secara tegas, salah satualasannya "bahwa apabila dalam RUPS nanti saudara tidak dapatmembuktikannya maka perusahaan akan melaporkan saudara

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, S.H., jo. Akta PernyataanKeputusan RUPS Nomor 4 di hadapan Notaris Irnova Yahya, S.H.,Pasal 105 ayat 2 dan 3 jo.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pemanggilan RUPS berdasarkan pasal 80 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Permohon,dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No 40 tahun 2007yang mengatur tentang Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), makaselanjutnya untuk menyatakan dapat atau tidak dikabulkan permohonan pemohondipertimbangkan yaitu :1. Apakah PT.

Apakah Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintadilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), terhadap PT. TekaMining Lestari ?3. Apakah Pemohon telah melakukan permintaan dilaksanakan penyelengaraanRapat Umum Pemengang Saham (RUPS) kepada Direksi dan jika tidakdilakukan oleh Direksi dan telah pula meminta kepada Dewan Komisaris danjuga oleh Dewan Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakanRUPS.?

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud denganbentuk RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Menimbang, bahwa RUPS tahunan adalah Rapat umum PemengangSaham dengan dengan mataeri rapat untuk penyamapaian oleh laporankeuangan tahunan untuk mendapat pengesahan tahunan Direksi,sedangkanRUPS lainnnya yang lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adaah denganacara diluar daripada RUPS tahunan.Menimbang

, bahwa oleh karena mata acara RUPS yang dimohonkanPemohon diluar dari mata acara RUPS tahunan, maka bentuk RUPS adalahRUPS lainnya atau RUPS Luar biasa (RUPSLB)Tentang Mata Acara RUPSLBMenimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang juga telahdipertimbangkan sebelumnnya maka mata acara RUPSLB adalah : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitusebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo

Soetjipto, S.H. dengan Nomor Akte : 117 tertanggal 29 Januari 2001,yang tertera dalam Pasal 97, Ayat 5 ( a), ( b ), bahwa dalammenjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan yangtelah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidakdapat dipertanggungjawabkan kerugian dan hal ini dapat dibuktikandengan adanya Akte RUPS Nomor : 04, tanggal 04 April 2005 yangdibuat oleh Notaris Surabaya, Sutjipto, S.H. dan RUPS telahmenyatakan

Bahwa, KUAT DUGAAN AUDIT YANG DIMINTA oleh PENGGUGATTIDAK DISERTAI DATA DAN INFORMASI YANG BENAR dan DIDUGAPENGGUGAT telah MENYEMBUNYIKAN FAKTA FAKTA HUKUM sertaTIDAK MEMBERIKAN DATA YANG SEBENARNYA KEPADA AUDITOR,sehingga audit yang dilakukan oleh Budiman, Wawan Parmudji & RekanRegistered Public Accountants, Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2010untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 tidak dapat menjadidasar gugatan dan mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenahasil RUPS tertanggal 4 April 2005

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan dalam RUPS;3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi;4.

KencanaTeknikatama Sentosa pereode tahun 2001 s/d2004;Menimbang, bahwa sesuai pasal 56 UU No.1 th 1995 laporan tahunan dibuatdalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup danDireksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,sehingga Penggugat selaku pemegang saham lebih dari 1/10(satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dapat minta diadakan RUPS dengan disertai alasannya dan jikaRUPS tahunan tidak diselenggarakan, maka Penggugat selaku 1

,M.Kn.dandokumen-dokumen lain yang terkaitdengan RUPS tersebutadalahtidak sahdantidakmempunyaikekuatanhukum; 5. MenghukumTurutTergugatagar tundukdanpatuhmentaati isi putusan; 6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar, Maka pemanggilan RUPS tersebuttelah sah secara hukum;.

EMR Indonesia, selanjutnya sebagai pihak yangmembuka rapatdan bertindak sebagai pimpinan RUPS LB tersebut;b.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejaktanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Surat permohonan RUPS LB kepada Direksi PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 3 Mei 2021;

2.7. Surat permohonan RUPS LB kepada Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 19 Mei 2021;

2.8. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 22 Mei 2021;

2.9. Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 24 Mei 2021;

3.

TANDI SUHELI (PEMOHON I) untuk melakukan pemanggilan (membuat dan menandatangani undangan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas nama PT. CITRABUANA INTI FAJAR, yang akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan kemudian;

4.Menetapkan Ny. TANDI SUHELI (PEMOHON I) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR;

5.

Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR adalah sebagai berikut :

5.1.Laporan pengurusan oleh Direksi Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

5.2. Permintaan konfirmasi dan pertangungjawaban beberapa tindakan Direktur yang diduga merugikan keuangan perseroan;

5.3.

Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CITRABUANA INTI FAJAR yang dipimpin oleh Ny.