atas nama ADIN, yang mana bukti P3 iniHalaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2019/PN.Grttelah memenuhi asas konsensualisme (Sepakat) dari suatu perjanjian karenatelah ditandatangani oleh Para Pihak;Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa Slip Debet/kwitansiPencairan Kredit, telah memperlinatkan adanya penyerahan (levering)pinjaman berdasarkan bukti P3 kepada Para Tergugat sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya20% harus dibayar kembali

Rukiyah sesuai dengan harga yang telah disepakati dengancara pembayaran tunai, terang sekaligus seharga Rp 23.400, (dua puluhtiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 5 Oktober 1970 dihadapan aparatKelurahan yang dilanjutkan dengan serah terima (levering) penyerahan danperalihan hak dari pihak penjual kepada pembeli yang dilaksanakan padasaat pembayaran tersebut seketika itu juga.

Pada saat Tergugat Il sampai dengan Tergugat IXmenyerahkan sortali kepada Tergugat I, sudah SEPATUTNYAMENGETAHUI RISIKO atau kemungkinan barang yang diserahkantersebut akan digadaikan dan/atau disalahgunakan dengan cara lainoleh Tergugat I.3.Penyerahan (Levering) Barang Dilakukan Secara Sah.a.Secara substansi, asal mula/latar belakang adanya penguasaanbarang jaminan oleh Penggugat, berawal dari adanyatransaksipenyaluran pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai yang tundukkepada pranata hukum jaminan

Penggugatberkedudukan sebagai subyek hukum yang memegang bendaberdasarkan hubungan hukum dengan pemilik (detentor) dalamrangka melaksanakan azas inbezitstelling sebagaimana diatur dalamPasal 1152 ayat (1) KUHPerdata.Oleh karena dalam penyaluran pinjaman (kredit) atas dasar hukumgadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari Tergugat selakuNasabah kepada Penggugat selaku kreditur untuk dijadikan barangjaminan gadai (bukan dalam konteks penyerahan kepemilikan), makademi hukum berlaku rezim lembaga penyerahan = (levering

)sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.Lembaga penyerahan (levering) diatur dalam Pasal 584 KUHPerdatayang mengatur bahwa untuk sahnya penyerahan suatu benda harusmemenuhi dua syarat, yaitu:1)Harus ada titel/atau alas hak yang sah.Menurut keilmuan hukum, titel/alas hak yang sah adalahhubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atauperalihan barang.Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata,dihubungkan dengan norma Pasal 1150 KUHPerdata, makaHalaman 11 dari 43 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/

tersebut Tergugat IIsudah menerbitkan 2 (dua) surat somasi/teguran agar Tergugat menyerahkan objek sengketa, hal ini mendapat perlawanan dari Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga Penggugat melalui kekuasaan hukumyang sah yakni lembaga Pengadilan mengajukan gugatan dan atasgugatan tersebut telah diputus dan telah dilaksanakan eksekusi atas tanahobjek sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas padatanggal 10 Juli 2018 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor26/BA.Eks/2017/PN.KIk dan Surat Levering

/Penyerahan No.26/BA/Eks/2017/PN.Klk, sehingga karenanya Penetapan Eksekusi Nomor26/BA.Eks/2017/PN.KIk dan Surat Levering/Penyerahan No.Hal.21 dari 42 Hal.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor:26/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Klk. dan Berita Acara Eksekusi Nomor:26/BA.Eks/2017/PN.Klk. dan Surat Levering/Penyerahan Nomor:26/BA/Eks/2017/PN.Klk. adalah sah dan berkekuatan hukum;5. Menyatakan pembelian/pelepasan objek sengketa yang dilakukanTergugat Rekonvensi terhadap YAHYA A. DIMPEK, SAMPET, ARBET Cs,SUHARDI, M.

>Menyatakan sebagai hukum, bahwa SURAT PERJANJIAN tertanggal 31 8 1985, yang dibuat antara NYONO GINANJAR WIBOWO/ suami TURUT TERGUGAT I / ayah TURUT TERGUGAT II dengan KLIMAN WIRO SUKARTO/ PENGGUGAT adalah syah, mengikat sebagai hukum dan berkekuatan hukum ;

Dan sampai saat ini para TermohonKasasi tidak pernah menduduki tanah sengketa padahal secara hukumapabila terjadi jual beli selain jual beli itu terang dan tunai harusdisertai dengan Levering (pengetahuan) sehingga barulah sepenuhnyahak atas tanah beralih kepemilikannya atas tanah. Oleh karena ituHal. 11 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt/2009bukti jual beli P. 2 adalah tidak sah, karena sejak dahulu ArlantjeTombokanpun semasa hidupnya tidak pernah mengakui jual belitersebut.

(d) Oleh karena lelang sebagai perbuatan yang bersifatkonsensuil dan obligatoir yang mesti ditindaklanjuti denganpenyerahan yuridis (juridish levering), sehingga beralasan jikaTERGGUGATI bekewajiban memegang dan dapatmenunjukkan dokumen asli tanah sebagai objek lelang yakniSHGB No. 353/Desa Kampung Melayu.Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 350K/Sip/1968menyatakan jual beli adalah bersifat obligatoir sedangkan hakmilik atas barang yang diperjualbelikan baru berpindah bilabarang telah diserahkan

apabila TERGUGATI berdalih hanya dimintakanmelakukan penjualan lelang atas objek tanah dengan tanda bukti hakSHGB No.353/Desa Kampung Melayu Timur yang kemudianmenerbitkan Kutipan Risalah Lelang No. 125/2012 tertanggal 12 Juni2012 yang TERGUGATI yang merupakan perbuatan perjanjiankebendaan (zakelijk), namun TERGUGATI tidak dapat segeramelakukan keseluruhan proses/tahap penjualan lelang atas objektanah aquo, oleh karena TERGUGAT tidak dapat melakukan fasekedua yakni penyerahan yuridis (juridish levering

hak milik; Barat : Tanah hak milik;Yang untuk selanjutnya disebut tanah dan rumah sengketa;Bahwa pembayarannya atas tanah dan rumah sengketa telah dibayar lunasoleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dengan kwitansi tanggal 30April 2010, yang di dalamnya tercantum sejumlah uang sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian jualbeli tanah dan rumah sengketa berdasarkan kwitansi tersebut adalah sahmenurut hukum;Bahwa oleh karena penyerahan secara fakta (feitelijk levering

) telah terjadiantara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat selaku pembeli sahmenurut hukum~ atas tanah dan rumah ~ sengketa, sambilmenunggu penandatanganan akta jual beli di hadapan Notaris/PPATyang akan ditunjuk untuk penyerahan secara hukum (juridische levering),maka untuk menyakinkan Penggugat dan sambil menunggupenandatanganan jual beli di hadapan Notaris/PPAT, Tergugat sebagaipenjual atas tanah dan rumah sengketa tersebut, selain telah membuat danmenandatangani kwitansi juga membuat Perjanjian

Bahwa obyek yang di gugat tidak dapat diperkarakan lagi karena obyekyang digugat sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat (exeptiotemporis), dimana telah terjadi peralinan hak atas tanah melalui jual belitanah sebagaimana diatur menurut No.5 Tahun 1960 tentang PokokAgraria. selanjutnya menurut Pasal 1458 KUHPerdata Jual belli terjadisejak ada kata sepakat harus diikuti dengan perbuatan hukum pemindahanhak (levering juridische) dari penjual kepada pembeli, atau balik nama dialaman 17 dari 34

SelanjutnyaPenyerahan secara Yuridis (Levering Yuridis) Akta eigendom/gerechtelijkeacte tersebut di atas adalah bukti bahwa perbuatan hukum itu telahdidaftarkan, yang aslinya disebut minit disimpan sebagai arsip padaKantor Kadaster, sedangkan salinannya yang disebut grosse diberikankepada pemegang haknya (Pasal 224 HIR) Perbuatan hukum pemindahanhak, dibuktikan dengan akta eigendom/gerechtelijke acte atau akta baliknama Pendaftaran jual beli tanah yang bersangkutan yaitu pendaftaranperbuatan hukumnya

fakta PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menjualobjek sengketa kepada TERGUGAT melalui TERGUGAT Il, maka sejakdibuatnya Akta Perjanjian Nomor: 7 dan Akta Kuasa Nomor: 8,TERGUGAT sama seklai tidak pernah bisa membuat Akta Jual Beli (AJB)dan mengalihkan kepemilikan atas objek sengketa, dan sampai saat iniobjek sengketa adalah masih tetap atas nama PENGGUGAT (MADERICHY ARDHANA YASA);13.Bahwa secara hukum dengan belum dibuatnya Akte Jual Beli (AJB) atasobjek sengketa dan juga belum terjadi peralihan (levering

Pernyataan ini dibuat untuk melindungi kepentingan dan hakhakYAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO (PenggugatRekonvensi) sebagai PEMBELI dan sebagai yang berhak atastanah tersebut. 22222022202 205Bahwa setelah dibaliknamakan (levering), tanah Sertipikat Hak MilikNomor 409 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumasdiganti menjadi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 588, SuratUkur/Gambar Situasi tanggai 13 Januari 1995 Nomor : 136/1995seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi

Yang dimaksud barang yaitu barang tetap dan barang bergerak.Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerakperalihannya secara nyata atau hand to hand;Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagianmilik orang lain dan seandainya terdakwa dan orang lain memiliki barang secaraHal. 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pbubersama, namun kalau terdakwa mengambil barang

Yang dimaksud barang yaitu barang tetap dan barang bergerak.Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerakperalihannya secara nyata atau hand to hand;Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagianmilik orang lain dan seandainya terdakwa dan orang lain memiliki barang secarabersama, namun kalau terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin atausepengetahuan

(dua puluh lima jutarupiah), dan akta tersebut berfungsi pula sebagaitanda terima uang jual beli.Bahwa setelah terjadi Jual beli antara XXXXX danXXXXX kepada Tergugat Il, maka telah puladiiringi dengan penyerahan objek jual beli yangbiasa disebut dengan LEVERING sebagai manadimaksud pada pasal 1474 dan 1475 KUHPerdata, yang menyebutkan : ada dua kewajibandari Penjual yaitu. menyerahkan barangnya (levering) dan menanggungnya.

Bahwa dengan terjadinya jual beli terhadap tanahdan rumah objek terperkara, beserta penyerahanpenguasaan atau disebut dengan LEVERING,maka sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdatadan juga pasal 1475 KUHPerdata, perbuatanhukum berupa pengalihan hak berupa jual belli dariH.XXXXX Daud dan XXXXX pada tahun 1992dihadapan notaries Hajjah Siti Asni Pohan adalahsah dan mengikat kepada pihakpihaksebagaimana layaknya suatu undangundang,sebagaimana dimaksud pada pasal 1338 KUHPerdata : Semuaperjanjian yang dibuatsecara

(dua puluh Sembilanjuta empat ratus lima ribu rupiah).Bahwa sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdata Besi Beton denganUkuran Besi Beton 12 MM x10 M sebanyak 100 batang, Ukuran besiBeton 10 MMx10m sebanyak 200 batang, ukuran Besi Beton 9 MMx10msebanyak 163 batang serta Ukuran besi Beton 8 MMx10M sebanyak275 batang adalah termasuk Barang bergerak yang dapat dipindahkan.Bahwa sesuai dengan KUHPerdata tentang peralihan Benda Bergerakmaka Penggugat dengan tergugat II sepakat melakukan transaksipenyerahan /Levering

Pertama maupun Keduadalam Pertimbangan Yuridisnya hanya mendasarkan pada faktafaktaPembuktian secara otentik saja dan inipun hanya mendasarkan padaanalisa Judex Facti secara Parsial tidak secara konprehensif, sehinggaKeputusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Kedua dalam perkaraa quo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban kejahatan Cq.PembandingPelawan;Bahwa berdasarkan fakta yuridis Judex Facti Tingkat Pertama maupunkedua tidak pernah mempertimbangkan adanya syarat jual beldiantaranya adanya levering

dan uang hasil penjualannya telahditerima dengan baik oleh Para Penggugat;Bahwa proses jual beli tanah objek perkara dilakukan kepada Tergugat danTergugat Il dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai pejabat yangberwenang untuk itu bahkan telah dilakukan balik namanya oleh TurutTergugat II sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa selain itu proses jual beli tanah objek perkara telah dilakukan sesuaidengan azas itikad baik, kepatutan dan keadilan serta telah memenuhijuridisch levering

dan feielijke levering.

sangat tidak beralasan menurut hukum dalil Para Penggugatpada posita gugatan angka ke7 yang menyebutkan Para Penggugat sebagaipemilik yang sah atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalamSertipikat Hak Milik No. 109, No. 110 dan No. 115;Bahwa proses peralinan hak/jual beli atas tanah objek perkara sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 109, No. 110 dan No. 115 kepadaTergugat dan Tergugat II telah sesuai dengan azas itikad baik, kepatutan dankeadilan serta telah memenuhi juridisch levering

Jikakita telaah rumusan Pasal 378 KUHP, maka untuk dapat memenuhiunsur serangkaian kebohongan tidak cukup dengan adanya satukebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapakebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung danmelengkapi sehingga mampu menggerakan orang untuk menyerahkanbarang, membuat utang atau menghapuskan piutang;Setelah perjanjian disepakati, maka para pihak akan melakukanpenyerahan objek perjanjian (levering).

Terkadang ada kesulitan untukmelihat suatu penyerahan (levering) yang dilakukan secara normalsebagai bagian dari kewajiban perikatan dengan penyerahan karenaadanya unsur penipuan dalam kesepakatan yang dibuat tanpa dibuktikanadanya keadaan diluar pokok perikatan yang telah menggerakkankehendak si pemberi hutang untuk menyerahkan uang tersebut ;Konsisten pada apa yang disampaikan di awal, bahwa wanprestasidalam hubungan kontraktual tidak memiliki sifat melawan hukum,Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor

Nomor 3263 K/Pdt/2016melakukan penyerahkan (Levering) terhadap obyek sengketa yaitu sebidangtanah Sertifikat HGB Nomor 390 kepada Tergugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 1475 Hukum Perdata;Bahwa oleh karena tidak ada transaksi jual beli antara Penggugat I/PemohonKasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi maka terbukti sampai sekarangobyek sengketa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 390 yang terletak di Perum Araya Golf II Nomor 10Desa Tirtomoyo, Kecamatan

Pakis, Kabupaten Malang belum terjadinyapenyerahkan/levering secara fisik kepada Tergugat I/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1475 Hukum Perdata berbunyi:Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaandan hak milik pembeli;Sekali lagi ditegaskan bahwa obyek sengketa sebidang tanah di atasnya berdiribangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 390 yang terletak diPerum Araya Golf Il Nomor 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, KabupatenMalang dari dahulu sampai

Mengacu pada pasal1457 KUHPdt bahwa jual beli berakibat penjual berkewajiban menyerahkan barangdan pembeli berkewajiban membayar harga maka perjanjian tersebut dianggap telahselesai apabila telah terjadi penyerahkan barang dan pembayaran uang.Menimbang,bahwa pada hakekatnya perjanjian jual beli dilakukan dalam duatahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga danyang kedua tahap penyerahan (levering) benda yang menjadi obyek perjanjiandengan tujuan untuk mengalihkan hak

seorang kepala kampung.Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tentang sahnya jual beli menurut hukumadat dan KUHPdt majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa oleh karena jual belliyang dilakukan oleh Sukidi dengan Saeran dan Sugiono tidak dilakukan/dilaporkanpada pejabat yang berwenang serta tidak ditindaklanjuti dengan baliknama atas tanahsehingga berakibat tidak terpenuhinya syarat terang dalam hukum adat seria telahterbukti bahwa tanah yang dijual oleh Sukidi ternyata belum dilakukan penyerahan(levering

Karena penyerahan atau levering;Penyerahan atau levering ini sah di saratkan oleh pasal itu ada 2 (dua) saratyaitu :1. Adanya suatu peristiwa perdata untuk mengalihkan barang itu, misalnyaada perjanjian jualbeli, perjanjian hibah, perjanjian hutang piutang;2.

Kapan si pembeli menjadi pemilik dijawabdalam pasal 1459 setelah terjadi levering atau penyerahan. Jadi kalaudilakukan bukan oleh pemiliknya maka levering tidak sah. Bagaimanajualbeli menurut Hukum Adat mengatakan jual beli sesuai denganprinsip Hukum Adat konkrit, terang, tunai adalah penyerahan baranguntuk selamalamanya dengan menerima pembayaran. Dengandemikian dalam Hukum Adat pembeli yang beritikad baik harusdilindungi sekalipun penjual orang yang tidak berhak.

tersebutahli berpendapat bahwa orang lain tentu hanya boleh apabila dapatkuasa tentu adalah pemiliknya, bagaimana kalau bukan pemiliknya yangmemasang maka hak tanggungan ini tidak benar artinya dia tidak bisamenjual, pasal 584 KUHPerdata khusus untuk tanah tidak berlaku, untukHukum Adat pembeli yang beritikad baik pembeli inilah yang dilindungji;Bahwa beda jual beli BW dengan hukum adat, hukum adat jual belliadalah penyerahan barang jadi sudah langsung penyerahan, BW pembelibelum jadi pemilik selama levering