Ditemukan 6228 data
174 — 58
*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukangugatan untuk mewakili
332 — 231
pada tahun berikutnyadengan tetap membuat pertanggungjawaban penggunaanya.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.3.HANS KAWA,S.PiBahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SDNegeri Kopa Kab.Alor, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.BBahwa Jabatan saksi sekarang adalah Kasubbag Program, evaluasi danpelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang diangkat dengan SKBupati Alor sejak Desember 2016, dan selain itu saksi juga mendapat tugastambahan sebagai Anggota Tim Tekhnis
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RADIE Als SIANG Bin RAMANG Alm
2.NUNU Als TANDO Bin UNDIK
3.JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO
319 — 80
Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.
66 — 20
Penyiapan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan perencanaan danprogram.2. Pelaksanaan pengolahan perencanaan dan program.3.
Perikanan tangkap,sedangkan tugas saksi mencangkup seluruh kegiatan di Dinas dengankata lain tugas saksi hanya merekap semua usulan program/kegiatanbaik dari sekretariat maupun bidang lain termasuk bidang perikanantangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan.Bahwa yang mengusulkan kegiatan tersebut adalah Kabid Kelautan padatahun 2011 yaitu pak Durahim untuk T.A 2012, sedangkan untuk jumlahbesaran anggaran kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui karena yangmengetahui kebutuhan anggaran adalah bagian tekhnis
81 — 12
Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAL.NOMOR 02 / KPTS / 2012.
Mutiara RupatConsultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST, MT selakuPPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Ketua PanitiaPengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumen penunjukanlangsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atas suruhan dari WanRami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. Artha AsriArsitek pada saat penawaran, jadi PT.
184 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
DODDY KRISTIYANTO selaku yangmelaksanakan tugas Kepala Kas Daerah Kota Semarang, berdasarkan SuratKeputusan Walikota Semarang Nomor: 875.1/0262/2004 tanggal 12 November2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas DaerahKota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selakuKepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat KeputusanWalikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada
No. 1018 K/Pid.Sus/2017Keputusan Walikota Semarang Nomor: 875.1/0262/2004 tanggal 12 November2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas DaerahKota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selakuKepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat KeputusanWalikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada hariRabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 458 K/Pid.Sus/2016Padang yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara mempergunakandana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak sesuai dengan peruntukkannyadan tidak sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dan BOS (BantuanOperasional Sekolah), sehingga mengakibatkan keuangan Negara sebesarRp54.951.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang
91 — 38
Flores Timur, kami menyiapkankelengkapan administrasinya, dan kami ditunjuk olehKepala Dinas sebagai Ketua Tim Tekhnis dan Tim Tekhnisturun ke desadesa untuk melakukan sosialisasi sertasetelah sosialisasi Kepala Dinas membuatkan SuratKeputusan kepada Kelompok Tani yang sudah dibentukoleh Tim Teknis;Bahwa saat sosialisasi kami membentuk 15 KelompokTani dengan kategori sebagai berikut 9 Kelompok Taniuntuk Kelompok anakan Kelapa dan 6 Kelompok Taniuntuk kelompok anakan Kopi Specialty;Bahwa kelompok
330 — 396
regulator, KPU Provinsi sebagai Suvervisi dan KPUD sebagaipelaksana, biasanya kesalahan itu terletak pada kesalahan penyelenggara padatingkat desa atau kecamatan (PPS, PPK) dalam menginterprestasi perintah atauaturan aturan PKPU RI dikarenakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia(SDM); Bahwa, data pendukung untuk paslon ada dua yaitu Administrasi dan Verifikasifaktual imi yang dilakukan kedesadesa kepada pendukung yang telahmenyerahkan KTP; Bahwa, KPU Kabupaten tidak bisa membuat regulasi aturan tekhnis
Ketut Yulia Wirasningrum,SH
Terdakwa:
Kade Citra Dewi
101 — 48
Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakandokumen penting, spesifikasi tekhnis dan pengadaannya ditetapkan olehPolri, BPKB berbentuk buku berukuran 17 x 12 cm, dengan lembar kulitberwarna Coklat tua dan tulisan hitam, serta dibubuhi Nomor BPKB ,BPKBterdiri atas 10 halaman dengan warna dasar coklat, untuk mencegahpemalsuan BPKB juga dilengkapi dengan tanda air dengan lambang Tribrata,benang pengaman (hologram) dan skener (hologram skener).
166 — 91
Dalam Sidang Arbitrase di Singapore InternationalArbitration Centre, 4 September 2014, selanjutnya dibeeri tanda T23;Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara No. 658/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda T24;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor : 30311/1/IPPB/PMA/2014, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnyadiberi tanda T25;Foto copy (tanpa asli) yang diambil dari Internet berupa Petunjuk MahkamahAgung berkaitan dengan persoalan tekhnis
320 — 158
Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.
141 — 86
misalnyapembongkaran, terhadap putusan yang inkracht maka pejabat Tata UsahaNegara tidak dapat lagi mengeluarkan putusan yang sama; e Bahwa, sebagaimana putusan No. 12/G/2013/PTUN.SBY. pada halaman 64alinia ke 1: Menimbang, bahwa dari alasan surat gugatan Penggugat padaangka 5 dan angka 6 secara tersirat bahwa fasilitas umum termasuk tempatkeberadaan pagar yang riilnya adalah tembok Bukti P16 gambar 5b belumdiserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya karena belum terpenuhinyasyarat administratif dan tekhnis
111 — 38
Perhubungan RI Nomor KM 20 Tahun 2010 maka Pertibtar STIPtersebut telah cacat hukum dan tidak berlaku lagi;Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor :140/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatasMajelis Hakim tidak sependapat oleh karena Pertibtar STIP Jakarta tersebutbelum pernah dicabut atau belum pernah diganti, meskipun Statuta STIPtersebut mengalami pergantian dan statuta dimaksud tidak cukup mengatursecara lengkap mengenai tata tertio taruna maka ketentuan tekhnis
53 — 19
Secara hukum, Risalah Lelang, Nomor : 009/2012, Tanggai 27Januari 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat,oleh karena lelang yang dilaksanakan pada tanggai 27 Januari2012, baik dari segi administrasi maupun tekhnis pelaksanaannyatelah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku.Bahwa TERGUGAT Il menolak dan/atau tidak dapat menerima daliPARA PENGGUGAT (PENGGUGAT .
55 — 21
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
LAMU
59 — 57
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
60 — 19
Memfasilitasi Satker Kabupaten dalam Laporandana APBN dan APBD.Melakukan Reviu bantuan Tekhnis kepada UPKdan TPK ( Tim Pengelola Kegiatan Desa ) dalampengelolaan Keuangan dana Program dan danaBergulir.. Memberikan bantuan Tehnis pada Fk dalampemeriksaan Keuangan Program dan danaBergulir..
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
JUNAIDI alias JUN
346 — 14
dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis
1.SUWARSI
2.EKO WIJANARKO
3.DM. ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE
5.NUGROHO BUDIYANTO
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS
Termohon:
1.KAPOLRI MABES POLRI
2.KABARESKRIM d a MABES POLRI
3.IRWASUM d a MABES POLRI
4.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan d a MABES POLRI
5.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan d a MABES POLRI Jl. Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan
6.KAPOLDA Daerah Istimewa Yogyakarta d a MAPOLDA DIY
7.Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
8.Kepala Sub Direktorat II HARDA KASUBDIT POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
9.Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
10.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
11.KOMPOLNAS
12.komisi Ombudsman
106 — 21
., KasubbagPenanganan SKM Sekretariat Kompolnas, dan SUKRON, Staf BagianPelayanan Tekhnis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman padatanggal 29 Oktober 2018 di bawah Nomor 276/HK/ X/SK.Pid/2018/PN.Smn,berdasarkan surat perintah nomor : 19/KOMPOLNAS/10/2018, tanggal 23Oktober 2018, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon XI;KOMISI OMBUDSMAN, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav.