Ditemukan 5782 data
90 — 25
prosedur audit yang Ahli lakukan sebagai berikut :a) Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.b) Mendapatkan buktibukti yang telah diperolen Penyidikdan meminta tambahan buktibukti yang belum diperolehpenyidik.c) Melakukan reviu. terhadap dokumen, analisis dan128pengujian atas buktibukti yang diperoleh melalui penyidik.d) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkaitbersama Penyidik.e) Melakukan rekonsiruksi fakta berdasarkan buktibuktiyang diperoleh.f) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
70 — 10
Membuat simpulan hadil audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara.
77 — 13
Penyimpangan yang ditemukan adalah terdapat penyaluranpinjaman yang tercatat atas nama 37 kelompok simpan pinjam perempuanpada UPK Singkep Barat Kabupaten Lingga, namun pencairan dana ataspinjaman tersebut tidak diterima oleh kelompok yang bersangkutanmelainkan diterima/diambil oleh FK dan pengurus UPK ;e Bahwa Dokumen tersebut merupakan laporan hasil audit investigatif yangberisi temuan dan simpulan akhir penugasan yang disampaikan kepadapihakpihak berkepentingan setelah penugasan berakhir ;e Bahwa
209 — 61
Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugianKeuangan Negara.> Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara bersama penyidik Kepolisian Daerah Jambidan disimpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dijumaifakta dan proses kejadian sebagai berikut :a. Pengungkapan Fakta;Pada tahun 2015 PT.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
96 — 27
dan melakukan reviusertapenilaian kecukupan terhadap data dan buktibukti yang diperoleh melalui dan/ataubersamaPenyidik Kepolisian Resor Nias.(2)Membandingkan fakta yang dijumpai denganketentuanketentuan yang berlaku.(3)Melakukan pengujian dan analisis atas buktidokumen yang diperoleh melalui dan/ataubersama Penyidik Kepolisian Resor Nias.(4) Merekonstruksi dan merangkai data dan buktibukti dalam satu rangkaian fakta dan proseskejadian.(5)Melakukan klarifikasi kepada pihakpihakterkait.(6)Membuat simpulan
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
212 — 305
diperoleh melalui dan/ataubersama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama yangdipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangannegara;3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResorTeluk Wondama;5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait;6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkanbukti yang telah diuji dan hasil analisis;7) Membuat simpulan
122 — 20
Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuanganNegara.Bahwa benar Metode Perhitungan Kerugian Negara dilakukan dengancara menghitung selisih antara jumlah belanja bantuan sosial yangditerima oleh penerima belanja bantuan social dengan jumlah dana yangdigunakan oleh penerima bantuan sosial, sesuai dengan proposal yangdiajukan.Bahwa dokumen yang dipergunakan dalam menghitung kerugian negara antaralain :1.
82 — 64
Rarud dimana nilai Rp. 34.000.000 (tiga puluhempat juta rupiah) tersebut adalah harga perolehan 8 ekorsapi yang terjual, yaitu 1 ekor sapi jantan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) 7 ekor sapi betina sebesarRp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dantindakantindakan tersebut merupakan penyalahgunaandana program Simantri karena dana tersebut disediakanpemerintah untuk program pengembangan sistem pertanianterintegrasi bagi kelompok masyarakat dan bukan untukkepentingan pribadi dimana simpulan
Roger L. V Hermanus, SH
Terdakwa:
SENNY HETTY TUTU SE
142 — 54
Audit dengan tujuan tertentu adalah audit diluar audit Keuangan danaudit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatuhal yang diaudit.
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
237 — 139
Jika dikatakantanah tersebut bukan obyek landreform atau redistribusi berarti berupatanah kehutanan, sehingga simpulan mengatakan bahwa permohonanpemohon layak diproses tidak tepat. Seharusnya dengan kondisidemikian permohonan pendaftaran tanah oleh WAYAN RUBAH tidakbisa dilanjutkan.5. Ahli Dr.
Jika dikatakan tanah tersebut bukan obyek landreform atauredistribusi berarti berupa tanah kehutanan, sehingga simpulan mengatakan bahwapermohonan pemohon layak diproses tidak tepat. Seharusnya dengan kondisidemikian permohonan pendaftaran tanah oleh WAYAN RUBAH tidak bisaHal 289 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.dilanjutkan.
164 — 44
.= Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan KerugianKeuangan Negara.3) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara dan diperoses lebih lanjut sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, denganmenggunakan dokumen/data yang tim audit peroleh dari dan/ataumelalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;Bahwa berdasarkan hasil auditing yang Ahli dan Tim lakukan atas ugaanTindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatanpada RSUD
138 — 191
dengan pihak penyidikKejaksaan Negeri Jakarta TimurMendapatkan buktibukti yang telah diperoleh penyidik danmeminta tambahan buktibukti yang belum diperolehpenyidikMelakukan evaluasi dan analisis terhadap buktibukti yangtelah diperolehMelakukan observasi fisik atas pekerjaan pengembanganpuskesmas rawat inap selain RB di kecamatan Kramat JatiMelakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkaitbersama penyidike Melakukan ekspose akhir dengan pihak penyidik kejaksaanNegeri Jakartatimure Menyusun simpulan
74 — 42
listrik tenaga surya 8 unit belum ada;bahwa dampra bantalan angin F2 kurang 2 buah;bahwa bedasarkan hasilhasil pemeriksaan tersebut PanitiaPemeriksa PHO berkesimpulan bahwa pekerjaan baru mencapai70% (tujuh puluh persen) dan karena itu pula Panitia Pemeriksamenyimpulkan tidak bisa dilakukan serah terima pertamapekerjaan (PHO);bahwa bedasarkan hasil pemeriksaan itu panitia pemeriksaberkesimpulan pekerjaan baru 70% dan tidak bisa dilakukanPHO dan melaporkannya kepada terdakwa;bahwa terdakwa menanggapi simpulan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA
175 — 159
Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2018;e 2020 Pemberian Keterangan Ahli dugaan Perkara TindakPidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Desa Bukit HarapanKecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran2016 dan Tahun 2017.Bahwa yang menjadi ruang lingkup ahli dalam rangka perhitunganKerugian Keuangan Negara yang mencakup belanja kegiatanPemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada DinasPerhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 ;Bahwa yang menjadi batasan tanggungjawab penugasan ahli yaituTerbatas kepada simpulan
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
118 — 47
dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakanmencakup pemeriksaan atas dokumendokumen administrasi dankeuangan serta informasi lainnya terkait proses, pencairan,penggunaan, dan pertanggungjawaban Peningkatan Jalan RinjaniRayaBromo dan Jalan Mahoni Raya Kota Cirebon Sumber Dana DanaAlokasi KhususInfrastruktur Pemerintah Daerah (DAKIPD) KotaCirebon Tahun Anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yangmerugikan Keuangan Negara.Benar Tanggung jawab Auditor terbatas pada simpulan
66 — 12
Penyimpangan yang ditemukan adalah terdapat penyaluranpinjaman yang tercatat atas nama 37 kelompok simpan pinjam perempuanpada UPK Singkep Barat Kabupaten Lingga, namun pencairan dana ataspinjaman tersebut tidak diterima oleh kelompok yang bersangkutanmelainkan diterima/diambil oleh FK dan pengurus UPK ;e Bahwa Dokumen tersebut merupakan laporan hasil audit investigatif yangberisi temuan dan simpulan akhir penugasan yang disampaikan kepadapihakpihak berkepentingan setelah penugasan berakhir ;e Bahwa
163 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat(2) UU KUP selengkapnya menyatakan:Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkanpada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 10 huruf c Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006selengkapnya menyatakan (Bukti PK28):Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkanpada
140 — 45
audit yang saksi bersama tim lakukan sebagaiberikut:1) Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.2) Mendapatkan buktibukti yang telah diperoleh penyidik danmeminta tambahan buktibukti yang belum diperoleh penyidik3) Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atasbuktibukti yang diperoleh melalui penyidik.4) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersamapenyidik5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdiperoleh6) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
186 — 96
Wondama yangdipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangannegara;3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResorTeluk Wondama;5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait;6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkanbukti yang telah diuji dan hasil analisis;halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk7) Membuat simpulan
127 — 23
Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit dalamrangka Penghitungan Kerugiaan Keuangan Negara (PKKN)atasperkara tersebut, berdasarkan data atau buktibukti yang cukup,relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianResor Subang, bukan memberikan opini atas perkara tersebut.Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukanoleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Subang, bukan oleh BPKPBahwa datadata dan bukti yang digunakan untuk