Ditemukan 5801 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : simpanan sampelan simpan sampulan sempolan sinaulan simpulkan simpuan sembulan
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
55 — 11
  • Oston Gultom selaku PPK tetapi simpulan panitiatersebut ditolaknya dengan menyatakan kepada terdakwa selaku ketua panitia agar paketpekerjaan tersebut harus dilelang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa bukan pekerjaankontruksi, dengan alasan kapal yang dimaksud adalah kapal tradisional maka yang melelangadalah panitia pengadaan barang jasa bukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan hal itubersesuian dengan yang disampaikan Kepala Dinas saksi Ir.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTRISNO.
551 — 109
  • Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaituterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit perhitungan kerugiankeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2017b.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 April 2018 — RATAM, S.T. Bin KUSNADI (Alm)
230 — 31
  • Bunga Arafat yang berasal dariBantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiBarat yang diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkankerugian keuangan negara;Pelaksanaan audit lapangan dilakukan sejak tanggal 8 Juni2016 sampai dengan 28 Juni 2016.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : Tanggung jawabkami terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi pada
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
113 — 23
  • memberikan upah atau gaji;e Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik, memberikanketerangan sebagaimana dalam BAP Ahli yang Ahli paraftiap lembarnya dan Terdakwa tandatangani;e Bahwa BAP tersebut adalah keterangan Ahli sendiri hinggadi persidangan ini tidak ada perubahan;Bahwa Ahli membantu penyidik untuk melakukan audit dalamrangka menghitung kerugian keuangan negara atas KasusPenyimpangan Pembelian Gabah Fiktif pada Perum BulogSub Divre Bandung Tahun Anggaran 2011;Bahwa tangung jawab Ahli terbatas pada simpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - KAMSUDIN, SH., MH
124 — 43
  • Tanggung jawab penugasan adalah terbatas pada simpulan pendapat atashasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara dalam PengadaanHal.93, Putusan Nomor:03/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.Pompa Motor Portable dan Kelengkapannya pada Dinas PemadamKebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2011, berdasarkan buktibukti yang cukup, kompeten, danrelevan yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik KejaksaanAgung RI.d. metode penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 22-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Ir. SINTONG SIANIPAR,MT
275 — 107
  • Menyusun Simpulan Hasil Audit.Bahwa setelah mengaudit Kegiatan Penanggulangan segera kerusakanJalan dan Jembatan serta kelengkapannya / Tidak TerprediksiHal 95 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst(Swakelola) Pada Sudin PU Jalan Kota Administrasi Jakarta TimurTahun Anggaran 2012 dan 2013 tersebut, Sebagaimana yang disajikandalam Laporan dengan Surat NomorSR 803/PW09/5/2015 tanggal8Desember 2015 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
183 — 151
  • perizinanHalaman 144 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2021/PN.Bglkendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten SelumaT.A 2017;Bahwa Ruang Lingkup penugasan Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi kasuspelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan diDinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahunanggaran 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikankeuangan negara;Bahwa Metode yang digunakan pada simpulan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 28 Mei 2013 —
45 — 34
  • KecamatanAluhAluh.e Dari uraian pengungkapan fakta di atas dapat diambil simpulan :1. Terdapat perbedaan realisasi fisik Pembangunan Pabrik Es dan Bengkel Esantara Konsultan Pengawas dan Politeknik Negeri Banjarmasin dikarenakanKonsultan Pengawas menghitung material atap yang belum terpasangsedangkan Politeknik Negeri Banjarmasin menghitung realisasi fisik(bobot/volume terpasang).2. Terdapat pembayaran kepada CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
203 — 48
  • adalah akurat;Bahwa laporan audit 2014 mengenai penghitungan kerugian negara tidakmenggunakan istilah kemahalan harga;Bahwa istilah kKemahalan harga ada pada audit tahun 2005 dan auditinvestigatif tahun 2006, yang saat itu sudah membandingkan harga pasarsaat itu dan harga transaksi;144Bahwa pada halaman 19 LHA (Laporan Hasil Audit) mengenai AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, ada rujukan kemahalan hargaakan tetapi hal tersebut adalah informasi lainnya sehingga bukansimpulan dari audit 2014, simpulan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 8 Juni 2016 — - RIZKYVAN L TOBING
104 — 78
  • .= Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitunganKerugian Keuangan Negara.3) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara dan diperoses lebih lanjut sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku dengan116menggunakan dokumen/data yang tim audit peroleh daridan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;Bahwa berdasarkan hasil auditing yang Ahli dan Tim lakukanatas ugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan PengadaanAlatalat Kesehatan pada RSUD
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAIPUL ANWAR Bin UMAR
131 — 94
  • Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan UjanMas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai denganTahun Anggaran 2017.Ruang Lingkup PemeriksaanAudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangkami laksanakan mencakup pelaksanaan Anggaran PendapatanBelanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan UjanMas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikankeuangan negaraBatasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARIDUP LUMBANTOBING
101 — 40
  • Sipoholon adalah sebagai berikut :e Mengumpulkan dan melakukan riviu terhadap data/bukti/dokumenyang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResort Tapanuli Utara.e Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.e Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResortTapanuli Utara.e Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam suatu rangkaianfakta dan proses kejadian.e Membuat simpulan hasil audit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
665 — 119
  • RakyatIndonesia (Persero) Tbk sebagaimana telah dicatatkanpada Kementerian Hukum dan HAM sesuai nomor W7HT.01.04612 tanggal 15 Januari 2007.e Bahwa menurut PERMENPAN 5 Tahun 2008, kegiatanaudit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapatdikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:1) Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opiniatas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsipakuntansi yang diterima umum.2) Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan
    danrekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis,efisiensi dan efektif.3) Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untukmemberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 19-09-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 9 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DEDYKARTO ANSIGA, SH
Terdakwa:
ELFI JUNUS BAKIR
138 — 45
  • penahan air yang dikelola oleh 333.086.000,Kepala Desa & Bendahara Desa (termasuk Pajak Tahap & Il).Jumlah realisasi pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan 166.459.000,penghitungan volume oleh Tim Ahli Teknik Univeristas Gorontalo.Nilai material (besi) yang belum terpasang 7.775.000,(material on site)Jumlah kerugian keuangan negara (1 2 3) 158.852.000, Bahwa untuk menentukan pihakpihak yang bertanggung jawab, adalahkewenangan dari penyidik, tanggung jawab ahli dalam penugasan ini terbataspada simpulan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Drs. SAMUEL FREDERIK MIRA. - BHENEDIKTA KUSDIATI. - AGUSTINUS ANMUNI. - JOSE XIMENES, S.ST. - MARSELINUS LAKE.
102 — 72
  • Simpulan yangdisampaikan Para Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuranPtsn Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Kpg Hal. 187terhadap pelaksanaan pekerjaan, melainkan hanya dengan melakukan pengamatan secaravisual saja;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Panitia PHO tersebut Saksi Drs.NIKOLAUS SUNI, MT kemudian menyampaikan kepada Panitia PHO untuk membuat beritaacara serah terima Tahap I Pekerjaan dan Berita Acara PHO yang menyatakan pekerjaanrehabilitasi rumah korban bencana
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CECE ANDI, A.Md
181 — 34
  • Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Bahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
153 — 33
  • Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Halaman 124 dari 203 Halaman Putusan Nomor 17/Pid. SusTPK/2021/PN PtkBahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
101 — 22
  • Sumedang Tahun Anggaran 2010yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah ;Tanggung jawab terbatas kepada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang + merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup relevan dan kompeten yangdiperoleh pada saat audit dilakukan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
128 — 106
  • buktibukti yang diperoleh melalui dan/ataubersamaPenyidik Kepolisian Resor Nias.(2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.(3) Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResorNias.Halaman 124 dari 204Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn(4) Merekonstruksi dan merangkai data dan buktibukti dalam saturangkaian fakta dan proses kejadian.(5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait.(6) Membuat simpulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
198 — 179
  • auditor negara seharusnya seorang auditormempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan menolak melakukanpemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang sama;Bahwa PSP 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentumenyebutkan Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan danpengendalianintern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturanperundangundangan, dan ketidak patutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinnatau pejabat pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan