Akhirnya Tergugat I, Tergugat Il dan Penggugat sepakat untukmelakukan penandatangan perjanjian jual beli objek sengketa di Semarangpada tanggal 9 Januari 2012;Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat Ill telah memberikan Kuasamenjual kepada Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Jual Nomor 56/2010tanggal 8 Februari 2010 yang telah ditandatangani dan dilegalisasidihadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., Notaris yang berkedudukan di Gresik,maka penandatanganan perjanjian jual beli objek sengketa dilakukan

beli objek sengketa tidak dapat dilakukan penandatanganAkta Jual Beli (/levering overeenkomst) sebagaimana konsekuensi hukumatas kelanjutan dari proses perjanjian jual beli objek sengketa yaitu realisasiatas penyerahan kepemilikan objek sengketa (juridische levering) dariTergugat II kepada Penggugat;Bahwa tertundanya proses penandatangan akta jual beli sebagaimanatersebut Posita Penggugat Angka 6 diatas, disebabkan oleh karena diatasobjek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag

Sutomo Nomor 53 Madiun (baca: ObjekSengketa) dapat ditunjukkan dalam pembuatan Akta Perjanjian IkatanJual Beli (PUB) Nomor 22 tanggal 9 Januari 2012, yang dibuatdihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris kota Semarang dandiserahkan kepada Penggugat saat itu juga;8.5. bahwa penyerahan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor216 (Objek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat sebagaiakibat dari: Pelunasan harga jual beli objek sengketa yang dilakukanPenggugat dan diberikan kepada Tergugat , yang

Bahwa kemudian Tergugat memberitahukan kepada Penggugat mengenaipertemuan antara Tergugat dengan Tergugat II di Kota Ponorogo, dalampertemuan tersebut Tergugat II menyatakan dan menyadari kesalahannyayaitu tidak jujur memberitahukan perihal Sita Jaminan/Conservatoir Beslag(CB) sebagaimana yang dimaksud dalam Posita Penggugat Angka 7 dalamperjanjian jual beli objek sengketa dan penandatangan Akta PerjanjianIkatan Jual Beli (PJB) Nomor 22 tanggal 9 Januari 2012 yang dilakukanHalaman 4 dari 26 hal.Put

Nomor 2273 K/Pdt/201612.13.14.15.September 1975 yang menyatakan sebagai berikut:walaupun Tergugat asal dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagianwarisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untukmelindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahliwaris) sedang para Penggugat asal masih dapat menggugat Tergugatasal dan II";Bahwa dengan demikian perjanjian jual beli objek sengketa danpenandatanganan Akta Jual Beli (PUB) Nomor 22 tanggal 9 Januari 2012yang dilakukan

Bahwa kesepakatan jual beli objek sengketa antara Penggugat denganTergugat dengan harga Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh jutarupiah) dituangkan dalam surat perjanjian dibawah tangan tertanggal 29Juni 1993 dengan disaksikan T.O. Hari Poerwadhi dengan systempembayaran bertahap:e Tahap Pertama paling lambat tanggal 15 Juli 1993 sebesarRp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkansisanya akan dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan kKemudian;Halaman 3 dari 17 hal.

PPAT Surakartauntuk dibuatkan Akta Jual Beli objek sengketa dengan Akta Nomor 252/Laweyan/1993 tertanggal 29 kali 1993 dan selanjutnya diproses baliknama dari Para Penggugat ke atas nama Tergugat ;Bahwa ternyata setelah balik nama objek sengketa ke atas namaTergugat , Tergugat mengingkari/tidak menepati sama sekalipembayaran objek sengketa kepada Para Penggugat sebsearRp310.000.000, 00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);Bahwa berulang kali Para Penggugat menghubungi Tergugat untukmeminta penyelesaian

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menepati sama sekali pembayaran11.objek sengketa kepada Para Penggugat dan atau mengembalikan objeksengketa ke atas nama Para Penggugat adalah merupakan tindakanmelawan hukum (Onrechmatigdaaa);Bahwa dengan demikian maka, Akta Jual Beli objek sengketa Nomor252/Laweyan/1993 tertanggal 29 Juni 1993 yang dibuat oleh Mardijanto,SH.PPAT Surakarta adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum;12.Bahwa ternyata dengan etikat buruk Tergugat pada tanggal 2September

Beli objek sengketa Nomor 252/Laweyan/1993tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat oleh Mardijanto, S.H., PPAT Surakartacacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula AktaNomor 87/Laweyan/1993 tanggal 2 September 1993 yang dibuat olehPrasetyawan Surakarta, S.H., PPAT Surakarta maupun penggantiansertifikat obyek sengketa dart SHM Nomor 990 menjadi HM Nomor 66cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudahsepantasnya apabila Tergugat dan Tergugat Il dihukum untukmengembalikan objek

Perjanjian jual beli objek sengketa di bawah tangan tanggal 29 Juni 1993(bukti P3) dengan harga Rp310.000.000, pembayarannya bertahap,sebagai berikut:a.1. Tahap pertama sebesar Rp110.000.000, paling lambat tanggal 15Juli 1993;a.2. Sisanya paling lambat tiga bulan kemudian, jadi paling lambat tanggal15 Oktober 1993;b.

Frederika Haliwela / Salampessy tidak pernah melakuan jual beli objek sengketa kepada Tergugat, sebab di atas tanah objek sengketa tersebut, masih ada lima orang anak keturunan dari almarhumah janda Ny. Frederika Haliwela / Salampessy yaitu : Lonita Haliwela, Ilona Haliwela, Yorita Haliwela, Esterlita Haliwela dan Yorico Salampessy.yang semasa hidup almarhuma janda Ny.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku Surat Penyataan dari lonita haliwela tanggal 19 September 2015;Menyatakan Jual Beli Objek Sengketa antara Lonita Haliwela dengan Penggugat adalah sah;. Menyatakan Objek Seketa adalah kepunyaan Penggugat;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT AMB6. Menyatakan tidak pernah terjadi Jual Beli Objek Sengketa antara Tergugatdengan Janda Ny. Ferderika Haliwela/Salampessy;7.

hukum warisan/peninggalan yang belum pernah dibagiwaris termaksud pada butir 1 b dan pada butir 1 c posita diatas, kepadaTurut Tergugat pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Hukum Tua DesaPopareng sesuai dengan penyampaian Hukum Tua Desa Poparengkepada Marlina Kauwang dan Semuel Kauwang, padahal MarlinaKauwang dan Semuel Kauwang sudah terlebih dahulu memberitahukepada Turut Tergugat untuk tidak membeli tanah Objek sengketatermaksud pada butir 16 dan pada butir 1c posita diatas, sehingga menuruthukum Jual

beli Objek sengketa termaksud pada butir 1 b dan pada butir 1c posita diatas, kepada Turut Tergugat adalah tidak sah dan batalmenurut hukum, oleh karena menurut hukum setiap jual beli di Indonesiaharus dilaksanakan memenuhi unsur terang dan tunai ;Jual Beli....................Jual Beli objek sengketa tersebut dilaksanakan secara tunai, tetapi tidaksecara terang oleh karena tidak memenuhi syarat hukum yaitu setiap jualbeli atas barang tidak bergerak, sebelum jual beli barang tidak bergerak(objek

Bahwa oleh karena wajar bila saat ini Para Penggugat memohon kepadaYang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk menyatakanbahwa jual beli Objek sengketa in Casu termaksud adalah tidak sah danmelawan hukum, dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua PengadilanNegeri Amurang berkenan membatalkan jual beli objek sengketa In Casutermaksud pada butir 1b dan pada butir 1c ;.

(lima belas ribu rupiah).Pertimbangan/kesimpulan Hakim Pertama ini sudah tepat/benar olehkarena sejak terjadinya jual beli objek sengketa antara Asang bin Serang sebagaiHal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 339/PDT/2017/PT MKSpenjual dengan H. Makkaraeng Daeng Mandjarungi sebagai pembeli, maka padasaat itu pula telah terjadi penyerahan (/evering) atas objek sengketa dari Asangbin Serang kepada H.

Makkaraeng Daeng Mandjarung)),sehingga dengan demikian terbuktilah gugatan Para Penggugat.Namun pada nyatanya kesimpulan Hakim Pertama sebagaimana tersebutdiatas hanyalah sebatas menyatakan telah terjadi jual beli objek sengketa antaraAsang bin Serang ( sebagai penjual ) dengan H.

(lima belas riburupiah).Pertimbangan/ kesimpulan Hakim Pertama ini sudah tepat/ benar olehkarena sejak terjadinya jual beli objek sengketa antara Asang bin Serangsebagai penjual dengan H. Makkaraeng Daeng Mandjarungi sebagaipembeli, maka pada saat itu pula telah terjadi penyerahan (levering) atasobjek sengketa dari Asang bin Serang kepada H.

Makkaraeng DaengMandjarungi), sehingga dengan demikian terbuktilah gugatan Para Penggugat.Namun pada nyatanya kesimpulan Hakim Pertama sebagaimana tersebutdiatas hanyalah sebatas menyatakan telah terjadi jual beli objek sengketa antaraAsang bin Serang (sebagai penjual) dengan H. Makkaraeng Daeng Mandjarung!

No. 339/PDT/2017/PT MKSsengketa, maka objek sengketa berada dalam kekuasaan orang tua ParaPenggugat sampai dengan seterusnya beralih kepada ahli waris.Kenyataan/fakta setelah terjadinya jual beli objek sengketa aquo yaitubahwa objek sengketa tidak pernah dialihkan oleh Para Penggugat ataupun H.Makkaraeng Daeng Mandjarungi kepada siapapun termasuk tidak pernahdialinkan kepada Tergugat ataupun kepada Tergugat II.

beli objek sengketa, maka tidakseharusnya Penggugat menggugat Tergugat I karena baik Penggugat maupunTergugat I adalah samasama pembeli yang beritikad baik, dan samasamasebagai korban yang dirugikan atas Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSekayu tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky Jo PutusanHalaman 11 dari 42 Hal.

No.11/PDT/20213/PT.PLG41Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor : 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky ;Namun demikian gugatan penggugat adalah mengenai tindakan / perbuatanpengosongan dan pembongkaran yang dimohonkan oleh Tergugat IV, bukanmengenai sengketa kepemilikan ataupun keabsahan jual beli objek sengketa,karena penggugat sendiri dalam uraian gugatannya tidak pernah menyatakanbahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I danantara Tergugat I dengan Penggugat

beli objek sengketa antara Tergugat Idengan Penggugat tersebut adalah sah.Bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 2 September 1993Nomor : 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky dalam perkara perdata antara Sarimah(Tergugat IV) melawan Kimiawati (Tergugat III) hanya mengikat terhadappara pihak dalam putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, sedangkan terhadap Tergugat I putusan tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat, karena Tergugat I adalah pihak ketiga yang tidakdiikutsertakan

Dengan demikian dalam hal jual beli objek sengketaTergugat II bukanlah pihak karena sejatinya pihak prinsipal atau pihak yangsebenarnya dalam transaksi jual beli objek sengketa tersebut adalah antaraKimiawati (Tergugat III) dengan Hendra Kesuma (Tergugat I) dan antaraHendra Kesuma (Tergugat I) dengan Muliana (Penggugat), sedangkanTergugat II sebagai pemegang hak substitusi / pemegang jaminan sifatnyahanya mewakili Tergugat III, dalam transaksi jual beli objek sengketa antaraTergugat III dengan Tergugat

I, sehinga tidak ada alasan Penggugatmenggugat Tergugat II atas jual beli objek sengketa tersebut ;65 Namun demikian gugatan penggugat adalah mengenai tindakan / perbuatanpengosongan dan pembongkaran yang dimohonkan oleh Tergugat IV, bukanmengenai sengketa kepemilikan ataupun keabsahan jual beli objek sengketa,karena penggugat sendiri dalam uraian gugatannya tidak pernah menyatakanbahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I danantara Tergugat I dengan Penggugat cacat hukum

dalam hal ini PengadilanPengadilan Tinggi Gorontalo tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak salahmenerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa Penggugat hanya mampu membuktikan tentang Penggugatsebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Ibrahim Haluta danAlmarhumah Rawi AhmadBahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti/PengadilanTinggi Gorontalo yang membatalkan jual

beli objek sengketa yangdilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)dapat dibenarkan, karena proses jual beli objek sengketa tersebuttidak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan (2)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah serta ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah,karena

Nomor 1978 K/Pdt/2019jempol pihak penjual tidak dilakukan secara langsung oleh PejabatPembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang bersangkutan,sehingga jual beli objek sengketa tersebut tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULIANAHALUTA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena

No. 1585 K/Pdt/2013 Barat : Wiryameja;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;Bahwa jual beli objek sengketa tersebut dalam Posita 1, telah sah danmemenuhi syarat jual beli sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli No. 01/Maos/1995 tanggal 13 Januari 1995 yang dibuat dan ditandatangani dihadapanpejabat yang berwenang;Bahwa oleh karena masih ada kekurangan pembayaran atas pembelianobyek sengketa, maka setelah adanya jual beli penggugat menjaminkansertifikat obyek sengketa ke Bank untuk meminjam

pada tahun 2004 utang Penggugat terhadap banktersebut telah lunas;Bahwa oleh karena Penggugat juga mempunyai rumah di DesaKarangkandri sehingga Penggugat belum bisa merawat dan menempati obyeksengketa untuk itu penggugat memberi ijin kepada Tergugat untuk merawatobyek sengketa tersebut;Bahwa pada tahun 2009 Bapak Sungaeb meninggal dunia;Bahwa pada awal Maret tahun 2012, Penggugat bermaksud menempatibangunan objek sengketa, namun Tergugat menghalanghalangi denganberbagai cara dan mengingkari adanya jual

beli objek sengketa sebagaimanatersebut dalam posita 1 antara Penggugat dengan Bapak Sungaeb (alm);Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut, makaPenggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp20.000.000, (dua puluh jutarupiah) sebagaimana harga beli obyek sengketa yang telah Penggugatbayarkan, kepada Bapak Sungaeb namun Penggugat belum bisa menikmati hakmiliknya atas obyek sengketa.

Menyatakan hukumnya bahwa jual beli objek sengketa sebagaimana tercatatdalam Akta Jual Beli No. 01/Maos/1995 tanggal 13 Januari 1995 yang dibuatdan ditandatangani dinadapan pejabat yang berwenang adalah sah menuruthukum;3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebutdalam Posita 6 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;4.

Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan SertifikatHak Guna Bangunan no. 2225/Sukajadi dengan letak objek di jalanCempaka Putih No.27, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota,Kota Batam kepada PENGGUGAT karena batalnya perjanjian danadanya itikad tidak baik dalam jual beli objek sengketa tersebut melaluiTerguggat.Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 246/PDT/2021/PT PBR7.

Menutuskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 040/2018 tertanggal 30Agustus 2018 dan Akta Jual Beli 046/2018 tertanggal 1 November2018 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Ill dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku karenakesepakatan tukar menukar objek tanah dan bangunan serta Kuasamenjual Nomot 97 antara Terbanding semula Penggugat denganTerbanding Il Ssemula Tergugat yang menjadi dasar dari Akta Jual Belitersebut batal dan tidak berlaku juga diserta adanya itikad tidak baikdalam jual

beli objek sengketa tersebut;6.

Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat II untukmengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2225/Sukajadidengan letak objekdi jalan Cempaka Putin Nomor 27 KelurahanSukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam kepada Terbanding semula Penggugat karena batalnya perjanjian dan adanya itikad tidakbaik dalam jual beli objek sengketa tersebut melalui Terbanding Ilsemula Tergugat;7.

M E N G A D I L I :DALAM KONPENSI- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan sah menurut hukum jual beli objek sengketa tanggal 2 Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris & PPAT Kurnia Armunanto,SH;- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 207dengan batas-batas sebagai

Bahwa dalil dari Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesarRp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) adalah juga tidak benar, karenayang benar adalah uang Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebutadalah merupakan utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat(bukan uang jual beli objek sengketa), yang mana utang tersebut oleh ParaTergugat telah dikembalikan atau dicicil sebanyak 2X, cicilan pertama padatanggal 02 Maret 2015 Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), cicilan kKeduapada

Tergugat Konpensiatau Para Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah makaberdasarkan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata, InstruksiMendagri Nomor 14 Tahun 1982, KUHPerdata serta peraturan lain yang masihbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:DALAM KONPENSI Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum jual

beli objek sengketa tanggal 2 Maret2015 antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris & PPAT KurniaArmunanto,SH; Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objeksengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di DesaAyamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sebagaimanatercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 207dengan batasbatassebagai berikut :o Sebelah utara : jalan desa;o Sebelah timur : tanah Janiyem;o Sebelah selatan : Jalan;o Sebelah barat : tanah Salam; Menyatakan

Dalam Konpensi :

• Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat ;

• Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli Objek Sengketa antara Penggugat dengan Almh.

Bambang adalah sah menurut hukum;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Demi Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan kesepakatan jual beli objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Kwitansi Tanda

LOUISETUHILATU) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli sebidangtanah seluas + 50 Ha, bidang tanah mana terletak di Waitatiri, Desa Passo,Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon, dengan batasbatasseperti tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa ;Bahwa perjanjian jual beli objek sengketa antara Penggugat danTergugat serta ibu Tergugat (Ny.

maka Tergugat harus menepati isi perjanjian tersebut, dan tidakmencegah Penggugat untuk melakukan pengukuran atas objek sengketa ;Bahwa untuk memperoleh kepastian tentang luas objek jual beli yangadalah juga objek sengketa, kiranya pengadilan dengan suatu putusan provisimemerintahkan Penggugat dengan bantuan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Tingkat Propinsi Maluku bersamasama dengan Pengadilan NegeriAmbon, yang biayanya ditanggung Penggugat untuk melakukan pengukuranatas bidang tanah objek jual

beli/objek sengketa ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Ambon supaya memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI.

Memerintahkan Penggugat dengan bantuan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Tingkat Propinsi Maluku dan Pengadilan NegeriAmbon yang biayanya ditanggung oleh Penggugat untuk melakukanpengukuran/menentukan luas yang pasti dari bidang tanah objek jual beli/objek sengketa ;DALAM POKOK PERKARA.I. PRIMAIR.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal. 2 dari8 hal. Put. No. 424 PK/Pdt/20102.

Hj.Sri Suci Rahayu kemudian Penggugat merantau lagi ke Jakarta lagi,untuk bekerja;Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, setelah melihat Objeksengketa milik Penggugat telah berdiri bangun rumah yangdibangun oleh Tergugat ll;Bahwa setelah mengetahui objek sengketa milik Penggugat telahberdiri bangunan milik Tergugat Il, Kemudian Penggugat mencariinfomasi bahwa objek sengketa tersebut telah dijual belikan tanpasepengetahuan dan seizin dari Penggugat, oleh Tergugat kepadaTergugat Il;Bahwa oleh karena jual

beli Objek sengketa milik Penggu gat, dijualoleh Tergugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizindari Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum;Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Il yang tidakmendapatkan ijin dan/atau persetujuan dari Penggugat, makapenguasaan objek sengketa oleh Tergugat Tergugat Il adalahperbuatan melawan hukum;Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikanpermasalahan penguasaan objek sengketa penggugat yangHalaman 2, Putusan No. 90/PDT/2016/PT SMGdikuasai

didasarkan atas buktiyang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu(Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding,Kasasi atau Verset ;Berdasarkan alasan dan/atau dalildalil Penggugat di atas, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalaongan untuk segeramemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIPRIMER :1.2.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukumnya jual

beli objek sengketa antaraTergugat dengan Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum;Menyatakan sebagai hukumnya jual beli objek sengketa yaitusebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 230/Tanjungkulon, seluas +280 M?

Menyatakan sebagai hukumnya jual beli objek sengketa antaraTergugat Konvensi dengan Tergugat Il Konvensi adalah tidak sah dancacat hukum;3. Menyatakan sebagai hukumnya jual beli objek sengketa yaitu sebidangtanah Sertipikat Hak Milik No. 230/Tanjungkulon, seluas + 280 M?

Nomor 1259 K/Pdt/202110.11.12.13.14.15.Menyatakan Akta Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Nomor 07 tanggal19 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat III di hadapan Tergugat VIadalah tidak sah dan batal demi hukum:;Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat , Il, Ill, IVdengan Tergugat V sebagaimana yang tercantum dalam Pengikatan JualBeli Nomor 513 tanggal 23 Juni 2013 dan Akta Pernyataan PengosonganNomor 514 dan Akta Kuasa Nomor 515 yang kesemuanya tertangal 23Juni 2013 yang dibuat dihadapan

Tergugat VII adalah tidak sah dan batalmenurut hukum;Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat V yangmewakili Tergugat , Il, Ill, IV dengan Tergugat V sebagaimana yangtercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 40/2015 tanggal 15 Mei 2015 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII adalah tidak sah dan batal menurut hukum;Menghukum kepada Penggugat untuk membayar atas kekuranganpembayaran pembelian tanah objek sengketa sebesar Rp2.608.000.000,00Menghukum kepada Para Tergugat untuk melaksanakan

, atas nama Eddy Mantiri dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : tanah milik Wiranika Santy;Sebelah selatan : tanah Kasa Desa:Sebelah timur : parit:Sebelah barat : Eddy Mantiri:dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;Menyatakan Akta Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Nomor 07tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat III di hadapanTergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat , Il, Ill,IV dengan Tergugat V sebagaimana

yang tercantum dalamPengikatan Jual Beli Nomor 513 tanggal 23 Juni 2013 dan AktaPernyataan Pengosongan Nomor 514 dan Akta Kuasa Nomor 515yang kesemuanya tertanggal 23 Juni 2013 yang dibuat di hadapanTergugat VII adalah tidak sah dan batal menurut hukum;Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat V yangmewakili Tergugat I, Il, Ill, IV dengan Tergugat V sebagaimana yangtercantum dalam akta jual beli Nomor 40/2015 tanggal 15 Mei 2015yang dibuat di hadapan Tergugat VIII adalah tidak sah

beli objek sengketa dengan Pemohon yangmenerangkan selama ini dirinya tidak pernah diproses hukum dan dipidanaterkait dengan surat keterangan yang dibuatnya yang dalam putusanperkara ini di Pengadilan Negeri Trenggalek dinyatakan merupakanrekayasa dan (6) Surat pernyataan dari Pemohon yangmenyatakan selama ini dirinya tidak pernah diproses hukum dan dipidanaterkait dengan surat keterangan yang dalam putusan perkara ini diPengadilan Negeri Trenggalek dinyatakan merupakan rekayasa.

Selain itu, Soemi saat jual beli objek sengketa dengan Pemohonjuga bukan orang yang mendapat putusan pengadilan sebagai orang dibawah pengampu dan tidak ada surat keterangan dokter yangmenyatakan Soemi telah pikun. Untuk itu, Soemi merupakan orang yangcakap untuk melakukan perbuatan hukum saat jual beli objek sengketatersebut, sehingga jual beli objek sengketa tersebut tertuang dalam aktaautentik dengan bukti P12, T2 dan TT12 berupa Akta Jual Beli Nomor41/062/1993 tanggal 30 April 1993.

Jual beli objek sengketa antara Soemi dengan Pemohondengan bukti Akta Jual Beli Nomor 41/062/1993 tanggal 30 Maret 1993(bukti P12, T2 dan TT.12) sudah memenuhi ketentuan Pasal 1457Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, karena Soemi telahmenerima dari Pemohon pembayaran harga jual tanahnya dan Pemohontelah menerima tanah tersebut dari Soemi;Bahwa kekhilafan Majelis Hakim lainnya adalah tidakdipertimbangkannya uang pembelian objek sengketa yang telahdiserahkan Pemohon kepada almarhum Soemi yang

Penyerahanuang tersebut merupakan bukti, bahwa jual beli objek sengketa antaraPemohon selaku pembeli dengan almarhum Soemi selaku penjual telahterjadi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di hadapan TurutTermohon yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sebagai pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku untukmenerbitkan akta otentik terkait dengan jual beli tanah objek sengketatersebut.

Selama almarhum Soemi selakupenjual masih hidup hingga meninggal tidak pernah mempersoalkan jualbeli tanah objek sengketa tersebut (Bukti Surat Keterangan Kematian P1).Begitu pula dua orang saudara almarhum Soemi, yaitu Suparto (ayahTermohon IV Muhanudi dan Termohon V Nunudianto) dan Sumijan (ayahTermohon Misdi Riyanto, Tergugat Il Sulami dan Termohon Ill Kongso)yang ikut menghadiri jual beli objek sengketa dan pengurusan suratsurat diKantor Desa Prigi semasa hidupnya juga tidak pernah mempersoalkan

Beli objek sengketa antara PT Menara PersadaNusantara dengan Sumiati, sehingga bagaimana mungkin saksi RatnaHalaman 13 dari 19 hal.

Iman Sutrisno Hadi Siswanto merupakan pertimbanganyang salah dalam penerapan hukumnya, karena saksisaksi tersebuttidak tahu pada saat proses jual beli objek sengketa dan saksisaksitersebut tidak tahu siapa yang membayar jual beli objek sengketamenggunakan uang milik siapa;Bahwa saksi Sriani, saksi Tukimin, saksi Misiani, saksi Lianiati, saksi R.Iman Sutrisno Hadi Siswanto menerangkan pemilik objek sengketa adalahTermohon Kasasi karena pernah disuruh bersihbersin dan yangmenyuruh adalah Termohon Kasasi

serta berdasarkan keteranganTermohon Kasasi yang pernah menyuruh saksi datang kerumahnya yangberada di objek sengketa, sehingga hal tersebut merupakan kesimpulansaksisaksi semata tanpa pernah melihat dokumen objek sengketa danmengetahui proses jual beli objek sengketa dan oleh karenanyapertimbangan Judex Facti harus dibatalkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding yang bersandarkanpada keterangan saksi Ratna Setiawati dan saksi Eny Retno Ariyantiharus dibatalkan, karena saksi Ratna Setiawati

Menara Persada Nusantara setelah terjaditransaksi jual beli objek sengketa antara PT. Menara PersadaNusantara dengan Sumiati dan berkasberkas pembelian objekHalaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2126 K/Pdt./2015sengketa sudah ada terlebih dahulu sebelum saksi Ratna Setiawati dansaksi Eny Retno Ariyanti bekerja di PT.

beli objek sengketa dan Sertifikat objek sengketa diatasnamakan Sumiati dengan alasan suami Termohon Kasasi WNA,karena Termohon Kasasi adalah WNI dan kalaupun suami TermohonKasasi seorang WNA maka tidak akan dipersulit atau menjadihalangan dalam pengurusan Sertifikat objek sengketa di kantor BPNkalau memang benar yang membeli adalah Termohon Kasasi karenayang bersangkutan adalah WNI, sehingga pertimbangan dan putusanJudex Facti tingkat banding harus dibatalkan;Ill.

Bahwa objek sengketa pada saat ditransaksikan masih milik TurutTergugat I, dimana hal tersebut dibuktikan oleh bukti Pembanding/Tergugat sendiri di dalam bukti T.I2, T.l3, T.l4 dan T.l5 berupaSertifikat Hak Milik Nomor: 4923, 4925, 4927 dan 4929 di dalam buktimemberikan keterangan sebagai berikut: telah diperiksa dan sesuaidengan daftar di kantor pertanahan Kasubsi PH Putu Hamirta,dengan demikian telah benar transaksi jual beli objek sengketa telahbenar dimana sertifikat hak milik objek sengketa

Bahwa oleh karena Pembanding/ Tergugat menyerahkan sertifikatobjek sengketa kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II selaku notarisyang ditunjuk oleh Pembanding/ Tergugat dan menyetujuinya,sehingga terjadi transaksi jual beli objek sengketa, maka berdasarkanhal tersebut telah tepat dan sah jual beli objek sengketa antaraTerbanding/ Pembanding dan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat sehingga Terbanding/ Penggugat harus dilindundungi hukum sebagaipembeli beritikat baik;Bahwa pada saat transaksi jual

beli objek sengketa, sertifikat objeksengketa diperlinatkan di hadapan Terbanding/ Pengguggat, TurutTerbanding I/ Tergugat Il dan Turut Terbanding I/ Turut Tergugat dimana objek sengketa diserahkan langsung oleh Pembanding/Tergugat sendiri kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II dan sebelumdilakukannya transaksi jual beli sertifikat objek sengketa terlebihdahulu dicek di kantor Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat III dimanadibuktikan oleh Bukti Pembanding/ Tergugat sendiri pada Bukti T.I2,T.I3, T.l4

Bahwa pada saat transaksi jual beli objek sengketa, sertifikat objeksengketa diperlihatkan di hadapan Terbanding/ Pengguggat, TurutTerbanding I/ Tergugat Il dan Turut Terbanding I/ Turut Tergugat dimana objek sengketa diserahkan langsung oleh Pembanding/Tergugat sendiri kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II dan sebelumdilakukannya transaksi jual beli sertifikat objek sengketa terlebihdahulu dicek di kantor Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat III dimanadibuktikan oleh Bukti Pembanding/ Tergugat sendiri

Bahwa oleh karena Pembanding/ Tergugat menyerahkan sertifikatobjek sengketa kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II selaku notarisyang ditunjuk oleh Pembanding/ Tergugat dan menyetujuinya,sehingga terjadi transaksi jual beli objek sengketa, makaberdasarkan hal tersebut telah tepat dan sah jual beli objeksengketa antara Terbanding/ Pembanding dan Turut Terbandingll/ Turut Tergugat sehingga Terbanding/ Penggugat harusdilindundungi hukum sebagai pembeli beritikat baik;Hal 13 dari 26 hal.

Tergugall 3 sxsq=ssqnennneemenenensneneeenenentneeaemnennneeeenneeMenimbang, bahwa transaksi jual beli objek sengketa antara kedua pihaktersebut harus diakui hanya dilakukan secara dibawah tangan tanpa diketahuioleh Kepala Desa, namun hal ini tidak berarti bahwa penguasaaan objeksengketa oleh Pembanding semula Tergugat dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum, karena penguasaan tersebut didasarkan padaproses jual beli yang secara de facto Pembanding semula Tergugat telahmemperoleh hak atas

uang,ternyata bahwa pada tanggal 14 Juli 1977 Husen salah seorang dariTerbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menerimasejumlah uang untuk pengurusan dan pembuatan surat tanah yang sudah dibelioleh Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, akan tetapi surattanah yang dimaksud tersebut tidak pernah dibuat dan tetap tercatat atas namaSiban Bin Sibi orang tuanya Terbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat11Rekonpensi telah dengan sengaja melanggar kewajibannya untuk membuatAkta jual

beli objek sengketa yang sudah dijual dan sekaligus pula telahmelanggar hak Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untukmendapatkan bukti agar objek sengketa tersebut dapat didaftarkan pada KantorPertanahan Nasional, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat adalahberalasan hukum untuk menyatakan Terbanding/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa karena telah terbukti Terbanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan

perbuatan melawan hukum dengantidak mendukung pembuatan akta jual beli dengan membiarkan objek sengketatetap tercatat atas nama Siban Bin Sibi, maka beralasan hukum bagi PengadilanTinggi memerintahkan kepada Terbanding/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi dan seluruh ahli waris almarhum Siban Bin Sibi untuk membuat danmenandatangani Akta Jual Beli objek sengketa dihadapan PPAT =;Menimbang, bahwa karena tidak pernah dibuktikan besar jumlah rielkerugian material yang dialami oleh Pembanding/Tergugat