Ditemukan 7295 data
128 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Achmad Ali, SH, MH, Menguak Tabir Hukum (Suatu KajianFilosofis dan Sosiologis)", cetakan ke Il (kedua), 2002, hal.140) ;d. Bahwa apabila kita memperhatikan undangundang, ternyataHal. 69 dari 130 hal. Put.
188 — 42
MH.Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua),2002, hal.140);d. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsiajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkanprioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;2.
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid1519907charrsid6776078 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogorpar listtextpardplainltrpar rtlchfcsl afl ltrchfcs0f3lang1057langfel1033kerning24langnp1057insrsid1519907charrsid6776078 lochaf3dbchaf0hichf3 '2dtabpard ltrparqj fi4111114508 ri0s1360slmult1lwidctlpartx567tx42 53 wrapde fault aspalphaaspnumfaautols4adjustrightrinOlin4508itap0pararsid5132894 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid1519907charrsid6776078 Pengguna Anggaran/Barangtab tabIr
ELLYZA, M.Si.par listtextpardplainltrpar rtlchfcsl afl ltrchfcs0f3lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid8725743charrsid6776078 lochaf3dbchaf0hichf3 '2dtabKuasa pengguna Anggaran (KPA) tabIr.
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakanke.II (kedua), 2002, hal.140);d Bahwa apabila kita memperhatikan undangundang, ternyata bagi kita, bahwaundangundang tidak saja menunjukan banyak kekurangankekurangan, tapiseringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukanHal. 123 dari 138 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2014124peradilan.
119 — 51
Silahkan mengartikansendiri makna tabir mimpi tersebut.101Poin 20 halaman 14Untuk mendapatkan tanah yang di Gebang Barat PENGGUGATMENGHALALKAN SEGALA CARA, menfitnan dan menista orang tuakami/saudara kami bahkan kakek xxxxxxxxx. Penggugat mengatakan kalaukesepakatan Baratbarat Timurtimur adalah dikehendaki lounda kami xxxxxxxxxpada faktanya kalau kesepakatan Baratbarat Timurtimur tersebutdikehendaki/pencetusnya adalah Hj. Siti Hodijah itu sendiri, pada saat itu kakekjuga masih sehat wal afiat.
110 — 130
Menguak tabir hukum (suatu kajianFilosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.IT (kedua), 2002, hal.140);d. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsiajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkanprioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
181 — 144
Halaman 6 Gugatan PENGGUGAT yang telah dikutipdi atas, ... pada tanggal 30 Maret 1999 dilakukan penandatangananPerjanjian Jual Beli Saham antara TURUT TERGUGAT II, KoperasiPegawai Maritim (Kopegmar) dan TURUT TERGUGAT II....Karena itu, dengan hadirnya KOPEGMAR sebagai pihak denganketerangannya dapat membuka tabir yang menjelaskan pokokgugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sehingga tidak kekurangansuatu fakta maupun kronologis perkara sedikit pun demi kepentinganhukum para pihak dalam perkara a quo.Terlebih
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
122 — 21
ketertiban masyarakat beccariaberpendapat upaya penanggulangan kejahatan dilakukan lebih baikdengan upaya preventif daripada melakukan pemidanaan (its better toprevent crimes than to punish them), antara teoriteori pemidanaan dantujuan pemidanaan secara substansial mengandung esensi yang hampirsama, sulit untuk dibedakan karena falsafah pemidanaan yang tertuangdalam teori pemidanaan merupakan esensi dan tujuan akhir pemidanaantersebut menurut pendapat Ahmad Ali, dalam bukunya yang berjudulmenguak Tabir
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
Ismail bin Rusli
88 — 22
MUHAMMAD FADHIL bin GAZALI, di bawah sumpah dimuka persidanganmemberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : Bahwa saksi diangkat menjadi Desa Teknik Infrastruktur pada BulanNopember tahun 2017 bertugas di wilayah Tabir Lintas dan pada bulan Jull2018 menjadi Pendamping Desa Infrastruktur (PDTI) Wilayah Pamenangsampai pada saat sekarang ini dan dasar Pengangkatan berdasarkan SuratPerjanjian Kerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Nomor : 64/PDO2/P3MD/2018 Tanggal 1 Juli 2018.
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ahmad Ali, dalam bukunya Menguak Tabir Hukum, edisikedua, terbitan Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor Selatan, tahun2008 halaman 175, yang menyebutkan :Badan Hukum telah dikemukakan banyak Sarjana, salah satunyamemberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Badan Hukum,adalah perkumpulan yang dibentuk manusia untuk tujuan tujuantertentu, Badan Hukum ini dianggap orang atau person oleh hukumkarena Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yangterpisah dari manusia manusia yang menjadi pengurusnya.Kekayaan
105 — 39
,dalam bukunya yang berjudul Menguak Tabir Hukum halaman 83, dulunya dikenalajaran Prioritas Baku yang dikemukakan oleh GUSTAV RADBRUCH, yang menyatakanbahwa tujuan hukum hanya sematamata satu tujuan saja yaitu hanya untuk mencapaikeadilan saja, atau untuk mencapai kemanfaatan saja, atau untuk menciptakan kepastianhukum saja ;Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum adalah fungsi hukum yang salahsatunya ada untuk mengontrol tingkah laku masyarakat / mengendalikan tingkah lakumasyarakat (law is
237 — 178
sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir
116 — 36
Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakanke. II (kedua), 2002, hal. 140);d. bahwa apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidaksaja menunjukan banyak kekurangankekurangan, tapi seringkali juga tidakjelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah,bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kapada hakim untukmenetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yangtidak jelas dalam suatu ketentuan UU.
63 — 19
TABIR dari Inspektorat Pemerintah Daerah KabupatenBanjarnegara:Dalame Yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas adalah :Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli dari Kepala Kejaksaan NegeriBanjarnegara Nomor: R15/ 0.3.36 / Fd.1 /3 / 2015 tanggal 16 Maret 2015.Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kab. Banjarnegara Nomor : 090 / 226 /Insp / 2015 Tanggal 25 Maret 2015.Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kab.
80 — 43
MH.Menguak tabir hukum (suatu kajianFilosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);d. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsiajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkanprioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;2.
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
209 — 109
PP No. 37 Tahun1998 UNTUK ITU TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANGDIBERIKAN KEPADA PARA TERGUGAT DARI STATUS HUKUM HAKKEPEMILIKAN ATAS TANAHNYA MENJADI CACAT HUKUM/TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMBahwa dari jawaban Kepala Kantor Pertanahan Nasional KotaTangerang selaku Turut Tergugat dalam perkara perdata No.542/Pdt,G/2013/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang (in casuTergugat dalam perkara a quo) semakin membuka tabir faktakejanggalankejanggalan yang selama ini Penggugat pertanyakansehubungan dengan
174 — 118
paraPemilik unit yang tergabung di dalam Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Rumah Susun (P3RS) sebagaimana yangtertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga P3RS yang sudah menjadi kesepakatan bersama.Sehingga sangatlah tidak beralasan hukum jika ParaPenggugat mengajukan permohonan ini kepada Majelis didalam Gugatan aquo.Halaman 168 dari 179 Putusan Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS10).e)Bahwa permohonan Para Penggugat dalam petitumnyayang ingin mengambil alin pengelolaan hotel tersebutsemakin membuka tabir
114 — 22
,dalam bukunya yang berjudul Menguak Tabir Hukum halaman 83, dulunya dikenalajaran Prioritas Baku yang dikemukakan oleh GUSTAV RADBRUCH, yang menyatakanbahwa tujuan hukum hanya sematamata satu tujuan saja yaitu hanya untuk mencapaikeadilan saja, atau untuk mencapai kemanfaatan saja, atau untuk menciptakan kepastianhukum saja ;Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum adalah fungsi hukum yang salahsatunya ada untuk mengontrol tingkah laku masyarakat / mengendalikan tingkah lakumasyarakat (/aw is
Medi Santoni, SH
Terdakwa:
CAHYONO HERI PRASETYO Bin ADI PRAYITNO
141 — 43
Muara Tabir Kab. Tebo.
1 (satu) rangkap Asli Cetak Kode Billing dan Bukti Setoran Pajak Desa Bangko Pintas.
1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Desa Bangko Pintas Periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
1 (satu) rangkap Asli SPM, Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Asli SPP, Asli Bukti Pencairan SPP, Kwitansi Desa Bangko Pintas.
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangko Pintas Tahun 2017.Muara Tabir Kab. Tebo.
1 (satu) rangkap Asli Cetak Kode Billing dan Bukti Setoran Pajak Desa Sungai Jernih.
1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Desa Sungai Jernih Periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
1 (satu) rangkap Asli SPM, Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Asli SPP, Asli Bukti Pencairan SPP, Kwitansi Desa Sungai Jernih.
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun 2017.Muara Tabir Kab. Tebo.
1 (satu ) rangkap dokumen fotocopy Cetak Kode Billing dan Bukti Setoran Pajak PPN dan Pph 21 untuk kegiatan LPJU Desa Tanah Garo Tahun 2017.
1 (satu ) rangkap dokumen fotocopy Rekening Koran Desa Tanah Garo Periode januari 2017 s/d desember 2017.
1 (satu ) rangkap dokumen Asli SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, SPP, Bukti Pencairan SPP, Kwitansi pengeluaran dan SPK untuk kegiatan LPJU Desa Tanah Garo Tahun 2017.Muara Tabir Kab. Tebo.
1 (satu ) rangkap dokumen asli Cetak Kode Billing dan Bukti Setoran Pajak PPN dan Pph 21 untuk kegiatan LPJU Desa Tambun Arang Tahun 2017.
1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran Desa Tambun Arang Periode januari 2017 s/d desember 2017.
1 (satu ) rangkap dokumen Asli SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, SPP, Bukti Pencairan SPP, Kwitansi pengeluaran dan SPK untuk kegiatan LPJU Desa Tambun Arang Tahun 2017.
1 (satu ) rangkap asli SK Bupati Tebo nomor : 11 tahun 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Olak Kemang Kec.Muara Tabir Kab. Tebo.
1 (satu ) rangkap dokumen asli bukti setor Pajak PPN dan Pph 21 untuk kegiatan Desa Olak Kemang Tahun 2017.
1 (satu) lembar dokumen asli Rekening Koran Desa Olak Kemang Periode januari 2017 s/d desember 2017.
214 — 192
penjualan tersebut melebihi hak dan bagianahli waris yang menjual maka penjualan yang demikian nyatanyatabertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa atas nama hukum dan keadilan Hakim dituntut adildan obyektif dalam menjalankan tugas yudisial dan secara aktif dan kritis dalammemompa roda keadilan meletakkan hak kepada yang berhak, membela yangbenar dan merobohkan yang salah dan menguji secara kritis keseluruhanrangkaian jalannya proses persidangan hingga menemukan kebeneran materiilguna menguak tabir