Pada saat pemeriksaanditemukan produk pangan tanpa izin edar antara lain : Garam MejaNyiur Indah 250 gr, Garam Meja Perahu Pinisi 100 gr, Garam Dapurcap ABD, Garam Dapur Beryodium Srikandi, Garam Beryodium CapE,dan Garam Dapur Beryodium Cap Perahu Pinisi.

Pada saatpemeriksaan ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar,label, kemasan, alat produksi, dan dokumen. M.

Pemenuhanpersyaratan cara produksi pangan yang baik dan cara distribusipangan yang baik tersebut, dibuktikan dengan surat keterangantentang hasil audit dari petugas Balai/balai Besar POM setempat.Bahwa Surat izin edar dikeluarkan apabila formulir dan kelengkapandokumen pendaftaran telah diperiksa dan dinilai serta hasilnyamemenuhi kriteria dan persyaratan. Surat izin edar diterbitkan disertaldengan rancangan label yang telah disetujui dan mencantumkannomor pendaftaran pangan.

Apabila surat izin edar habis masa berlakunya maka surattersebut dinyatakan tidak berlaku dan pangan olahan yang tercantumpada surat izin edar dilarang diedarkan. Namun demikian surat izinedar yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dandapat dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum masa berlaku surat izinedar berakhir.Bahwa berdasarkan pengamatan pada label dan pengecekan datayang tersedia, tidak ada data sarana PT Pelangi Wawasan Nusantaradi Kp.

Unsur setiap orang yang tidak memiliki izin edar terhadap setiap PanganOlahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untukdiperdagangkan dalam kemasan eceran.Ad. 1.

edar.

Zenith Pharmaceuticals yangterdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikandengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihalPembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa ACHMADI Als MADI Bin SAMSUDIN, pada hari Minggutanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaktidaknya

Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telahmemperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu subunsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;Menimbang

Zenith Pharmaceuticals yangterdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikandengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihalPembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, oleh karenaitu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatanterdakwa memenuhi unsur kedua ;12Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur yang didakwakan didalamPasal 197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009

Resnarkoba Polda Kalsel diantaranyasaksi SANDY OKTIYANTO, S.AB dan saksi FACHRUSY SYAKIRINsebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwaterdakwa sering melakukan kegiatan transaksi mengedarkan atau menjualsediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dan PCC warna putih yangtidak memiliki Izin Edar dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudianpetugas mendatangi ketempat terdakwa yang biasa melakukan transaksitersebut di Jalan Veteran Gang H.

PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan persetujuan Izin edar dan PenghentianKegiatan Produksi Carnophen;Adapun obat jenis Carnophen dan obat PCC tersebut setelah disisihkan diLaboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.17.0896 tertanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.WASKINO,S.Si. Apt.

Asmuni Kelurahan KuripanKecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saksi telahmenangkap terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi berupaObat jenis Carnophen dan pil PCC tanpa izin edar; Bahwa saksi dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN sebelumnyamendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwasering melakukan kegiatan transaksi mengedarkan atau menjualsediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dan PCC warna putihyang tidak memiliki Izin Edar.

ZenithPharmaceutical merupakan obat keras daftar G bergaris tepi hitam danterdapat huruf K yang telah dibatalkan izin edar dan kegiatanproduksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009; Bahwa seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karenasudah tidak ada lagi diproduksi lagi dan tidak di edarkan lagi; Bahwa obat Carnophen produksi Zenith pharmaceutical masukdalam

Menyatakan Terdakwa Muhammad Ashari Ramadhan Als Ansari BinRahmad Danils tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaantunggal:2.

ZUHRI PRAJA SAPUTRA Als KUBUTBin SUPIAN PAHRI bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kamimelanggar pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

HK.00.05.1.31.3996 Tanggal27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar danPembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksiPT.

HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan KegiatanProduksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical.

Olehkarena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa obatobatan jeniscarnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telahpula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obatcarnophen telah dilarang peredarannya oleh Pemerintah karena sudahtidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjualobatobatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki izin edar, sehingga

AAR Binti BAKRAN (Alm.) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;2.

HK.04.1.35.06.13..3534 tahun 2013 tanggal 27 Juni2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung DekstrometorfanSediaan Tunggal, dan ini kami sampaikan Keputusan Kepala BadaPengawas Obat dan Makanan RI No.

HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yangmengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal disebutkan bahwa obatobatan yang mengandung Dekstrometorfan tidak memiliki izin edar lagi ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal198 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :1.M.

HK.04.1.35.06.13..3534 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung Dekstrometorfan SediaanTunggal, dan ini kami sampaikan Keputusan Kepala Bada Pengawas Obat danMakanan RI No.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan famasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebsar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penajara selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

BBPOM diSamarinda dan Team dari Polres Samarinda yaitu Bripda Abdul Rahmatberdasarkan informasi dari hasil investigasi yang telah dilakukan oleh teimpetugas Balai Besar Pom di Samarinda diketahui bahwa di Rumah Alamat JalanPerjuangan 2 Samarinda ada Produksi Tanpa Izin Edar dan penjuaanKosmetika Tanpa Izin Edar dalam jumlahn besar, selanjutnya pada hari KamisHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Smrtanggal 03 Januari 2019 sekitar Jam 13.30 Wita Saksi bersama dengan Sdri.Siti Chalimatus

Edar sejak bulanApril 2017 hingga saat terdakwa diketemukan oleh Petugas Balai Besar POMSamarinda.

;Bahwa produk kosmetika yang pernah terdakwa Ali Muthaliop Bin H.Sutoyo buat tanpa Izin Edar adalah berupa:Lulur Racik;Hand Body Super;Hand Body Standart;Sabun Bibit;Bibit Pemutih;Bleaching Badan;Krim Siang;Krim Malam;Toner Whitening;Krim Whitening;Toner Acne;Sabun Wajah;. HB.

Setiap Orang;2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

BBPOM di Samarinda dan Team dari Polres Samarinda yaitu Bripda AbdulRahmat berdasarkan informasi dari hasil investigasi yang telah dilakukan olehteim petugas Balai Besar Pom di Samarinda diketahui bahwa di Rumah AlamatJalan Perjuangan 2 Samarinda ada Produksi Tanpa Izin Edar dan penjuaanKosmetika Tanpa Izin Edar dalam jumlahn besar, selanjutnya pada hari Kamistanggal 03 Januari 2019 sekitar Jam 13.30 Wita Saksi bersama dengan Sdri.Siti Chalimatus Sakdiah, S.Sis, Apt. PNS.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) MUHAMMAD BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan

Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasall106 ayat (1) yakni Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelan mendapat izin edar";Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiiiki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasall 106 ayat (1) yakni Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar";Menimbang, Bahwa Menurut Pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, bahanObat, Obat Tradisional dan Kosmetik;Menimbang, Bahwa Menurut Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala BadanPom RI NO.

Edar yang diHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Smrberikan oleh Kepala Badan.

, karena obat termasuk dalamsediaan farmasi (Pasal 1 angjka 4) dan sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendapatkan izin edar (pasal 106 ayat (1)).

edar tidak dapatdijamin mutu, Keamanan, dan kemanfaatan oleh Pemerintah.

Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau AlatKesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatmemenuhi tiaptiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 197Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;Unsur Ke1 : Dengan SengajaMenimbang, bahwa

Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin EdarSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk pada ketentuan Pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edar, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlahdisimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya perbuatanberupa Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang

tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal iniadalah terhadap peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalahobyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan, bukan subyeknya ataupelakunya, oleh karenanya, yang perlu dipertimbangkan terlebin dahulu yakni,apakah sediaan farmasi dar/atau alat kesehatan itu tidak memiliki izin edar?

Edar dan PenghentianKegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol termasuk

edar maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dijerat ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memilikiserta menjual Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang

Menyatakan Terdakwa SAIRI bin IDUP (alm) bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatukesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal197 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut sesuaidalam dakwaan kesatu;2.

Simpang Empat Kecamatan KertakHanyar Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal186 ayat (1) , yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; Berawal dari sdr. Andri Alfiannoor bin H. Marfiani (anggota Polri)memberhentikan sdr.M.

yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhirSekolah Dasar (tidak tamat) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikankefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidakmempunyai sertifikasi uji kKonpetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwayang bekerja sebagai buruh telah mengakui bahwa telah mengedarkan/mendistribusikan sediaan farmasi atau menjual obatobat yang tidakHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2016/PN Mtpmemiliki izin edar tersebut diatas kepada orang lain

Simpang Empat Kecamatan KertakHanyar Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, mencobamelakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itubukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam

Menyatakan Terdakwa SAIRI bin IDUP tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaanfarmasi tanoa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatifkesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

edar karenaizin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI.

edar karena izin edarnya telahdibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI.

HK.00.05.1.31.3996tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, ZenzonHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN PiliCaptab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rneumastop Tablet SalutSelaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009; Bahwa benar terdakwa sdr.

HK.00.05.1.31.3996tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, ZenzonHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN PiliCaptab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet SalutSelaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;Bahwa benar terdakwa sdr.

Po.02.01.1.13.3977 perihal pembatalanpersetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 jo Pasal 98ayat (2) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

edar adalah mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belum didaftarkan izinedarnya atau yang sudah dicabut/dibatalkan izin edarnya ; Bahwa obatjenis Dextro ini sudah dibatalkan izin edarnya sesuai dengankeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2014 tentang pembatalan izin edar obatmengandung Dextrometorphan sediaan tunggal, untuk pelaksanaanpada tanggal 30 Juni 2014 atau mulai diberlakukan pada tanggaltersebut ; Bahwa obat jenis Carnophen

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkann sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalahmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belumdidaftarkan izin edarnya atau yang sudah dicabut/dibatalkan izin edarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan

izin edar danpenghentian kegiatan produksi.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan Denda

Menyatakan Terdakwa HASNIA terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tindak MengedarkanSediaan Farmasi Tanpa Izin Edar sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.

edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), yaitu:Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas,berawal beberapa Petugas dari Loka POM Sorong melakukan Investigasi awaldengan membeli produk kosmetik tanpa izin edar berupa Temulawak Krimdengan harga Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah), selanjutnya melaporkanhasil investigasi awal tersebut kepada

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Balai POM Manokwari dan Loka POM Sorong dan melakukan penindakan danmengamankan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut; Bahwa beberapa produk kosmetik yang diamankan oleh Petugas milikTerdakwa yang dipajang di rak kosmetik kios milik Terdakwa berupa: No.

edar berupa Temulawak Krimdengan harga Rp. 30.000, (Tiga puluh ribu Rupiah), selanjutnya melaporkanhasil investigasi awal tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Balai POM Manokwari dan Loka POM Sorong dan melakukan penindakan danmengamankan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut; Bahwa beberapa produk kosmetik yang diamankan oleh Petugas milikTerdakwa yang dipajang di rak kosmetik kios milik terdakwa berupa: No.

Menyatakan Terdakwa Hasnia telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan alternatif kesatumelanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009;2.

Sitam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol golongan B tanpa memiliki izin edar atau SIUP-MB sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

edar karenamemperdagangkan pangan jenis minuman beralkohol.

Lab. 6556/KKF/2018 tanggal 19 Juli2018 dan hasil nya barang bukti nomor: 3128/2018/KKF: untuk minuman merk bintang kuntul didapatkan adanyakandungan etano/ dengan kadar 13,35% dan metanol dengan kadar6,944%;Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin edar dalam penjualanminuman keras tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 142 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;ATAUKedua:Bahwa ia Terdakwa Parti Binti Alm.

agar produk terjamin mutukeamanan sebelum diedarkan; Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 91 UU RI Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan, semua pelaku usaha sebelum mengedarkan produkpangan olahan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimporharus mendapatkan izin edar tujuannya adalah untuk menjamin mutukeamanan dan gizi, sedangkan kalau tidak mencantumkan izin edar tidakada jaminan mutu keamanan dari pemerintah; Bahwa kegiatan peredaran pangan dalam bentuk minuman keras jenisBintang Kuntul yang

edar dantujuannya adalah agar produk terjamin mutu Keamanan sebelum diedarkan; Bahwa benar sesuai ketentuan pada Pasal 91 UU RI Nomor 18 Tahun2012 tentang Pangan, pelaku usaha sebelum mengedarkan produk panganolahan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor wajibmendapatkan izin edar yang bertujuan untuk menjamin mutu Keamanan dangizi, sedangkan kalau tidak mencantumkan izin edar tidak ada jaminan mutukeamanan dari pemerintah; Bahwa benar sesuai ketentuan di atas, kegiatan peredaran pangandalam

Sitam tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol golongan B tanpamemiliki izin edar atau SIUPMB sebagaimana dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tegar Nurianto Putra Bin Andri Nuriyanto dan Terdakwa II Rex Andro Takalihiang Bin Adrian Takalihiang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa

Menyatakan terdakwa TEGAR NURIANTO PUTRA BIN ANDRENURIANTO, DKK (REX ANDRO TAKALIHIAN' BIN ADRIANTAKALIHIANG) terbukti bersalan secara sah dan menyakinkan melakukanHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2274/Pid.Sus/2020/PN Sbytindak pidana "yang dengan senaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)"sebagaimana diatur

) klip plastic kecil yang berisi obat keras jenis pilmerk LL (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut double L) yangsetiap klip plastic kecil berisi 10 (Sepuluh) butir dengan total seluruhnya100 (seratus) butir double L kepada sdr.BRYAN (DPO) dengan hargaRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang patunganmasingmasing Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) yang tujuan tidakdilengkapa surat izin edar dari instansi dinas kesehatan dengan maksuddan tujuan para terdakwa membeli pil dengan merek LL

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar)Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar)Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperolen dan keterangansaksisaksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkandengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri,terungkap Bahwa pada hari pada Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekirapukul

Menyatakan Terdakwa Tegar Nurianto Putra Bin Andri Nuriyanto danTerdakwa II Rex Andro Takalihiang Bin Adrian Takalihiang terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.

Menyatakan Terdakwa NOVA YELVITA Binti NURMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;2.

edar tersebut karena banyakpembeli yang menanyakan kosmetik tersebut,oadahal terdakwa mengetahuikalau kosmetik tersebut tidak boleh diperjual belikan karena tidak memiliki izinedar dari Menteri Kesehatan dan Balai POM,kemudian petugas dari balai POMkosmetik tersebut mengumpulkan dan memasukkan kedalam kardus barangkosmetik yang tanpa izin edar lalu dicatat dibawa ke Kantor Balai POMBengkulu kemudian diserahkan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

;Bahwa pada saat penggeledahan dibagian dalam toko ditemukankosmetika Tanpa jin Edar (TIE) sebanyak 70 item;Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebutdiakui kepemilikannya oleh Terdakwa;Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalamkardus ditutupi dengan terpal;Halaman 7dari16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti tersebut tanpa izin edar dariBadan POM RI; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan

Barang bukti); Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakuikepemilikannya oleh Terdakwa; Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalamkardus ditutupi dengan terpal; Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti tersebut tanpa izin edar dariBadan POM RI; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan; Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak menjual barangbarang tersebut kembali;Menimbang, bahwa selanjutnya

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Barang bukti); Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakuikepemilikannya oleh Terdakwa; Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalamkardus ditutupi dengan terpal; Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti tersebut tanpa izin edar dariBadan POM RI;Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatastelah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan Kosmetiksebagaimana barang bukti nomor urut 1 s/d 70 yang merupakan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Siauw Lie Alias Cece telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Bahwa sedianfarmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untukproduk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit danuntuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11digit.

Bahwasedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memilikitanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15digit dan untuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edarberjumlah 11 digit ;4.

Bahwa berdasarkan surat Nomor : IC.01.01.85.03.18.1276 tanggal 5 Maret2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Pemeriksaantentang izin edar sedian farmasi menyatakan bahwa berdasarkan databaseBadan POM barang bukti yang di sita dari Terdakwa tidak terdaftar di database Badan POM RI;5.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Bahwa sedianfarmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untukproduk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit danuntuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11digit;Bahwa Terdakwa mendapatkan barangbarang sedian farmasi berupakosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan ataumembeli ke sales yang datang ke konter Terdakwa dan kemudian di edarkanatau di jual konter kosmetika milik Terdakwa dan Terdakwa sengajamengedarkan

I, sedangkanjin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan T.ll(Kabupaten/Kota);Bahwa Izin edar adalah izin yang dikeluarkan Badan POM kepadapabrik farmasi yang mengajukan sediaan farmasi atau alat kesehatanhasil produksinya untuk dapat diedarkan di Indonesia karena sesualketentuan Pasal 106 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Bahwa Pil Trihexyphenidyl ini diduga palsu karena

I, sedangkan ijin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh DinasKesehatan T.II (Kabupaten/Kota); Bahwa menurut Ahli, Izin edar adalah izin yang dikeluarkan Badan POMkepada pabrik farmasi yang mengajukan sediaan farmasi atau alatkesehatan hasil produksinya untuk dapat diedarkan di Indonesia karenasesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 tahun2009 tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar; Bahwa menurut Ahli, Pil Trinexyphenidyl

edar;Menimbang, bahwa pembuat undangundang (UU Kesehatan) telahmembuat unsur "Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan sebagai unsuralternatif.

izin edar adalah izin yang dikeluarkanBadan POM kepada pabrik farmasi yang mengajukan sediaan farmasi ataualat kesehatan hasil produksinya untuk dapat diedarkan di Indonesia karenasesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dan Pil Trihexyphenidyl yang menjadibarang bukti di persidangan diduga palsu karena dilihat dari kKemasannyaberbeda dengan Pil Trihexyphenidyl

edar izin yang dikeluarkanBadan POM karena untuk dapat diedarkan di Indonesia sesuai ketentuanPasal 106 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangkesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, sehingga dengan demikian unsur Sediaan Farmasidan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah teroenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RINomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi,

terdakwa saat itu terdakwa sedang dalamperjaianan ke Jombang untuk mengantarkan Pil warna putih dengan logo LLkepada Saudara IDAL.Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berapa Pil warna putihdengan logo LL tersebut tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;SaksiIl: ASRORI :Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan

, menurut keterangan terdakwa saat itu terdakwa sedang dalamperjaianan ke Jombang untuk mengantarkan Pil warna putih dengan logo LLkepada Saudara IDAL.Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berapa Pil warna putihdengan logo LL tersebut tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi IItersebut ;Saksi Ill: AR.

MAKSUM Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasitanpa izin edar berapa Pil warna putih dengan logo LL pada hari Kamis Tanggal18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di depan PolsekBalongbendo;bukti berapa 500 (lima ratus) butir Pil warna putin dengan logo LL dan 1 (satu)unit Handphone merk Asiafone warna hitam milik terdakwa.

DAVIT SAPUTROBahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungankeluarga dengan terdakwa.Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasitanpa izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL pada hari Kamis Tanggal18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di depan PolsekBalongbendo Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.Bahwa berawal saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksibekeija di PT.

edar dari PihakBerwenang pada saat menjual atau mengedarkan Pil warna putin dengan logoLL.Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja ini telah terbukti.3.

ZenithPharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak emmiliki izin edar sebagaimanaberdasarkan keterangan dari Ahli Dra.

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.

PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuannomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah nyata mengedarkan sediaan farmasiberupa obat jenis Carnophen Zenith yang tidak memiliki izin edar dari pihakyang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakimberpendapat untuk unsur ke3 terpenuhi ;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.

Menyatakan terdakwa MIAU KIUK ALIAS GRACE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" Sebagaimana dakwaan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadapkosmetika yang dijual oleh terdakwa, ditemukan lebih kurang 25 (dua puluhlima) jenis sediaan farmasi yang terdiri dari obat tradisional dan kosmetika yangtidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia (BPOM RI) sehingga disita untuk dilakukan proses pemeriksaanlebih lanjut yang antara lain terdiri dari: NO JENIS BARANG JENIS SEDIAAN JUMLAHFARMASI1 Fatloss Slimming Beauty Obattradisional 9 kotak @ 10 kapsul2

Edar Sediaan Farmasi yang ditandatangani oleh Hermanto S.Si,Apt, MPPM.Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisionalatau kosmetik yang tidak memiliki izin edar sudah dilakukan sejak tahun 2015dengan cara menjual atau memperdagangkan kepada pembeli atau Konsumenyang datang dan ke counter kosmetik milik terdakwa.

Meskipun terdakwamengetahui bahwa kosmetika yang diperbolehkan untuk dijual adalahkosmetika yang telah terdaftar atau memiliki izin edar dari BPOM RI akan tetapidisamping menjual kosmetik yang memiliki izin edar terdakwa tetap menjualkosmetik yang tidak memiliki izin edar karena keuntungan yang diperoleh lebihbesar daripada menjual kosmetik resmi atau memiliki izin edar.

edar kosmetikayang ditemukan dan disita polisi dari terdakwa pada hari Minggu tanggal21 Agustus 2016 sekira jam 15.00 wib di Counter Kosmetika Lantai 2Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2016/PN.

Menyatakan terdakwa MIAU KIUK ALIAS GRACE tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki izin edar" Sebagaimana dakwaan kepadaterdakwa yaitu melanggar Pasal 197 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.