Ditemukan 4827 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — NY BETHANIA EDEN THENU VS RIA PRIHATINI, DK
163114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandung dalam petimbangan halaman 35 yangmenyatakan "bahwa, di dalam surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secarajelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IIsemula Terbanding II/Tergugat II sehingga harus dijadikan Termohon Kasasi IIsemula Terbanding II/Tergugat II di dalam perkara ini apakah karena Tergugat IImempunyai tempat hiburan mandi bola di Botani Square sebagaimanadisebutkan dalam Posita angka 3 atau meminta pertanggungjawaban TergugatIl berdasarkan Pasal 1367
    Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong cq Pengadilan TinggiBandung sama sekali tidak mencermati dan mempertimbangkan isi dari gugatanPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang sudah jelas dimanaPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan inidengan mendasari pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdatayang mana yang dipermasalahkan Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat adalah mengenai akibat yang ditimbulkan dariperbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding
    Penggugat tidak diuraikansecara jelas perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IIsemula Pembanding II/Tergugat II sehingga harus dijadikan Termohon Kasasi IIsemula Pembanding II/Tergugat II dalam perkara ini, apakah karena TermohonKasasi Il semula Terbanding II/Tergugat II mempunyai tempat hiburan mandibola di Botani Square sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 gugatanPenggugat atau meminta pertanggungjawaban Termohon Kasasi II semulaTerbanding II/Tergugat Il berdasarkan Pasal 1367
Putus : 30-05-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.KSP
Tanggal 30 Mei 2013 — 1. SURYA DARMA Alias SURYA Bin SYAMSUDDIN 2. SUHENDRI Alias ATENG Bin JAMALUDDIN
446
  • .: 1367/NNF/2013, tanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU S.Si., Apt terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalamperkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UU.RI.
    Lab.: 1367/NNF/2013, tanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU S.Si., Apt terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalamperkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a UU.RI.
    Lab : 1367/ NNF / 2013, tertanggal 01 Maret2013, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium ForensikCabang Medan, yang di dalam kesimpulan menyebutkan dari hasil analisis tersebut padaBAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milikTersangka atas nama SURYA DARMA Alias SURYA Bin SYAMSUDDIN danSUHENDRI Alias ATENG Bin JAMALUDDIN adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam (Golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran IUndangUndang Republik
Putus : 16-08-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN KISARAN Nomor 323/ Pid. B/ 2012/ PN KIS
Tanggal 16 Agustus 2012 — MARDIANTO
358
  • .= Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1367/NNF/2012 tanggal 9 Maret 2012 bahwa barang bukti yang diterimaberupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning logo X dengan berat netto2,7 (dua koma tujuh) gram, dan (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluhlima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa Mardianto adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.w
    timah rokok yang didalamnyapecahan pil ekstasi.= Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terdakwa beserta saksisaksilainnya dibawa ke Polres Asahan guna pengusutan lebih lanjut dan dan hasilpemeriksaan terdakwa mengaku bahwa barang bukti plastik klip berisi 6 butirpil ekstasi warna kuning yang di dapat dari dalam celah sofa tempat terdakwaduduk adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari SUHERMANAls si B.= Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1367
    timah rokok yang didalamnyapecahan pil ekstasi.Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terdakwa beserta saksisaksilainnya dibawa ke Polres Asahan guna pengusutan lebih lanjut dan dan hasilpemeriksaan terdakwa mengaku bahwa barang bukti plastik klip berisi 6 butirpil ekstasi warna kuning yang di dapat dari dalam celah sofa tempat terdakwaduduk adalah miliknya dengan maksud digunakan untuk perayaan ulang tahunterdakwa .Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1367
    Lab.1367/NNF/2012 tanggal 9 Maret 2012bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning logoX dengan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram, dan (satu) botol plastik berisi 25 (duapuluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa Mardianto adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran IUndang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun keteranganterdakwa
    Lab.1367/NNF/2012 tanggal 9 Maret 2012 bahwa barangbukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning logoX dengan berat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram, dan (satu) botol plastikberisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwaMardianto adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalamGolongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang undang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas akan dapat digunakan sebagaibahan
Register : 19-12-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PA PONOROGO Nomor 2012/Pdt.G/2013/PA.Po
Tanggal 23 Januari 2014 — Penggugat X Tergugat
80
  • Fotokopi Register Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSukorejo Kabupaten Ponorogo Nomor : 1367/18/III/1996 Tanggal12 Maret 1996,telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya ( P. 1 );b.
    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,yang telahmelaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama( KUA ) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo pada hari Selasa,tanggal 12 Maret 1996 M bertepatan dengan 22 Syawal 1416 H,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1367/ 18 / Ill / 1996 sesuaidengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kec. SukorejoNo.: kk/13.02.6/pw.01/124/2013 tertanggal 08 Nipember 2013;2.
Register : 25-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
2412
  • 1367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
    PENETAPANNomor: 1367/Pdt.P/2018/PA.Kab.MlgZN ehSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atasperkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:EKA FATMAWATI, Spd binti H. A.
    tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Terusan DanauKerinci E No.25, RT.001 RW.014 Desa MangliawanKecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan Pemohon ;Telah mmeriksa bukti bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malangdengan Nomor: 1367
Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor : 545/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 26 Januari 2017 — PENDETA SARYANTO melawan 01. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesi
2213
  • Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang UndangHukum Perdata (KUHPerdata).02.
    Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalahmeminta pertanggungjawaban Tergugat yang telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal1365 Jo Pasal 1367 KUH Perdata terhadap laporan Penggugatyang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III.2.
    Bahwa bobyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalahmeminta pertanggungjawaban Tergugat Il yang telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 JoPasal 1367 KUH Perdata terhadap laporan Penggugat yang tidakditindaklanjuti oleh Tergugat Ill.2.
Register : 12-09-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 26-03-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1367/Pdt.G/2013/PA.JB
Tanggal 26 Februari 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
101
  • 1367/Pdt.G/2013/PA.JB
    SALINAN PUTUSANNomor 1367/Pdt.G/2013/PA.JB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara;PENGGUGAT, Umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanKaryawati Swasta, Tempat tinggal di JakartaBarat,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, Umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan
    SMK, PekerjaanKaryawan Swasta, Tempat tinggal di JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksisaks1;Telah memperhatikan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat denganRegister Nomor 1367/Pdt.G/2013/PA.JB.,
Register : 30-08-2019 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
TITIS SETYO BUDI
Tergugat:
Pimpinan Perusahaan Pembiayaan PT. DIPO STAR FINANCE
13676
  • PMH) ini melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkanpasal 1365 kitab undang undang humum perdata (KUHperdata), yangbunyinya menentukan, setiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;bahwa penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) ini melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkanHal 5 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.pasal 1367
    Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdataberdasarkan pasal 1367 kitab UndangUndang hukum perdata(KUHPerdata) yang bunyinya menentukan majikan majikandan mereka yang mengangkat orang orang lain untuk mewakiliurusan urusan mereka, adalah pertanggung jawaban tentangkerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atu bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk manaorang orang ini dipakainya;Vi.
    ALASAN PERTAMA: Tidak jelasnya gugatan Penggugat dapat dilinat padahalaman 5, No. 6, dimana salah satu dasar hukum diajukannya gugatandalam perkara a quo adalah Pasal 1367 KUH Perdata, namun yang ditariksebagai pihak oleh Penggugat sebagai satusatunya pihak dalam perkaraadalah Tergugat saja, jadi pertanyaan dasarnya adalah Pasal 1367 KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum pengajuan penuntutan dikenakan untukSiapa ???.
    Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPk), (diberi tanda P3);e Foto copy Pasal 4 ayat (g) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P4);e Foto copy Pasal 1337 KUHPerdata, (diberi tanda P5);e Foto copy Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 8Tahun 1999 tentang pPerlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P6);e Foto copy Pasal 1365 KUHPerdata, (diberi tanda P7);e Foto copy Pasal 1367
    Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P3);e Foto copy Pasal 4 ayat (g) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P4);e Foto copy Pasal 1337 KUHPerdata, (diberi tanda P5);e Foto copy Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 8Tahun 1999 tentang pPerlindungan Konsumen (UUPK), (diberi tanda P6);e Foto copy Pasal 1365 KUHPerdata, (diberi tanda P7);e Foto copy Pasal 1367
Putus : 06-12-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 PK/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — DANI RUKMANA, DKK VS DUSRI KARTASAPUTRA
5725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika merujuk daripada Pasal 1367 Kitab Undang Undang HukumPerdata sebagaimana poin 2.6. tersebut di atas, maka Terdapat SuatuKekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;3.
    Bahwa kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali III/PemohonKasasi IIl/Pembanding III/Tergugat IIl dan Pemohon Peninjauan KembaliIV/Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV baru akan memenuhiunsur sebagaimana Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jikaPemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon KasasiII/PembandingIl/Tergugat II, telah tiada atau meninggal:;5.
Putus : 25-06-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — PT TOKIO MARINE INDONESIA,; PT MARITIM BINTANG SUKSES
162183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatanmelawan hukum yang mewajibkan pihak yang melakukannya menggantikerugian terhadap pihak yang dirugikan seperti ditetapkan oleh pasal 1365dan 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;14.Bahwa Tergugat sebagai pengusaha dari kapal KM Buana Sakti 168merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk segala kerugian yangditerbitkan kepada pihak ketiga oleh suatu perbuatan melawan hukum dariawak kapal seperti yang ditetapbkan oleh Pasal 321 Kitab Undang UndangHukum Dagang;15.Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1367
    Pelayaranyang Pasal 137 Ayat (1) dan Ayat (2) bersifat imperatif atau memaksa;13.Karena Nakhoda telah melalaikan kewajibannya seperti yang diatur olehkedua pasal tersebut di atas sehingga merugikan pihak pemilik barang makaNakhoda telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat selakupengusaha kapal dan majikan dari Nakhoda bertanggung jawab ataskerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, sepertiyang diatur baik oleh Pasal 321 Kitab Undang Undang Hukum Dagangataupun oleh Pasal 1367
Register : 13-09-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 551/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 (PERSERO) Tbk >< DANA PENSIUN BANK MANDIRI (DPBM) CS
156145
  • Kepatutan dalam masyarakatBahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata, selaku pihak yang mengangkat dan diwakili urusanurusannyaoleh Kepala Cabangnya tersebut TERGUGAT wajib bertanggungjawab mengganti kerugian pihak lain yang diakibatkan oleh kesalahanKepala Cabangnya itu (TERGUGAT Il);Ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut;"Majikanmajikan dan mereka yang mengangkat orangorang lain untukmewakili urumnurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentangkerugian
    urusanurusannya,TERGUGAT menurut ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdatabertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT Il,yang karena perbuatan TERGUGAT Il tersebut mengakibatkanPENGGUGAT mengalami kerugian;Bahwa kerugian PENGGUGAT terdiri dari kerugian materiil danimmateriil, dengan perincian sebagai berikut;a.
    seolaholahTergugat sama posisinya dengan Tergugat Il merupakan pihak yangmelakukan perbuatan pidana sebagaimana putusan peradilan pidanatersebut, adapun sebenarnya Tergugat Il telah melakukan perbuatanpidana secara pribadi dan otonom dengan menyalahgunakan jabatannyaselaku Kepala Cabang dari Tergugat in casu BNI Cabang Tebet disisilain Tergugat justru pihak yang melaporkan perbuatan pidana yangdilakukan oleh Tergugat ILPenggugat menggunakan suatu dalil yangkeliru dan sama sekali tidak sesuai dengan jiwa Pasal 1367
Register : 26-01-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.KAB.MLG
Tanggal 8 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
1611
  • dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, pada sidang tahap pembuktian Pemohon telah nyata tidak hadirmenghadap di muka persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnyaPemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;Bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon tidak hadir dan KetuaMajelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelismemerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambahpanjar biaya perkara;Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biayaperkara Nomor : W13A35/1367
Register : 14-12-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 545/PDT/2016/PT SMG
Tanggal 26 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : PENDETA SARYANTO Diwakili Oleh : HERU S NOTONEGORO SH MH
Terbanding/Tergugat II : Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesiacq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat III : Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisan Resor Sragen
Terbanding/Tergugat I : Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6229
  • Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang UndangHukum Perdata (KUHPerdata).02.
    Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalahmeminta pertanggungjawaban Tergugat yang telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal1365 Jo Pasal 1367 KUH Perdata terhadap laporan Penggugatyang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat Ill.2.
    Bahwa bobyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalahmeminta pertanggungjawaban Tergugat II yang telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 JoPasal 1367 KUH Perdata terhadap laporan Penggugat yang tidakditindaklanjuti oleh Tergugat III.2.
Register : 26-10-2006 — Putus : 26-11-2006 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 419/PID.B/2006/PN.BTA
Tanggal 26 Nopember 2006 — - ELMAN HARDI BIN MAT JASI
394
  • FAAP, totep, berade =nimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,erdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayarkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;Aenimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagia, maka perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang nkan sebagai berikut :ngmembeiaikan . tan terdakwa mengekibatkan seksi Abdul Hamig@ Bin Abu menderita kerugian~sebanyak 1367
Register : 07-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 773/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 28 Februari 2018 — PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
8454
  • Bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana yang telahdiuraikan di atas, maka secara jelas dan nyata Tergugat tidak beritikad baikdengan melaksanakan kewajibannya yang telah diamanatkan undangundangkepada Tergugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut telahmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka sebagaimanaketentuan Pasal 1367 KUHPerdata perbuatan Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa(Onrechtmatige over head daad).
    Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menentukan dasar hukumGugatan aquo, hal tersebut dapat dilihat dari butir 13 dalil Gugatan aquoyang berbunyi : (dikutip);Bahvea dengan alasan dan pertimbangan hukum sabagaimana yangtelah diuraikan di atas, maka secara jelas dan nyata Tergugat tidakberitkad baik dengan melaksanakan kevajibannya yang telahdiamanatkan undangundang kepada Tergugat, sehingga atas perbuatanTergugatiersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian,maka sebagaimana ketentuan Pasal 1367
    Dengan demikian, perbuatan Tergugatsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas adalah PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa/Pemerintah (OnrechtmatigeOverheidsdaad),3) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menjelaskan bahwa perbuatan yangtelah dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan Perbuatan MelawanHukum Oleh Penguasa adalah salah apabila menggunakan dasar hukumpasal 1367 KUHPerdata;4) Bahwa Ahli Hukum Perdata Indonesia M.
    Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan: (dikutip);Pasal 1367 KUHPerdata menggariskan prinsip pertanggunjawabanhukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan.Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segalakerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yangdilakukan pegawai atau bawahannya.;5) Bahwa berdasarkan dalil tersebut PENGGUGAT telah secara jelasdan nyata salah dalam menentukan dasar hukum Gugatan aquokarena dalam melaksanakan
    tugas dan wewenangnya PENGGUGATsebagai badan hukum yang independen, sehingga penggunaanPasal 1367 adalah tidak tepat dan tidak berdasar pada faktasebenarnya;Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas dan tegas bahwaGugatan a quo adalah kabur atau tidak jelas karena tidak menggambarkansecara rinci dan jelas dasardasar tuntutan serta unsurunsur perbuatanmelawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, oleh karena itu mohon MajelisHakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara Aquo menyatakan gugatan
Putus : 29-10-2013 — Upload : 12-12-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Bjm
Tanggal 29 Oktober 2013 —
2941
  • Surat Nomor 027/1367/KPAKAP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihalPeringatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Bus KaryawanPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012;13o.10.c.
    cccccceeeeeeeeees T2;Fotocopy Surat Kuasa Pengguna AnggaranNo.027/218/KPAKAP/2012, tanggal 28September 2012,diberiFotocopy Surat Perjanjian KerjaNo.027/219/KPAKAP/2012, tanggal 1Oktober 2012,diberi tanda...........:..514;Fotocopy Surat Perjanjian KerjaNo.027/219A/KPAKAP/2012, tanggal 1Oktober 2012, diberi2110.Fotocopy, Surat dari Kepala BiroPerlengkapan selaku Kuasa PenggunaAnggaran No.027/274/KPAKAP/2012,tanggal 10 Desember 201 2diberiFotocopy Surat dari Kepala BiroPerlengkapan/Kuasa Pengguna AnggaranNo.027/1367
    dalil gugatan Penggugat tersebut danmendalilkan bahwa Penggugatlah yang tidak memenuhi Surat Perjanjian Kerja aquokarena sampai berakhirnya masa perjanian kerja tanggal 29 Desember 2012 tidak adabus yang selesai dan dikirim Penggugat kepada Tergugat ;Bahwa, sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja Tergugat telahmenyampaikan Surat Peringatan atas penyelesaian pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali,masimgmasing dengan surat nomor 027/274/KPAKAP/2012 tanggal 10 Desember2012 (Peringatan ), surat nomor 027/1367
Putus : 12-09-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pdt/2012
Tanggal 12 September 2012 — PT. Garindo Lintas Samudera Lines, vs. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
6545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1865 KUH Perdatayang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaOrang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ";Jo Pasal 1367 (a) KUH Perdata yang berbunyi :Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yangdisebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atauyang disebabkan barangbarang yang berada di bawahpengawasannya
    ";Jo Pasal 1367 (e) KUH Perdata yang berbunyi :Hal. 5 dari 19 Hal.
    Padt/20124.3.4.4.4.5.4.6.hukum merupakan alat bukti pengakuan bahwa rusak dantenggelamnya Dolphin Pelabuhan Tolitoli milik Termohon Kasasiadalah akibat tindakan Tergugat Il dan bukan akibat tindakanPemohon Kasasi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, makaPengakuan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, menurut hukum,adalah merupakan bukti yang sempurna;tidak benar dalil Termohon Kasasi pada butir ke6 gugatannya yangmengatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatanmelawan hukum eks pasai 1367
Register : 17-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 721/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. Ispi Lestari Pratama Perkasa atau ISPI GROUP
Terbanding/Penggugat I : DARYONO
Terbanding/Penggugat II : Sri Nuryani
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI, cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, cq Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
12868
  • tempat rekreasi keluarga telah lalai dengan tidak memberikanjaminan fasilitas kKeamanan dan keselamatan terhadap pengunjung yangdating ketempat usaha milik Tergugat,Tergugat tidak melakukanpengawasan dengan baik, tidak melakukan perawatan terhadap fasilitasyang terdapat ditempat usahanyaselain itu Tergugat tidak bertanggungjawabdengan tidak memfasilitasi atau memberikan pertolongan pertama danTergugat juga telah menimbulkankerugian kepada Azka Amril Fatah,sebagaimana bunyi Pasal 1365, Jo. 1366 Jo. 1367
    Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.15.16.17.Pasal 1367 KUHPerdata:Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkanperbuatannya sendiri,tetapi juga untuk kerugiaan yang disebabkanperbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkanoleh barangbarang yang berada dibawah pengawasannya.Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarmenyatakan Tergugat terbukti telan melakukan Perbuatan MelawanHukum / PerbuatanMelanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365, Jo.1366Jo.
    1367 KUHPerdata tersebut diatas.Bahwa, Akibat dariPerbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugatsebagaimana telah diuraikan diatas, tidak hanya merugikan Azka Amril Fatahsecara langsung, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap orang tua AzkaAmril Fatah, sangat menggangu aktifitas Para Penggugat dalam mencarinafkah karena harus sering mengantarkan Azka Amril Fatah kontrol kerumah sakit.Bahwa, selain itu Perlu kami informasikan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Utara qq Yang Mulia Majelis
    Sangat relevan dijelaskan disini bahwaPasal 1367 KUHPerdata yang juga mengatur mengenai pertanggungjawaban dalam kualitas tertentu, antara lain (1) yang disebabkanperbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkanoleh orangorang yang berada dibawah pengawasannya. Ingat, anak ituHal. 14 dari 30 Hal.
Putus : 15-08-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 922 K/Pdt/2011
Tanggal 15 Agustus 2011 — LILIA ONG.dkk vs DWI ANTONO SOEDIBJO
4030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (limaratus Rupiah);Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang akibatnyamenimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanyaberdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa Tergugat adalah sebagai majikan daripadaTergugat Il sehingga turut bertanggungjawab atas kejadiantersebut, maka berdasarkan Pasal 1367
    keberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori bandingnya dan secara bulat bulatmengoper dan membenarkannya pertimbangan hukum Hakimpertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Jawa Timurtidak melaksanakan peradilan yang diharuskan olehUndang Undang yang berlaku, sehingga putusan yangdemikian itu) harus dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 HakimPengadilan Tinggi Jawa Timur tidak lagi mempertimbangkanpada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya padahalaman 14 tentang Pasal 1367
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2926 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — ASPURI BIN BUNADIN VS 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN, dkk.
6923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena ada dugaan Iptu Iriyantono adalah belum Sarjana StrataSatu atau yang setara maka dengan demikian pelaksanaan penahananyang dilakukan oleh Tergugat Ill beserta anggotanya patut diduga kerasadalah cacat hukum:;Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Tergugat1.Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum di atas sifat melawan hukum dariperbuatan Para Tergugat serta kerugian yang timbul karena perbuatannyamasuk dalam kualifikasi perobuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 juncto Pasal 1367
    Kitab UndangUndang HukumPerdata:Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu mengganti kerugian tersebut;Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi:Majikanmajikan dan mereka yang mengangkat orangorang lain untukmewakili urusanurusan mereka adalah bertanggung jawab tentangkerugian yang diterbitkan oleh pelayanpelayan atau bawahanbawahanmereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orangorang