• lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor: 320/002/1.20.03/LS/BT tanggal 5Oktober 2007;1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor: 320/002/1.20.03/LS/BT tanggal 5Oktober 2007;1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran kegiatan PengadaanPakaian Dinas LINMAS Beserta Kelengkapannya Senilai Rp 809.900.000,;1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2188

  No. 2457 K/PID.SUS/20114081011121314151617181920212d1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran kegiatan PengadaanPakaian Dinas LINMAS Beserta Kelengkapannya Senilai Rp 809.900.000,;1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2188/BL/1.20.03/Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007;2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 1480 Tahun2007 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007 tanggal 7 Agustus2007;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor

  No. 2457 K/PID.SUS/201 1489101112131415161718192021Ze231 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2188/BL/1.20.03/Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007;2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 1480 Tahun2007 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007 tanggal 7 Agustus2007;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/PPTK/PDL/2007 tanggal 26Juli 2007 antara Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Koperasi PrimerPraja Mukti Departemen Dalam Negeri

• Salinan Putusan dari PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA No : 2188/PAN/HK.02/11/2016 tertanggal Jakarta, 11November 2016. Yang kesemua surat surat tersebut diatas FhotoCopy yang sudah dilegalisir di Kantor POS akan diajukan dimukapersidangan pada saat Pembuktian Suratsurat ;5.

• Pipil atas nama AMAQ RUMANA, Nomor : 2188, bermeterai cukup oleh dantelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Ketua Majelis diberikode P.4 ;5. Pipil atas nama AMAQ RINASIM, Nomor : 3909/A, bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelisdiberi kode P.5 ;Bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatannya, Para Penggugat telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1.

• 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG. dan
• Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RANDYTTA APRIL YANTO, Dkk;

6.

• Pasal 3 Konvensi Hakhak Anakyang disetujui olen Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tanggal 20 November1989;Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura jugamenggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagaiberikut27 3G 3 TIT ee, es wey hk Be. ot , 7 hee eoAlcs oye all gus 2188 15 80 o Say lly Sole oye eels Be car Yl I> Sul5&je & yo AGTCE) le a'g lyArtinya : Dan kawinkanlah orangorang yang sedirian diantara kamu, danorangorang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu

• bukti tersebut adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksipenidil yang mempunyai efek sebagai antiParkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftarobat keras ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuatdan dipertimbangkan dalam putusan;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa,barang bukti serta bukti surat berupa pemeriksaan hasil laboratorium No.Lab :2188

• dalam dakwaan alternatif pertama;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12i IMEI1: 860065058720436, IMEI2: 860065058720428 dengan nomor telpon 0812-5295-2188

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi H-2188-IH beserta STNK nya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

• PT Patra Jasa;Bahwa kemudian pada waktu hak pengelolaan Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi atas Unit Gedung Kompleks DeliPlaza tersebut sedang berjalan, PT Patra Jasa menjual Hak GunaBangunan (HGB) atas tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sehingga Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor 2055 atas nama PT Patra Jasa tersebut dipecahmenjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), masingmasing HakGuna Bangunan Nomor 2186, 2187 dan 2188

• Mei2002;Copy Legalisir Surat Peringatan II dariBRI Cabang Dompu kepada pengurus KSUSabua Ade Nomor : b.2188 X/KC/KPK/06/02tanggal 24 Juni 2002;Copy Legalisir Surat Peringatan III dariBRI Cabang Dompu kepada pengurus KSUSabua Ade Nomor : b.3180 X/KC/KPK/09/02tanggal 25 September 2002;Copy Legalisir Surat Panggilan dari BRICabang Dompu kepada pengurus KSU SabuaAde untuk menyelesaikan Dana Subsidi BBMTerarah tahun 2000 yang diterima KSUSabua Ade Nomor : b.226 X/ KCR/ADK/01/03tanggal 30 Januari 2003;

• PANCA MEGA PERSADA, Nomor: 540/2188/ESDM, Hal:Pengesahan Kepala Teknik Tambang Sementara, tanggal 23 November 2017;Bahwa yang mengajukan saksi sebagai KTT PT. PMP adalah Direktur PT. PMPyaitu sdr SIAUW SUI THIN, kKemudian diangkat dan disahkan oleh Kepala DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep.

  Bangka Belitung berdasarkan SuratNomor: 540/2188/ESDM, Hal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang Sementara,tanggal 23 November 2017;Bahwa tugas saksi adalah memastikan operasional smelter, keselamatankaryawan, keselamatan alat dan lingkungan;Bahwa dapat saksi jelaskan adapun terhadap pekerjaan saksi sebagai KTT PT.PMP saksi bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang yaitu sdrSURANTO WIBOWO dan Direktur PT. PMP yaitu sdr SIAUW SUI THIN danDirektur Utama PT.

• Berdasarkan hasil tersebut,BKI menyimpulkan bahwa Pipa Penyalur tersebut layak dan amanuntuk dioperasikan;Atas Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pipa Penyalur sebagaimanadimaksud, BKI menerbitkan Certificate of Inspection Nomor 2188 Halaman 55 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.21.5.21.6.BPC/J2/2016 tanggal 26 Oktober 2016 (Col Pipa Penyalur) yangdalam bagian "Recommendation menyatakan bahwa:Based on our inspection, Verification and testing of Pipeline,PT.

  dibuat Berita Acara Pemeriksaan Teknis Sertifikasi KelayakanPenggunaan Peralatan (SKPP) Pipa Penyalur Subsea 20 Sepanjang3600 meter PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan(Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pipa Penyalur) tanggal 25 Oktober2016 yang pada intinya menyatakan bahwa pipa penyalur milikPertamina layak dan aman untuk dioperasikan;Atas Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pipa Penyalur sebagaimanadimaksud, PT Klasifikasi Indonesia (Persero) menerbitkan Certificateof Inspection Nomor 2188

  Bukti T3 : Certificate of Inspection diterbitkan oleh PT Biro KlasifikasiIndonesia (Persero) Nomor 2188 BPC/J2/2016 tanggal 26Oktober 2016 (COI Pipa Penyalur) (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas BumiNomor 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 perihal SertifikatKelayakan Penggunaan Peralatan Pipa Penyalur tanggal 10November 2016 (Surat DMT 412/2016) (fotokopi darifotokopi);5.

• Il akan tetapi tidakmendapat tanggapan dan oleh karena permohonan perundingan bipartit tidakmendapat tanggapan, maka pada tanggal 17 Oktober 2016 Penggugatmengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan hubungan Industrial ke DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dan telah dilakukanMediasi akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah mengahadiri panggilan Mediasiselanjutnya Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLamongan telah menerbitkan anjuran Nomor 560/2188

• Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2188 tanggal 18September 2018 atas nama Sutriono, yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberikode T.4;Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bko.5.

• Kwitansi Nomor. 2188/WJU/BMS/1 1/11, tanggal 07 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110212 dan BAR/111/110213,sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kwitansi Nomor. 2212/WJU/BMS/11/11, tanggal 11 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110379, sebesar Rp3.963.500,00(tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

  Kwitansi Nomor. 2188/WJU/BMS/11/11, tanggal 07 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110212 dan BAR/111/110213,sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kwitansi Nomor. 2212/WJU/BMS/11/11, tanggal 11 November 2011 terima dari PT.Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR/111/110379, sebesar Rp3.963.500,00(tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

• Pimpinan DPRD Kabupaten Mura, Musi Banyuasin dan Banyuasin ;Yang isinya berbuny1 :Berdasarkan Keputusan Rapat penyelesaian permasalahan batas Daerahantara Kabupaten Musi Rawas dengan Musi Banyuasin dan KabupatenMusi Banyuasin dengan Banyuasin tanggal 29 Oktober 2009, sebagaitindak lanjut Surat GubernurSumsel No. 136/2188/II/2009 tanggal 16 Juli 2009 dan No. 136/322/1/2009tanggal 29 Juli 2009 disampaikan hasil sebagai berikut : (Bukti P28 danBukti P29);a Rapat Finalisasi penyelesaian batas Daerah

  tersebut akandilaksanakan pada :Hari : Kamis tanggal 26 Nopember 2009Waktu : Pukul 09.00 selesaiTempat : Ruang Rapat Lantai II Ditjen PUM Depdagri.JI : Kebon Sirih no. 31 Jakarta Pusat.b Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya dalam rapatdimaksud dengan membawa dokumen yang terkait;Bahwa selanjutnya melalui Surat TURUT TERGUGATI (GubernurProvinsi Sumatera Selatan) Tanggal 16 Juli 2009 Nomor : 136/2188/11/2009, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq.

  Bahwa TURUT TERGUGATI (Gubernur Sumatera Selatan) telahmemfasilitasi penyelesaian sengketa batas khususnya di sekitar SumurGas Suban4 dan telah menyerahkan alternatif penyelesaian batasdaerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 136/2188/I/2009 tanggal 16 Juli 2009untuk memutuskan penyelesaian permasalahan tersebut;2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikan penyelesaianpermasalahan batas daerah tersebut kepada pemerintah pusat;3.

  Peninjauan Lapangan Sumur Suban 4, ditujukan kepadaGubernur Sumatera Selatan, diberi tanda (P23);2021an2324252627282930Photo copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelacakan Sebagian Batas AntaraKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 13 Agustus2002, diberi tanda (P24/P25) ;Photo copy Formulir Berita dari Menteri Dalam Negeri No. 136/4090/SJ tanggal 19November 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel , diberi tanda (P27);Photo copy surat dari Gubernur Sumatera Selatan No.136/2188

  Peninjauan Lapangan Sumur Suban 4, ditujukan kepadaGubernur Sumatera Selatan, diberi tanda (P23) ;202122232425262282930Photo copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelacakan Sebagian Batas AntaraKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 13 Agustus2002, diberi tanda (P24/P25) ;Photo copy Formulir Berita dari Menteri Dalam Negeri No. 136/4090/SJ tanggal 19November 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel , diberi tanda (P27);Photo copy surat dari Gubernur Sumatera Selatan No.136/2188

• Bukti T4 : Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor:2188/RPT/IX/2016, tanggal 07 September 2016 oleh TimPanitia A dari Kantor Pertanahan Kabupaten MalukuTengah (Fotocopy sesuai dengan Asli);5. Bukti T5 : Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMaluku Tengah Nomor: 2133/HM/BPN25.01/2016,tanggal 09 September 2016 (Fotocopy sesuai denganAsli);6. Bukti T6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00157/2016, Desa DwiWarna, atas nama Subanto Abda (Fotocopy sesuaidengan asili);7.

• Tentang Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bersifat prematur, karena hinggasaat gugatan ini diajukan oleh Penggugat penyelesaian batas wilayah antaraKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin masih dalamtahap proses penyelesaian di Kementerian Dalam Negeri, setelah GubernurProvinsi Sumatera Selatan menyampaikan Surat No. 136/2188/1/2009tertanggal 16 Juli 2009 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memutuskanpenyelesaian permasalahan tersebut dengan alasan antara

• Sertifikat Hak Milik Nomor 2188 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 1556) tanggal 12012015 atas nama PAIMAN344. Sertifikat Hak Milik Nomor 402 tanggal 05021991 atas nama M.SAMUAL345. Sertifikat Hak Milik Nomor 2155 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 1780) tanggal 05012015 atas nama NYAMAN ADA346. Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 1673) tanggal 05012015 atas nama USMAN347.

• Ketua Kamar Pidana Nomor: 2188/2016/S.516.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016;13.Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b.