Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon:
SLAMET SETIABUDI, Drg.
Termohon:
PT. GRAHA KIRANA MEGAH
218 — 102
  • Bawa TERMOHON PKPU menolak seluruh dalildalil permohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PEMOHON PKPUkecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas tengang kebenarannya; 3. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dengan tegas dan PEMOHONPKPU terkesan mengada ada atas dalil permohonan PKPU yang diajukanoleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU yang mendalilkanPEMOHON PKPU memberikan pinjaman kepada TERMOHON PKPUsebesar Rp. 25.500.000.000.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Pwt
Tanggal 31 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
36 — 7
  • BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
195 — 89
  • Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 19 Januari 2017 — H.M. BACHID MELAWAN CAMAT KUBU SUKIYAM
90 — 37
  • Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 21-05-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Smd
Tanggal 5 Agustus 2015 — Tatang Sudrajat Bin Ito Jumsari Sebagai terdakwa
85 — 21
  • Sampora Agrotama Cocobef pernah diredistribusikan dengan luas 400 Ha (empat ratus hektar) ;Bahwa setelah Hak Guna Usaha tanah seluas 1200 Ha (seribu dua ratushektar) habis masa berlakunya maka tanah tersebut merupakan tanahyang dikuasai oleh Negara ;Bahwa setiap investor mau mengelola tanah, mempunyai kewajibanuntuk mengelola dan tanah itu menjadi produktif ;Bahwa apabila Hak Guna Usaha habis maka tanah dikuasai oleh Negaradan asset yang ada diatasnya secara normatif dikuasai oleh Negaraapabila dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 144/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
LAUREN NABABAN, S.Kep
Tergugat:
WALIKOTA SIBOLGA
117 — 102
  • Tenggang Waktu(Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yangberwenang ;Halaman 6 Putusan No. 144/G/2019/PTUNMDN15.16.17.18.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensesual dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 23-03-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 66/G/2017/PTUN Jkt
Tanggal 12 September 2017 — H.M. SOLEH ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk.
86 — 66
  • mengunakan Teori Pengetahuan (Vernemings Theori) yaitu Penggugattelah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adanya keputusanyang menjadi objek sengketa setidaktidaknya pada tanggal 3 Oktober 2016.Maka apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 3Oktober 2016 dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 23 Maret 2017 telah memakan waktu + waktu 161 (seratus enampuluh satu) hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahmelebihi tengang
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 01-12-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 667/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Januari 2015 — Andre Wahyudi Pgl Andre
28 — 5
  • , sejak tanggal 31122014 s/dtanggal 19022015 ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca berkas perkara beserta lampiranlampirannya;Telah membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertatelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan hukum ( requisitoir ) Penuntut Umum diriterdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti malenggar pasal127 ayat (1) huruf a Undang Tahun 2009 tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 06-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2012 — Dr. H.AIDJARANG WATTIHELUW, S.Sos, M.Si. dan HALLATU ROY,S.Sos,MAP sebagai Para Penggugat
110 — 41
  • 2011 Amelia Ahmad Yani telahmengundurkan Clli. 2222 n 2 nanan nnn nn nnn nnn nnne KPUD Maluku Tengah juga tidak mempertimbangkan berita acara klarifikasidengan Nomor: 53/BA/KPUMTB/VIII/2011 tentang Keabsahan KepengurusanPartai Peduli Rakyat Nasional yang dibuat oleh KPUD Kabupaten MalukuTenggara Barat dan KPU Provinsi Maluku tentang Keabsahan Kepengurusan DPPPPRN yang Ketua Umum (PLT) Made Rahman Marasabessy dan Sekjen drs.Maludin Sitorus; e KPUD Maluku Tengah tidak sama sekali mempertimbangkan tengang
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 10-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 25_PDT_G_2014_PNBkt_Kabul_20042015_Tanah
Tanggal 20 April 2015 — SYAMSIAR Dkk (P) >< SYAMSIDAR Dkk (T)
65 — 18
  • Telahdipanggil para pihak tidak ada Kesepakan atau Perdamaian.Berdasarkan hal tersebut di atas diberi tengang waktu Para Pihakuntuk meneyelesaikannnya ke Pengadilan dalam jangka waktu 3bulan;Bahwa berdasarkan dan alasan Fakta Yuridis yang Turut Tergugat kKemukakandiatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggiberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :Dalam pokok perkara :e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — TAUFIK HIDAYAT SIMANJUNTAK VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSk), pada Pasal 5ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
118 — 51
  • Kepala DusunIll sebagai Perangkat Desa Air Putih llir yang baru (terkait objek sengketa yangke 4) melalui panggilan masingmasing tertanggal 28 April 2021, kemudianketiganya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2021 danmenyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini (vide BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Mei 2021);Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara sengketa a quoterlebin dahulu Pengadilan akan menguji terkait dengan kewenangan mengadili,kepentingan dan tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 10-01-2022 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID/2022/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.MULYANA,S.H., M.Pd., M.H., Kes Bin Uju Sujana Diwakili Oleh : Dede Sunarya,SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YENI CAHYO RISDIANTORO,SH
84 — 40
  • permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumtersebut, masingmasing pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukandalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masihdalam tengang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 20 Oktober 2016 — PT. DEWA DEWI ABADI; Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BATAM; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
306 — 239
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991yang menyatakan bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.halaman 52 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPIdan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - RIKY SYAHPUTRA, (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD AULIA (PENGGUGATII) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
56 — 25
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLATATION (NIKP)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
58 — 28
  • Eksepsi Tengang Gugatan Penggugat Kabur ;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-01-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2014 — CHADIDJAH BINTI ATUF DJABIR dan MOH BIN ABDURRAB MAUDAH melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan HUSIN B. ABDULLAH ASSEGAF.
114 — 159
  • didukung bukti yang berdasar hukum Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Dalam hal suatu bidang tanahsudah diterbitkanSertipikat ....sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baiksecara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
Tanggal 12 Mei 2016 — - RACHMAT SR SAMPETODING
192 — 116
  • Yudha NusantaraIndah PT Pupli adalah sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunanpembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa BulubongguKecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Baratmempunyai tangung jawab untuk mengerjakan itemitem pekerjaan berupaPengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilaiRp.734.000.000,, Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilaiRp.763.604.778,, Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannyasenilai Rp.2.500.000, dengan tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 4/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba
Intervensi:
Drs. DJUNJUNG PANGARIBUAN
189 — 83
  • Negara diPengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan, ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakanGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara,Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, mengenai tengang
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-07-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 27/PDT.G/2014/PN.OLM
Tanggal 30 Desember 2014 — - EMANUEL TURU lawan - MATHEUS MAITIA, Cs
98 — 41
  • gugatan penggugat harus di tolak karena saat pengukuranPenggugat tidak pernah mengajukan pembatalan secara lisan maupuntertulis sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat. 1 Penggugatberdalil karena saat pengukuran tidak pernah mengajukan keberatan secaralisan maupun tertulis kepada instansi BPN agar obyek tersebut tidak bolehterbitkan sertifikat hak milik Tergugat i1dijelaskan bahwa sebelummenerbitkan sertifikat Tergugat 1 ada pengumuman secara resmi lewatkantor Desa Oelnasi selama tengang