Ditemukan 1518 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 106/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MUKHLIS OHOITENAN Alias MUKHLIS
654550
  • Saksi juga terlibat dalam penyusunan UndangUndang Penghapusan TindakPidana Perdagangan Orang dan yang terakhir saksi juga teribat dalam penyusunanPedoman Peraturan Desa untuk Trafficking berdasarkan pada 58 (lima puluh delapan)Putusan Pengadilan Negeri, 52 (lima puluh dua) Putusan Pengadilan Tinggi dan 42 (empatpuluh dua) Putusan Mahkamah Agung;Bahwa Saudara Hermanwir Martino terlbat dalam siklus / cara / proses hingga seseorangmenjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang karena ia merupakan salah
Register : 06-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Nopember 2016 — FRANGKY RATU TAGA
12252
  • .15.522.671.000.Bahwaterkait dengan pemasangan batu yang tidak sesuai kontrak untukpekerjaan pemasangan batu kosong material yang digunakan adalahbatu. gunung asalkan semua persyaratan teknis yang ada dalamspesifikasi terpenuhi.Bahwa Spesifikasi yang saksi maksud antara lain : Keausan agregat dengan mesin los angeles harus kurang dari 40 % Berat jenis kering lebih besar dengan 2,3 Penyerapan air tidak lebih besar dari 4 % Kekekalan bentuk agragat terhadap natrium sulfat atau magnesiumsulfat dalam pengujian 5 siklus
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
10754 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 145 PK/Pid.Sus/2014yang dapat merugikan keuangan Bank Mandiri dan keuangan Negaraatau perekonomian Negara ;Dakwaan JPU tersebut telah tidak memperhatikan fakta hukum dan faktapersidangan atas waktu terjadinya kredit macet (November 2006), jugatidak memperhatikan secara seksama kejadiankejadian terhadapperjalanan (siklus) kredit dengan mengabaikan peraturan internal bankyang berlaku terhadap tanggung jawab pemberian kredit dan tanggungjawab atas perubahan kredit, sehingga dalil dakwaan JPU memintapertanggungjawaban
    Telah ternyata dalam siklus perjalanan atas kredit PT. KPPmenunjukkan bahwa kredit yang berjalan normal dan lancar selama + 24Hal. 235 dari 245 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2014bulan, dalam perkembangannya bermasalah dan turun kondisinya padabulan November 2006, sehingga pada tanggal 03112006 status kreditPT.
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
697807
  • menganggarkan, memutuskan dan menetapkan itulah sisipolitis yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Legislatif didalam sebuahwilayah khusus kemudian setelah ditetapkan, ada yang namanya wilayahpelaksanaan yang terbagi menjadi bagaimana mengambil keputusan yangdapat menyebabkan terjadinya pengeluaran negara, bagaimanaHalaman 172 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPRmembayarkannya dan bagaimana mempertanggungjawabkannya, proses inimerupakan sebuah lini dan satu rangkaian yang dinamakan siklus
Register : 16-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 6 Mei 2015 — DODO WAHIDIN bin JUNAIDI
4721
  • PAMETERINDO EDUKATAMA ANEKAberupa Alat Peraga Bahasa Indonesia.Bahwa pekerjaan pengadaan Kit Bahasa Indonesia, Tematik dan AlatPendukung untuk SD tidak mencapai siklus triwulan karena pekerjaantersebut hanya dilaksanakan selama 60 (Enam puluh hari) sesuaiKontrak,dan saksi menerima pelaporan dari PPK (Sdr.
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
5416
  • Setelah dana diterima/masuk rekening penerima;e Menerima laporan penggunaan dana hibah setelah danatersebut digunakan;e Meminta laporan pertanggungjawaban apabila laporantersebut belum diserahkan;e Memberikan sanksi administratif apabila penerima tidakmelakukan kewajibannyae Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibahe Bahwa siklus pengusul hibah adalah sebagai berikut :. Proposal masuk dari masyarakat ke OPD terkait. OPD terkait menyeleksi administrasi proposal masuk.
Register : 13-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10379
  • Pemeriksaan yang dilakukan Termohonadalah USG ABDOMEN dengan hasil USG Posisi, Kondisi Rahim Sehatdan siklus Haid teratur setiap bulannya, hal ini diketahui oleh Pemohon saatdiruang pemeriksaan dokter kandungan. dr.M.Arif Rahman AM,SPOGmemberikan resep vitamin terhadap Termohon (Subfertil 6 tablet)sedangkan Pemohon diberikan rujukan ke Laboratorium Prodia untukmengecek Sperma.
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Oktober 2017 — GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH
17380
  • Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredityang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayaimodal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalahHalaman 6 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIKMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atasdasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction) ;Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan
    Likotama harum yangmengerjakan proyek tersebut.e BAB huruf E angka 1. huruf a (hal7) yang memberikan definisi KreditModal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalamrupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaanyang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksikhusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasardokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction
Register : 23-06-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 631/Pdt.G/2014/PAJP
Tanggal 19 Januari 2015 — Aytac Kiray bin Mustafa; Angelique Verina binti Lukman Saleh
7743
  • menolak dalildalil PEMOHON sebagaimana tersebutdalam Point 6 (enam), Point 7 (tujuh) dan Point 8 (delapan) dalam SuratPermohonan Cerai Talak PEMOHON, karena PERISTIWA yang sebenarnyaterjadi adalah sebagai berikut:5.1.5.2.5.3.Bahwa tuduhan PEMOHON tentang adanya Pil KB di dalamtas TERMOHON adalah tuduhan dan fitnah yang sangat keji,benarbenar menghancurkan dan mengecewakan hatiTERMOHON;Bahwa Faktanya, pada sekXXXXXXXXXXr bulan Juli 2013TERMOHON pergi kedokter kandungan untuk memeriksakankondisi Siklus
Register : 20-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
ARRON RIWONG alias AKIANG
1750
  • Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
  • 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
  • 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW-2) operasional UPK;
  • 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa Penetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;
  • 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2018 — * Perdata - SPORT GLOVE INDONESIA X JOOTJE MAX SONDAKH
191125
  • , maka izinnyaakan dibekukan oleh Menteri Keuangan itu sanksinya;Bahwa apabila auditor itu melakukan secara prosedur yang benar dalammelakukan audit mengenai gaji sebagaimana yang ahli jelaskan sebelumnya,maka membuat surat pernyataan dari karyawan itu sudah tidak relevan lagikarena yang harus dilakukan oleh auditor itu sesuai dengan standar;Bahwa yang harus dilakukan oleh auditor adalah apabila dilakukan auditmengenai gaji karyawan, maka yang harus disepakati itu adalah memeriksaprosedur gaji, siklus
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
6016
  • Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan,penyakit, cacat, usia tua, dan kematian;b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnyahilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatanrendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisisekonomi;Halaman 29 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnyakekeringan, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.d.
Register : 10-03-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 265/PID.SUS/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juli 2016 —
7127
  • Bahwa tindakan Georgius Rudy Hartono, SE perlu diapresiasi karenamereferensikan halhal yang positif kepada pihak deposan serta pihakBank dan menciptakan siklus kinerja perbankan yang baik..
Register : 05-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 19 September 2013 — I.DRS.H.ZULKARNAEN DJABAR, MA II.DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PURBA
193104
  • dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementrian Agama RI dengan Nomor :SJ/B.1/2.3.4/KU.00/ 3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya.723). 2 (dua) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementrian Agama RI dengan Nomor :SJ/B.1/2.3.4/KU.00.2/ 3445/2011 tanggal 25 Agustus 2011.724). 5 (lima) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa RKP Kementerian AgamaTahun 2012 dengan total alokasi Rp. 15. 439.782.003.725). 8 (delapan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Siklus
    /TPK/2013/PT DKI.725).8 (delapan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Siklus dan JadwalPanja Belanja Pemerintah Pusat serta Pokokpokok Kebijakan Belanja Pemerintah PusatRAPBN 2012.726). 20 (dua puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat KerjaKomisi VHI DPR RI Dengan Menteri Agama RI tanggal 19 September 2011 tentangRKAK/L Kementerian Agama Tahun 2012.727). 30 (tiga puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat KerjaMenteri Agama RI Dengan
    dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementrian Agama RI denganNomor : SJ/B.1/2.3.4/KU.00/ 3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya.723). 2 (dua) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementrian Agama RI denganNomor : SJ/B.1/2.3.4/KU.00.2/ 3445/2011 tanggal 25 Agustus 2011.724).5 (lima) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa RKP KementerianAgama Tahun 2012 dengan total alokasi Rp. 15. 439.782.003.725).8 (delapan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Siklus
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 584 / PID.B /2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 22 Agustus 2016 —
409151
  • Bahwa tindakan Georgius Rudy Hartono, SE perlu diapresiasi karenamereferensikan halhal yang positif kepada pihak deposan serta pihakBank dan menciptakan siklus kinerja perbankan yang baik..
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TRI HANDAYANI Binti SAMAL
10936
  • Bahwa Berdasarkan PTO PNPMMPS8KI yang dikeluarkan oleh DirjenPMD Kementerian Dalam Negeri pada Bab 2 (Ketentuan Umum) berbunyibahwa pada dasarnya siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan PolaKhusus Percepatan dan Penguatan MP3KI berlangsung secarabersamaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan (reguler).
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 September 2017 — Liza Heriani, A.Md Binti Mardin
9827
  • Bahwa Berdasarkan PTO PNPMMP3KI yang dikeluarkan oleh DirjenPMD Kementerian Dalam Negeri pada Bab 2 (Ketentuan Umum) berbunyibahwa pada dasarnya siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan PolaKhusus Percepatan dan Penguatan MPSKI berlangsung secarabersamaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan (reguler).
Register : 06-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Nopember 2016 — H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT
14460
  • terkait dengan pemasangan batu yang tidak sesuai kontrak untukpekerjaan pemasangan batu kosong material yang digunakan adalahbatu. gunung asalkan semua persyaratan teknis yang ada dalamspesifikasi terpenuhi ;Bahwa spesifikasi yang saksi maksud antara lain : Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 40 %; Berat jenis kering lebih besar dengan 2,3 ; Penyerapan air tidak lebih besar dari 4 % ; Kekekalan bentuk agragat terhadap natrium sulfat atau magnesiumsulfat dalam pengujian 5 siklus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
26159
  • kustomisasi adalah aplikasi yang khusus dibuat untukmenyesuaikan dengan kebutuhan satu pengguna atau perusahaan.dikarenakan adanya proses untuk menyesuaikan dengan kebutuhankhusus pengguna, maka proses pengadaanya membutuhkan waktuyang relatif lebih lama.Bahwa dalam kasus pengadaan ini, yang termasuk softwarekustomisasi adalah sistem informasi terintegrasi yang dibuat olehUNNES.Bahwa yang dimaksud dengan software kustomisasi adalah prosespengembangan yang mengikuti kaidah Software Engineering LifeCycle (siklus
    rekayasa software).Bahwa siklus untuk membuat sebuah software yang terdiri daribeberapa tahapan antara lain inisiasi, analisa, perancangan, koding,testing, instalasi, pelatinan, dan seterusnya, pasti membutuhkanwaktu.
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
401132
  • Bank DKI, dalam pemberian kredit berdasarkan BukuPedoman Perusahaan (BPP) Kredit Nomor : 425 tanggal 30 Desember2010, sedangkan untuk ketentuan eksternal dari Bank Indonesia,antara lain Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Surat EdaranBank Indonesia.Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja adalah kredit yangdiberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Bahwa sepengetahuan saksi, susuan pengurus PT.
    Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debiturtelah siap dilokasi provek, pekerjaan belum dapat dilakukan karenaDebitur kekurangan modal kerja;Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Kredit dapat diajukan oleh : Perusahaan swasta atau perorangan.Lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD,Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta
    diajukan oleh UnitHalaman 425 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Bisnis dengan fokus pada Analisa Kwantitatif yang berkaitan denganmisalkan Analisa Laporan Keuangan Debitur, ;Bahwa BPP Kredit Komersial sesuai Bab III SK Direksi No. 425 tanggal30 Desember 2010 mengatur tentang Proses Pemberian KreditKomersial ;Bahwa sepengetahuan saksi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitaskredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untukmembiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus