Ditemukan 1877 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : layering leberina lewerang lamering latering lelerang leveling leavering leveringã livering
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 178/PDT.G/2015/PN.GIN
Tanggal 20 Oktober 2016 — PENGGUGAT I - I WAYAN NGICEN PENGGUGAT II - I WAYAN JAYA TERGUGAT I KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING - TERGUGAT II KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA -TERGUGAT III KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -TURUT TERGUGAT I GUBERNUR BALI, -TURUT TERGUGAT II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
108 — 57
  • memerlukan suatu tanah ternyata tanah yang dibebaskanoleh Negara adalah tanah Negara, maksudnya tanah milik BUMN, tetap harusmembayar ganti rugi, dengan ketentuan yaitu Kalau BUMN berlakulah UndangUndang No. 19 tahun 2003, UndangUndang BUMN kalau itu milik Daerahberlakulah UndangUndang No. 1 tahun 2004, manakala Negara membutuhkantanah besiknya BUMN diganti juga pada BUMN, tetapi mana kala Instansi kalauIstana Negara mau beli tanah Pemda harus ganti rugi ke Pemda ;Bahwa setiap pembebasan tanah, Yuridis Levering
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2013 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — ARI MS HIDAYAT FABER, SPd. Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA, 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Melawan 1. Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN, 2. SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin ENGIN Bin LEOS, 3. SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin LEOS, 4. SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN Bin LEOS, 5. BOIN EFFENDY Bin BA’AN Bin ENGIN Bin LEOS,
292 — 199
  • Brief Levering Rechten/Subsidies (Overdracht Van Rechten) antaraSAMOEL DE MAYER dengan GERALD TUGO FABER, tanggal 14Maret 1942, berikut terjemahannya, (diberi tanda P2) ;3. Schema Silsilah Keturunan GERALD TUGO FABER, tanggal 12Nioember 2007, (diberi tanda P3) ;4. Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 03/Pdt.P/1997/PN.Cjr, tanggal 18 Maret 1997, (diberi tanda P4) ;5. Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 351/Pdt.P/2007/PN.Cjr, tanggal 13 Desember 2007, (diberi tanda P5) ;6.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 08-08-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Kag
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 25
  • NASIR belum terteradalam sertifikat dimaksud menjadi atas nama Penggugat, unsur Levering(peralinan) terhadap benda tidak bergerak (tanah) belum terjadisehingga bezzit tidak Sempurna.Bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seharusnya dengandicantumkannya nama pemegang hak didalam Sertifikat Hak Milik,hal inisebagaimana prosedur clan persyaratan yang ditentukan dalarn Undangundang dan Peraturan Pemerintah.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 31/PID.SUS-TPK/2020/PNMNK
Tanggal 15 April 2021 — PIDANA KHUSUS - KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI -MARTHA HEIPON, S.SOS
134 — 45
  • Bambang untuk ikut melengkapi AdministrasiLelang.20 Bahwa CV Maskam Jaya bergerak di bidang Levering dan kontraktor.Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Maskam Jaya tidak pernah menandatanganikerjasama Operasi (KSO) dengan PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Saifudin, dkk.
295 — 240
  • Jual beli tanah, harus diikuti dengan penguatan pejabat yangberwenang, juridische levering (penyerahan yuridis) dalamjual beli tanah terjadi menurut akta perpindahan hak yangdibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2016 — LELA HAYATI, SE Binti SULANA
155 — 82
  • Kontraktor agar segera melakukan pengukuran ulang terhadap SidePlan dikarenakan adanya gunung pasir hasil Draging pekerjaan PT.Pelindo Il Bengkulu yang ditimbun dilokasi pekerjaan.Bahwa pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Pulau Baai Bengkulu T.A. 2012 dilakukan padatanggal 21 Mei 2012,Bahwa hasil pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan tersebut adalahberupa gambar Kontur dan Gambar Rencana Perubahan Lay OutHal 136 dari 215 Hal Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 06-03-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 10-K/PM.III-14/AD/III/2012
Tanggal 6 Juni 2012 — Koptu Agus Mulyadi
46 — 28
  • senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.Dalam uraian Tuntutannya, Oditur Militer secara summier menguraikan dalil ini dalam perbuatan Terdakwa, karena hanya denganmemaparkan kronologi kejadian, lalu berkesimpulan bahwa terbuktisecara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindakan memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada ( dhi. senjataapi, munisi atau bahan peledak) orang lain.Sesuai fakta persidangan tentang unsur yang ajukan Oditur Militertentang Menyerahkan mengandung arti ada levering
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bek
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Hajjah ILMA
2.AINA
3.ZAILANI
4.ALHANI
5.ASPIAN
6.SUMARDI
Tergugat:
1.MUHAMMAD YUSUF AKARIM
2.SUKIMIN TARJONO
3.RACHMANTO TARJONO
4.SUKARTONO TARJONO
5.PT. GCL INDO TENAGA
123 — 54
  • Surat Pernyataan kepunyaan TERGUGATREKONVENSI adalah bukan Bukti Kepemilikan sebagaimana hukum yangdiatur dalam hukum Agraria, tetapi Surat Kepemilikan Tanah (SKT) hanyamerupakan proses awal untuk membuat/mengajukan Sertipikat;Bahwa dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSI V adalah pembelidengan itikat baik dalam melakukan proses jual beli dengan PENGGUGATREKONVENSI Il, PENGGUGAT REKONVENSI III dan PENGGUGATREKONVENSI IV diikuti dengan proses penyerahan (yuridis levering)dihadapan pejabat yang berwenang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Suharja,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
266 — 223
  • MOELJANTO, S.H. di atas, makasebagaimana ditegaskan oleh Penuntut Umum, bahwa saksi Pelapor(LILIS SURYANI) adalah pihak yang secara faktual dirugikan dalamperistiwa juridische levering AJB No. 1368/2011 Tanggal 31 Desember2011 yang dibuat dihadapan Drs.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 396/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwandi Diwakili Oleh : Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
95 — 56
  • Bahwa pasal 1457 kitab undangundang hukum perdata yangmenyebutkan, jualbeli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihakyang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan(levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkanhak milik (transfer of ownership)) dan pihak lain membayar harga yangtelah dijanjikan Jualbeli menurut KUHperdata adalah perjanjian timbalbalik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hakmilik atas sesuatu barang, sedangkan pihak yang lainnya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 20 Juni 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan JONI MATASIK
65 — 15
  • oleh BPS seluas 1200 m2 saat ini telahdalam kondisi siap bangun namun pembangunan masih dihentikan karena masihtersangkut dengan kasus a quo, dan sertifikat tanah sudah atas nama BPS.Maka dari Perpres No. 40 tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 24 April2014 tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa jual beli tanah seluas 1200 m2 dari Arman Djuhaefa sebagaipenjual kepada BPS sebagai pembeli, telah selesai secara sempurna karena telahdilakukan penyerahan/levering
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 31-08-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 239/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
HAKUA TRADING CO., LTD.
Tergugat:
PT Trinitan Metals and Minerals Tbk.,
412 — 317
  • dwangsom diajukan hanya untuk eksekusi, misalnya penyerahan ataupembongkaran barang, mengenai dwangsom diatur dalam Pasal 606 a dan606 b RV.Bahwa dalam Perjanjian dan UndangUndang terdapat Hak dan Kewajiban,jika Hak atau Kewajiban dalam UndangUndang dilanggar, maka dianggapsebagai PMH, jika Hak atau Kewajiban dalam Perjanjian dilanggar, makadisebut wanprestasi;Bahwa tergantung leveringnya, untuk memperoleh hak kebendaan diaturdalam Pasal 584 KUH Perdata, salah satu cara memperoleh hak adalahdengan levering
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 366/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 16 Januari 2018 — HARDIANTO RAMLI, DKK
124 — 94
  • Dan akibat perbedaan tersebut,Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN10.11.12.13.maka dalam perjanjian jual Bell bersifat Final dan harus disertaipenyerahan (levering), sedangkan didalam Wasiat tidak bersifatFinal, oleh karena Wasiat itu baru dapat dilaksanakan setelahorang tersebut meninggal dunia;Bahwa TergugatVI menolak dalil Para Penggugat point 21 s/d 36,yang intinya menyebutkan terhadap bidang tanah SertipikatHak Milik No.4/Kamp Sunggal adalah merupakan hartaperkawinan atau gono
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK
Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’, DKK M E L A W A N SALAM, DKK
84 — 29
  • 3 Bahwa ejaan yang dipergunakan dalam surat tersebut padaangka 1 masih ejaan sebelum penyempurnaan tahun 1992,namun surat tersebut telah menggunakan ejaan yangdisempurnakan ;4 Bahwa surat tersebut pada angka 1 di atas tidak terdapatyuridis levering jika hal tersebut tidak dilakukan maka jualbeli atau pemindahan tersebut tidaklah sah menurut hukum ;Bahwa permasalahan kedua yang dipermasalahkan ParaPenggugat adalah mengapa bisa terjadi balik nama dari orangyang telah meninggal tahun 1963 yang bernama
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
220 — 183
  • KUHPerdata dan jual beli mengacu pada Pasal 1457KUHPerdata artinya apabila proses jual beli saham sudah dilakukan sesualdengan kesepakatan para pihak sudah diserahkan, sudah dibayar lunas adapenyerahan nyata maka jual belli dapat dikatakan sah secara hukum; Bahwa pemegang saham baru akan diakui sebagai pemegang sahamdalam suatu perseroan apabila namanya sudah terdafar dalam daftarkepemilikan saham perseroan dan sudah membubuhkan tandatangan dalamdaftar kepemilikan saham; Bahwa benda bergerak proses levering
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 177/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 20 Oktober 2016 — - Penggugat 1.I Wayan Klesed 2.Dewa Putu Tinggal 3.I Wayan Koti dan I Wayan Misi - Tergugat 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara kementrian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
152 — 233
  • memerlukan suatu tanah ternyata tanah yangdibebaskan oleh Negara adalah tanah Negara, maksudnya tanah milikBUMN, tetap harus membayar ganti rugi, dengan ketentuan yaitu KalauBUMN berlakulah UndangUndang No. 19 tahun 2003, UndangUndangBUMN kalau itu milik Daerah berlakulah UndangUndang No. 1 tahun2004, manakala Negara membutuhkan tanah besiknya BUMN digantijuga pada BUMN, tetapi mana kala Instansi kalau Istana Negara mau belitanah Pemda harus ganti rugi ke Pemda ;Bahwa setiap pembebasan tanah, Yuridis Levering
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 209/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. PHILIP PRIASMORO, sebagai Pembanding 2. ANDREAN MELON PRIASMORO 3. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Oka, SH 4. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Rustini,SH sebagai Pembanding I; 5. SAIFUDIN 6. HERU SOETRISNO, Msc sebagai Pembanding 7. I PUTU CHANDRA, SH sebagai.Pembanding II; 8. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Pembanding III L a w a n : 1. ERRY MUHAMMAD SYOFRIADY, sebagai Terbanding dan 2. KANTOR KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA sebagai Turut Terbanding I 3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai Turut Terbanding II
115 — 61
  • Jual beli tanah, harus diikuti dengan penguatan pejabat yangberwenang, juridische levering (penyerahan yuridis) dalamjual beli tanah terjadi menurut akta perpindahan hak yangdibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HJ. BETTY WIWI PRAWOTO, DKK VS PT. KARYA PERKASA INDONESIA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. WINARYO., III. DR. IR. BUDIMAN N;
167 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 42 PK/TUN/2015Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban(levering) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yanglain kesemuanya itu bersifat perdata/nukum perdata;Yang kedua : Peristiwa didaftarkannya perolehan hak peristiwa pertamatersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memprosespendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 27-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 9/PDT/2017/PT PLG
Tanggal 14 Maret 2017 — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan c.q Gubernur Sumatera Selatan, DKK VS M. MUCHSINUN BIN H. PAIMAN, DKK
41 — 94
  • Dalam buku Djaja S.Meliala dengan judul Hukum Perdata dalam Perspektif BW menguraikanbahwa : ...untuk benda tidak bergerak dengan penyerahan secara yuridis(Yuridische levering), yaitu dengan balik nama (mutasi) atau sekarangcukup dibuatnya akta/PPAT (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997) ;Bahwa Oleh karena itu, Gugatan Penggugat seharusnya tidak diterimakarena diajukan oleh Penggugat VIII sebagai orang yang tidak berhak untukmengajukan Gugatan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Plg sebagaimanamenurut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
289 — 130
  • Pasal 1459 KUHPer dimana seorang dinyatakan telah melakukanprestasinya setelah selesainya perjanjian (terjadi levering/penyerahanbarang);2) .