Ditemukan 2370 data
66 — 79
Jadi akan sangat tidakrelevan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung aquo telahmemprioritaskan batasbatas dan luas tanah Penggugat yang tentu sajahanya didasarkan pada dalildalil Penggugat yang semu dan tidak valid,selain karena luas tanah yang tidak bersesuaian dengan Akta Jual Beli diatas berdasarkan keterangan saksisaksi baik saksi Penggugat maupunsaksi Tergugat semuanya menyatakan Penggugat membeli tanahdimaksud setelah terjadinya Proyek Pelebaran Jalan yang sangat pastitelah memangkas
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
1.AGUSTINUS HUTAGAOL Alias AGUS Bin HISAR HUTAGAOL
2.BAHARI NATAL SITORUS Alias BAHARI Bin MULLER SITORUS
3.ANDRE DANIEL SIMORANGKIR Alias ANDRE Bin EDISON SIMORANGKIR
4.AGUS MARLIANTO Alias AGUS Bin LASIMIN
5.EDI SARWANTO Alias EDI Bin PANUT SASMOKO
89 — 6
Jaksa PenuntutUmum;Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Dum Membebaskan Terdakwa dari semu dakwaan dan Tuntutan tersebut(vrisjpraak) atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum (onslag van racht vervolging); Memulihkan hak kemampuan, kedudukan dan harkat martabat Terdakwa;Setelah mendengar PEMBELAAN dari Penasihat Hukum Terdakwa IV,yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 15 November 2018 dan padapokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan
375 — 189
Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.6.
Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.18.
246 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014Membandingkan dokumen tender sebelum penyesuaianMenciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukanuntukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yangmengikuti tender, dengan
Persekongkolan dalam Tender (selanjutnyadisebut ''Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelakuusaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalamupaya memenangkan peserta tender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:kerjasama antara dua pihak atau lebih;secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakan penyesuaiandokumen dengan pesertalainnya;membandingkan dokumen tender sebelum penyerahanmenciptakan persaingan semu
bersekongkol berdasarkanPedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalahkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a kerjasama antara dua pihak atau lebih;b secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;a menciptakan persaingan semu
135 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenamasih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu(KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlahberdasarkan hukum publik melainkan menurut hukum privat ic.Pasal 2 sub a UndangUndang No. 5 Tahun 1986;e Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaiantindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangkapengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karenaadanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang manaPUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu
310 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang kedua, dalam kontekstender, kami menangkap tender ini bukan tendersebenarnya (tender semu). Kami mengundang Direksi,apakah ini kesalahan Direksi atau Panitia Tender?Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999. Jawaban Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilah yang harus kami ubah dalam juklak Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 242 K/Pdt.Sus/2012 67.68.69. kami sehingga istilah yang ada saat ini mungkinterkesan rancu.
Yang kedua, dalamkonteks tender, kami menangkap tender ini bukan tender sebenarnya(tender semu). Kami mengundang Direksi, apakah ini kesalahan Direksiatau Panitia Tender? Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999Direktur Teknik Pemohon telah menyatakan dengan tegas :Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilahyang harus kami ubah dalam juklak kami sehingga istilah yang ada saatini mungkin terkesan rancu.
121 — 45
Bahwa dalildalil jawaban Penggugat pada poin 4 (empat) dan5 (lima), Tergugat tidak perlu menanggapinya karena alasan Penggugatadalah alasan semu semata, karena tidak sesuai faktafakta danperistiwa yang terjadi;5. Bahwa pada poin 6 (enam) Tergugat juga tidak perlumenanggapinya, karena alasan Penggugat adalah alasan dibuatbuatsemata untuk menjebak Tergugat, sebab tidak ada kerumunan keluargaatau tetangga Tergugat yang datang bawa parang dan balok;6.
64 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, alat bukti yang diajukanmengandung fakta kongkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitumembuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan eratdengan perkara yang diperiksa; Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan, benaran: (M.
115 — 55
Subekti, SH menjelaskan : kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentanghalhal yang menjadi pokok perjanjian atau tentang sifatsifatyang penting dari objekperjanjian, kekeliruan itu harus sedemikain rupa sehinnga andai orang itu tidak khilafmaka ia tidak akan pernah memberikan persetujuannyaHerlin Budiono, SH menyatakan : kekhilafan/kekeliruan /kesesatan itu bersifatsebenarnya dan dapat bersifat semu, kekeliruan yang sebenarnya terjadi dalam halantara kehendak dan pernyataan para pihak saling
624 — 293
Putusan MARI No.954.K /Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 :Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November 1964 atau eksekusiyang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960 ;Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung, atausebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa dari semula telah dikuasai oleh pihakyang berwenang ; seharusnya pembantah (pelawan eksekusi) mengajukan gugatan biasa(baru) ; +92 2222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
HUDARI Bin H. DAUD
80 — 8
Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukankedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untukmenghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu ataurekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitumendapatkan kebenaran materiil.0 Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus. terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.
91 — 34
Semu hal tersebut juga merupakanpelanggaran pasal 53 ayat 2 huruf a UndangUndang No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan rangkaian peristiwapelanggaran ini jelas Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember 2013, TentangPengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, yang didalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas nama Sudirman sebagaiKepala Desa Genukwatu, Kec.
Marzuki
Tergugat:
1.Natalia
2.PT Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Babat
3.Kementrian Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara Kanwil X Surabaya Cq KPKNL Surabaya
4.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Lamongan
64 — 6
Kementrian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sedangkandalam perkara aquo bertambah menjadi Tergugat IV yakni Badan PertanahanNasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah Tergugat dalam perkaraini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim,hal itu. bukan merupakan persoalan, karena merupakan penambahan/perubahan Semu
76 — 33
narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinasmiliter bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah penyalahgunaannarkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauhjauhkeinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun diimingimingidengan kenikmatan semu
115 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Tomanditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 m2Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2014pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136. Padalokasi ini juga akan dibangun persemaian. Jumlah BlokSungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1unit), Blok Telang (1 Unit) ;g.
Terbanding/Tergugat I : RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
Terbanding/Tergugat II : DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
Terbanding/Tergugat III : SUGIAN NOOR, S.KM
Terbanding/Tergugat IV : NIZAR YUDIAWAN, ST
301 — 152
Faktanya, Pemohon Banding lagilagi hanyamendalilkan PMH dan kerugian semu dalam Memori Bandingnya ini.Bahkan Mahkamah Agung secara konsisten telah menerapkanpertimbangan hukum bahwa kerugian yang didalilkan haruslah rinci,berdasar dan didukung oleh buktibukti yang ada. Dengan tidak dirincinyakerugian dimaksud, tidak jelas dasarnya apa dan tidak disokong buktibukti, maka menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima.halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT BJMD.
LAWAN
SUNCOKO,Dk
41 — 9
Dalam hal ini Tergugat I tidak pernah menyewakan tanah miliknya,sehingga apa yang dihitung Para Penggugat adalah suatu khayalan semu dan tidakpernah terjadi kerugian yang nyata.Bahwa adanyakonstruksi gugatan yangcampuradukantara posita dan petitum, yangmana dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian/akta kuasa namun dalampetitum dituntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Konstruksi gugatan yangmencampuradukan Wanprestai dengan Perbuatan Melawanhukum dalam satu gugatan
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bertentangandengan kaidah hukum Penyiaran dan yang lebih ironis lagi putusanyang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuh suburkankeangkuhan pimpinan lembagalembaga yang tidak taat kepadaketentuan hukum penyiaran serta tidak berkenan /egowo meletakkanjabatannya sekalipun masa jabatannya telah berakhir sebagaimanayang dipertontonkan Penggugat dalam perkara ini, sehingga olehkarenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulirdan dibatalkan oleh Judex Juris;Bahwa pembenaran semu
72 — 47
2016 terjadi orag tua PemohonDstnya Akan tetapi di bulan Oktober 2020 orang tua Pemohon tidakpernah sama sekali berniat untuk mendamaikan pemohon denganTermohon,Dstnya Pemohon Konvensi tidak ingin berpolemik lagidan tidak perlu Pemohon konvensi tanggapi lagi karna memang dariHlm 20 dari 45 Him Putusan Nomor 1821/Pat.G/2020/PA.Pbrawal pernikahan antara Termohon Konvensi dengan PemohonKonvensi sudah tidak ada lagi Pemohon konvensikan rasakan salingmenyangi dan mengasihi dari Termohon Kovensi hanya semu
70 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
YettySoetjitro (Terlawan ) dengan Wira Budiman Gumulya (Terlawan Ill)tersebut dalam Akta Jual Beli No. 131/123/Sm.Ut/84 tanggal 20Nopember 1984 dengan alasan bahwa jual beli tersebut merupakanjual beli semu karena fakta yang sebenarnya adalah Ny.