(tiga ratus juta)yang telah dipinjamkan kepada pihak ketiga selain anggota koperasi;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan membaca petunjuk tekhnis penggunaanuang bantuan dari BRR;Bahwa jumlah aset Kopersai Pat Gata yang dibukukan di dalam Neraca yang terdapatdi dalam proposal yang diajukan pada BRR tidak sesuai dengan kenyataan dan Neracatersebut adalah Fiktif dibuat hanya utuk kelengkapan syarat saja ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I merasakeberatan yaitu bahwa masalah

tersebut agar sesegera mungkin mengadakan Rapat Anggota Tahunan(RAT) dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Koperasi ;Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie tidak pernahmenerima laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari Koperasi Pat Gata tersebut;Bahwa saksi mengetahui masalah bantuan dari BRR kepada Koperasi Pat Gata dari timtekhnis yang dibentuk oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi KabupatenPidie pada saat itu, namun dalam pencairan dana tersebut anggota tim Tekhnis

didirikan karena ada dari pengurus yang telah meninggal dunia danmengundurkan diri dan terhadap pergantian pengurus yang meninggal, terdakwa selakuKetua Koperasi Pat gata tidak ada melakukan tahapan administrasi yang ditentukanoleh aturan yang berlaku dalam perkoperasian untuk melakukan pergantian pengurusyang meninggal tersebut;Bahwa menurut terdakwa, Koperasi Pat Gata berjalan dan menjalankan usahanyasetelah menerima bantuan dana dari BRR tersebut;Bahwa terdakwa tidak pernah menerima buku petunjuk tekhnis

Put No. 212/Pid.B/2010/PNSGIBahwa Koperasi Pat Gata tidak pernah melakukan cicilan dari pada pinjaman lunakyang telah ditentukan tersebut, karena dana yang telah dipinjamkan tersebut belum adayang dikembalikan oleh para peminjamnya ;Bahwa terdakwa tidak pernah menerima buku petunjuk tekhnis pemberdayaanekonomi dan UKM dari BRR;Bahwa menurut penilaian terdakwa sekarang ini, infestasi yang terdakwa dan terdakwaI lakukan pada toko Hawa Subur sangat kecil kemungkinan untuk dapat di kembalikankepada Koperasi

Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran bantuan LangsungMasyarakat Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Satker BRRPemberdayaan ekonomi dan Pengembangan Usaha Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,khususnya dalam pasal 2 (dua) tentang tanggung jawab pihak kedua angka 1 (satu)menjamin bahwa pemetikan manfaat program ini adalah benar masyarakat yang berhakmendapat bantuan program dan direkrut melalui proses seleksi yang tepat sebagaimanadimaksud dalam ketentuan dan peraturanperaturan serta Petujuk Tekhnis

Gatot Suharto bukan tim leader terdakwa; 9, SAKST In, NUR WABIYUDD teqsentaccnssneteneeseenne i emaeieenieineieennennaneenneonneBahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa; Bahwa saksi adalah sebagai ketua Pelaksana Pengawas Tekhnis pada Dinas CiptaKarya; $2 2a n= non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa acuan saksi dalam pelaksanaan pengawasan Tehnis adalah

SAKSI MOCHAMMAD TAUFIK SISWANTO, ST., MH: 22 e eee Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdak wa; Bahwa saksi adalah sebagai anggota Pelaksana Pengawasan Tekhnis proyek Lift Bahwa saksi tahu pemeriksaan fisik lift dilakukan oleh Pimpro; Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik sebanyak 3 kali mulai awal yaitu pada STTpertama dan untuk STT kedua belum; Bahwa pada STT pertama

adalah 3 lift Pemkot dan lift 1 unit lift di Rumah SakitdiSurabaya Barat; Bahwa saksi adalah sebagai Panitia pengadaan sampai dengan usulan pemenang danwaktu itu pelelangan dilakukan terbuka dan pelelangan tersebut dilakukan 3 masa; Bahwa dari ketiganya pemenang adalah PT Aneka Bangun Eka Pratama berdasarkanproses evaluasi; Bahwa tahapan yang dilakukan adalah rapat koordinasi, yang sebelumnya SKPDmengajukan paket yang akan dilelang lalu rapat koordinasi dengan melibatkan SKPDuntuk mengetahui syarat tekhnis

dsb dan setelah itu Pengumuman lelang; Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidikan saksi; Bahwa setelah dilakukan pengumuman dilakukan andwising (penjelasan pekerjaan)dan itu sudah dilakukan dan lengkap, setelah itu pembukaan penawaran; Bahwa saat pembukaan penawaran pertema untuk lift Pemkot dan tabung pesertanyakurang dari 3 maka dilakukan penawaran lelang ulang sehingga diulangi semuaprosesnya; Bahwa proses selanjutnya setelah semua dilalui kemudian adalah evaluasi; 36 Bahwa spesifikasi tekhnis

masingmasing penyedia mempunyai spesifikasi sendirisendiri dan waktu itu spesifikasi tehnis telah sesuai; Bahwa pada saat pembukaan sampul kedua PT Aneka penawarannya lebih rendah danBahwa spesifikasi tekhnis daLAM KONTRAK SESUAI DENGAN DOKUMENBahwa setelah dilakukan evaluasi kemudian diusulkan sebagai calon pemenangBahwa pesertanya waktu itu adalah PT Prambanan dan yang kedua adalah PT.

Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No: 53/SK/Dal/Pdt/X1I/2011/PN. Maros tanggal 23 Desember 201 1; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT,; DAN1.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

1 (satu) ekor kijang yang dibawa olehTerdakwa;Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu pernah mengikuti Diklat PengendaliEkosistem Hutan di PDK Kadipaten pada tahun 2007 selama 1 minggu,kemudian tahun 2008 sampai 2014 di Direktorat Penyidikan danPengamanan Hutan, selanjutnya dari tahun 2014 sampai sekarang di BalaiKSDA Bali sebagai Koordinator perlindungan Kehutanan;Bahwa saat ini Ahli bekerja di Kantor Balai KSDA Bali Denpasar sebagaiKoordinator Perlindungan Hutan;Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Tekhnis

diperairan Desa Batu Belubang Kab.Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan BangkaBelitung tahun 2009 sebagai staff Dinas Dinas Pertambangan dan Energi PropinsiKepulauan Bangka Belitung dan sejak bulan Desember 2011, saksi menjabat selakuInspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung hingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap tekhnis

NAMOHALU tanpa persetujuan /SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEA selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuan PejabatPenerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangtidak didukungmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut13dengan bukti yang LENGKAP dan SAH.

NAMOHALU TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban dana14ATK PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut

LOTUS TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban danatersebut PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang berupa belanja PesananFotocopy / Penggandaan Surat Menyurat tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN) dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

O06 Kecamatan AjibarangKabupaten Banyumas atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukwilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi,mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industry yang tidakmemenuhi SWI, spesifikasi tekhnis, dan/atau pedoman tata cara yangdiberlakukan secara wajib di bidang industri, perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu

Bahwa terdakwa mengemas gula rafinasi campuran molase tersebutmenjadi gula konsumsi dengan tujuan mendapat nilai tambah/keuntunganmeskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpamemperhatikan standar SNI spesifikasi tekhnis, dan/atau pedoman tatacara yang diberlakukan secara wajib di bidang industry karena mengemassendiri menggunakan kantong kandi bekas merk pihak lain yang sudahterkenal dan beredar di pasaran lalu ditimbang menggunakan timbangandigital dengan berat 50 kg dan

tanah yang digunakan sebagai pembangunan Ring Road akan dikajidan diteliti kKepemilikannya baik pemilik secara adat maupun yang punyasertipikat oleh panitia tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelahitu penetapan ganti rugi diajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukandalam anggaran APBD Propinsi Papua, jadi yang membayar ganti rugi tanahRing Road adalah Pemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Papua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanyasebagai pelaksana tekhnis

Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;311 (Satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (Satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;1 (Satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman PembayaranDalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pertanggung Jawaban KegiatanPercetakan Sawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;381 (Satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/ PPK/VII/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (Satu) bundel SK Tim Tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

KantorBBWS hanya memfasilitasi pembentukan TimSosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan SungaiJuwana, Tim Pengukuran dan Penentuan GarisSempadan Sungai Juwana Kab. Pati denganKeputusan Bupati Pati.

Sikap masingmasing pihak yang menahan diri untuk berkomunikasi dengan pasangannyaserta tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugatmaupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang relatifterjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta alat bukti dokumen yangdiajukan oleh Terbanding II, yaitu bukti T.II1, T.12, T.03, T.II4, T.II5,T.6, T.7, T.l8, T.U9, T.10, T.11, T.12, T13, Tt14,T.U15, T.016, T.1I17 serta berdasarkan pertimbangan Majelis Hakimdalamputusan hal 39 terbukti bahwa proses pelelangan yang dilakukan olehTerbanding II atas permohonan Terbanding I telah sesuai dengan syarat danketentuan UndangUndang dan dengan merujuk ketentuan PetunjukMahkamah Agung sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis

Bahwa, terhadap pelaksanaan pengembalian pembatalan pembelian rumah dari keduahak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tersebut hingga saat ini belum dapatterlaksana, oleh karena halhal yaitu adanya kendala tekhnis dari kebijakan PemerintahHalamanDaerah/Kota Surabaya dalam hal menerbitkan site plan, sehingga mempengaruhipengajuan a lokasi dana pembangunan di Proyek Perumahaan City Home, termasukpengembalian uang Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II.

Huruf E Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secaraelektronik dilaksanakan atas persetujuan para pihak setelah proses mediasidinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohonmenyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannyaMenimbang, bahwa alasanalasan perceraian yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonan

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

Pengadaan adalah : Menyusun dan Menetapkan : RencanaKerja dan Syarat Kerja (RKS), Tata cara penilaian pelelangan, Syaratsyaratpeserta pelelangan / pemilihan langsung, Perkiraan harga yang dikalkulasikansecara keahlian (Profesional), Mengadakan pengumuman mengenai pelelanganyang akan dilaksanakan melalui media massa yang terbit setiap hari kerja, mediacetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, Menyusun danmenetapkan DRT yang berdasarkan DRTT (Daftar Rekanan TerseleksiTerpadu)dari Menteri Tekhnis

yang bersangkutan, Memberikan penjelasan mengenaidokumen lelang, termasuk RKS dan membuat Berita Acarapenjelasan,Melaksanakan pembukuan dokumen penawaran dan membuat berita acarapenjelasan, Mengadakan penilaian / penelitian administrasi, tekhnis dan harga sertamenetapkan calon pemenang pelelangan serta membuat berita acara, MembuatLaporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada PemimpinKegiatan yang diteruskan kepada Kepala Dinas / Atasan Langsung PemimpinKegiatan ;Bahwa pelaksanaan