Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohonkarena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan dan seringmenangis, kemudian sekitar 6 bulan yang lalu Para Pemohon bertanyakepada pandita/orang pintar dan diberi petunjuk untuk mengganti namaanak Para Pemohon;Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon darisemula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA dirubahmenjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA;Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut sudah diganti secara agamaatau niskala di sanggah

Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohonkarena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan dan seringmenangis, kKemudian sekitar 6 bulan yang lalu Para Pemohon bertanyakepada pandita/orang pintar dan diberi petunjuk untuk mengganti namaanak Para Pemohon; Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon darisemula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA . dirubahmenjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA; Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut sudah diganti secara agamaatau niskala di sanggah

didepanpersidangan ini, Para Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagaiberikut :Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ParaPemohon yang semula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA,karena anak Para Pemohon tersebut sejak kecil sering sakitsakitan dan seringmelihat mahlukmahluk aneh dan setelah ditanyakan pada pandita/orang pintardisarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi GEDEANANDA RAJENDRA NATHA, dan setelah dilakukan upacara secaraagama/niskala di sanggah

P/2019/PN Ampdirubah menjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA dan nama anak ParaPemohon tersebut sudah diganti secara agama atau niskala di sanggah kemulandan setelah dilakukan upacara Penggantian nama tersebut kesehatan anak ParaPemohon berangsurangsur membaik dimana keluarga besar Para Pemohon tidakada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan juga telah memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Para Pemohon mengajukanpermohonan

perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama GEDE ANANDA RAJENDRA WALUNATHA, karena anak Para Pemohon tersebutsejak kecil sering sakitsakitan dan sering melihat mahlukmahluk aneh dansetelah ditanyakan pada pandita/orang pintar disarankan untuk merubah namaanak Para Pemohon tersebut menjadi GEDE ANANDA RAJENDRA NATHA, dansetelah dilakukan upacara secara agama/niskala di sanggah kemulan kesehatananak Para Pemohon berangsurangsur membaik, dimana keluarga besar ParaPemohon tidak ada yang keberatan

Karena sejak anak Para Pemohon berumur 3 tahunsudahsakitsakitan, kemudian Para Pemohon sudah berusahamemeriksakan ke Dokter sampai pernah opname, namun tidakkunjung ada perubahan, setelah Para Pemohon menanyakan kepadaorang pintar (dukun) disarankan Para Pemohon agar merubah namaanaknya dan setelah dilaksanakan sesuai petunjuk dari dukun tersebutdengan cara mepiuning di sanggah kemulan ternyata anak ParaPemohon tersebut ada perubahan, tidak pernah sakit dan anak ParaPemohon tersebut mau sekolah serta

jarang ngambek;Bahwa upacara adat dan agama tersebut sudah dilakukan oleh orangyang dituakan / penglingsir di sanggah kemulan;Bahwa dalam Akta Kelahirannya tercantum atas nama Kadek AdiKrisna Somertana;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Pemohonmembenarkan;Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 159/Padt.P/2018/PN SgrSaksi 2.

jarang ngambek;Bahwa upacara adat dan agama tersebut sudah dilakukan oleh orangyang dituakan / penglingsir di sanggah kemulan;Bahwa dalam Akta Kelahirannya tercantum atas nama Kadek AdiKrisna Somertana;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para Pemohonmembenarkan;Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 159/Padt.P/2018/PN SgrMenimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan

Bahwa almarhum I Wayan Cetug ada meninggalkan harta warisan berupa tanahpekarangan rumah dan bangunan tempat tinggal serta sanggah merajan / kemulan(sanggah keluarga), tanah tegalan dan tanah sawah, serta ada meninggalkan ahliwaris ke purusa yaitu Para Penggugat ; 4. Bahwa harta warisan / peninggalan almarhum I Wayan Cetug sebagaimanadimaksud di atas antara lain :a.

Tanah perumahan SHM No. 1134, Desa Penatahan, luas 2350 m2, atasnama I Wayan Cetug, dengan batasbatas : sebelah utara : tanah Pan Wati ;sebelah timur : telabah / tanah SHM No. 1133 atas nama I Wayan Cetug;sebelah selatan : tanah Pan Sadia ;sebelah barat : jalan ; berikut bangunan rumah tempat tinggal dan sanggah merajan / kemulan(sanggah keluarga) yang ada di atas tanah tersebut =; b.

Tanah perumahan SHM No. 1134, Desa Penatahan, luas 2350 m2, atasnama I Wayan Cetug, dengan batasbatas : sebelah utara : tanah Pan Wati ; sebelah timur : telabah / tanah SHM No. 1133 atas nama I Wayan Cetug;sebelah selatan : tanah Pan Sadia ; sebelah barat : jalan ; berikut bangunan rumah tempat tinggal dan sanggah merajan / kemulan(sanggah keluarga) yang ada di atas tanah ttersebut =; b.

Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan ; Bahwa memang benar sebagian dalil gugatan Penggugat poin 3, terutama yangmenyangkut harta pusaka dan sanggah kemulan atau sanggah keluarga serta rumah,yang tidak benar adalah peninggalan tanah pekarangan rumah dan harta guna kaya,karena tanah pekarangan adalah merupakan harta bawaan (tetadan) dari tergugat yangberasal dari harta pemberian oleh orang tua Tergugat tanpa ssuratsurat, yang menuruthukum merupakan hak sepenuhnya dari tergugat

Bahwa Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 08/KP.1241407BAPtP/UKPBJAS/2019, Tanggal 25 Juni 2019 Untuk Paket PekerjaanRehabilitasi Jaringan Irigasi Di Silau Maraja Desa Taman Sari Kec.Pulo Bandring, ditetaobkan pada tanggal 25 Juni 2019, namunPENGGUGAT baru mengetahui pengumuman pemenang tersebutpada tanggal 10 Juli 2019, sebab laman website LPSE KabupatenAsahan tidak dapat diakses (error) sejak tahap evaluasi penawaranhingga tahap masa sanggah;4.

,PENGGUGAT sangat dirugikan karena PENGGUGAT tidak dapat lagimengajukan sanggah kepada TERGUGAT atas keputusan (obyeksengketa) karena adanya batasan waktu pengajuan sanggah dalamtahap tender yaitu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang,Hal. 8 Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUNMDNsementara masa sanggah dalam tahap tender terhitung mulai 28 Juni2019 sampai 04 Juli 2019 padahal PENGGUGAT baru bisamengakses laman website LPSE Kabupaten Asahan atauPENGGUGAT baru mengetahui pengumuman pemenang padatanggal

10 Juli 2019 dalam arti pengumuman pemenang tersebutdiketahui oleh PENGGUGAT setelah masa sanggah lewat, hal tersebutjuga diakui oleh TERGUGAT melalui keterangannya yang termuatpada berita online: www.inilahmedan.com, oleh karenanya PengadilanTata Usaha Negara Medan berwenang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa ini.IV.

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukTQ >O9QAN TDpelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan SanggahBanding.Selanjutnya mengenai sanggah dan sanggah banding diatur dalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa melalui Penyedia;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada perundangundangantersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakimberkesimpulan Upaya

Bahwa Masa Sanggah Tahapan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi diSilau Maraja Desa Taman Sari Kec. Pulo telah diumumkan melaluiwebsite LPSE Kabupaten Asahan yang dapat diakses oleh pihakPenggugat yaitu pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 4 Juli2019 (vide bukti: P5);3. Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdapat StandarDokumen Pemilihan Secara Elektronik yang dapat diakses melaluiwebsite LPSE Kabupaten Asahan oleh pihak Penggugat (vide buktiP2);4.

Upaya Administratif.Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif, denganmelakukan sanggah kepada tergugat, pada tanggal 21 September ,2020 ,dengan surat sanggah nomor 001/PCPSL/IX/2020 untuk paket 2 (DAK)Jalan Bukit SilehAieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai NanamJembatan Putih namun tergugat tidak menaggapi sesuai poin poin yangdi pertanyakan dalam surat sanggah penggugat, kalau ada hal hal yangkurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan Kklarifikasikepada penggugat, bukan malah

PENGGUGAT seyogyanya menggugatterhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dan telahTERGUGAT sampaikan objek gugatan Penggugat belum termasukkeputusan tata usaha negara yang bersifat final, dengan demikiangugatan PENGGUGAT menjadi premature.Bahwa selain itu, PENGGUGAT tidak melakukan sanggah bandingterhadap kekalahan PENGGUGAT dalam tender ini, berartiPENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah dari TERGUGAT.Oleh karena itu secara yuridis PENGGUGAT dianggap setuju denganjawaban sanggah

Hakini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukanpenawaran (Perpres 16/2018 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaianpengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 16/2018).Justru. ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan,kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, makapada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas.

Bukti P. 6 : Masa Sanggah tanggal 17 September 2020sampai dengan 23 September 2020(Fotokopi dari fotokop)) ;7.

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembagaint;Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggahdan sanggah banding, sebagai berikut:4.2.13 Sanggah;Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikanatas

Perbuatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut : = Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,terdakwa sebelumnya sekitar bulan Februari bertemu dengan saksiI PUTU SUDARTA (dilakukan penuntutatn secara terpisah) danmengemukakan membutuhkan sejumlah kayu yang = akandigunakan untuk membuat sanggah serta meminta kepada saksiapabila mempunyai kayu untuk dijual kepada terdakwa, kemudiansekitar awal bulan April kayu yang dipesan oleh terdakwa kepadasaksi I PUTU SUDIARTA datang

Jembrana, pemerintah tidak akanmengeluarkan ijin menebang ataupun memiliki kayu dari kawasan hutanlindung di wilayah Kabupaten Jembrana, sehingga perbuatan terdakwa,Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribuMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketeranganterdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwapernah memesan kayu pada saksi I PUTU SUDIARTA sekitarawal bulan Pebruari 2014, dengan keperluan akan terdakwa gunakan untukmembangun sanggah

, yang pada saat itu saksi I PUTU SUDIARTAmenyanggupi dan telah ada kesepakatan mengenai harga, selanjutnya beberapahari kemudian saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa beberapabatang kayu nangka, yang menurut perhitungan terdakwa, kayukayu tersebutmasih kurang untuk dijadikan sanggah, sehingga terdakwa kembalimenghubungi saksi I PUTU SUDIARTA untuk dibawakan kayu =;Bahwa pada saat itu saksi I PUTU SUDIARTA sempat menanyakan padaterdakwa, apakah mau apabila dibawakan kayu cempaga, yang oleh

Jaksa/Penuntut Umum sepertitersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian ; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi ahli dihubungkan denganketerangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telahdiperoleh fakta fakta hukum sebagai berikute Bahwa benar terdakwa pernah memesan kayu pada saksi I PUTU SUDIARTAsekitar awal bulan Pebruari 2014, dengan keperluan akan terdakwa gunakanuntuk membangun sanggah

, yang pada saat itu saksi I PUTU SUDIARTAmenyanggupi dan telah ada kesepakatan mengenai harga, selanjutnya beberapahari kemudian saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa beberapabatang kayu nangka, yang menurut perhitungan terdakwa, kayukayu tersebutmasih kurang untuk dijadikan sanggah, sehingga terdakwa kembalimenghubungi saksi I PUTU SUDIARTA untuk dibawakan kayu ; e Bahwa benar saksi I PUTU SUDIARTA sempat menanyakan pada terdakwa,apakah mau apabila dibawakan kayu cempaga, yang oleh terdakwa

Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 230.000, (dua ratustiga puluh ribu rupiah)Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABUtanggal 07 Januari 2015 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.

BONNY SANGGAH, SH. M.Hum.ttdASMIWATI, SH.Panitera PenggantittdYANDE NATHALINA, SH.Rincian biaya :Panggilan kepada Penggugat: Rp. 50.000Panggilan kepada Tergugat : Rp. 160.000 Materai : Rp. 12.000Redaksi : Rp. 8.000Jumlah : Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)Penetapan No. 22 /PHI.G/2014/PN.BJM 2

Sanggah) yang dilangsungkan pada Hari Selasa, 23 Januari 2018 di kediaman orang tua Pemohon I di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

B/2017/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni tidak pernahhendak memotong dan berkatapencuri dan tukang tipu, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetappada keterangannya;3.

B/2017/PN TMTMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan adaketerangan yang di sanggah yakni tidak pernahhendak memotong dan berkatapencuri dan tukang tipu, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetappada keterangannya;4.

Boalemo; Bahwa pada saat itu saksi mendapat pekerjaan untuk memanjat kelapa darikebun milik saksi korban; Bahwa padasaat sekitar satu pohon datang Terdakwa berkata sambil nadamarahmarah untuk berhenti melakukan pemanenan pohon kelapa, karenatanah ini masih sengketa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;5.

bertemu dengan saksikorban dan saksi HARUN JASSIN dan saat itu sudah ada beberapa kelapayang dipetik kKemudian saksi memuat ke dalam mobil pick up milik saksi; Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan tanah ini masihdalam sengketa jangan memanen, mendengar hal itu saksi pulang ke rumahdan kemudian saksi mengembalikan kelapa yang terlanjur diangkut kepadasaksi korban tanoa mendapat bayaran apapun;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

sambil mengatakan bahwa saksi korban sedangmemanen kelapa di lokasi kebun sengketa; Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan mendatangi lokasi kebuntersebut, namun saksi tidak mengetahui lagi kejadian yang selanjutnya karenasaksi sudah pulang ke rumah; Bahwa saksi mengenali parang yang dihadirkan di persidangan dan parangtersebut milik saksi dan tidak tahu kaitannya dengan perkara pengancamanTerdakwa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

Palemahan Tengah, tempat tinggal keluarga leluhur Pan Sabda (WayanGriya) dan keturunannya, termasuk areal sanggah, luasnya kurang lebih1300 m? (seribu tiga ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunaninduk warisan leluhur berupa: Bale Gede, Bale Singasari, Bale Sakapat,Meten Banjah, Dapur, dan Jineng 2 (dua) unit, serta Sanggah Kawitan;c.

Bahwa Pura/Merajan/Sanggah Gede tersebut tidak saja disungsung olehPara Pemohon Kasasi, akan tetapi juga disungsung oleh puluhan umatlainnya yang merupakan keturunan dari lelunhur Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Tergugat, sehingga umat lain yang selaku pengemponPura/Merajan/Sanggah Gede tersebut semestinya harus ikut digugat pula,akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/dahulu Para Penggugat, sehingga oleh karenanya pula gugatanPara Penggugat/Para

Bahwa selain hal tersebut pula, Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtelah tidak memperhatikan aspek keagamaan dan aspek hukum adat yangberlaku di Bali, dimana dalam tanah sengketa tersebut sudah berpuluhpuluhtahun secara turuntemurun membangun tempat sembahyang keluarga yangdinamakan Pura/Merajan/Sanggah Gede (tempat memuja Ida SanghyangWidhi Wasa dan Para Leluhur Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi), yang dari sejak dahulu tidak pernah ada yangmempermasalahkannya.

Bahwa di samping itu pula pembangunan tempatsembahyang selevel Merajan/Sanggah Gede tersebut tidak gampang untukdipindahtempatkan, oleh karenanya pula dengan pertimbangan yang matangdan dengan alasan kepemilikan tersebutlah pihak Leluhur Para Tergugat/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi telah membangun Merajan/SanggahGede tempat sembahyang di lokasi tanah sengketa tersebut;9.

Para Pemohon adalah suami istri dan telahdikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama NI WAYAN FANNY KEREINADEWI, lahir pada tanggal 17 Januari 2013 dan MADE AGUS DESTAGIOVANO KHRISNA DEVA ;Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohonyaitu MADE AGUS DESTA GIOVANO KHRISNA DEVA, karena anak ParaPemohon tersebut sering sakitsakitan sering menangis dan rewel walaupunsudah berobat baik secara medis maupun non medis dan setelah ditanyakanpada orang pintar disarankan untuk memohon di sanggah

saksi dipersidangan;Menimbang, bahwa disamping keterangan saksisaksi didepan persidanganini, Para Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua ParaPemohon yang semula bernama MADE AGUS DESTA GIOVANO KHRISNA DEVA,karena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan sering menangis dan rewelwalaupun sudah berobat baik secara medis maupun non medis dan setelahditanyakan pada orang pintar disarankan untuk memohon di sanggah

pokoknya saksi saksi mengetahui ParaPemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernamaNI WAYAN FANNY KEREINA DEWI dan MADE AGUS DESTA GIOVANO KHRISNADEVA dimana Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua ParaPemohon yaitu MADE AGUS DESTA GIOVANO KHRISNA DEVA, karena anakPara Pemohon tersebut sering sakitsakitan sering menangis dan rewel walaupunsudah berobat baik secara medis maupun non medis dan setelah ditanyakan padaorang pintar disarankan untuk memohon di sanggah

DEVA dirubah menjadi MADE AGUS RAHAYUSUGIARTA dan keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atasperubahan nama anak Para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan namaanak kedua Para Pemohon yang semula bernama MADE AGUS DESTAGIOVANO KHRISNA DEVA, karena anak Para Pemohon tersebut sering sakitsakitan sering menangis dan rewel walaupun sudah berobat baik secara medismaupun non medis dan setelah ditanyakan pada orang pintar disarankan untukmemohon di sanggah

atashasil integrasi nilai SKDSKB melalui website BKNsscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 s.d 3 November 2020.6)Bahwa Para Penggugat mengajukan Sanggah dengan rincian:1.

Sanggah atas nama Glend Pradana:a. Psikotes Lanjutan terindikasi menyalahi prinsipPermen PAN RB No.23/2019: Adil, yaitu berbeda penilai, link, kKetentuan, instruksipengerjaan, jenis & jumlah soal Transparan, yaitu. pelaksanaan & menilai tiapkomponenb. Adanya ujian susulan dan tidak menggugurkan.2. Sanggah atas nama Risky Dwi Afriadi:Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.a.

Sanggah atas nama Devy Paramitha Agnelia:a. Psikotes lanjutan tidak berprinsip adil: perbedaanpenilai, link, Ketentuan, jenis & jumlah soal.b. Tidak transparan mengolah skor psikotes, saya yakinnilai integritas >4c.

Keseluruhan Instansi dari website BadanKepegawaian Negara sscnadmin.bkn.go.1d.Terhadap Sanggah tersebut hampir seluruhnya telah dijawab olehTergugat dengan status Tolak Sanggah, namun hanya ParaPenggugat yang tidak puas terhadap hasil sanggah tersebut danmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Bahwa terhadap kesesuaian penerapan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat terlebih dahulumenjelaskan sebagai berikut:Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.a.Bahwa

Kepada pesertaHalaman 44 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan sanggah atas hasil integrasi nilai SKDSKB melalui website https://sscn.bkn.go.id mulaitanggal 1 s.d 3 November 2020.

AGRAWANA PERSADA, adalah merupakan peserta lelang yangmerupakan calon pemenang lelang atau calon pemenang cadangan yangtelah lulus dalam evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasiadministrasi;Bahwa atas ke3 (tiga) surat sanggah lelang yang diajukan oleh Penggugattersebut di atas, Tergugat III telah menyampaikan Jawaban Sanggahannyakepada Penggugat melalui masingmasing surat sebagai berikut:Surat Nomor: 050/22/DAK/PANSDP/AS/2012, tanggal 26 Nopember2012 untuk jawaban sanggah paket 3;Surat

Nomor: 050/23/DAK/PANSDP/AS/2012, tanggal 26 Nopember2012 untuk jawaban sanggah paket 5;Surat Nomor: 050/24/DAK/PANSDP/AS/2012, tanggal 26 Nopember2012 untuk jawaban sanggah paket 6;19.

Bahwa sesuai dengan jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat IIIsebagaimana pada diktum angka 19 huruf a di atas telah terbukti bahwaTergugat III telah melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumenpenawaran Perusahaan Penggugat CV.

yang diberikan oleh ULP /Tergugat I maka Penyedia Jasa dapat mengajukan Sanggah Banding, namundidalam gugatannya penggugat tidak jelas mengapa penggugat tidakmengajukan prosedur administrasi sanggah banding didalam gugatannya,lagipula penggugat tidak jelas menyebut bentukbentuk pelanggaran apa yangdilakukan oleh Tergugat I dalam perkara A quo, apakah kerugian yang dialamioleh penggugat tersebut merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana Pasal 81ayat 1 huruf a, b dan c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang

Kepada para peserta lelang yang merasa keberatan ataspengumuman Penetapan Pemenang dan Cadangan PemenangPelelangan ini diberikan kesempatan untuk mengajukansanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang danJasa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan setelah pengumumanini pada jam kerja dengan jadwal sebagai berikut :Masa Sanggah, tanggal : 20 s/d 22 Nopember 2012 (jamkerja).Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Kis.Masa Sanggah Banding, tanggal : 23 s/d 28 Nopember 2012

(BAHP) dengan cara mengajukan Sanggah dan Sanggah Banding terlebihdahulu sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan.Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 IV.Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi angka 4.2.13huruf a, disebutkan bahwa Sanggah merupakan protes dari pesertapemilihan (tender) yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihanPenyedia, dengan ketentuan: a.

Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,PPK, dan/atau PA/KPA.Bahwa berdasarkan Jadwal dan Tahapan Tender untuk ke3 (tiga) pakettender pekerjaan tersebut pada posita gugatan angka 1, terbukti Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengalokasikan jadwal dantahapan Sanggah sesuai maksud ketentuan Pasal 50 Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa dengan tidak digunakannya hak untuk mengajukan Sanggah danSanggah Banding oleh Penggugat selaku peserta tender

8 tidak relevan lagi menjadi obyek perkara untuk menjadipertimbangan majelis hakim, karena faktanya Penggugat tidak pernahmengajukan keberatan dalam bentuk Sanggah dan Sanggah Bandingkepada Tergugat dalam waktu jadwal dan tahapan tender masih efektifberlangsung, sehingga bertolak belakang dengan pernyataan Penggugatpada posita gugatan angka 9 yang menyatakan tidak menerima dankeberatan.Bahwa terhadap dugaan Penggugat pada posita gugatan angka 9 danangka 20 yang menyatakan PT.

Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 13, angka 14 dan angka15 berkenaan langsung dengan proses tender yang telah selesaidilaksanakan oleh Tergugat , diketahui tidak ada peserta yang mengajukankeberatan dalam bentuk Sanggah dan Sanggah Banding pada waktu dantahapan tender efektif berlangsung tidak terkecuali juga pihak Penggugat,dengan demikian dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat tidakrelevan lagi untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.12.

26 dari 36 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bna10.telah menjawab sanggah tersebut, jika Penggugat keberatan terhadapjawaban sanggah maka seharusnya Penggugat dapat mengajukansanggah banding ke Tergugat II yang namun Penggugat tidak mengajukansanggah banding lagi sehingga secara prosedur hukum, proses tenderyang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan dokumen pemilihan danperaturan perundangundangan;Bahwa terhadap posita angka 23, sebagaimana dlam positaposita lainnyaPenggugat tidak teliti dan

/PT.DCM/S/VV2017 tertanggal 07 Juni 2017, yang pada intinyameminta Pokja untuk Menjelaskan bahwa penggugat adalah merupakanHalaman 13 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN13.14.15.penawaran terendah terendah pertama dari tiga peserta Lelang yangmenyampaikan penawaran ;Bahwa Tergugat menjawab sanggahan dari penggugat sebagaimanaJawaban Sanggah Tergugat No : 16/POKJA 026PK/ULP/2017 danJawaban yang disampaikan Tergugat terhadap sanggah penggugattersebut jugs tidak secara detail dan menyeluruh menjawab

BuktiP2 Fotokopi Surat Sanggah Nomor : 023/PT.DCM/S/VI/2017,yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan PropinsiSumatera Utara Kelompok Kerja (Pokja) 026PK pada DinasSumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang TahunAnggaran 2017, tanggal 07 Juni 2017 ;3. BuktiP3 Fotokopi Surat Jawaban Sanggah atas Penetapan PemenangLelang Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 08 Juni2017 ;Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN4. Bukti P45.

Bahwa Penggugat mengajukan Sanggah berdasarkan Surat Nomor :023/PT.DCM/S/VV2017, tanggal 7 Juni 2017 yang ditujukan kepadaTergugat (vide bukti T6=P2) ;6. Bahwa Tergugat telah melakukan Jawaban Sanggah melalui surat nomor: 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 8 Juni 2017 (vide bukti T7=P3) ;7.

PurdaChasea Nola Prana sebagai pemenang lelang ;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah tertuangsecara rinci dalam Surat Sanggah tertanggal 7 Juni 2017 yang pada intinyaadalah sebagai berikut (vide bukti P2 = T6) :1. Pokja (Tergugat in casu) tidak rinci menjelaskan ketidak sempurnaanJadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;2.

Oleh karena hal tersebut merupakan tindakan penyalahgunaanwewenang sehingga termasuk dalam persekongkolan dan tindak pidanakorupsi ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Sanggah tersebut telah dijawab olehTergugat in casu melalui Surat Jawaban Sanggah tertanggal 8 Juni 2017 yangpada intinya adalah telah menjawab secara terperinci sesuai uraian penilaianteknis terhadap sanggahan yang diajukan oleh Penggugat, selain itu terhadaphal persekongkolan dan tindak pidana korupsi telah pula dijawab oleh Tergugatdikaitkan

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, olehHakim Bonny Sanggah, S.H., M.Hum, penetapan mana diucapkan pada hari itujuga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu olehAgus Erwin Harahap, S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehPemohon;Panitera Pengganti, Hakim,Agus Erwin Harahap, S.H.

,M.H Bonny Sanggah, S.H., M.HumPerincian Biaya Perkara Pendaftaran : Rp 30.000,00 Biaya Administrasi Proses Perkara : Rp 50.000,00Panggilan : Rp 150.000,00PNBP : Rp. 10.000,00,Materai : Rp 6.000,00Redaksi : Rp 10.000,00 +Jumlah Rp 256.000,00Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Ptk

Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 241.000, ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak padahari SELASA, tanggal 3 JULI 2018. oleh kami BONNY SANGGAH. SH.M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO. SH. dan MOHAMADINDARTO.

BONNY SANGGAH. SH.M.HumMOHAMAD INDARTO. SH.M.HumPanitera PenggantiELYANURPerincian Biaya :Biaya Pendaftaran ............. eee Rp. 30.000,Biaya PIOSeS .........ssceeecsseeeseeeeeee Rp. 50.000,Biaya Relaas Panggilan ............... Rp.150.000,Me tera... eee ceeeeeseeeeeesseeeseeenees Rp. 6.000,RedakSi ........ssssscsssssssssssssessssssessees Rp. 5.000,+

jika perusahaan Penggugat CV.AGRAWANA PERSADA yang telah diundang dan telah melaksanakanpembuktian kualifikasi dinyatakan gugur dalam evaluasi administrasi, sebabdengan adanya undangan untuk pembuktian kualifikasi dariTergugat III, maka secara hukum perusahaan Penggugat CV.AGRAWANA PERSADA, adalah merupakan peserta lelang yangmerupakan calon pemenang lelang atau calon pemenang cadanganyang telah lulus dalam evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis danevaluasi administrasi;Bahwa atas ke3 (tiga) surat sanggah

Surat Nomor: 050/22 /DAK/PANSDP/AS/ 2012, tanggal 26 Nopember 2012untuk jawaban sanggah paket 3;b. Surat Nomor: 050/23 /DAK/PANSDP/AS/ 2012, tanggal 26 Nopember 2012untuk jawaban sanggah paket 5;c. Surat Nomor: 050/24/DAK/PANSDP/AS/ 2012, tanggal 26 Nopember 2012untuk jawaban sanggah paket 6;Bahwa dalam surat jawaban sanggah Tergugat II sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat II pada intinyamenjelaskan sebagai berikut:20.21.13a.

Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuaidengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan malahan Penggugatlahyang tidak mengikuti Prosedur / ketentuan sebagaimana PerpresNomor 54 Tahun 2010 karena tidak memanfaatkan haknya untukmengajukan Sanggah banding sesuai Pasal 82 Ayat (1) maka tidaksepantasnya Penggugat mengajukan kerugian atas perbuatan dariTergugat I sehingga poin 30 s/d 43 haruslah ditolak.

, tanggal : 20 s/d 22 Nopember 2012 (jamkerja).Masa Sanggah Banding, tanggal: 23 s/d 28 Nopember 2012(jam kerja).43Bahwa setelah 5 (lima) hari kerja setelah Penggugat menerimatanggapan dari Tergugat I ternyata Penggugat tidak mengajukanSanggahan Banding yang ditujukan kepada Menteri/ PimpinanLembaga/ Pimpinan Institusi atau Kepala Daerah KabupatenAsahan.Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Bandingmaka adalah tepat apabila Penggugat dinyatakan telah menerimaTanggapan dari Tergugat I dan

Tentang SANGGAH BANDING.Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 35 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Yang dirubahkembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012,dinyatakan :Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dengan metodePelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung meliputitahapan:o. Pengumuman;p.

Bahwa Tergugat menolak posita 7 Gugatan Penggugat, Tergugat pribadibelum pernah mepamit secara sekala niskala baik kepada banjar maupunkepada sanggah/pemerajanan.Terkait orang lain yang melaporkan kepada Kelian Adat Banjar Bengkel (jikapun ada),maka itu dilakukan tanpa seizin, sepengetahuan, dan persetujuan dari Tergugat,dengan demikian perbuatan orang lain tersebut tidak sah.5. Bahwa Tergugat membenarkan posita 8, 9, dan 10 Gugatan Penggugat.6.

Bahwa Penggugat Rekonvensi belum pernah mepamit secara sekala niskalabaik kepada banjar maupun kepada sanggah/pemerajanan dan secaraadministrasi masih tercatat sebagai krama Banjar Bengkel.5.

tuanya yang sama dengan sanggahnyaNyoman Santa tersebut ;Bahwa Tergugat masih sampai sekarang mebanten di sanggah tuanya tersebut ;Bahwa saksi satu banjar dengar Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa nama suami Tergugat adalah Made Adi ;Bahwa nama ayah dari Made Adi adalah Made Bina ;Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Made Adi kemudian Made Bina ;Bahwa Tergugat tinggal di rumah bajangnya setelah Made Bina meninggal ;Bahwa saksi mengatakan bahwa Tergugat tinggal sementara di rumah bajangnyakarena

Made Adi tersebut termasuk yang menjadi dilelang dan sanggahnya dibongkar ;Bahwa sanggah Nyoman Santa dengan keturunannya berbeda dengan sanggah yangsudah di bongkar tersebut karena sanggah yang dibongkar adalah sanggah kemulantaksu jadi sanggah tuanya itu ada di rumahnya Nyoman Santa ;Bahwa sekarang yang menempati rumah Nyoman Santa adalah anaknya yangbernama Nyoman Sudiana ;Bahwa saksi tidak tahu atas beban hutang siapa yang menyebabkan dibongkarnyarumah Made Adi dengan Tergugat tersebut ;Bahwa

tuanya karena saksijualan canang di depan bank lestari ;Bahwa selain Penggugat dan Tergugat ada orang lain atau keluarga lain yangsembahyang di sanggah tua tersebut ;Halaman 23 dari 37, Putusan Perdata No. 644/Pdt.G/2021/PN Dps.