Ditemukan 2438 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-01-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R. Tanggal 24 April 2014 — ABDURANI Bin BIRHANSYAH
43 — 17
43 — 17
Menyatakan terdakwa Abdurani Bin Birhansyah tidak terbukti secra sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primeir, subsideir, lebih subsideir lagi JaksaPenuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari dakwaan maupuntuntutan hukum;3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkanterdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari tahanaan dengan segera;4.
Register : 22-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN,SH
Terdakwa:
HASNAH
78 — 80
I WAYAN SURYAWAN,SH
Terdakwa:
HASNAH
78 — 80
Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatan yang didakwakan padanya;Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaafdan pembenar dalam diri Terdakwa,sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau. mampu = mempertanggungjawabkan atasperbuatannya yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
57 — 17
57 — 17
termaktubdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidak terpenuhi makaTerdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Primeir
sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Primeir tidak terbukti,Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Subsidiair sebagaimanadiatur dalam pasal 3 UU RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 215 dari 251 Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pik216yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo.
Register : 11-11-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 103/PID.SUS.K/2013/PN Mdn Tanggal 1 April 2014 — - EDI MARULI TUA SINAGA
47 — 14
47 — 14
susider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf(f) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir
Register : 07-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R Tanggal 6 Mei 2014 — ARBATINAH Binti INDARGIRI
44 — 11
44 — 11
PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutadalah subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana, khususnyaterkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untukterlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-04-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg Tanggal 25 April 2014 — Drs. ZULKARNAIN HARUN.MSi Pgl ZUL, CS
74 — 42
74 — 42
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbuktisecara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadakwaan primet;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur sebagai mana tercantum dalamdakwaan Primair telah terpenuhi untuk perbuatan para Terdakwa sebagai mana dalamdakwaan Primair, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan Primeir
Register : 17-05-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 27 Juli 2017 — H. AHMAD FIKRI, S.Ag.,MM., Alias FIKRI Bin ANWAR KUSASI,BA
67 — 15
67 — 15
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Register : 10-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BERSY PRIMA, SH
Terdakwa:
VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWAN
116 — 33
BERSY PRIMA, SH
Terdakwa:
VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWAN
116 — 33
Membebaskan Terdakwa VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWANdari dakwaan Primeir;3.
Register : 06-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm Tanggal 24 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
WAHYU KRISNAYANTO bin GEGER SUKOCO
170 — 118
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
WAHYU KRISNAYANTO bin GEGER SUKOCO
170 — 118
M E N G A D I L I : - Menyatakan terdakwa WAHYU KRISNAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
Register : 07-02-2014 — Putus : 27-06-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Tanggal 27 Juni 2014 — BESRIZAL pgl BUJANG
65 — 15
65 — 15
UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehinggaMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primer;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur sebagai mana tercantum dalam dakwaanPrimair telah terpenuhi untuk perbuatan Terdakwa sebagai mana dalam dakwaan Primair, harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan Primeir
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
49 — 12
49 — 12
dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwaadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya ;Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu ~mempertanggungjawabkan atasperbuatannya yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 4 /Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps Tanggal 30 April 2014 — I WAYAN MISI
54 — 29
54 — 29
., maka sudah sepantasnyaTerdakwa tersebut dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primeir dimaksud.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akanmempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa rumusan pasal 3 UndangUndang No.31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang
Register : 05-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MOHAMAD IMAM, SH.,MM.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
794 — 369
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
794 — 369
., MM. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMASAMA dalam dakwaan Kesatu Primeir;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurunganselama 3 (tiga) bulan ;3.
Upload : 10-03-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN Nama : BAYU WIJOKONGKO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/24 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Bogor Indah II Blok GG.7 Nomor 8 Rt.009/Rw.012, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat / Perumahan Permata Sawangan Blok A Nomor 6 Rt. 008/003, Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Pacific Putra Metropolitan) ;
106 — 35
106 — 35
Putusan Pidana Khusus No. 3/PID.SUSTPK/2016/PT BTNdimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999. jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 maka unsur melawan hukumnyalebih tepat sebagaimana terbenih (Inherent) dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun2001 sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan primeir 2 UUNo. 31 Thn 1999. jo Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001tetap tidak terpenuhi dan unsur selanjutnya
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 13 September 2017 — TATANG Bin ECEP
62 — 23
62 — 23
Menyatakan Terdakwa TATANG Bin ECEP tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalamdakwaan primeir yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengn UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.
Register : 06-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PID/2018/PT MDN Tanggal 5 April 2018 — DRS. RAMADHAN POHAN, MIS
92 — 32
92 — 32
RamadhanPohan, Mis telah melakukan tindak pidana penipuan yang menyebabkansaksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Lauren Hendrik Sianiparmengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000, (lima belas milyar tiga ratusjuta rupiah) sebagaimana dakwaan Primeir Jaksa PenuntutUmum/Pembanding,Terbanding d/h Terdakwa menolak dan sangat berkeberatan terhadappertimbangan dan amar putusan Pengadian Negeri Medan Nomor :4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 an.Drs.
Register : 17-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R Tanggal 18 Maret 2014 — Ir. ARDIANSYAH, MT
48 — 33
48 — 33
Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2),(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutadalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana, khususnyaterkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, ada kewajiban Majelisuntuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan Primeir
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
237 — 359
237 — 359
KES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut3. Menyatakan Terdakwa Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M. KES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA di dalam dakwaan Subsidair 4.
Ke1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umumberbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir
KES tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalamdakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut3. Menyatakan Terdakwa ODrg. FADILLA RATNA ~ DUMILLAMALLARANGAN, M. KES. telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMASAMAdi dalam dakwaan Subsidair4.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 22 Februari 2017 — JONI AMIR S.P.MBA., M.M.
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
./ Pemohon Kasasi keberatandan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Bandingyang Menyatakan Terdakwa Joni Amir telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primeir dengan alasan sebagai berikut:1.11.2Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang, tersebut adalah tidak cukupmempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap(volledig) terhadap faktafakta, buktibukti serta saksisaksi
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 26 April 2016 — SHOFAR MARTONO,SP Bin DARIS
47 — 16
47 — 16
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan PenuntutUmum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalampraktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebihdahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir