Ditemukan 2438 data
43 — 17
Menyatakan terdakwa Abdurani Bin Birhansyah tidak terbukti secra sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primeir, subsideir, lebih subsideir lagi JaksaPenuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari dakwaan maupuntuntutan hukum;3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkanterdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari tahanaan dengan segera;4.
I WAYAN SURYAWAN,SH
Terdakwa:
HASNAH
78 — 80
Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatan yang didakwakan padanya;Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaafdan pembenar dalam diri Terdakwa,sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau. mampu = mempertanggungjawabkan atasperbuatannya yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
57 — 17
termaktubdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidak terpenuhi makaTerdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Primeir
sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Primeir tidak terbukti,Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Subsidiair sebagaimanadiatur dalam pasal 3 UU RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 215 dari 251 Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pik216yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo.
47 — 14
susider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf(f) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir
44 — 11
PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutadalah subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana, khususnyaterkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untukterlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
74 — 42
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbuktisecara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadakwaan primet;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur sebagai mana tercantum dalamdakwaan Primair telah terpenuhi untuk perbuatan para Terdakwa sebagai mana dalamdakwaan Primair, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan Primeir
67 — 15
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
BERSY PRIMA, SH
Terdakwa:
VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWAN
116 — 33
Membebaskan Terdakwa VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWANdari dakwaan Primeir;3.
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
WAHYU KRISNAYANTO bin GEGER SUKOCO
170 — 118
M E N G A D I L I : - Menyatakan terdakwa WAHYU KRISNAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
65 — 15
UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehinggaMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primer;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur sebagai mana tercantum dalam dakwaanPrimair telah terpenuhi untuk perbuatan Terdakwa sebagai mana dalam dakwaan Primair, harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan Primeir
49 — 12
dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwaadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya ;Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu ~mempertanggungjawabkan atasperbuatannya yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
54 — 29
., maka sudah sepantasnyaTerdakwa tersebut dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primeir dimaksud.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akanmempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa rumusan pasal 3 UndangUndang No.31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
794 — 369
., MM. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERSAMASAMA dalam dakwaan Kesatu Primeir;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurunganselama 3 (tiga) bulan ;3.
106 — 35
Putusan Pidana Khusus No. 3/PID.SUSTPK/2016/PT BTNdimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999. jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 maka unsur melawan hukumnyalebih tepat sebagaimana terbenih (Inherent) dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun2001 sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan primeir 2 UUNo. 31 Thn 1999. jo Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001tetap tidak terpenuhi dan unsur selanjutnya
62 — 23
Menyatakan Terdakwa TATANG Bin ECEP tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalamdakwaan primeir yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengn UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.
92 — 32
RamadhanPohan, Mis telah melakukan tindak pidana penipuan yang menyebabkansaksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Lauren Hendrik Sianiparmengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000, (lima belas milyar tiga ratusjuta rupiah) sebagaimana dakwaan Primeir Jaksa PenuntutUmum/Pembanding,Terbanding d/h Terdakwa menolak dan sangat berkeberatan terhadappertimbangan dan amar putusan Pengadian Negeri Medan Nomor :4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 an.Drs.
48 — 33
Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2),(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutadalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana, khususnyaterkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, ada kewajiban Majelisuntuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan Primeir
237 — 359
KES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut3. Menyatakan Terdakwa Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M. KES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA di dalam dakwaan Subsidair 4.
Ke1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umumberbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir
KES tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalamdakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut3. Menyatakan Terdakwa ODrg. FADILLA RATNA ~ DUMILLAMALLARANGAN, M. KES. telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMASAMAdi dalam dakwaan Subsidair4.
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
./ Pemohon Kasasi keberatandan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Bandingyang Menyatakan Terdakwa Joni Amir telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primeir dengan alasan sebagai berikut:1.11.2Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang, tersebut adalah tidak cukupmempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap(volledig) terhadap faktafakta, buktibukti serta saksisaksi
47 — 16
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan PenuntutUmum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalampraktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebihdahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir