Ditemukan 2437 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 22 Februari 2017 — JONI AMIR S.P.MBA., M.M.
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
./ Pemohon Kasasi keberatandan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Bandingyang Menyatakan Terdakwa Joni Amir telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primeir dengan alasan sebagai berikut:1.11.2Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang, tersebut adalah tidak cukupmempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap(volledig) terhadap faktafakta, buktibukti serta saksisaksi
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 26 April 2016 — YAHYA ALIAS SAYED ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA Bin MUHAMMAD ASSEGAF
73 — 11
73 — 11
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan PenuntutUmum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalampraktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebihdahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Register : 09-01-2019 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 09-01-2019
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN Tanggal 3 Januari 2019 — Nama lengkap : RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/06 November 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Griya Permata Asri Blok A 9/09 RT. 01 RW. 05, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Novagro Indonesia dan Direktur PT. Lintasan Global Nusantara)
188 — 119
188 — 119
PN.Srg tanggal 24 Oktober2018, surat memori banding Penuntut Umum, surat memori banding PenasehatHukum terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulansebagaimana diuraikan pertimbanganpertimbangan hukum putusannya yangmenyatakan bahwa terdakwa RYAN ANTHONI BIN BUSTAMI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan alternatip kesatu Primeir
Register : 18-06-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 17 Oktober 2013 — DIDIK IRIANTO Bin EFENDI
47 — 20
47 — 20
Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutadalah subsidairitas, maka dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait denganpembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulumembuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaanselebihnya tidak akan dibuktikan lagi.
Register : 21-06-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — NAZARUDIN S.Sos
112 — 15
112 — 15
perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusansuatu delik menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta fakta dipersidangan, majelishakim berpendapat bahwa unsur Melawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur yang tidak terpenuhi secara sah menurut hukum,maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsurunsur yang lain dari pasal dakwaandimaksud (dakwaan primeir
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 15 Maret 2017 — - JAMIAT (Terdakwa)
- MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
63 — 48
63 — 48
Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut3. Menyatakan Terdakwa JAMIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA - SAMA di dalam dakwaan Subsidair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3.
Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadidalam dakwaan Primeir.Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebutMenyatakan Terdakwa JAMIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA SAMA di dalam dakwaan Subsidair4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3.
Register : 18-04-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 4 September 2012 — AI'AN SUBHI HASYIM dan THOMAS EDISON, SE Als. THOMAS BIN SUVENKI
66 — 20
66 — 20
Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada pertimbangan pembuktianlebih lanjut, Majelis memandang perlu untuk menguraikan beberapa hal berkaitan denganbentuk dakwaan dan cara memandang serta menerapkan dalam pembuktian, khususnyadalam perkara tindak pidana korupsi; Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait denganpembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulumembuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka
Register : 13-11-2015 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 59/Pid.sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 4 April 2016 — H.BUSRAN Bin RUMPUL
50 — 12
50 — 12
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan PenunitutUmum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalampraktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebihdahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
98 — 33
98 — 33
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauPerekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 dalamDakwaan Primeir
UndangUndang Republik Indonesia NomorNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Register : 07-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 18 Januari 2017 — RAFAEL DANIS (Terdakwa)
174 — 41
174 — 41
Menyatakan Terdakwa RAFAEL DANIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut3. Menyatakan Terdakwa RAFAEL DANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair 4.
Menyatakan Terdakwa RAFAEL DANIS tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana didalam dakwaan Primeir.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebutMenyatakan Terdakwa RAFAEL DANIS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secaraBERSAMASAMA sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair4.
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Samad Bin Tarya (Alm)
46 — 13
46 — 13
Apabiladakwaan primair tidak terbukti, baru Majelis akan membuktikan dakwaanselanjutnya.Menimbang, bahwa dakwaan primeir jaksa Penuntut Umum mengandungunsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang2, Unsur melawan Hukumos Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.4. Unsur Merugikan keuangan Negara arau perekonomian Negara.5. Unsur Sebagai perbuatan berlanjut.Ad. 1.
Register : 21-02-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 23 Juli 2013 — HARUE AMINO, ST.
65 — 51
65 — 51
jo pasal 18 ayat (2),(3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adakewajiban Majelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
Register : 30-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk Tanggal 14 Desember 2015 — FAHRUDIN BIN BAKERI, DK
117 — 34
117 — 34
dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akandibuktikan dengan unsureunsur selanjutnyaMenimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 ayat(1) tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktiHalaman 101 dari 147 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN Piksecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaantersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
80 — 23
80 — 23
menunjukkankecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keadaan keberadaannyasecara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidakterbukti adanya halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannyasecara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, makaTerdakwaadalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atasperbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
73 — 15
73 — 15
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Register : 13-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN
134 — 54
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN
134 — 54
SusTPK/2018/PN Bnamelanggar dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan,untuk itu. majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa tersebut karena menurut majelis hakim sesuai dengan faktafaktapersidangan, Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Primeir PenuntutUmum dan oleh karenanya harus lah dipertanggungjawabkan secara hukumMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
41 — 19
41 — 19
Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;wennnn Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
64 — 15
64 — 15
menunjukkankecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keadaan keberadaannyasecara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidakterbukti adanya halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannyasecara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, makaTerdakwaadalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atasperbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 8 Februari 2017 — SOLIKHAH Binti ABDUL WAHID
82 — 20
82 — 20
Pasal18 ayat (1) huruf a,o UndangUndang Republik Indonesia NomorNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa benituk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 13 Maret 2017 — ARDIANUR,S.Hut
105 — 21
105 — 21
UndangUndangRepublik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir